KPK

Gratifikasi Online

Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti

Selengkapnya

Lihat Website

Layanan Informasi Publik

Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK

Selengkapnya

Lihat Website

Lapor Harta Kekayaan

Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Selengkapnya

Lihat Website

Pengaduan Masyarakat

Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK

Selengkapnya

Lihat Website

⚠️ Info Klarifikasi ⚠️

Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026

Lebih Lanjut

Berita

08 Oct 2026 KPK Dorong Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat

Press Conference

06 Oct 2026 KPK Luncurkan Hasil SPI Pendidikan 2026: Peta Jalan Perbaikan Pendidikan Nasional

Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK

Lapor

Ruang Literasi Ruang Literasi is a public learning forum that explores issues of corruption comprehensively and from a variety of perspectives. Use the book Traces of Corruption in the Natural Resources Sector: “Abusing Nature, Destroying Humanity” as a resource for discussion and learning.

ACFFest 2026 The Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) is a platform for creative expression, exhibition, and discussion initiated and managed by the Directorate of Anti-Corruption Socialization and Campaign of the KPK. The year 2026 marks the 12th edition of ACFFEST, carrying the theme “Through the Lens, Integrity Preserved!”. ACFFEST was first held in 2013, and this year’s program continues to uphold the same mission: to encourage active and critical participation from Indonesia’s younger generation by expressing ideas through audio-visual works as a contribution to combating corruption through the promotion of anti-corruption values.

Pariwara Antikorupsi

Video KPK

KPK RI https://www.youtube.com/@KPK_RI

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

DARI GAGASAN MENJADI AKSI

Lima puluh anak muda dari 21 provinsi dipertemukan dalam satu ruang untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan memperluas perspektif tentang integritas serta peran generasi muda dalam mendorong perubahan menjadi aksi nyata. Melalui Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026, beragam gagasan lahir dan pengalaman dibagikan. Dari proses itu, berbagai gagasan tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang siap dijalankan di daerah masing-masing. Simak perjalanan lengkap mereka dalam Kelana Aksi Episode SINTESIS 2026: Dari Gagasan Menjadi Aksi!

MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

KPK melalui Biro Humas menghadirkan ruang kolaborasi di Manado bersama pemerintah daerah, insan pers, dan komunitas kreatif. Melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan, Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, dan Temu Kawan Artsy, berbagai pihak dipertemukan untuk memperkuat komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat. Simak selengkapnya upaya membangun transparansi informasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, media massa, dan komunitas kreatif di Sulawesi Utara.

PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya lima sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang perlu diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lantas, bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi dan karakter berintegritas? Di Meja Pimpinan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengulas bagaimana nilai Pancasila dapat hidup dalam perilaku sehari-hari di keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Saksikan selengkapnya Meja Pimpinan: “Pancasila Hidup dalam Tegaknya Integritas” di kanal di YouTube KPK RI.

KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA OKTOBER, 2026

Pendidikan antikorupsi dan penguatan tata kelola mewarnai langkah KPK pada pekan pertama Oktober. Melalui program KPK Mengajar, KPK menghadirkan pendidikan antikorupsi bagi para siswa di Kabupaten Bandung Barat untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak bangku sekolah. Di sisi lain, KPK juga mendorong penguatan tata kelola dan perlindungan hukum dalam pembahasan RUU BUMD, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik, penguatan sistem integritas, serta mitigasi risiko korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah. Selengkapnya dalam KPK 24 Jam

ENSURING THE RIGHT OF THE PUBLIC TO KNOW

In this episode of KPKPedia, #KawanAksi will learn about the right to access public information, the importance of transparency and accountability, and the various easy ways to access information through KPK’s PPID services. Because access to information is not only a right to know, but also a means for the public to take part in promoting more open and accountable governance.

TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

Corruption does not happen on its own. It always exploits existing loopholes, and those loopholes can be identified and addressed. Through its Coordination and Supervision (Korsup) function, the Corruption Eradication Commission (KPK) mitigates corruption risks, detects data-driven indicators of potential corruption, and promotes improvements in governance across regional governments. Why do sting operations continue to occur despite various preventive measures? How does the KPK identify red flags before corruption takes place? And what role can the public play in narrowing the space for corruption? Find the answers in KPK Talks featuring Azril Zah, Head of the Task Force at the KPK's Directorate of Coordination and Supervision for Region III. This discussion explores various corruption schemes in regional governments, post-enforcement prevention strategies, and the importance of collaboration among government institutions, oversight bodies, and the public to build transparent, accountable, and integrity-driven governance.