KPK menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian formulir LHKPN dan sosialisasi gratifikasi. Untuk melihat jadwal lengkap klik disini Pengaduan terkait tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui e-mail: pengaduan@kpk.go.id; atau melalui KPK Online Monitoring System Untuk layanan informasi umum terkait KPK, silakan kirimkan e-mail ke: informasi@kpk.go.id Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun  

kws


     
 BERITA
 SIARAN PERS
 BERITA KPK
 PENGUMUMAN
 PENELITIAN DAN
 PENGKAJIAN
 LAPORAN TAHUNAN
 GCG & ETIKA BISNIS
   
(1) 2 3 4 ... 203 »
Berita : Wali Kota Bekasi kembali Diperiksa KPK
Dikirim oleh humas pada 2010/7/28 10:13:05 (52 Pembaca)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Mochtar tiba di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin sekitar pukul 10.00 WIB, dan keluar 4 jam kemudian. Mochtar yang mengenakan kemeja putih tidak mengatakan apa-apa kepada wartawan yang sudah menantinya di luar gedung.

Baca Selengkapnya... | 1060 bytes | Kirim Komentar?
Berita : Mantan Kepala Pajak Bandung Divonis 6,5 Tahun
Dikirim oleh humas pada 2010/7/28 8:10:00 (38 Pembaca)

Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung I Edi Setiadi divonis 6,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Bank Jabar. Ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Nani Indrawati, sewaktu membacakan putusan di Jakarta, Selasa (27/7), menilai Edi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Atas vonis itu, Edi dan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Rudi Margono menyatakan banding.

Baca Selengkapnya... | 2221 bytes | Kirim Komentar?
Berita : Pusat Pelaporan Gratifikasi KPK
Dikirim oleh humas pada 2010/7/28 8:00:00 (37 Pembaca)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya meningkatkan kepatuhan pegawai negeri sipil (PNS), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penyelenggara negara dalam melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Salah satu caranya, dengan menjalin kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan BUMN dalam membangun Pusat Pe­laporan Gratifikasi.

Baca Selengkapnya... | 2189 bytes | Kirim Komentar?
Berita : Pejabat Daerah Enggan Laporkan Gratifikasi
Dikirim oleh humas pada 2010/7/27 9:40:00 (118 Pembaca)
Berita

DARI 33 provinsi di Indonesia, tercatat pejabat daerah di 18 provinsi belum melaporkan gratifikasi yang diterimanya dan cuma 15 provinsi yang sudah melaporkan harta gratifikasi.

Baca Selengkapnya... | 4024 bytes | Kirim Komentar?
Berita : Sembilan Pegawai Pemkot Bekasi Diperiksa KPK
Dikirim oleh humas pada 2010/7/27 9:30:00 (125 Pembaca)
Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar menyidik kasus dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Kali ini, penyidik memeriksa sembilan orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Bekasi sekaligus.

Baca Selengkapnya... | 2784 bytes | Kirim Komentar?
(1) 2 3 4 ... 203 »
INTERAKSI

POJOK ANTI KORUPSI

PENGADAAN

PERPUSTAKAAN