Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Korupsi Simulator Djoko Susilo Segera Disidang

joko susilojoko susiloJakarta, Kompas - Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara, bakal segera disidang. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (1/4), melimpahkan berkas perkara Djoko ke tahap penuntutan. Paling lambat dalam dua pekan ke depan, Djoko akan segera disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

”Jadi, kasusnya per hari ini (kemarin) naik ke penuntutan atau penyerahan tahap dua. Setelah ini, dalam waktu maksimal 14 hari kerja akan segera dilimpahkan ke pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta.

18 Kandidat Penasihat KPK Lolos Tes Tertulis

berita panselberita panselDARI total 32 orang kandidat calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 18 orang dinyatakan lolos seleksi ujian tertulis. Kedelapan belas kandidat tersebut akan mengikuti seleksi tahap tiga yakni wawancara dengan anggota Panitia Seleksi (Pansel) pada 3-5 April 2013.

"Pada Kamis ini telah diputuskan sebanyak 18 kandidat yang dinyatakan lobos pada tes tertulis dan simulasi yang diikuti 32 kandidat yang dilaksanakan pada 23 Maret," kata Ketua Pansel KPK, Imam Prasodjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (28/3).

Anggota Pansel KPK, Yunus Husein mengatakan bahwa tes wawancara akan digelar secara tertutup. Pasalnya, wawancara dengan para kandidat penasihat akan menyinggung soal masalah pribadi.

Pada tahap seleksi wawancara, Pansel akan menyaring delapan kandidat terbaik. Selanjutnya delapan kandidat akan menjalani seleksi tahap final yakni wawancara dengan pemimpin KPK. Proses seleksi akan menetapkan empat kandidat yang terpilih untuk ditetapkan sebagai penasihat KPK periode 2013-2018.

Dana Kuning di Kemenag

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menyidangkan dua terdakwa perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah, Zul- karnaen Djabar, dan anaknya, Dendy Prasetya. Ada saksi mengungkapkan, dana kedua proyek itu adalah ”dana kuning” yang ditaruh di Kementerian Agama.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara pada Kamis (28/3) menghadirkan tiga saksi, yaitu konsultan PT Adhi Aksara Abadi (A3I) sekaligus Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI), Abdul Kadir Alaydrus; Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Rizky Moelyopoetro; dan mantan Direktur Eksekutif PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara Rudy Rosady.

PT A3I pernah mengerjakan proyek pertama penggandaan Al-Quran di Kemenag tahun 2011 senilai Rp 5,6 miliar dan Rp 22,5 miliar pada proyek kedua. Sementara PT SPI mengerjakan proyek penggandaan Al-Quran dan buku-buku agama pada 2012 senilai Rp 50 miliar.

Pada proyek senilai Rp 5,6 miliar, Abdul Kadir belum digandeng Fahd el Fouz, pengusaha kepercayaan terdakwa Zulkarnaen Djabar, yang mengaku menjadi broker proyek. Baru pada proyek Rp 22,5 miliar dan Rp 50 miliar, kubu Fahd mendekati PT A31 dan PT SPI.

Abdul Kadir sempat ditemui Fahd (yang juga Ketua Umum Gema MKGR) dan anak buah Fahd, yaitu Vasco Ruseimy (Ketua Harian Gema MKGR), Syamsurachman (pengurus Gema MKGR), dan Dendy (Sekjen Gema MKGR), pada setiap perencanaan proyek. Pertemuan dengan Fahd tersebut menjadi ajang untuk menekan Abdul Kadir agar tidak ikut lagi tender atau jika masih ingin tender harus mengikuti aturan mereka.

Terkait Suap Hakim KPK Cari Keterlibatan Pihak Lain

img4b468b6139b96img4b468b6139b96KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keterlibatan pihak lain dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

“Ada dua hal yang dikembangkan dari penangkapan hakim ST. Pertama apakah ada penerima lain selain hakim ST dan kedua apakah ada pemberi lain selain tiga tersangka pemberi suap,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin.

Menurut Johan, dari hasil penggeledahan di tujuh tempat di Bandung, KPK menemukan bukti-bukti yang memperkuat dugaan terhadap tersangka.

“Berdasarkan informasi yang ditemukan dari penggeledahan di tempat ST, HN (Plt Kadipenda Kota Bandung), dan Pupung, ada sejumlah dokumen yang menguatkan keterlibatan tersangka dan pengembangan kasus ini.”

Meski begitu, ia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hasil penggeledahan ruang kerja Wali Kota Bandung Dada Rosada. “Saya tidak mendapat info mengenai hasil penggeledahan di ruang wali kota, tapi kami memang ada pemanggilan wali kota sebagai saksi KPK,” ungkap Johan.

KPK Kantongi Bukti Pencucian Uang

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA-Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) memantik suara sumbang. Ada tudingan hal itu dilakukan karena KPK gagal membuktikan keterlibatan Luthfi dalam kasus korupsi pengaturan kuota impor daging sapi.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah. Dia mengatakan sudah hal biasa jika pengembangan kasus korupsi mengarah pada TPPU. "Semua berdasarkan bukti," ujarnya.

Selasa (26/3) lalu KPK menetapkan status tersangka baru bagi Luthfi. Selain kasus korupsi, Luthfi menjadi tersangka TPPU. KPK menduga Luthfi sudah menerima dan mengalihkan uang suap sebelum penangkapan Ahmad Fathanah, orang dekatnya. Nah, Ahmad Fathanah juga dijerat pasal TPPU yang diikuti dengan penyitaan mobil.

Ini bukan kali pertama KPK menjerat tersangka dengan pasal korupsi dan TPPU. Hal tersebut dialami Wa Ode Nurhayati dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Juga M. Nazaruddin yang harus rela Rp 300 miliar miliknya disita karena pembelian saham PT Garuda Indonesia. Hal yang sama terjadi pada Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM.

"Memang tidak semua kasus korupsi menjadi TPPU. Tapi, di kasus ini (Luthfi, Red.) penyidik menemukan bukti," kata Johan. Berkas Luthfi akan dijadikan satu antara tindak pidana korupsi dan TPPU. Karena itu, hukuman bisa menjadi akumulatif dan lebih tinggi. Johan memastikan penetapan Luthfi sebagai tersangka TPPU bukan karena politik.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.