Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dana Kuning di Kemenag

img4b468b3eb7f47Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menyidangkan dua terdakwa perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah, Zul- karnaen Djabar, dan anaknya, Dendy Prasetya. Ada saksi mengungkapkan, dana kedua proyek itu adalah ”dana kuning” yang ditaruh di Kementerian Agama.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara pada Kamis (28/3) menghadirkan tiga saksi, yaitu konsultan PT Adhi Aksara Abadi (A3I) sekaligus Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI), Abdul Kadir Alaydrus; Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Rizky Moelyopoetro; dan mantan Direktur Eksekutif PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara Rudy Rosady.

PT A3I pernah mengerjakan proyek pertama penggandaan Al-Quran di Kemenag tahun 2011 senilai Rp 5,6 miliar dan Rp 22,5 miliar pada proyek kedua. Sementara PT SPI mengerjakan proyek penggandaan Al-Quran dan buku-buku agama pada 2012 senilai Rp 50 miliar.

Pada proyek senilai Rp 5,6 miliar, Abdul Kadir belum digandeng Fahd el Fouz, pengusaha kepercayaan terdakwa Zulkarnaen Djabar, yang mengaku menjadi broker proyek. Baru pada proyek Rp 22,5 miliar dan Rp 50 miliar, kubu Fahd mendekati PT A31 dan PT SPI.

Abdul Kadir sempat ditemui Fahd (yang juga Ketua Umum Gema MKGR) dan anak buah Fahd, yaitu Vasco Ruseimy (Ketua Harian Gema MKGR), Syamsurachman (pengurus Gema MKGR), dan Dendy (Sekjen Gema MKGR), pada setiap perencanaan proyek. Pertemuan dengan Fahd tersebut menjadi ajang untuk menekan Abdul Kadir agar tidak ikut lagi tender atau jika masih ingin tender harus mengikuti aturan mereka.

Terkait Suap Hakim KPK Cari Keterlibatan Pihak Lain

img4b468b6139b96KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keterlibatan pihak lain dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

“Ada dua hal yang dikembangkan dari penangkapan hakim ST. Pertama apakah ada penerima lain selain hakim ST dan kedua apakah ada pemberi lain selain tiga tersangka pemberi suap,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin.

Menurut Johan, dari hasil penggeledahan di tujuh tempat di Bandung, KPK menemukan bukti-bukti yang memperkuat dugaan terhadap tersangka.

“Berdasarkan informasi yang ditemukan dari penggeledahan di tempat ST, HN (Plt Kadipenda Kota Bandung), dan Pupung, ada sejumlah dokumen yang menguatkan keterlibatan tersangka dan pengembangan kasus ini.”

Meski begitu, ia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hasil penggeledahan ruang kerja Wali Kota Bandung Dada Rosada. “Saya tidak mendapat info mengenai hasil penggeledahan di ruang wali kota, tapi kami memang ada pemanggilan wali kota sebagai saksi KPK,” ungkap Johan.

KPK Kantongi Bukti Pencucian Uang

img4b26fb2f9879fJAKARTA-Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) memantik suara sumbang. Ada tudingan hal itu dilakukan karena KPK gagal membuktikan keterlibatan Luthfi dalam kasus korupsi pengaturan kuota impor daging sapi.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah. Dia mengatakan sudah hal biasa jika pengembangan kasus korupsi mengarah pada TPPU. "Semua berdasarkan bukti," ujarnya.

Selasa (26/3) lalu KPK menetapkan status tersangka baru bagi Luthfi. Selain kasus korupsi, Luthfi menjadi tersangka TPPU. KPK menduga Luthfi sudah menerima dan mengalihkan uang suap sebelum penangkapan Ahmad Fathanah, orang dekatnya. Nah, Ahmad Fathanah juga dijerat pasal TPPU yang diikuti dengan penyitaan mobil.

Ini bukan kali pertama KPK menjerat tersangka dengan pasal korupsi dan TPPU. Hal tersebut dialami Wa Ode Nurhayati dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Juga M. Nazaruddin yang harus rela Rp 300 miliar miliknya disita karena pembelian saham PT Garuda Indonesia. Hal yang sama terjadi pada Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM.

"Memang tidak semua kasus korupsi menjadi TPPU. Tapi, di kasus ini (Luthfi, Red.) penyidik menemukan bukti," kata Johan. Berkas Luthfi akan dijadikan satu antara tindak pidana korupsi dan TPPU. Karena itu, hukuman bisa menjadi akumulatif dan lebih tinggi. Johan memastikan penetapan Luthfi sebagai tersangka TPPU bukan karena politik.

Kasus Impor Daging Sapi Segera Disidangkan

img4b4439168d500Jakarta - Kasus dugaan suap pengaturan impor daging sapi di Kementerian Pertanian segera masuk pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan penyidikan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.

Kedua direktur perusahaan importir daging PT Indoguna Utama tersebut disangka menyuap untuk mendapatkan kuota impor daging sapi.

Juard dan Arya ditangkap KPK pada 29 Januari 2013 malam setelah menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Ahmad Fathanah. Fathanah merupakan orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan berperan sebagai makelar proyek.

Diduga uang tersebut akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS. Fathanah dan Luthfi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Nilai suap keseluruhan dari PT Indoguna diduga mencapai Rp 40 miliar, dengan perhitungan commitment fee per kilogram daging adalah Rp 5.000 karena PT Indoguna meminta kuota impor 8.000 ton.

”Berkas tersangka AAE (Arya Abdi Effendi) dan JE (Juard Effendi) sudah masuk dalam tahap penuntutan. KPK memiliki waktu 14 hari untuk memasukkan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (27/3), di Jakarta.

Pasal Penyadapan Tak Berlaku bagi KPK

img4bd5094f440e5JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menyatakan bahwa pasal penyadapan yang tercantum dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diberlakukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

UU KPK bersifat lex specialis (bersifat khusus), yang artinya tidak terkena aturan KUHAP yang bersifat lex generalis (bersifat umum). Dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yakni undang-undang yang bersifat khusus menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum. “Bahwa KUHAP itu mengatur hal-hal yang bersifat umum. Kemudian UU KPK, kalau dia mengatur secara khusus, maka itu yang berlaku,” kata Harifin di Jakarta kemarin. Menurut Harifin, hal ini sesuai dengan kaidah hukum perundang- undangan. Apabila terdapat sebuah UU yang memiliki kekhususan, aturan umum tidak dapat dipakai.

“Kalau undang- undangnya sudah tersendiri, maka dengan sendirinya undang-undang khusus itu yang berlaku walaupun ada aturan umumnya,” ujarnya. Namun apabila RUU KUHAP yang saat ini dibahas oleh DPR menyebutkan pasal penyadapan juga berlaku bagi KPK, sifat kekhususan itu lebur. “Kalau seperti itu, memang menjadi pengertian yang lain bahwa UU KPK itu khusus mengenai persoalan seperti ini tidak sah lagi berlaku secara khusus, karena sudah terkunci di KUHAP,” kataHarifin.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.