Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tingkatkan Kerja Sama dengan TNI

Jakarta, 13 September 2012. Dalam upaya meningkatkan sinergitas pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatanganan nota kesepahaman yang merupakan perubahan  dari nota kesepahaman tahun 2005 ini dilakukan oleh Ketua KPK, Abraham Samad, dengan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, pada hari ini (13/9) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

Kerja sama dapat dilakukan di antaranya dalam bentuk: bersama-sama menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan TNI; bantuan pihak TNI dalam mendistribusikan, mengumpulkan, serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan TNI; pemberian informasi atau data secara timbal balik yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI; koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum; serta bantuan personel, sarana, dan prasarana TNI yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, di tempat yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama yang dilakukan Sekretaris Jenderal KPK, Bambang Sapto Pratomosunu, dengan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal E. Hudawi Lubis. Kerja sama ini meliputi bantuan sarana dan prasarana TNI kepada KPK, yang salah satunya adalah penggunaan lahan dan bangunan rumah tahanan milik Kodam Jaya untuk keperluan rumah tahanan KPK.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa TNI merupakan  salah satu partner strategis KPK dalam pemberantasan korupsi. "Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbarui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penegakan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan mana pun," ujar Abraham dalam sambutannya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, nota kesepahaman ini merupakan wujud dukungan TNI dalam membantu KPK untuk memberantas korupsi. "Dukungan TNI dalam pemberantasan korupsi merupakan komitmen TNI dalam menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun individu," ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl.HR.RasunaSaidKavC-1
JakartaSelatan
(021)2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Comments  

 
# rahmat gunawan 2013-05-28 23:50
Ciyus? Saya telp ke (021) 25578389 dan mengadukan oknum TNI yang korup sama sekali tidak disikapi, malah operator yang mengaku Humas KPK itu mengatakan bahwa KPK tidak bisa masuk ke wilayah TNI dengan alasan TNI sudah punya Undang-Undang sendiri, jika benar demikian, lembaga macam apa KPK ini?
Saya kirim email pengaduan melalui juga sama sekali tidak direspon, buktinya tidak ada reply bahwa email tsb telah diterima. TNI korupnya berjamaah, enak betul mereka.
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.