Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Tiga Pegawai Wawan Dicekal

img4dd5d88018eadimg4dd5d88018eadKomisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga anak buah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bepergian ke luar negeri. Ketiganya adalah karyawan bagian keuangan di perusahaan Wawan, PT Bali Pacific Pragama, yakni Yayah Rodiah, Dadang Prijatna, dan Muhammad Awaludin. “Permintaan cegah itu berlaku sampai enam bulan ke depan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., kemarin.

Menurut Johan, pencekalan itu masih berkaitan dengan kasus suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, yang diduga dilakukan Wawan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (saat ini nonaktif). Dalam kasus itu, Komisi sudah meminta Imigrasi mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kakak kandung Wawan yang disebut-sebut terkait dengan kasus suap itu, ke luar negeri.

Keterlibatan Hakim Lain Ditelusuri

img4f41b9761881aimg4f41b9761881aJAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, sebagai saksi, Rabu (16/10). KPK sedang menelusuri keterlibatan hakim lain dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak. Maria mengatakan, dalam pemeriksaan, penyidik bertanya apakah dia pernah menerima suap.

"Saya bilang saya tidak pernah menerima suap," ujar dia, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Maria diperiksa tim penyidik sekitar delapan jam dan meninggalkan gedung KPK pukul 18.30 WIB. Dalam pemeriksaan, Maria mengatakan, tim penyidik mengajukan 21 pertanyaan seputar profilnya dan perkara di MK.

Kpk Periksa Choel Untuk Kasus Anas

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Eksekutif Fox Indonesia, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, untuk menyidik kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Adik kandung mantan Menpora Andi Mallarangeng itu dicecar selama kurang lebih empat jam soal Kongres PD 2010 di Bandung. Choel mengakui terlibat dalam penyelenggaraan kongres di tim pemenangan Andi Mallarangeng. Dia mengaku tidak tahu soal aliran dana korupsi Hambalang dalam penyelenggaraan kongres tersebut, yang dananya diduga berasal dari proyek Hambalang.

Pers Efektif untuk Kampanye Antikorupsi

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pers menjadi alat kampanye antikorupsi paling efektif, di samping media sosial yang akhirakhir ini semakin populer. “Untungnya kita punya pers yang masih bisa diandalkan dan media sosial. Kedua pilar ini sekarang menjadi alat kampanye antikorupsi yang paling efektif,“ tegas Mahfud di Malang, Jawa Timur, Senin (14/10).

Ia menilai empat pilar bangsa yang selama ini dianggap menentukan keberlangsungan bangsa ini, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan militer, sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Menurutnya, keempat pilar tersebut saat ini sudah membusuk karena telah digerogoti orang-orang yang ada di pusaran kekuasaan ataupun secara internal kelembagaan. Sementara itu, dalam kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Mahfud menekankan hukuman moral bagi seorang koruptor.

KPK Periksa Dua Hakim Konstitusi

img4f13931853b16img4f13931853b16JAKARTA — Dua hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Keduanya bakal dimintai keterangan ihwal suap perkara sengketa pemilihan kepala daerah di MK yang menyeret Akil Mochtar, bekas ketua lembaga itu, menjadi tersangka. “Mereka bersaksi untuk tersangka AM (Akil),” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi kemarin. Maria dan Anwar merupakan hakim anggota panel dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, yang sedang ditangani MK. Adapun Akil menjadi hakim ketua panel dalam perkara itu.

Pada 2 Oktober, KPK menangkap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. Di lokasi yang sama, KPK juga mencokok Chairun Nisa, anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, dan Cornelis Nalau, pengusaha tambang asal Kalimantan Tengah, yang membawa tiga amplop berisi Sin$ 284 ribu dan US$ 22 ribu.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.