Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).


Dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Solok merupakan daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menerpakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sepuluh tahun berjalan, belum ada yang melakukan pengukuran tentang tingkat keberhasilan Kabupaten Solok dalam melaksanakan berbagai praktek good governance tersebut.


Oleh karena itu pengukuran keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok sudah saatnya untuk dilakukan.

Studi yang dilakukan oleh Direktorat Litbang KPK ini, untuk melihat secara dekat langkah-langkah awal masing-masing daerah dalam menerapkan strategi untuk mulai menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Studi dirancang agar dapat menggambarkan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di masing-masing daerah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi daerah lain yang akan ikut menerapkannya.

Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai oleh prosedur yang berbelit-belit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas dan banyaknya praktek pungutan liar dan suap. Dalam praktek good governance, pelayanan publik perijinan dan non perijinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.



Dalam hal ini birokrat pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan urusannya merasa dilayani dan dipermudah. Masyarakat harus diberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan informasi yang benar dari pelayanan perijinan dan non perijinan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perijinan dan non perijinan yang akan diurus oleh masyarakat.

Tunjangan Kesejahteraan Daerah Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Propinsi Gorontalo dan Kabupaten Jembrana. Konsep pemberian tunjangan kesejahteraan daerah berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah secara merata.



Caranya adalah dengan menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh pegawai.



Pemberian tunjangan kesejahteraan tersebut berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kehadiran dan prestasi kerja. Ditinjau dari tahap perencanaan pemberlakukan kebijakan tunjangan daerah pada daerah yang diteliti, umumnya sudah memulai dengan cara yang cukup terstruktur. Dimulai dari penetapan dasar hukum, melakukan sosialisasi secara internal dan menghitung sumber dana.

Studi Banding tentang Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi dimana penanganan kasus korupsi termasuk salah satunya dilakukan/ditangani oleh lembaga tersebut. Studi dilakukan berdasarkan pengamatan secara selektif terhadap negara-negara yang mempunyai Lembaga Anti Korupsi,