Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Periksa Robert Tantular

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, Rabu (21/8). Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century. “Saya tadi diperiksa sebagai saksi Budi Mulya. Ini baru pemeriksaan awal, baru sembilan pertanyaan,” kata Robert Tantular yang ditemui usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8).

Robert Tantular terlihat memakai baju kemeja batik berwarna cokelat. Ia diperiksa sekitar enam jam dan baru keluar dari gedung KPK pada pukul 15.45 WIB. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan awal sehingga belum masuk dalam materi kasusnya. Saat ditanya apa saja yang ditanyakan penyidik, ia hanya mengatakan diperiksa untuk tersangka Budi Mulya terkait pemberian FPJP. “Saksi (untuk tersangka) Budi Mulya, ini baru tentang FPJP,” ucapnya sambil masuk ke dalam mobil tahanan. Robert Tantular telah berstatus terpidana terkait kasus penggelapan dana nasabah Bank Century.

KPK Jadi Contoh di Asia

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fKomisi Pernberantasan Korupsi (KPK) dianggap menjadi contoh lembaga antikorupsi di Asia Pasifik yang ditandai dengan pemberian penghargaan Raymond Magsaysay kepada KPK.

"Saya selalu terkesan dengan kerja KPK dan sangat senang bahwa KPK akan menerima penghargaan Raymond Magsaysay karena penghargaan ini sangat prestisius bukan hanya di Filipina, melainkan juga dianggap sebagai Nobel Asia. KPK menjadi contoh karena rekam jejak pemberantasan korupsi yang baik," kata Duta Besar Filipina Rosario Aguinaldo di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Pencabutan Hak Politik Terdakwa Dimungkinkan

img4f3c74b13f4abimg4f3c74b13f4abWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menegaskan, KPK memang baru pertama kali menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa kasus korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi koruptor yang masih ingin menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR.

”Kan itu terjadi kemarin-kemarin, para koruptor itu (setelah menjalani hukuman) kemudian mau menjadi calon. Bayangkan setelah menjadi calon, masuk pula, lalu duduk di Komisi III (DPR), lalu mengontrol penegak hukum. Hancur bangsa ini,” kata Bambang, Rabu (21/8).

Bambang mengemukakan, pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut dimungkinkan dan memiliki dasar hukum. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan dengan limitatif.

Ahli hukum pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, mengatakan, hukuman tambahan ini sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perlu didukung. ”Dalam Pasal 10 Huruf b Angka 1, disebutkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu,” ujar Akhiar.

Djoko Susilo Dituntut 18 Tahun Penjara

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 18 tahun penjara kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan kemudi simulator R2 dan R4 Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Djoko Susilo.

Selain itu, JPU juga menuntut Djoko Susilo membayar denda Rp1 miliar subsider satu tahun penjara. Mantan kepala Korlantas Polri itu dinilai terbukti telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp32 miliar dan memperkaya orang lain atau korporasi dari proyek pengadaan kemudi simulator SIM pada 2011. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp121,830 miliar.

KPK Periksa Setya Novanto sebagai Saksi Rusli Zainal

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan arena menembak untuk Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII di Riau. Setya diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Riau, Rusli Zainal.

"Hari ini ada pemeriksaan anggota DPR RI, Setya Novanto, terkait penyidikan kasus PON Riau untuk tersangka RZ," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (19/8).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.