Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Usut Peningkatan Dana PON Riau

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut motivasi di balik peningkatan anggaran proyek Pekan Olahraga Nasional Riau 2012. Pengusutan dilakukan dengan memanggil sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami ingin mengkonfirmasi mengapa peningkatan anggaran diberikan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Senin malam lalu.Bambang mengatakan konfirmasi dibutuhkan karena Gubernur Riau nonaktif, Rusli Zainal, yang menjadi tersangka dalam kasus itu, diduga berperan aktif dalam peningkatan anggaran proyek senilai Rp 4 triliun tersebut. Namun Bambang tak mau menjelaskan secara rinci ihwal peran aktif politikus Golkar itu.

Dalam dua pekan terakhir, sejumlah politikus memang terlihat berdatangan ke gedung KPK. Di antaranya adalah dua politikus Partai Golkar, yakni Setya Novanto dan Rully Chairul Azwar, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, serta politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wayan Koster.

Djoko Susilo Terbukti Korupsi dan Cuci Uang

img4f41b9761881aimg4f41b9761881aJAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tetapi, majelis hakim yang diketuai Suhartoyo hanya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Djoko Susilo kemarin.

Djoko dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp 121 miliar dari proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun 2011. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 500 juta yang bisa diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Menurut majelis hakim, Djoko terbukti telah mengarahkan Teddy Rusmawan selaku ketua panitia pengadaan simulator mengemudi agar menunjuk Budi Susanto selaku Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pelaksana pengadaan. Djoko juga dinyatakan terbukti memberikan persetujuan atau verifikasi atas pengajuan kredit modal kerja (KMK) oleh Budi Susanto ke Bank BNI sebesar Rp 101 miliar. Padahal, surat perintah kerja (SPK) proyek pengadaan simulator roda dua belum dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

KPK Usul Indeks Integritas Jadi Syarat Penghargaan Pemda

img4f3c74b13f4abimg4f3c74b13f4abSELAMA ini banyak lembaga yang mengeluarkan indeks integritas pengukur kinerja pemerintah daerah (pemda). Namun, penilaian atas kinerja pemda tersebut hanya sebatas dokumen yang tidak berimplikasi besar untuk meningkatkan integritas pemda di masa mendatang.

Untuk itu indeks integritas diusulkan sebagai salah satu syarat untuk memberikan penghargaan kepada pemda yang berprestasi. Usul ini datang dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan (KPK), Bambang Widjojanto.

"KPK juga punya indeks inisiatif antikorupsi dan indeks integritas. Lalu ada indeks IGI ini, lalu TI (Transparency International). Nah, kalau semua itu dijadikan rapor nanti ada penghargaan, ya akumulasi dari indeks itu. Mungkin bagus juga, ini usulan," kata Bambang saat menghadiri acara peluncuran Indonesia Governance Index (IGI) di Jakarta, Senin (2/9).

KPK Maraton Dalami Kasus Suap PON Riau

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fPENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memeriksa terpidana kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, Lukman Abas, di Pekanbaru, kemarin.

Pemeriksaan Lukman Abas yang merupakan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dilakukan di Ruang Catur Prasetya, Kompleks Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru.

Sebelumnya hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru telah menjatuhkan vonis terhadap Lukman Abas dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara. Ia terbukti menerima dan memberi suap dalam revisi perda yang terkait dengan proyek-proyek PON Riau.

Tak cuma Lukman, KPK juga memeriksa terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Angelina Sondakh, terkait dengan pelaksanaan pembangunan lanjutan venue PON Riau.

Ratna Divonis 5 Tahun

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/9), memvonis mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan tiga bulan. Surat pengajuan diri sebagai justice collaborator tidak meringankan vonis karena baru dibuat menjelang vonis.

”Menyatakan terdakwa dokter Ratna Dewi Umar MKes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango ketika membacakan vonis.

Dakwaan subsider berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.