Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Periksa Ajudan Bupati Bogor Terkait Suap Tanah Pemakaman

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ajudan Bupati Bogor, Agung Surachman Ali, sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Kabupaten Bogor.

"Hari ini ajudan Bupati Bogor, Agung Surachman Ali, datang dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NS dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin lokasi TPBU,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (13/5). Pemeriksaan terhadap Agung ditengarai berkaitan dengan keterkaitan atasannya, yakni Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dalam proses perizinan lokasi tanah TPBU.

KPK Latih Satgas Penanganan Korupsi di Papua

abrahamam samad jas itemabrahamam samad jas itemKomisi Pemberantasan Korupsi menggelar pelatihan penanganan korupsi yang diikuti satuan tugas aparat penegak hukum Papua di Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin. Dengan diikuti 180 peserta dari Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua, acara pembukaan pelatihan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arif.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutan pembukaannya mengatakan pelatihan bersama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk implementasi dari fungsi trigger mechanism yang diamanahkan oleh undang-undang kepada KPK. Pelatihan bersama di Papua ini merupakan pelatihan ketiga yang dilaksanakan KPK pada 2013, sebelumnya di Medan, Sumatra Utara dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada 2012, Unit Koorsup KPK telah menyelenggarakan lima kali pelatihan yang sama di Semarang, Jambi, Kalimantan Timur, dan Bengkulu.

KPK Dalami soal PKS

img4b468b6139b96img4b468b6139b96Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera secara institusi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Senin (13/5), KPK memeriksa Presiden PKS Anis Matta sebagai saksi untuk kasus tindak pidana pencucian uang terkait kasus ini dengan tersangka Ahmad Fathanah. Fathanah adalah teman dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang diduga menerima uang Rp 1 miliar dari anggota direksi perusahaan importir daging sapi PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Sebelum Anis, KPK memeriksa sejumlah pengurus DPP PKS dalam kasus ini, antara lain Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Taufik Ridho. Selasa ini, KPK juga akan memeriksa pucuk pimpinan tertinggi PKS, Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin. Anis yang diperiksa KPK selama sekitar tujuh jam mengungkapkan, salah satu pertanyaan penyidik adalah kebijakan pengambilan keputusan di partainya soal pemilihan kepala daerah.

KPK Panggil Petinggi PKS

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Anis bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fathanah dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), sementara Hilmi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Surat panggilan pemeriksaan terhadap Anis dan Hilmi dikirim penyidik ke kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (7/5), berbarengan dengan upaya penyitaan lima mobil terkait Luthfi yang diparkir di sana.

KPK: Retroaktif Bisa Jerat Djoko

img4b4439168d500img4b4439168d500Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bersikukuh lembaganya berhak menangani tindak pidana pencucian uang Inspektur Jenderal Djoko Susilo pada tahun 2003-2010 walaupun kewenangan KPK untuk menyidik kasus TPPU baru ada sejak 2010. Hal itu dimungkinkan karena asas retroaktif atau hukum berlaku surut bisa diberlakukan untuk hukum formal.

Karena itu, jaksa penuntut umum Kemas Abdul Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (7/5), memohon majelis hakim yang diketuai Suhartoyo menolak eksepsi terdakwa perkara pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.