Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi praktik gratifikasi yang dilakukan pejabat daerah di Indonesia.
Bahkan, menurut laporan BPK, indikasi praktik gratifikasi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. ”Kita membicarakan secara umum terkait laporan BPK yang menyatakan ada indikasi gratifikasi se-Indonesia yang perlu ditindaklanjuti (KPK),” tegas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jakarta,kemarin.
|
Jakarta, 9 Februari 2010. Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerimaan/pemberian travellers cheque oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia pada 2004, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka atas nama UD dan EAJS (mantan anggota DPR RI periode 1999-2004).
Laiknya dua sahabat dalam satu perjuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea terus bahu-membahu dan meningkatkan kekompakan dalam upaya pemberantasan korupsi. 
