Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Cegah Lima Anggota Komisi VIII

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan status cegah kepada lima anggota Komisi VIII DPR dan istri mantan Menteri Agama Suryadharma AM, Wardatul Asriah, terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp 1 triliun di Kementerian Agama(Kemenag) Tahun Anggaran (TA) 2012- 2013.

Sistem Integritas Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS - Konsep Sistem Integritas Nasional yang telah diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dua bulan lalu diyakini bisa mencegah terjadinya korupsi terstruktur dan masif di lingkungan kementerian ataupun lembaga negara.

Sistem Integritas Nasional (SIN) menjamin para pejabat atau penyelenggara negara di kementerian ataupun lembaga negara tidak lagi dapat melakukan korupsi. Andai pun ada pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi, SIN mempunyai mekanisme yang membuat perbuatan itu dapat dengan cepat diketahui dan segera dilaporkan ke penegak hukum.

Kemunduran Pemberantasan Korupsi

ilustrasi : gedung kpkilustrasi : gedung kpkJAKARTA (Suara Karya): Langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi Hartati Murdaya merupakan kemunduran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan menreri aktif, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi.

UU MD3 Celah DPR Lakukan Korupsi

ilustrasi : berani jujurilustrasi : berani jujurUNDANG-Undang Nomor 17 tahun 2014 pengganti UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 dinilai menghadang langkah Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas korupsi yang melibatkan anggota wakil rakyat di parlemen.

Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengabulkan seluruh uji materi UU MD3 yang diajukan sejumlah pemohon. Jika tidak, maka anggota DPR tersangkut korupsi bakal kebal dan bebas melakukan korupsi.

Masukan Publik Ditunggu

JAKARTA, KOMPAS - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai bekerja untuk menyeleksi 104 pendaftar calon pimpinan KPK. Ketika proses berjalan, Pansel KPK berjanji untuk akomodatif terhadap masukan publik terhadap nama-nama yang mendaftar.

Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan, para pendaftar tersebut akan melewati beberapa tahapan seleksi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.