Kajian mengenai konflik kepentingan di Indonesia masih terbatas dan pemahaman yang ada belum seragam sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Keterkaitan tersebut muncul karena unsur-unsur konflik kepentingan berkaitan erat dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu: penyelenggara negara, memiliki kepentingan pribadi, berpengaruh terhadap kinerja dan tanggung jawabnya sebagai PN, serta memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $).

Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana.

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Penataan ulang terhadap birokrasi manjadi hal yang mendesak dilakukan manakala praktik atau bentuk birokrasi yang selama ini dijalankan cenderung membuat sebagian besar masyarakat alergi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi.

Layanan publik seharusnya merupakan pemberian layanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah kepadamasyarakat dengan berlandaskan pada azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut maka perbaikan pada layanan publik merupakan salah satu pintu masuk untuk memulihkan kondisi yang ada.

Kondisi pelayanan publik disektor kesehatan masih dapat dikatakan belum memuaskan. Penyediaan pelayanan kesehatan sampai saat ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan otonomi daerah sudah sepatutnya pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan kualitas pelayanan kesehatannya.

Meskipun begitu beberapa kabupaten, kota maupun provinsi telah melaksanakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik disektor kesehatan. Praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik ini secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan menciptakan masyarakat lebih baik.

Lembaga pemerintah merupakan sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seringkali lembaga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri.

Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Akibat dari pelayanan semacam itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena beranggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan memberikan sesuatu baik itu uang, barang dan hadiah lainnya kepada pemegang kekuasaan.