Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

3 Anggota DPR kembali Diperiksa

img4b38df8731ba9KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga anggota DPR sebagai saksi atas tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Mereka yang diperiksa ialah mantan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, anggota Komisi X I Wayan Koster, dan politikus Partai Golkar Rully Chairul Azwar.

Mahyudin diperiksa selama tujuh jam di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Seusai pemeriksaan, politikus Partai Demokrat ini mengaku diverifikasi penyidik KPK soal dokumen proyek bernilai Rp2,5 triliun itu.

“Dicocokkan dengan dokumen yang ada di KPK aja,” kata Mahyudin usai keluar dari Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Sayangnya, dia menolak berkomentar lebih jauh soal dokumen yang diverifikasi penyidik. Menurutnya, keterangan yang disampaikannya sama seperti pemeriksaan terdahulu. “Hanya verifikasi. Sudah saya jelaskan bulan lalu,” cetusnya.

Sementara itu, I Wayan Koster yang diperiksa selama 11 jam mengaku dikonfirmasi terkait pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2012. Nama Koster kembali mencuat dalam tuntutan Angelina Sondakh alias Angie, terpidana suap penggiringan anggaran Kemendiknas.

KPK Geledah Ruang Luthfi Hasan di DPR

img4e1bcad8611d3JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan kerja mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penggeledahan dilakukan lima personel penyidik KPK beserta stafnya. “Penggeledahan di DPR terkait dengan kasus dugaan suap impor daging,” kata Johan saat dihubungi kemarin.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penggeledahan berlangsung sejak pagi. Salah seorang anggota satuan pengamanan DPR menyatakan, sebanyak 10 personel KPK menggeledah ruangan Luthfi. Penyidik langsung menuju ruang 315 lantai 3 Gedung Nusantara I, ruang kerja Luthfi. “Mereka datang mendadak.”

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging di Kementerian Pertanian. Luthfi disebutsebut turut menggunakan pengaruhnya untuk meloloskan impor daging bagi salah satu perusahaan. Saat ini ia ditahan di penjara militer Guntur di Jakarta Selatan.

Penahanan itu merupakan rangkaian operasi yang digelar KPK pada 29 Januari lalu. Sehari sebelum penangkapan Luthfi, petugas KPK menangkap Ahmad Fathanah, rekan dekat Luthfi, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Ahmad diduga menerima Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, petinggi PT Indoguna Utama, importir daging. Ahmad diduga sebagai pengatur keluar-masuk duit Luthfi. Di antara Ahmad dan para importir, muncul Elda Devianne Adiningrat, pemilik PT Radina Bio Adicita. Menurut KPK, nama Elda muncul lantaran diduga ikut bermain dalam proyek impor daging sapi.

Amran Batalipu Divonis 7,5 Tahun

img4b959fc8f0fd1JAKARTA : Mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Abdullah Batalipu dinyatakan bersalah dan dipidana dengan hukuman penjara selama tujuh tahun dan enam bulan karena dinyatakan terbukti menerima suap dari pengusaha Siti Hartati Murdaya.

Vonis itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai Gusrizal, Senin.

Majelis hakim menyatakan Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan itu diatur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Terdakwa selaku Bupati Buol menerima beberapa kali pemberian terkait jabatannya dari Hartati Murdaya melalui Gondo Sudjono dan Yani Anshori menyangkut izin hak guna usaha perkebunan sawit. Meski yang bersangkutan dalam keadaan cuti," kata Gusrizal saat membacakan amar putusan.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun ditambah pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp 3 miliar.

Vonis Ringan Buat Juragan Sawit

img4bd5094f440e5Diwarnai kericuhan saat sidang, Hartati Murdaya, terdakwa kasus penyuapan Bupati Buol Amran Batalipu, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor. Mantan Anggota Dewan Pembina Demokrat ini hanya dihukum 2 tahun 8 Bulan penjara dan denda Rp 150 juta.

BISA jadi benar, bila ada yang mengatakan, bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ibarat "jauh panggang dari api". Singkat kata, vonis bagi koruptor tak memiliki efek jera.

Setelah Angelina Sondakh hanya dihukum 4 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menggiring anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat disesuaikan dengan per- mint aan Grup Permai, Senin pekan lalu, vonis ringan d ari majelis hakim Pengadilan Tipikor juga dinikmati Hartati Murdaya Poo. Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (HIP) itu hanya dikenakan pidana penjara 2 tahun 8 bulan, dikurangi masa tahanan.

Padahal dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Gusrizal Lubis menyebutkan Hartati terbukti bersalah atas dakwaan pertama, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, Pemilik Grup Berc itu terbukti menyuap mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu. "Penyuapan itu terjadi saat Hartati mengurus perizinan lahan perkebunan kelapa sawit miliknya," kata Gusrizal ketika membacakan vonis,Senin pekan ini.

Redupnya Semangat "Justice Collaborator"

img4b3bfe63a83ef"Kalian nanti tunggu saja di sidang-sidang saya. Saya akan ungkap semuanya siapa yang terlibat. Ini kasus besar kalau diungkap. Akan saya beberkan nama-nama besar yang terlibat. Saya sudah siap segalanya termasuk nyawa saya,” kata Kosasih Abbas kepada wartawan sekitar akhir 2012.

Kosasih adalah mantan Kepala Subdirektorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia bersama atasannya, mantan Dirjen LPE Jacob Purwono, didakwa korupsi pengadaan dan pemasangan listrik pedesaan atau solar home system 2007-2008 yang dibiayai Kementerian ESDM.

Media sempat meremehkan koar-koar Kosasih karena kasus ini tak menyangkut orang penting. Saat pemeriksaan saksi-saksi, Kosasih selalu mencoba menjelaskan lebih gamblang, termasuk mau menyebutkan siapa-siapa yang terlibat. Namun, kesempatan itu selalu dipotong majelis hakim karena memang belum pada tempatnya. ”Nanti kalau pas pemeriksaan terdakwa, silakan manfaatkan sepuasnya,” kata Ketua Majelis Hakim Sudjatmiko.

Berbulan-bulan telah lewat, sampailah pada pemeriksaan terdakwa dan di situlah akhirnya Kosasih menyebutkan beberapa nama penting yang menitipkan perusahaannya agar dimenangkan dalam tender. Orang-orang besar, mulai dari jenderal polisi, aparat Badan Intelijen Negara, anggota DPR, dan keluarga pejabat (menteri) ia sebut. Padahal, ia tahu risiko bagi dirinya dan keluarganya sangat tinggi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.