Imbauan KPK terkait "Pelaporan Gratifikasi Bingkisan Hari Raya 2010" dapat dibaca di sini  KPK menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian formulir LHKPN dan sosialisasi gratifikasi. Untuk melihat jadwal lengkap klik disini Pengaduan terkait tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui e-mail: pengaduan@kpk.go.id; atau melalui KPK Online Monitoring System Untuk layanan informasi umum terkait KPK, silakan kirimkan e-mail ke: informasi@kpk.go.id Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun  
 

Bagaimanakah penilaian Anda mengenai website KPK saat ini? Berikan saran Anda untuk tampilan dan isi website KPK:
Telah berakhir pada 2010/7/28 8:29
Bagus 38 % 38 % (123)
Cukup 36 % 36 % (116)
Jelek 24 % 24 % (78)
Total Pilihan: 317
Total Partisipan: 317

Kirim Komentar
Aturan Komentar*
Semua komentar harus disetujui oleh administrator
Nama*
Email*
Judul*
Pesan*
Kode Rahasia*
     

(1) 2 3 4 ... 6 »
Poster Thread
GEBOY
Posted: 2010/8/3 1:15:07   
 
 ALIBI
Alaa...kamu-kamu pada mau ngalihin tugas ajaa...untuk apa website ini kalo'kerjaan kamu-kamu pada gak'bagus.mendingan website KPK dihapus,lembaga KPK dihapus,koruptor diusut dan diadili oleh rakyat.titik
   
Poster Thread
muhammad yasir
Posted: 2010/7/28 20:30:23   
 
 Gambar
Agar setiap aparat yang terlibat korupsi agar photo yang bersangkutan dapat di lihat dalam wibsite ini setiap Provinsi dan Kabupaten.
   
Poster Thread
muhammad hizbulloh
Posted: 2010/7/28 5:57:22   
 
 untuk KPKku sayang
image positif yang dilabelkan masyarakat kepada KPK jangan dikecewakan, harus menjadikan cambuk bagi KPK untuk segera menghapuskan praktek korupsi di Indonesia
   
Poster Thread
iman
Posted: 2010/7/27 21:01:45   
 
 Pengaduan
Mungkin dalam halaman depan harus di tambahkan menu pengaduan untuk masyarakat, sehingga kalau masyrakat akan melakukan pengaduan bisa dengan mudah dengan mengakses web kpk.. "Maju terus KPK jangan menyerah oleh intimidasi dan jangan mau di intervensi pemerintah".
   
Poster Thread
deden
Posted: 2010/7/27 20:39:00   
 
 smagat
mohon kpk untuk turun ke kabupaten
   
Poster Thread
Dahrun Pasaribu
Posted: 2010/7/26 22:41:28   
 
 Bengkalis koq aman-aman saja? tanpa gebrakan berarti dari KPK
bagaimana laporan dari LSM ICMM yang sudah dimasukkan beberapa tahun yang lalu? salam untuk rekan-rekan di KPK khususnya untuk Bapak Yuli.
   
Poster Thread
taufik hidaya
Posted: 2010/7/25 17:59:53   
 
 mohon ketegasanya
kami mohon sebesar besarnya kepada kpk agar tindak lanjuti kecurangan di tpi lappa kab sinjai sul-sel masalah bea dan pemasukan yang sudah di bawah target yang telah ditentuken sedangkan target 1m bulan juli skarang baru 200 juta lebih padahal pemasukan tpi lappa berkisar 150 juta perbulan ......mohon di tindaki secepatnya
   
Poster Thread
taufik hidaya
Posted: 2010/7/25 17:54:51   
 
 laporan tindak korupsi tpi lappa kabupaten sinjai sul sel
mohon kpk tindaki tpi lappa kab sinjai yang sudah tidak sewajarnya lagi menyalahgunakan uang hasil bea pelelangan yang tiap hari makin menurun saja sedangkan pemasukan minimal 150.000.0000 perbulan dan dimasukkan cuma 25 hingga 35 juta saja banyak uang pengusaha jatuh kekantong pejabat tolong setiap pemeriksaan harap kpk tegas dan tidak main main .............
   
Poster Thread
feri riyadi
Posted: 2010/7/24 21:28:35   
 
 saran
saya juga berpikir bagaimana cara memberantas korupsi di indonesia dan saya berpikir jika investigasi juga dilakukan dengan hal-hal yang dibawah alam sadar kita ( HIPNOTIS ), seperti yang dilakukan oleh UYA KUYA diacara Televisi yang dapat menanyakan kepada target mereka tentang hal pribadinya tanpa ada kebohongan maupun dibuat-buat oleh sitarget tersebut. jadi kita bisa menanyakan kebenaran si pelaku. berapa jumlah uang dan siapa-siapa saja yang terlibat korupsi tersebut. sekian saran dari saya, wassalam.
   
Poster Thread
spatang
Posted: 2010/7/24 17:54:24   
 
 Pemberantasan Korupsi
Rekening gendut di tubuh polri dapat di jadikan barometer penegakan hukum di Indonesia bagaimana mau diberantas korupsi kalau pelaksana hukum tidak bersih
   
kws