Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Aset Luthfi Diusut Melalui Istri-istrinya

img4f13931853b16img4f13931853b16Aset-aset mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang mulai diusut melalui istri-istrinya. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/4), memeriksa dua istri Luthfi, Sutiana Astika dan Lusi Tiarani Agustine, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan suami mereka.

Dalam daftar periksa harian yang dikeluarkan KPK, nama Sutiana dan Lusi hanya ditulis sebagai ibu rumah tangga dengan keterangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). Namun, Sutiana diketahui merupakan istri pertama Luthfi, sementara Lusi adalah istri mudanya.

KPK memang biasa melakukan konfirmasi atas penelusuran aset dalam perkara TPPU melalui orang dekat tersangka, termasuk istri-istrinya. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi sejumlah aset yang berkaitan dengan TPPU Luthfi. ”Tim sedang bekerja di lapangan. Sudah ada beberapa yang teridentifikasi,” ujar Johan di Jakarta, Jumat.

BANYAK CALON LEGISLATOR DIDUGA BERMASALAH

img4b3bfe63a83efimg4b3bfe63a83efJAKARTA — Sejumlah legislator yang kerap dikaitkan dengan berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum 2014. Partai-partai besar kembali mengandalkan mereka, seperti Mahyudin (Demokrat) yang disebut-sebut mengetahui kasus dugaan korupsi proyek Hambalang; Setya Novanto (Golkar) dalam kasus PON Riau, serta Wayan Koster (PDI Perjuangan) dalam kasus anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan partai tak perlu menanti status tersangka atau terdakwa untuk mencoret kader bermasalah dari daftar calon legislator. “Partai yang mengajukan calon bermasalah sama saja berpihak pada korupsi,” kata dia kemarin.

Berkas Perkara Djoko Susilo Dilimpahkan ke Pengadilan

joko susilojoko susiloJAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi alat uji mengemudi dan tindak pidana pencucian uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, bakal menjalani persidangan akhir bulan ini. “Menurut jaksa, pelimpahan berkas perkara tahap kedua dan dakwaan bakal diserahkan pada 15 April,” kata kuasa hukum Djoko, Tommy Sihotang, ketika dihubungi kemarin.

Menurut Tommy, persidangan akan digelar 15 hari setelah berkas dilimpahkan. “Nanti panitera yang menentukan jadwal sidangnya,” kata dia. Tommy malah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Justru kami penasaran dengan isi dakwaannya,” ujarnya.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., membenarkan hal ini. “Siap, benar,” kata dia melalui pesan pendek tadi malam. Sebelumnya, jaksa penuntut KPK menyatakan berkas perkara Djoko sudah lengkap atau P- 21. KPK menjerat bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu dengan dua tindak pidana, yakni korupsi dan pencucian uang. “Keduanya dalam satu dakwaan,” kata Tommy.

KPK Geledah Apartemen dan Rumah Penyuap Hakim Setyabudi

img4c22d465c751bimg4c22d465c751bJAKARTA — Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani dugaan suap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono menggeledah sejumlah tempat di Bandung. Penggeledahan itu dilakukan di sejumlah tempat milik Toto Hutagalung atau TH, penyuap Setyabudi. “Penggeledahan ini dilakukan di sejumlah tempat milik TH,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.

Johan merinci penggeledahan serentak itu dilakukan di beberapa titik, seperti di Apartemen Metro Tower A lantai 10 nomor 10 dan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 689-B. Penggeledahan lainnya, kata Johan, misalnya, dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kampus V Nomor 1, Kiara Condong. Beberapa rumah itu milik Toto, ketua salah satu organisasi masyarakat di Bandung.

Sumber Tempo menyebutkan, KPK juga menggeledah rumah istri muda Totoo. Menurut Johan, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti kasus itu. “Ada beberapa dokumen yang diamankan,” kata Johan. Sebelumnya, KPK te lah menetapkan hakim Setyabudi dan Toto sebagai tersangka kasus itu. Toto Hutagalung ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menangkap tangan hakim Setyabudi Tejocahyono dan Asep Triyana.

Joyo Winoto Diperiksa, KPK Belum Berhenti Menetapkan Tersangka Kasus Hambalang

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto dan Sekretaris Utama BPN Managam Manurung, Kamis (11/4). Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus M Noor.

Seusai diperiksa, Joyo tak banyak memberikan keterangan. Dia hanya mengatakan, materi pemeriksaannya masih sama dengan sebelumnya. ”Mengenai proses penerbitan SK (surat keputusan) atas nama Menpora. Kami menjelaskan, sudah sesuai ketentuan material dan formal, sesuai aturan,” ujarnya.

Soal sertifikasi tanah untuk proyek Hambalang memang menjadi salah satu fokus penyidikan KPK. KPK beberapa kali memeriksa anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono. Mulyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia mengaku pernah dimintai tolong untuk mengurus tanah proyek Hambalang oleh Anas.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, itu, KPK membidik tersangka baru. Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus M Noor.

Dalam dugaan korupsi terkait aliran dana dalam proyek Hambalang, KPK telah menetapkan Anas sebagai tersangka. Ihwal kemungkinan tersangka baru dalam proyek Hambalang ini karena masih ada pejabat Kemenpora yang bertanggung jawab secara struktural dalam proyek tersebut yang belum menjadi tersangka.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.