Komisi Pemberantasan Korupsi

Sinergi Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Berhenti

Hingga hari ini, korupsi masih menjadi musuh terbesar dan salah satu pekerjaan rumah yang masih dihadapi bersama di negara kita. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2016 dan 2017 masih stagnan di skor yang sama, yang bisa menjadi indikator adanya persoalan serius dalam penegakan aturan dan hukum.

Dalam pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bekerja sendiri. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga terlibat penuh dalam menangani tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi antar para penegak hukum, dimana KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya, sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang.

Misi bersama dalam upaya membersihkan Indonesia dari korupsi ini tergambar dalam pelatihan yang berlangsung selama 5 hari (5-9 Maret 2018) di Pontianak, Kalimantan Barat. Bertajuk “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Barat”, kegiatan ini diikuti 141 peserta yang mewakili unsur Polda, Kejati, POM TNI, Oditur Militer, BPK, BPKP dan PPATK.

Di hari pertama, pelatihan diawali dengan Dialog Interaktif antara Pimpinan Instansi Penegak Hukum yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua PPATK Kiagus Badaruddin, Kabareskrim Polri Ari Dono Sukmanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M Adi Toegarisman, Anggota VII BPK Prof Eddy Mulyadi, Deputi Investigasi BPKP Iswan Elmy, dan Direktur Pembinaan Penyidikan DANPOM TNI Kolonel Bambang Sumarsono.  Tema “Sinergisitas Antar Penegak Hukum untuk Efektifitas dan Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” menjadi bahasan utama dalam sesi ini.

Sektor pertambangan yang dimiliki pulau Kalimantan, tak luput dari potensi korupsi dengan pelaku dari berbagai latar belakang. Fenomena ini dikupas secara mendalam pada sesi bertema “Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan”, yang  diisi oleh Sony Heru (Kasub Penyusunan Peraturan  Perundang-Undangan, Dirjen Minerba Kemen ESDM), yang dilanjutkan dengan sesi bertema “Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perdagangan Internasional (Import)”, yang dipimpin oleh Oke Nurwan (Dirjen Daglu Kemendag RI).

Di hari Selasa (6/3) materi “Filosofi Keuangan Negara” disampaikan oleh Siswo Sujanto (Ahli Keuangan Negara) kepada para peserta pelatihan. “Prinsip Tata Kelola Keuangan Daerah” oleh Yonatan Wiyoso (Widyaswara Utama pada BPSDM Kemen PU), menjadi asupan berikutnya di hari kedua.

Hari ketiga pelatihan (7/3) secara berturut-turut diisi dengan materi “Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” oleh Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum LKPP); dan “Pemahaman Audit Investigatif, Audit Forensik dan Perhitungan Keuangan Negara” oleh I Nyoman Wara (Auditor Utama Investigasi BPK).
 
Di hari keempat (8/3), tiga materi diterima oleh para penegak hukum yang menjadi peserta pelatihan. Ketiga materi itu adalah: “Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Yudi Kristiana (Kejari Salatiga, Mantan Jaksa Penuntut Umum KPK); “Potensi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perkebunan” oleh Muhammad Yunus (Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK); dan “Strategi APH dalam Menghadapi Praperadilan” oleh Feri Wibisono (Staf Ahli Jaksa Agung bidang Pembinaan).

Di hari terakhir pelatihan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kembali mengingatkan pentingnya sinergi antar penegak hukum. “KPK tidak bisa bekerja sendirian, kita menjadi trigger mechanism dan menjalankan koordinasi & supervisi atas lembaga penegak hukum lain. Kolaborasi menjadi kunci sukses kita bersama.” kata Alexander.

Alexander juga menegaskan, dalam penanganan korupsi, seorang penegak hukum selayaknya berpegang teguh pada aturan yang berlaku. “Apgakum (aparat penegak hukum) harus berlaku profesional dan menjalankan standar dan prosedur operasional baku, termasuk kode etik. Ketika seseorang secara profesional menangani permasalahan korupsi, maka (penanganannya) akan lebih efektif dan efisien.”

 

(Humas)

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.