Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dibentuk, Unit Pengendali Gratifikasi

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Negara RI segera membentuk unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri. Pembentukan unit ini diharapkan dapat mencegah atau mengurangi pemberian gratifikasi di jajaran aparat kepolisian.

Penyidik Kembali Memeriksa Istri dan Anak Akil

kpk usutkpk usutJAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kalinya memeriksa istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar, Ratu Rita, dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, kemarin penyidik memeriksa Ratu Rita dan dua anak Akil, Riki Januar Ananda dan Aries Adhitya Savitri, sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Romi Herton dan istrinya, Masyitoh. Pemeriksaan ini terkait dengan sangkaan pemberian suap Rp19,866 miliar kepada Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Palembang 2013 yang disidangkan di MK dan pemberian keterangan palsu disidang Akil.

Menurut dia, pemeriksaan ketiganya bukan tanpa alasan. Sebab, keterangan yang diberikan Ratu Rita, Riki, dan Aries, bisa melengkapi berkas Romi dan Masyitoh serta membuat terang konstruksi kasusnya. "Jadi Ratu Rita, Riki Januar Ananda, dan Aries Adhitya Savitri diperiksa sebagai saksi karena ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi penyidik mengenai sangkaan terhadap tersangka RH dan M,"kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Selain itu, lanjut Johan, penyidik memeriksa dua resepsionis MK, Nita dan Fitri, sebagai saksi untuk tersangka Muhtar Ependy (orang dekat Akil). Dalam persidangan Akil, Muhtar pernah membantah bertemu dan berbincang dengan Akil di ruang kerja Akil. Tapi, dari alat bukti pendukung berupa foto,Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan bahwa hal itu terjadi. Pemeriksaan Nita dan Fitri merupakan hasil jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya. "Saya belum tahu apakah Nita dan Fitri mengetahui pertemuan Akil dan ME di MK. Tapi bisa saja itu ditanyakan kepada keduanya,"paparnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan sengketa sejumlah pilkada di MK yang disebutkan majelis hakim terbukti penerimaannya. Yang didalami adalah perihal siapa saja pemberi lain yang belum ditersangkakan. sabir laluhu

Sumber: Koran Sindo, 20 Agustus 2014

KPK Dalami Kesaksian Yulianis

img4dd5d89a28ebdimg4dd5d89a28ebdJAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis yang mengungkap adanya aliran dana ke politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, kemarin.

"Setiap keterangan saksi di persidangan, termasuk keterangan yang diberikan oleh Yulianis, saksi persidangan di bawah sumpah, tentu akan didalami oleh KPK," kata Johan.

KPK Konfirmasi Ketua Komisi VIII

DanaHaji-kecilDanaHaji-kecil

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ida Fauziah.

"Bagaimana pembahasan BPIH, kemudian apa saja pengawasannya yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri, Kemudian bagaimana proses rekrutmen petugas haji," kata Ida seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Senin.

Awas, Pengusaha Pencari Rente

kpkkpk

PEMILIHAN umum presiden telah selesai digelar. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan presiden terpilih dan Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilu. Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai berikutnya ialah demokrasi dibajak oleh kepentingan pengusaha pemburu rente yang menuntut balas jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemerintahan baru yang akan terbentuk pada Oktober mendatang tidak mau dibajak sejumlah kelompok kepentingan yang mengeruk keuntungan dengan cara-cara mengorupsi proyek yang dibiayai anggaran negara. Pengalaman KPK selama ini, politikus yang dekat dengan kalangan birokrat selalu menjadi incaran calo anggaran yang mewakili para pengusaha besar.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.