Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Hartati Terancam 5 Tahun Penjara

hartatiJAKARTA-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya, menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. "Terdakwa telah memberikan uang Rp 3 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata jaksa Edi Hartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Atas perbuatannya, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya itu terancam hukuman 5 tahun penjara.

Menurut jaksa Edi, suap diberikan Hartati agar Amran menerbitkan sejumlah surat untuk mengeluarkan izin usaha perkebunan dan pengurusan hak guna usaha tanah seluas 4.500 hektare miliknya. Lahan yang sudah ditanami kelapa sawit ini merupakan bagian dari tanahnya seluas 75.090 hektare di Buol. Dari tanah seluas itu, baru 22.780,76 hektare yang memiliki hak guna usaha.

Bekas Pejabat Kesehatan Divonis 4 Tahun Bui

img4b959fc8f0fd1JAKARTA - Terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya divonis 4 tahun penjara. Bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek Alat Kesehatan Tahap I tahun anggaran 2007. "Pidana penjara 4 tahun serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Pangeran Napitupulu dalam putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain vonis penjara, hakim meminta Rustam membayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 2,57 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Rustam tak membayar, harta bendanya akan dirampas untuk negara. "Jika nilainya tidak mencukupi, diganti pidana penjara 2 tahun," ujar hakim Pangeran.

Deklarasi Jakarta untuk Independensi Lembaga Antikorupsi

img4f3c752ea3eb2JAKARTA - Pertenuian internasional institusi pemberantasan korupsi di Jakarta, 26-27 November, menghasilkan Deklarasi Jakarta. Deklarasi ini berisi 16 prinsip untuk mewujudkan independensi dan efektivitas lembaga antikorupsi. Prinsip-prinsip itu disusun berdasarkan pengalaman lembaga antikorupsi di berbagai negara dalam pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut.

Pertemuan yang diikuti lebih dari 20 negara tersebut digagas Koniisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan United Nations Development Programme dan United Nations Office on Drugs and Crime.

Tak Etis Mantan Penyidik Ungkap Soal Internal KPK

abrahamam samad jas itemJAKARTA, Tudingan terbuka mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kompol Hendi F Kurniawan, bahwa Ketua KPK, Abraham Samad, tidak melaksanakan prosedur standar operasional (SOP), khususnya dalam menetapkan tersangka Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh, dinilai tidak etis. Karena itu, pemimpin Polri mesti menegur yang bersangkutan.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua KPK, Abraham Samad, dan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, secara terpisah, Selasa (27/11), menanggapi tuduhan kompol Hendi F Kurniawan kepada Abraham Samad yang dinilainya tidak melaksanakan SOP.

KPK Menjadi Acuan di Dunia

img50b4434826bb2Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi acuan (benchmark) lembaga pemberantas korupsi lain di dunia untuk menilai standardidasi independensi lembaga. Karena itu, KPK dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang prinsip-prinsip lembaga antikorupsi di dunia.

Konferensi yang berlangsung dua hari sejak Senin (26/11) ini digelar atas kerja sama KPK dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan United Nations Office on Drugs and Crime. Konferensi ini diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang standardisasi dan prinsip yang bisa menjadi acuan lembaga antikorupsi di seluruh dunia. Hadir dalam konferensi ini para pemimpin lembaga antikorupsi dari 38 negara.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.