HALAMAN UTAMA
|
TENTANG KPK
|
PUBLIKASI
|
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
|
KONTAK KAMI
VISI DAN MISI
|
FUNGSI DAN TUGAS
|
STRUKTUR ORGANISASI
|
RENCANA STRATEGIS
|
PROFIL PIMPINAN
|
UU PENDUKUNG
BERITA
|
SIARAN PERS
|
BERITA KPK
|
PENGUMUMAN
|
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
|
LAPORAN TAHUNAN
|
GCG DAN ETIKA BISNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA
|
PENGADUAN MASYARAKAT
|
LHKPN
|
GRATIFIKASI
Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai KPK selalu disertai identitas yang jelas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa punÂ
Berita pada website KPK kini bisa diakses di jejaring sosial Twitter. Klik
di sini
untuk mengaksesnya
Â
Surat edaran KPK mengenai petunjuk teknis penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan (LHKPN) dalam proses pemilihan kepala daer
ah dan wakil kepala daerah dapat dilihat
di sini
BERITA
KPK: DPR HARUS REVISI UU PERBANKAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi sejumlah undang-undang agar kasus seperti Bank Century tidak terjadi lagi. UU yang perlu direvisi itu antara lain UU Bank Indonesia dan UU PerÂbankan.
KPK Periksa Panda Nababan
Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Komis...
selengkapnya...
Hengky Divonis 15 Tahun Penjara
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Maryana menjatuhkan vonis 15 tahun penjara t...
selengkapnya...
Gratifikasi di Daerah Marak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi praktik gratifikasi...
selengkapnya...
INTERAKSI
SIARAN PERS
POLLING
GALERI
KPK ONLINE MONITORING SYSTEM
POJOK ANTI KORUPSI
PENGADAAN
PERPUSTAKAAN
KPK Tahan Tersangka UD dan EAJS
Jakarta, 9 Februari 2010. Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pida...
selengkapnya...
Pengumuman Kekayaan Tiga Menteri KIB II
Jakarta, 28 Januari 2010. Pada hari ini, bertempat di gedung Komisi...
selengkapnya...
KPK Umumkan Kekayaan Pimpinan KPK
Jakarta, 28 Januari 2010. Pada hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng...
selengkapnya...
Selain mendapatkan penghasilan dari gaji, muncul fenomena bahwa pejabat pemerintahan juga menerima honor atas pekerjaannya. Terhadap hal ini, setujukan Anda jika diterapkan sistem pendapatan tunggal (single salary) di lingkungan instansi pemerintahan?
Setuju
Tidak Setuju
Tidak Tahu
Lihat Galeri
http://www.kpk.go.id/uploads/thumbs/67.jpg
Lihat Galeri
http://www.kpk.go.id/uploads/thumbs/65.gif
Lihat Galeri
http://www.kpk.go.id/uploads/thumbs/63.gif
Lihat Galeri
http://www.kpk.go.id/uploads/thumbs/61.gif
Lihat Galeri
http://www.kpk.go.id/uploads/thumbs/57.gif
HIT COUNTER