Simak talkshow interaktif "KPK Menjawab" di Radio LIIUR  FM 90.9 MHz Tulungagung setiap Selasa, pukul 09.00-10.00 WIB;  dan Volare FM 103.4 MHz Pontianak setiap Rabu, Pukul 08.00-09.00 WIB  Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun  Berita pada website KPK kini bisa diakses di jejaring sosial Twitter. Klik di sini untuk mengaksesnya   Surat edaran KPK mengenai petunjuk teknis penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat di sini
 

     
 BERITA
 SIARAN PERS
 BERITA KPK
 PENGUMUMAN
 PENELITIAN DAN
 PENGKAJIAN
 LAPORAN TAHUNAN
 GCG & ETIKA BISNIS
   
(1) 2 3 4 ... 231 »
Siaran Pers : KPK Bantah Periksa Wali Kota Bima
Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 16:40:00 (182 Pembaca)

Jakarta, 8 Maret 2010. Sehubungan dengan tersebar-luasnya pemberitaan di media massa terkait dengan meninggalnya Wali Kota Bima, Drs. H. M. Nur A. Latif, yang dihubung-hubungkan dengan agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada yang bersangkutan; agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, KPK merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

Baca Selengkapnya... | 1807 bytes | Kirim Komentar?
Berita : KPK bakal Netral Usut Kasus Century
Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 12:00:00 (135 Pembaca)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan terpengaruh hasil Rapat Paripurna DPR soal Hak Angket Bank Century maupun pendapat Presiden. Lembaga ini tetap berpegang pada temuan bukti dalam mengusut kasus bai­lout Bank Century.

Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan, banyak pihak meragukan netralitas KPK dalam kasus ini. Soalnya, ada perbedaan pendapat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan DPR

Baca Selengkapnya... | 2471 bytes | Kirim Komentar?
Berita : LAPOR KEKAYAAN KE KPK ; Harta SBY dan Boediono Meningkat
Dikirim oleh humas pada 2010/3/8 10:50:00 (125 Pembaca)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono Jumat (5/3) melaporkan tentang harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harta kedua orang tersebut meningkat bila dibandingkan saat mengikuti Pilpres 2009 lalu.

 Dalam jangka waktu 6 bulan, kekayaan SBY meningkat sebanyak Rp 768 juta dan US$ 23.341. Sedangkan Boediono naik sebanyak Rp 6 miliar dan US$ 1.000. “Secara total harta kekayaan saya per 23 November 2009 berjumlah Rp 7.616.270.204 dan US$ 269.730 sedangkan pada laporan sebelumnya per 14 Mei 2009 berjumlah Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389,” ungkap Presiden SBY saat menggelar jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Jumat (5/3) seusai menerima pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya... | 2628 bytes | 1 komentar
Berita : KPK Periksa Sofyan terkait Bank Century
Dikirim oleh humas pada 2010/3/3 9:40:00 (246 Pembaca)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Ad In­terim Sofyan Djalil kemarin. Sofyan dimintai keterangan terkait kasus Bank Century selama dia menggantikan Sri Mulyani yang, menghadiri pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat pada 2008.

Sofyan yang merupakan man­tan Menteri Negara BUMN ini tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 10.00 WIB dan rnenjalani pemeriksaan hingga pukul 15.00WIB. "Saya ditanya peran Menkeu Ad Interim. Pada rapat tanggal 13 (November 2008), Gubernur BI melaporkan tentang perkembarigan Century kepada saya sebagai Menkeu Ad Interim," ujar Sofyan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya... | 2907 bytes | Kirim Komentar?
Siaran Pers : KPK Tahan Tersangka IK
Dikirim oleh humas pada 2010/3/3 8:00:00 (468 Pembaca)

Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan tanah untuk pembangunan pasar pada pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2003, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama : IK (Bupati Kabupaten Brebes periode tahun 2002 – 2007).

Baca Selengkapnya... | 1931 bytes | 4 Komentar
(1) 2 3 4 ... 231 »
INTERAKSI

KPK ONLINE MONITORING SYSTEM

POJOK ANTI KORUPSI

PENGADAAN

PERPUSTAKAAN