Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Korupsi Melanda Generasi Muda

abrahamam samad jas itemabrahamam samad jas itemJAKARTA-Ketua KPK Abraham Samad memprihatinkan perilaku korup sudah menggejala generasi muda di Indonesia, Ia mengambil kesimpulan tersebut dengan melihat banyaknya tersangka dan tervonis kasus korupsi yang usianya di bawah 35 tahun. Ia juga mencontohkan, mereka yang telah menjadi tersangka dan divonis dalam kasus korupsi belakangan ini yang usianya berkisar 35 tahun ke bawah, seperti Nazaruddin dan Anggelina Sondakh, juga pegawai pajak yang baru-baru ini ditangkap usianya sekitar 25 tahun.


"Perilaku korup di kalangan generasi muda boleh jadi ia sudah 'terdidik' atau mudah tergiur gaya hidup mewah, seperti apa yang ia lihat di sekelilingnya. Misalnya, banyak orangtua menikahkan anaknya secara mewah, memberikan suvenir mahal dll. sehingga akhirnya mendorong atau menumbuhkan perilaku koruptif," kata Abraham Samad saat memberikan pembekalan kepada 1.500 peserta Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Kamis (15/5/2014).

Pemerintah Perbaiki Data Penerima Program Raskin

img4c984c53445a8img4c984c53445a8JAKARTA. Pemerintah janji memperbaiki data penerima program beras miskin. Hal ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 18 April 2014 lalu. KPK menilai penyaluran beras miskin rawan korupsi dan tidak tepat sasaran. Karena itu, Kementerian Sosial (Kemsos) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program raskin saat ini tengah berupaya memperbaiki data penerima raskin sekaligus memastikan pengawasan dilapangan.


Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, mengatakan, yang menjadi sorotan KPK selama ini adalah jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin tak sesuai dengan. "Banyak penyimpangan yang terjadi, salah satunya karena data yang tak akurat. Untuk itu kami akan memperbaikinya," ujar Salim kepada KONTAN, Rabu (14/5).

KPK Cegah Petinggi Sentul City

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat perintah cegah bepergian ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi atas nama Robin Zulkarnain yang merupakan associate director PR, promotion & event PT Sentul City Tbk. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan suap pemberian rekomendasi tukar-menukar lahan kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Kabupaten Bogor dengan tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin.


"Terkait dengan penyidikan dugaan tukar menukar kawasan hutan Bogor, dengan tersangka RY (Rachmat Yasin, Bupati Bogor), KPK mengirimkan surat permintaan cegah kepada Ditjen Imigrasi atas nama Robin Zulkarnain," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Kantor KPK, Rabu (14/5).

KPK: Tiga Sektor Pembangunan Tidak Transparan

JujurHebatJujurHebat

MATARAM (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survei potret kejujuran birokrasi, dan menemukan intransparansi di tiga sektor pembangunan yakni tambang, ketahanan pangan, dan pendapatan.
"Secara singkat terdapat potret hitam yang mengkarakterkan indikasi intransparansi sektor tambang, ketahanan pangan dan pendapatan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Dirut Indoguna Divonis 27 Bulan

Vonis2Vonis2

JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis hukuman dua tahun tiga bulan penjara atau 27 bulan kepada Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Selain itu, Maria juga dikenai kewajiban membayar denda pidana Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.