 Jakarta, 10 Februari 2012. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut. |
Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan dari beberapa anggota DPR terkait dengan proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR bernilai Rp 20,3 miliar. Satu di antaranya adalah Syarifuddin Sudding dari Partai Hanura, yang juga merupakan pelapor dari proyek tersebut. "Kami sudah meminta keterangan beberapa orang di antara pelapor itu," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P, di Jakarta kemarin.
Berkas perkara kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dengan tersangka Nunun Nurbaeti dipastikan bakal rampung hari ini (9/2). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P. megatakan, Kamis ini, Nunun akan datang ke kantor KPK untuk menyelesaikan berkas atas nama dirinya. "Jadi, berkasnya sudah lengkap atau P21," tegas Johan.
Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, harus bolak-balik ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. la berkalikali diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi sejumlah proyek Kemenkes yang diduga dilakukan sejumlah bekas anak buahnya. Namun, sejauh ini ia belum ditetapkan sebagai tersangka.
Menyingkap suatu kecurangan (fraud) berupa tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalik telapak tangan, meskipun secara kasat mata gejala seseorang melakukan fraud bisa dengan mudah terlihat. Mengaitkan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatu institusi dengan gaya hidupnya, perilakunya yang tidak lazim, serta petunjuk dan komplain yang bermunculan dapat menjadi data awal untuk mendeteksi fraud. Namun demikian membutuhkan pengamatan yang jeli, metode dan analisis yang tepat, serta waktu yang tidak sebentar untuk dapat mengungkapkan fraud. 
