Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Telusuri Aset Luthfi Hasan lewat Jazuli Juwaini

img50162dee03910img50162dee03910Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, terkait penyidikan kasus pencucian uang dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kernenterian Pertanian (Kementan) tahun 2013. Jazuli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Jazuli Juwaini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan pencucian uang dari tindak pidana korupsi pengurusan kuota impor daging sapi. Pemeriksaan terhadap Jazuli merupakan bagian dari upaya penelusuran aset atau asset tracing terhadap kekayaan Luthfi. Jika terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, KPK akan menyita rumah Luihfi tersebut. "Tapi sekarang masih dipelajari sejauh mana keterkaitannya," ujar Johan di Jakarta, Senin (22/4).

Modus Korupsi Marak

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Perampokan uang negara melalui berbagai modus tindak pidana korupsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat menjelang pemilu tahun 2014. Sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kecenderungan tersebut.

”Terindikasi terjadi eskalasi penggangsiran uang negara meningkat menjelang pemilu. KPK sudah meningkatkan bisnis proses di kementerian dan lembaga untuk mencegah korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Minggu (21/4).

Busyro mengakui, dari sejumlah operasi tangkap tangan KPK secara umum mengonfirmasi terjadinya dekadensi moral dalam skala masif di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan pengusaha hitam. Operasi tangkap tangan seperti pada kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu, kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq, hingga suap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Hakim Harus Memiliki Misi Kenabian

busyro dgn micbusyro dgn micWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan hakim harus memiliki misi kenabian dalam menj alankan lungs inya sebagai penegak keadilan.

"Putusan hakim merupakan wujud dari spirit, nilai, dan wajah keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan konsekuensi maka diperlukan misi-misi yang bersifat profetik," katanya dalam Seminar bertajuk "Refleksi & Upaya Penegakan Hukum Progresif Demi Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu.

KPK: Penanganan Kasus Sudah Cepat

img504d90d4b9818img504d90d4b9818Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sudah sangat cepat. Belum diperiksanya sejumlah tersangka kasus ini tidak berarti KPK tidak mengusutnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang merupakan salah satu kasus yang hampir setiap hari ada jadwal pemeriksaan saksi-saksi. KPK sudah cukup cepat memeriksa saksi-saksi, melengkapi berkas, agar bisa dinaikkan ke penuntutan hingga membawanya ke pengadilan.

Asep Hendro Dicegah ke Luar Negeri

kpk usutkpk usutKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan penyidik pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak Pargono Riyadi sebagai tersangka. KPK juga mencegah Asep Yusuf Hendra Permana alias Asep Hendro, pemilik Asep Hendro Racing Sport (AHRS), bepergian ke luar negeri.

“Ya, pencegahan ke luar negeri juga atas nama Asep Yusuf Hendra Permana,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/4). Johan memaparkan, ada beberapa orang yang telah diajukan pencegahan ke luar negerinya terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan Pargono Riyadi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.