Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pemberantasan Korupsi Jangan Setengah Hati

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7TEPAT pukul 10.00 WIB, proklamasi menggema di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No 56, Jakarta. Sebentar, sederhana, khidmat, itulah tiga kata yang bisa menggambarkan suasana momen bersejarah bangsa ini yang terjadi pada 17 Agustus 1945 silam.

"Proklamasi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta."

Kala itu, perjuangan yang dibacakan dengan tegas dan lantang adalah perlawanan atas penjajahan. Ratusan tahun diduduki bangsa lain, rakyat Indonesia menolak kepemimpinan kembali dilempar ke bangsa dari negara lainnya.

Sejumlah Hakim Bandung Terima Suap

img4fd95dfc18974img4fd95dfc18974Sidang perdana dugaan suap terhadap hakim Setyabudi Tejocahyono, Kamis (15/8), digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang terungkap, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jabar turut menerima suap.

Suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Bandung sekitar Rp 5,5 miliar. Disalurkan pada kesempatan pertama sekitar Rp 4 miliar (April 2012-Januari 2013) saat penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bantuan sosial Pemkot Bandung 2009-2010. Setyabudi saat itu sebagai ketua majelis hakim. Dana suap lainnya disalurkan sekitar Rp 1,5 miliar pada penanganan perkara di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Penyuapan terjadi Januari-Maret 2013.

Dana mengalir dari Wali Kota Bandung Dada Rosada; Edi Siswadi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung; serta Herry Nurhayat, yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Didalami Sangkut Paut Suap SKK Migas dengan Kegiatan Partai Politik

img4dd5d89a28ebdimg4dd5d89a28ebdDalam penggeledahan seusai operasi tangkap tangan kasus suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan uang dollar Amerika Serikat dan dollar Singapura yang tersebar di sejumlah tempat.

Di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Wayono Karno, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang 200.000 dollar AS (Rp2 miliar). Penyidik KPK juga menemukan uang 320.100 dollar AS (Rp 3,3 miliar) di dalam kotak deposit milik Rudi di Bank Mandiri. Di brankas ruang kerja Rudi di kantor SKK Migas, KPK mendapati uang 60.000 dollar Singapura (Rp 491 juta), 20.000 dollar AS (Rp208 juta), dan 180 gram emas.

”Kemungkinan masih akan ditemukan uang di tempat lain,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (15/8).

KPK Sesalkan Ada Remisi Napi Korupsi

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangPemberian remisi alias pengurangan masa pemidanaan koruptor, tampaknya, kurang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan keluarnya daftar penerima remisi bagi napi kasus korupsi sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012.

KPK meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dengan tetap memperketat pemberian remisi. Kalau perlu, meniadakan pengurangan hukuman bagi narapidana extraordinary crime.

PP 99/2012 merupakan dasar pengurangan masa pemidanaan bagi koruptor. Pada 2012 sebanyak 582 koruptor menerima pengampunan. Pada Lebaran tahun ini penerima remisi khusus tersebut menyusut menjadi 182 narapidana. Penerima makin sedikit karena syarat mendapat remisi lebih sulit.

Patut Dicurigai, Bila Pengusaha Memberi Parsel Kepada Pejabat

img4ffba4555e065img4ffba4555e065KPK memantau pemberian parsel kepada pejabat negara. Bila ada pengusaha yang melakukan itu, patut dicurigai. Sebab, buat apa pengusaha memberi parsel bila tidak ada maunya. Berangkat dari situ, KPK akan menelusurinya, ada apa di balik itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta. "Makanya pengusaha disarankan tidak memberi parsel kapada pejabat. Kami pasti mencurigainya," paparnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.