Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Pengadaan Barang dan Jasa

Profil ULP

ulp

Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Profesional.

 

SEKILAS TENTANG ULP KPK

Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK :

Suatu unit di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Penyedia Barang/Jasa, serta bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Sejarah terbentuknya ULP KPK :

Dibentuk pada bulan Januari 2007, hingga saat ini struktur oraganisasi Unit Layanan Pengadaan KPK terdiri dari Kepala ULP dan beberapa POKJA ULP.

Struktur Organisasi ULP KPK :

sulp


Tujuan dibentuknya ULP KPK :

  1. Mendapatkan penyedia barang/jasa yang mampu menyediakan barang/jasa dengan tertib, baik, dan akuntabel dari segi fisik maupun administrasi keuangan serta sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku;
  2. Agar proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan efektif dan efisien perlu ditetapkan Sistem Pengadaan Satu Pintu melalui Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)
  3. Tercapai prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara segi fisik, Keuangan , maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan fungsi KPK


Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Profesional

Dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan profesional, ULP KPK bersifat independen dan menerapkan aturan manajemen pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

  1. Tidak ada intervensi dari Pimpinan/Atasan.
  2. Tidak ada pengaturan lelang.
  3. Tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest)
  4. Tidak ada pungutan mulai dari proses pengadaan sampai dengan pembayaran ke penyedia barang/jasa.
  5. Selalu mengedepankan prinsip persaingan sehat dalam setiap proses pelelangan/seleksi.
  6. Etika pengadaan barang/jasa dijadikan sebagai “mind set” dalam melaksanakan tugas di ULP.
  7. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa digunakan sebagai Key Performance Indikator (KPI) yang dievaluasi setiap tahun.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.