Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Menolak Diam, Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Padam

Rasa takut tak akan memperpanjang umur. Keberanian pun tak akan memperpendek umur seseorang, karena sesungguhnya takdir, termasuk umur, sejatinya adalah rahasia Tuhan. Penggalan kutipan ini terlontar dari mulut Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tepat setahun lalu mengalami penyerangan dengan air keras tak jauh dari kediamannya.

Setelah 12 bulan berlalu, Novel masih terus berharap kejadian yang menimpanya akan menemui titik terang melalui proses penyelidikan yang masih terus berjalan. Teror yang dialami semestinya tak menyurutkan langkah, karena bagi siapa pun, kebenaran harus terus disuarakan dan tak dapat dibungkam.

Komitmen Sinergi Cegah Korupsi dari Sulawesi Barat

Salah satu masalah terbesar pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tiadanya komitmen dan integritas pimpinan dalam sebuah lembaga.  Agar korupsi dapat dicegah, para pemangku kepentingan perlu bekerjasama secara terus menerus sembari memperbaiki sistem yang ada.

Pesan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/4). Kegiatan ini merupakan rangkaian program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan yang dilakukan KPK di sejumlah wilayah di Indonesia sejak awal tahun ini.

KPK Lantik Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan

Setelah melakukan seleksi terhadap beberapa calon dan menyelusuri latar belakangnya, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memilih Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko yang telah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Firli dilantik di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (6/4).

Firli dilantik bersama dengan Direktur Penuntutan baru Dr. Supardi SH.MH oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Firli sebelumnya menjabat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan Supardi sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan KPK dan telah menjabat menjadi Pelaksana Harian Tugas (Plt) Direktur Penuntutan.

Komitmen Antikorupsi dari Kalimantan Utara

Perbaikan sistem menjadi syarat mutlak demi mencegah berbagai potensi penyimpangan, termasuk praktek korupsi. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye, serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang, adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Pemikiran inilah yang mendasari kegiatan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) sejak beberapa waktu lalu. Dimulai di tahun 2016, Korsupgah KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

KPK Dorong Lembaga Audit ASEAN Bersatu Lawan Korupsi

Secara keilmuan, audit didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi, untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dalam perspektif keuangan, audit dilakukan untuk menentukan apakah sebuah laporan keuangan, catatan pembukuan dan bukti pendukung yang disusun oleh pihak manajemen telah memenuhi standar kewajaran.

Auditor memiliki posisi penting dalam menilai transparansi dan tanggung jawab lembaga yang diperiksanya. Auditor juga kerap berkontribusi dalam menemukan penyimpangan yang tak jarang tergolong ke dalam praktek korupsi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.