|
| BERITA |
|
| SIARAN PERS |
|
| BERITA KPK |
|
| PENGUMUMAN |
|
PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN |
|
| LAPORAN TAHUNAN |
|
| GCG & ETIKA BISNIS |
|
|
|
|
|
|
Berita : Mantan GM PLN Dituntut 10 Tahun
|
| Dikirim oleh humas pada 2010/3/9 8:20:00 (234 Pembaca) |
 Mantan General Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur Hariadi Sadono dituntut 10 tahun penjara. Menurut jaksa penuntut umum (JPU), Hariadi diduga terlibat korupsi pengadaan outsourcing dan pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi PT PLN Distribusi Jatim 2004–2008 senilai Rp175 miliar.
Selain tuntutan hukuman 10 tahun, jaksa meminta agar majelis hakim dalam vonis yang akan dibacakan pada sidang pekan depan menjatuhkan pidana denda Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp6,5 miliar pada terdakwa. |
|
|
Siaran Pers : KPK Bantah Periksa Wali Kota Bima
|
| Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 16:40:00 (323 Pembaca) |
 Jakarta, 8 Maret 2010. Sehubungan dengan tersebar-luasnya pemberitaan di media massa terkait dengan meninggalnya Wali Kota Bima, Drs. H. M. Nur A. Latif, yang dihubung-hubungkan dengan agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada yang bersangkutan; agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, KPK merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi sebagai berikut: |
|
|
Berita : KPK bakal Netral Usut Kasus Century
|
| Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 12:00:00 (325 Pembaca) |
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan terpengaruh hasil Rapat Paripurna DPR soal Hak Angket Bank Century maupun pendapat Presiden. Lembaga ini tetap berpegang pada temuan bukti dalam mengusut kasus bailout Bank Century.
Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan, banyak pihak meragukan netralitas KPK dalam kasus ini. Soalnya, ada perbedaan pendapat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan DPR |
|
|
Berita : KPK akan Kirim Teguran ke Direksi dan Komisaris BUMN
|
| Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 10:50:00 (143 Pembaca) |
 Kepatuhan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaporkan harta kekayaannya ternyata masih rendah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal lebih tegas menangani persoalan ini.
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyatakan, KPK akan segera mengirim teguran ke direksi dan komisaris BUMN yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya.Sayangnya, Haryono enggan mengungkapkan BUMN mana yang pejabatnya belum melaporkan kekayaannya. "Jumlahnya banyak, kami akan surati mereka supaya segera penuhi kewajibannya," ujarnya, akhir pekan lalu. |
|
|
Berita : LAPOR KEKAYAAN KE KPK ; Harta SBY dan Boediono Meningkat
|
| Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 10:50:00 (172 Pembaca) |
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono Jumat (5/3) melaporkan tentang harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harta kedua orang tersebut meningkat bila dibandingkan saat mengikuti Pilpres 2009 lalu.
Dalam jangka waktu 6 bulan, kekayaan SBY meningkat sebanyak Rp 768 juta dan US$ 23.341. Sedangkan Boediono naik sebanyak Rp 6 miliar dan US$ 1.000. “Secara total harta kekayaan saya per 23 November 2009 berjumlah Rp 7.616.270.204 dan US$ 269.730 sedangkan pada laporan sebelumnya per 14 Mei 2009 berjumlah Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389,” ungkap Presiden SBY saat menggelar jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Jumat (5/3) seusai menerima pimpinan KPK. |
|
|
|
|
