Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

MUI: Hukum Mati Koruptor

img4c984c53445a8img4c984c53445a8JAKARTA- Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Hotel Twin Plasa, Jakarta, Sabtu (14/9). Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial.

”MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor,” kata Ketua MUI Amidhan saat membacakan rekomendasi.

Menurut Amidhan, begitu besar desakan masyarakat kepada MUI agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapat hukuman yang memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi demikian masif di negeri ini.

KPK Dalami Proses Tender

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses tender untuk mengungkap kasus dugaan suap pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pemeriksaan belasan pegawai/pejabat SKK Migas beberapa waktu lalu merupakan pengembangan penyidikan kasus suap ini. Termasuk, proses tender SKK Migas juga menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut. “Tidak sekadar tendernya yang kita dalami, tapi hal-hal yang menyangkut dugaan suap. Ke mana arahnya, tentu ke tersangka yang di kasus SKK Migas,” kata Johan saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Menurut Johan, pihaknya masih melakukan analisa mendalam, di antaranya terkait proses tender lifting minyak mentah di SKK Migas. Menyinggung ada-tidaknya dugaan suap, Johan belum bisa memastikan. “Apakah itu didalami, tentu didalami oleh penyidik. Itu hal yang wajar,” bebernya.

KPK Mendalami Dugaan Penyelewengan Rp 6,7 Triliun

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penyelewengan dana talangan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 6,7 triliun yang diberikan ke Bank Century. Dalam pendalaman dugaan penyelewengan dana talangan itu, KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Century Mega Investindo Robert Tantular, Jumat (13/9).

Sebelum diperiksa, Robert mengungkapkan, pekan lalu dirinya sempat meminta KPK agar mendalami dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun yang diberikan ke Bank Century. ”Ternyata KPK memanggil saya lagi. Mudah-mudahan KPK benar-benar mau menyelidiki lebih lanjut uang Rp 6,7 triliun itu,” katanya.

Penyidik KPK Periksa Plt Kepala SKK Migas

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johanes Widjanarko menjalani pemeriksaan sekitar 12 jam di gedung KPK kemarin (12/9). Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dugaan suap PT Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) terhadap bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Johanes datang pada pukul 09.15 dan baru rampung diperiksa pada pukul 20.30. Dia mengaku ditanya soal tiga tersangka. Yakni, Rudi, pemilik PT KOPL Simon G. Tanjaya, dan pelatih golf yang diduga kurir Devi Ardi. Dia berkelit saat dicecar soal proses tender di SKK Migas. "Itu kan ada di kewenangan di teknis ya. Saya kan saat itu menjabat wakil kepala (SKK). Yang berwenang itu teknis," ujar Johanes kepada wartawan setelah diperiksa di Kantor KPK.

Saat ditanya apakah turut menerima suap dari PT Kernel Oil, dia dengan tegas membantah. "Tidak, tidak, tidak," ucap dia.

Saldi Matta Jadi Saksi

img4b4439168d500img4b4439168d500Dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/9), jaksa menghadirkan Saldi Matta, adik Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, sebagai saksi. Secara terang, hakim menilai kesaksian Saldi tak logis dan sulit dipahami.

Saldi dihadirkan menjadi saksi untuk membuktikan dakwaan tindak pidana pencucian uang Fathanah. Anis juga dijadwalkan menjadi saksi, tetapi tidak datang. Saldi adalah pengusaha bidang event organizer dan travel. Ia menuturkan, pada 17 Oktober 2012, Fathanah menitipkan uang Rp 3 miliar di kantornya. ”Saya sempat menolaknya karena lokasi kantor saya di pinggir jalan dan tak punya sekuriti,” kata Saldi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.