Imbauan KPK terkait "Pelaporan Gratifikasi Bingkisan Hari Raya 2010" dapat dibaca di sini  KPK menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian formulir LHKPN dan sosialisasi gratifikasi. Untuk melihat jadwal lengkap klik disini Pengaduan terkait tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui e-mail: pengaduan@kpk.go.id; atau melalui KPK Online Monitoring System Untuk layanan informasi umum terkait KPK, silakan kirimkan e-mail ke: informasi@kpk.go.id Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun  
 

Penelitian dan Pengkajian : Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2008
Dikirim oleh litbang pada 2009/12/3 19:30:00 (1228 Pembaca)


Lembaga pemerintah merupakan sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seringkali lembaga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri.

Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Akibat dari pelayanan semacam itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena beranggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan memberikan sesuatu baik itu uang, barang dan hadiah lainnya kepada pemegang kekuasaan.

Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang baik adalah suatu jaringan birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara jujur, bersih, cepat dan tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang diberikan. Birokrasi semacam itu dapat disebut memiliki integritas yang tinggi, yakni berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat, KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2008.

Survei ini dilakukan terhadap 40 instansi pemerintah pusat dan 52 pemerintah kabupaten / kota. Jika sebelumnya survei yang sama pernah dilakukan tahun 2007, namun perbedaannya, survei kali ini melibatkan pula unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada 52 pemerintah kabupaten / kota.

Hasil penilaian masyarakat pun beragam. Perbedaan wilayah, budaya, pandangan, harapan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya skor integritas suatu instansi. Penilaian terhadap tingkat integritas dari unit pemberi layanan akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana arah perbaikan terhadap layanan publik yang diberikan instansi pemerintah.

Untuk lebih lengkapnya silahkan klik disini untuk versi bahasa Indonesia dan untuk versi bahasa Inggris silahkan klik disini.

    Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article
Kirim Komentar
Aturan Komentar*
Semua komentar harus disetujui oleh administrator
Nama*
Email*
Judul*
Pesan*
Kode Rahasia*
     

Poster Thread
jakap
Posted: 2010/2/13 23:24:36   
 
 survey integritas 2009
mohon bantuan ditayangkan survey integritas kpk tahun 2009 agar instansi / kota/kabupaten bisa melakukan evaluasi terhadap dirinya masing2 .
   
kws