saya merasa kurang setuju,dengan adanya itu semua dikarenakan,para pejabat itu sudah mendapatka gaji yang pasti sudah besar,tapi kenapa harus ditambah dengan adanya tunjangan ini itu,lebih baik tunjangan ini itu tersebut di berikanberikan kepada yang lebih membutuhkan,seperti rakyat kecil,yang masih jauh dari kehidupan layak

Jangan Honor saja yang di berikan oleh negara tapi berilah penghargaan / penganugrahan pangkat dan lain nya, agar dapat bekerja lebih baik lagi dan mempunyai beban moral untuk memotipasi yang lain nya.

datang lah wahai kpk ku ke pasuruan jawa timur, karena di sini terlalu banyak "indikasi" pejabat/pegawai yg punya kehidupan/kekayaan sangat tidak wajar jika di hitung dari pangkat dan gaji mereka. untuk proyek/ pengadaan barang/jasa masih sangat banyak dapat " minta fee" --- lihat lah di proyek pendidikan / kesehatan --- sampai level sekolah dasar pun. gak perlu honor tambahan buat pejabat; ayo luruskan bangsa ini........

Jangan main hapus menghapus begitu dong, emangnya gaji pegawai negeri berapa? Coba bedakan dengan gaji pegawai KPK. Mana yang lebih besar?

Demi Rakyat dan kemajuan Negara KPK harus berani brantas kosupsi,seperti Cina negara yg penduduk terbesar di dunia yg tahun 90an jauh tertinggal di banding Indonesia karena sukses dlm pemberantasan korupsi sekarang kemajuannya luar biasa seperti panah yg lepas dari busur.

Tegakkan panji - panji Merah Putih Kembalikan Pandangan tajam Garuda Ku Jangan kecewakan Roh para Pahlawan Buat Ibu Pertiwi tersenyum kembali Kami Rakyat Indonesia, Berdo'a untuk KPK. Kapan ada Komisi pemberantasan Kolusi dan Nepotisme??? Rakyat kecil bukan berarti Rakyat Bodoh.

Hai KPK, Bangga dan salut atas kinerja kalian sebagai pejuang pemberantasan korupsi yang sudah berakar kuat sejak sebelum Majapahit berdiri, sehingga kini rakyat sangat mempercayai dan mendukung anda. Tetapi sesuai dengan UU yang menaungi anda dan payung hukum bagi anda, terasa ada kekurangan disana-sini. Misalkan (sesuai dg jugul diatas)tentang kasus bagi-bagi duit or kaos or indomie atau apapun itu selama masa kampanye oleh para calon Pimpinan Daerah/ Negara, sangat sarat dengan politik uang. Tentunya hanya orang-orang bodoh saja yang mengobral uang itu bila tidak ada motif dibaliknya. Dan terbukti setelah mereka terpilih, yang dilakukan pertama oleh mereka (99%) mengembalikan uang yang telah mereka obral itu + bunga2 nya yang berlipat2. Kemudian yang tidak kebagian bernyanyi kepada anda, lalu yg pasti anda dan mungkin aparat Kejaksaan/Polisi/Kehakiman bersusah payah membawa mereka ke Penjara. Sungguh hal yang sangat ironi, mereka yang pernah memimpin kita berakhir di penjara. Bilakah kita bisa mengantisipasi hal ini? Saya tau anda (KPK) ada keterbatasan atas beberapa hal (UU), tetapi bisakah anda mengusulkan agar proses demokrasi di ajang Pilkada/Pilpress itu bersih dari money politic?? Jadi kelak tugas anda akan lebih ringan dan tentunya kerusakan/ kerugian negara bisa diperkecil, karena para Bupati/Gubernur/Walikota/Pressiden bisa membuat kerugian/ kerusakan sangat luar biasa. Tangkap dan penjarakan mereka sejak awal (saat terbukti money politik di Kampanye), bukan setelahnya. Demikian saran rembuk saya. Maju terus pantang mundur Pahlawanku ....!!!!

wah.. kayaknya yang jadi pejabat pasti minta duit terus... wong untuk jadi pejabat disitu tentunya dia sudah keluar duit banyak supaya pati jadi pejabat. Susah bung untuk di hindari.. emang bangsa indonesia ini sudah bobrok sih moral nya.

Gaji udah besar, ngapain juga cari tambahan dari honor lain....itu maruk namanya. Mending honor itu dikasihin ke orang miskin ato dialokasiin ke hal lain yang lebih penting demi kemaslahan orang banyak........apa lagi skrng pejabat udah mo naik 20 persen gajinya......ga ada puasnye yeeeeeeeeeeeee....