Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dua Mobil Hasil Tindak Pidana Korupsi Dihibahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dua mobil kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua mobil yang diserahkan adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan menjadi milik negara. Rencananya, kedua mobil tersebut akan dimanfaatkan untuk mobil operasional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara.

KPK Lakukan 19 Kali OTT Sepanjang Tahun 2017

Selama 2017 KPK melakukan 19 operasi tangkap tangan (OTT). Jumlah tersebut merupakan jumlah OTT terbanyak dalam sejarah selama KPK berdiri.

“Terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan pada 2017 telah melampaui tahun sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam Konferensi Pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (27/12).

Selain itu KPK juga menetapkan 72 tersangka dengan beragam latar belakang yang beragam selama tahun 2017. Selain pejabat Negara, dari pihak swasta juga ada yang dijadikan tersangka.”Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara”, kata Basaria.

Meneladani Integritas dan Kesederhanaan Sjahruddin Rasul

“Pak Tumpak, kalau sampai 6 bulan ini kita tak juga menangani perkara, saya mundur saja!”.
Kalimat ini dicetuskan kepada Tumpak Hatorangan Panggabean, dalam pertemuan di KPK pertengahan tahun 2004. Sebuah pernyataan yang menggambarkan tekad dan dan kobaran semangat seorang Sjahruddin Rasul, satu dari lima pimpinan di periode pertama berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu.

Lima orang Indonesia terbaik saat itu dipercaya menahkodai KPK , yang baru saja dibentuk di penghujung 2003. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Sjahruddin Rasul. Lima latar belakang profesi yang berbeda, menjadi pewarna dalam awal lahirnya KPK.

HAKORDIA 2017, Bersama Menjaga Nyala Semangat Antikorupsi

Serangkaian kegiatan yang melibatkan organisasi pemerintahan dan lembaga publik digelar dalam 2 hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Jakarta tanggal 11-12 Desember lalu. Memilih tema “Bergerak Bersama MemberantasKorupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”, HAKORDIA dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan Pemimpin KPK Agus Rahardjo.

Dalam pidatonya Senin (11/12), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa mayoritas kasus yang menjerat pejabat negara adalah penyuapan. Ini berarti bahwa pembenahan sistem pemerintahan, sistem pelayanan dan administrasi tak bisa ditunda lagi. Dan salah satu cara yang dipandang penting untuk mencegah korupsi adalah melalui e-regulasi. “Regulasi, aturan dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan. Cara-cara seperti ini jangan kita biarkan, jangan lagi diberi kesempatan!” kata Jokowi.

Inspirasi Cegah Korupsi dari Penjuru Negeri

Ada yang istimewa dari para narasumber yang mengisi sesi talkshow di hari pertama peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Jakarta Senin (11/12) kemarin.  Sejumlah tokoh yang yang datang dari berbagai latar belakang dan mewakili daerahnya masing-masing, memiliki cerita yang dapat menginspirasi banyak orang dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka berbagi kiat dan inovasi kepada sekitar 1.000 peserta yang hadir dalam ajang yang membahas tentang gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) ini.

Sebut saja Tri Rismaharini, perempuan yang amat dikenal publik dengan kiprahnya sebagai Walikota Surabaya. Risma mengatakan, saat ini seluruh sistem di Surabaya sudah sangat terintegrasi. Proses perizinan dilakukan secara online, dimana begitu izin keluar akan dikirim ke rumah pemohon. Dengan mekanisme ini, tak ada pertemuan antara instansi pelayanan publik dan pemohon, sehingga celah suap dan korupsi pun dapat ditambal.

Kiat pencegahan korupsi juga datang dari kepala daerah lainnya, FX. Hadi Rudyatmo. Walikota Solo ini memilih menerapkan budaya yang sedikit tak lazim namun memiliki pesan tersendiri. Hadi menuturkan, ia akan segera mengedarkan surat resmi yang melarang tamu-tamu membawa tas saat menemuinya di tempat kerja. Tamu yang memiliki urusan pekerjaan pun juga dilarang menemuinya di rumah. Menurut Hadi, ini merupakan cara ampuh untuk mencegah terjadinya tindakan suap yang merupakan salah satu bentuk korupsi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.