Imbauan KPK terkait "Pelaporan Gratifikasi Bingkisan Hari Raya 2010" dapat dibaca di sini  KPK menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian formulir LHKPN dan sosialisasi gratifikasi. Untuk melihat jadwal lengkap klik disini Pengaduan terkait tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui e-mail: pengaduan@kpk.go.id; atau melalui KPK Online Monitoring System Untuk layanan informasi umum terkait KPK, silakan kirimkan e-mail ke: informasi@kpk.go.id Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun  
 

Selain mendapatkan penghasilan dari gaji, muncul fenomena bahwa pejabat pemerintahan juga menerima honor atas pekerjaannya. Terhadap hal ini, setujukan Anda jika diterapkan sistem pendapatan tunggal (single salary) di lingkungan instansi pemerintahan?
Telah berakhir pada 2010/2/23 10:54
Setuju 71 % 71 % (567)
Tidak Setuju 27 % 27 % (215)
Tidak Tahu 1 % 1 % (14)
Total Pilihan: 796
Total Partisipan: 796

Kirim Komentar
Aturan Komentar*
Semua komentar harus disetujui oleh administrator
Nama*
Email*
Judul*
Pesan*
Kode Rahasia*
     

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 18 »
Poster Thread
julian
Posted: 2010/2/20 14:32:11   
 
 tolong lebih tegas
tolong pemberantasan korupsi dilakukan sampai ke daerah-daerah,..karena saat ini banyak sekali raja-raja kecil di daerah yang bergelimang hidup mewah dengan kroni2nya,sementara rakyat hidup melarat, tidak ada pekerjaaan. tolong kembaliikan rqasa keadalian masyarakt. cerdaskan masyarakat terhadap bahaya korupsi ini dengan datangi dan berikan penyuluhan . soalnya koruptor2 itu pintar menyap masyarakat dengan rokok sebatang dua batang untuk melindungi kebejatannya
   
Poster Thread
Andrian Yosaredo
Posted: 2010/2/20 6:21:15   
 
 Moral atau Memperkaya diri
Korupsi bukan masalah penghasilan tetapi masalah moral, jadi gk perlulah kalau mau mengabdi kepada rakyat gk mesti harus lihat uang rakyat seberapa yang akan diterima dikantong.
   
Poster Thread
Iswadi
Posted: 2010/2/20 2:27:38   
 
 Intelijen KPK
Jika KPK ingin menuntaskan korupsi, sebaiknya KPK merekrut pegawai2 yang jujur dan berdedikasi tinggi dalam memberantas korupsi di instansi yang dicurigai. Misalnya, ada lembaga x yang oknum pimpinannya dicurigai terindikasi korupsi. Maka KPK perlu menanam intel ditempat itu tanpa sepengetahuan atasan langsung pegawai tersebut. Dengan demikian, pegawai yang dipakai sebagai intel bisa memberi informasi yang akurat. Teruslah berjuang KPK. Jadilah penegak hukum yang disegani bukan ditakuti! Hidup KPK!
   
Poster Thread
IMRON BAHRONI
Posted: 2010/2/19 21:05:26   
 
 PEMERATAAN
Diharapkan personil KPK di tambah (persyaratan berlaku)agar di daerah-daerah terpencil yang selama ini masih belum TERJANGKAU dapat dilakukan secepatnya auditifikasi bagi para oknum yang terindikasi KORUPSI.
   
Poster Thread
rudy
Posted: 2010/2/19 19:20:14   
 
 bonus dlm kjjrn
asal korup ditiadaqkan dAN BNR BEKERJA UNTUK BANGSA INI KRN KITA SUDAH CAPEK TERIAKIN HAPUSKAN KORUP TP TETEP AJA KITA MSH BS DIKORUP KAMI SIAP BANTU KPK DNGM TAMPA PAMRIH CUMA ALAT UNTUK MEMBUAT BUKTI KAMI TAK PUNYA DAN KRNG CANGGIH
   
Poster Thread
Raman
Posted: 2010/2/19 19:18:49   
 
 Take home pejabat tinggi
Dalam penganggaran perlu dikaji lagi aturan penyusunannya. Kalau dalam petunjjuknya masih ada honor dan lainnya, tetap saja PNS terutama pejabatnya mendapatkan take home pay yang wah. Sudahpun begitu, msh saja korupsi merajalela. Belanja barang jasa meliputi barang pakai habis, perjalanan dinas,sewa terlalu menyedot anggaran, padahal kalau dikaji umumnya itu cenderung di fiktifkan. Administrasi laporan lengkap tapi barang tak ada atau tidak pergi perjalanan tapi uangnya habis. Makin banyak pendapatan yang dibawa pulang ke rumah....
   
Poster Thread
Rakhamat aji Pratomo
Posted: 2010/2/19 19:06:45   
 
 Seragam Tahanan
Sktar tahun 2008 mncul wahana adanya seragam buat tahanan KP, tapi smpe skrang sprtinya blm ada tndak lanjut. Mohon untuk segera dlaksanakan agar ada efek jera yg lebih kpada meraka.
   
Poster Thread
sahuri
Posted: 2010/2/19 18:43:18   
 
 Includ
saya sebagai anggota banggar DPRD,sangat setuju apabila diterapkan pendapatan tunggal bagi pejabat pemerintahan,termasuk PNS.krn ketika banggar melakukan pembahasan RAPBD dengan TAPD ternyata uang tambahan honor itu volumenya tinggi sekali,setiap ada program pasti ada Honornya.pernah sy hitung di sebuah SKPD tertentu Honor seorang PNS melampaui gaji anggota dewan.jadi tidak heran jika belanja langsung jauh dibawah belanja tak langsung: 76%:24%
   
Poster Thread
robby
Posted: 2010/2/19 8:28:54   
 
 giat
Saya mohon para petinggi/pejabat, setelah dapat honor, jangan lagi korupsi. buat apa anda korupsi? toh uang tidak selamanya bisa membeli yang ada di dunia. Jika anda mati anda tidak akan membawa uang anda. Jadi untuk para petinggi/pejabat, berfikirlah 2 kali sebelum korupsi. Orang yang korupsi adalah orang yang tidak dapat menerima kenyataan.
   
Poster Thread
Untung,S.Pd
Posted: 2010/2/19 6:40:53   
 
 tingkatkan gajih PNS
Apabila gajih PNS sudah standar,korupsi tentu berkurang,kalau ada yang melanggar,hukum seberat2nya.jangan lupa bina terus imtaq PNS,soalnya banyak PNS yang jauh dari agama
   
kws