Komisi Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37

Dalam survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya.

Dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2017 Kamis (22/2) kemarin, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan hadir sebagai narasumber. Pembicara lain yang juga hadir adalah Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dan Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho.

Laode M. Syarif mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejatinya menggambarkan berbagai komponen penentu seperti  layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya. Perbaikan sejumlah parameter itu tak hanya menjadi tugas KPK saja, tapi juga seluruh  pemangku kepentingan di Indonesia. "Indeks Korupsi Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2017 berada di angka 37. Angka tersebut merupakan kombinasi dari berbagai indeks dan KPK bukan satu-satunya penentu." kata Laode M. Syarif.

Laode juga menegaskan, "KPK tak keberatan jika diberikan tugas untuk menaikkan skor IPK. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai tanpa dukungan pihak lain. Sebanyak apa pun OTT atau upaya penindakan yg dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, itu tak cukup dan tak terlalu mempengaruhi skor IPK. Ini menjadi upaya bersama berbagai elemen bangsa".

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan, ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya IPK Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia tak semata dalam bentuk mark-up dan suap, namun juga hadir di sistem politik, perizinan dan sebagainya. “Selain penindakan, KPK berusaha melakukan perbaikan sistem seperti dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan negara, tata kelola niaga dan impor, dan sektor lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebenarnya perbaikan sedang banyak dilakukan, dan ini adalah alasan kita untuk tetap optimis.” kata Pahala.

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), merupakan indeks komposit/ gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 1995 IPK telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi periodik tahun per tahun.

(Humas)

Comments  

 
# Hariyanto 2018-02-24 12:52
Sangat tragis, bila melihat hasil OTT KPK selama ini menunjukan trend pemberantasan korupsi masih stagnan di angka 37, menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2017. Mestinya harus ada inovasi didalam melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Bukan hanya bersifat penindakan saja, pencegahan juga domain dari pemberantasan korupsi.
Regulasi tentang Pencegahan Korupsi, menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh KPK. Semoga makin berhasil menekan angka-angka tindak pidana korupsi.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# mujigayo 2018-04-19 19:42
pada dasarnya kpk itu ditakuti, bahkan oleh orang yang sering berkoar-koar sebagai pengkritik kpk.

namun peluang untuk korupsi masih sangat terbuka lebar, sindikat koruptor yang bersembunyi dalam lembaga-lembaga negara sangat kuat mempertahankan gerakan tutup mulut, karena sejatinya mereka tidak sedang melindungi temannya yang korup, namun melindungi dirinya supaya tetap bisa korup apabila ada peluang yang hadir.

pada kenyataannya kpk sedang bekerja sendiri, bahkan lebih parahnya lagi, penyidik sebagai perorangan harus menanggung beban secara pribadi karena dianggap mengganggu ketenangan para koruptor dan nyata-nyata berniat menghancurkan kpk dengan cara menghancurkan kehidupan pribadi penyidiknya. dengan terang terangan menyerang, kemudian setelah jadi korban, malah menjadi bulan-bulanan press rilis pejabat yang seharusnya menguak konspirasi perundungan terhadap penyidik.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# mujigayo 2018-04-19 19:43
semoga saja, setelah jalan tol darat, laut dan udara selesai dibangun oleh negara, ekonomi akan meningkat, semua aparatur negara bisa digaji sebesar gaji pegawai kpk. karena pada kenyataannya sinergi hanya dipermukaan saja, sementara bisik-bisik masih mempertanyakan ketidakadilan besaran penghasilan yang diterima oleh pegawai kpk.

wujudkan keadilan, maka kesejahteraan akan hadir tanpa disadari oleh semua insan di republik indonesia.

maybe in 70 or 700 years later...
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.