Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Terima Rp4,2 Miliar, Hakim Setyabudi Dituntut 16 Tahun

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1BANDUNG—Tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan hakim Setyabudi Tedjocahyono, dengan hukuman penjara selama 16 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp400 juta subsider 1 tahun penjara. Setyabudi adalah terdakwa penerima suap dalam penanganan kasus bantuan sosial (bansos) yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada.

”[Meminta hakim] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp400 juta subsider selama 1 tahun kurungan,” kata jaksa Risma Ansyori di Ruang Utama Gedung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (25/11).

Pengacara Mario Dituntut 5 Tahun

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA : Djodi Supratman, staf pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung (MA), dituntut jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK agar dihukum pidana penjara selama tiga tahun. Dia dinilai telah terbukti menerima suap dari pengacara Mario Bernardo sebesar Rp 150 juta. Pada persidangan yang lain, Mario dituntut agar dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun. Pembacaan dua tuntutan tersebut dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Uang Rp 150 juta tersebut untuk mengurus perkara kasasi pengusaha Hutomo Wijaya Ongowarsito. "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider lima bulan kurungan," kata Jaksa Pulung Rinandono di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Tender SKK Migas Berpotensi Korupsi

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47JAKARTA— Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai, lelang tertutup minyak mentah dan kondesat di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berpotensi memicu korupsi. Penegasan itu disampaikan majelis hakim saat sidang lanjutan kasus dugaan suap SKK Migas dengan terdakwa Komisaris Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Hakim anggota Mathius Samiadji sempat mencecar pertanyaan seputar tender minyak kepada saksi Deputi Pengendalian Usaha SKK Migas Widhyawan Prawiraatmaja.

Dari Bansos Hingga Jual Suara

img4ffba4555e065img4ffba4555e065Kendati Pemilihan Umum (pemilu) adalah perhelatan politik, bukan saja partai dan penyelenggara pemilu saja yang disibukkan. Berbagai potensi pelanggaran hukum menjelang pesta demokrasi juga membuat para penegak hukum mesti bekerja ekstra. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, sedang mengawasi aneka penganggaran di lembaga negara menjelang pemilu.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjelaskan, pelaksanaan pemilu pada 2014 sudah menjadi perhatian KPK. Proyek-proyek pemerintah akan menjadi sumber dana pemenangan 134 parpol yang akan bertarung dalam Pemilu 2014.

Ia mencontohkan, pemberitaan mengenai dana optimalisasi pada 2014 sebesar Rp 27 triliun. Ia mempertanyakan mengapa dana tersebut baru muncul menjelang akhir 2013. Mengapa dana tersebut tidak dimunculkan pada awal 2013 yang merupakan awal penggunaan APBN 2013.

KPK Cegah Istri Anas ke Luar Negeri

img4f9a4f648f21eimg4f9a4f648f21eJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila, bepergian ke luar negeri untuk enam bulan kedepan terhitung sejak 20 November 2013. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Terkait dengan penyidikan kasus dugaan TPK dalam pembangunan sarana prasarana olah raga di Hambalang, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan kepada Imigrasi atas nama Athiyya Laila, swasta,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11). Adapun status Athiyyah masih sebagai saksi untuk tersangka Machfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras, yang menjadi subkontraktor KSO Adhi-Wika dalam proyek Hambalang. Johan menjelaskan surat cegah bernomor No. KEP-828/ 01/11/2013 dikirimkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu (20/11) kemarin. Cegah terhadap Athiyyah tersebut berlaku untuk enam bulan kedepan. Sedangkan terkait alasan pencegahan, Johan mengatakan, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.