Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pengacara Rentan terhadap Korupsi

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, mengatakan penangkapan terhadap pengacara Mario C. Bernardo memperlihatkan buruknya sistem peradilan di Tanah Air. Selama ini publik lebih fokus menyorot perilaku polisi, jaksa, dan hakim. “Ternyata komponen lain, yaitu pengacara, juga tak luput dari korupsi,” kata Hifdzil kemarin.

Menurut dia, pengacara justru sangat rentan terhadap praktek korupsi. Dengan akses yang besar ke beberapa pihak, advokat bisa saja menjadi tangan kedua dari klien untuk melancarkan suap. “Hal yang sama dipraktekkan pegawai dan birokrat pada lembaga hukum.”
Mahkamah Agung menyerahkan kasus stafnya, Djodi Supratman, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami belum tahu perkaranya apa. Kami tunggu penjelasan dari KPK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, tadi malam.

Ramon Magsaysay Award 2013 untuk KPK

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Komisi Pemberantasan Korupsi meraih Ramon Magsaysay Award tahun 2013. Penghargaan ini diberikan atas upaya KPK yang sangat keras dan mandiri dalam kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia

Yayasan Ramon Magsaysay Award menilai KPK selama hampir 10 tahun kiprahnya berhasil menggabungkan penuntutan tanpa kompromi terhadap pejabat tinggi korup di Indonesia, dengan upaya yang jauh ke depan terkait reformasi sistem pemerintahan, dan mempromosikan kejujuran serta peran aktif warga negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Ramon Magsaysay Award sering disejajarkan dengan penghargaan Nobel untuk level Asia. Selain KPK, ada tiga individu dan satu organisasi lainnya yang juga menerima penghargaan ini, yaitu Ernesto Domingo dari Filipina, Lahpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi yang membantu korban perdagangan manusia, Shakti Samuha dari Nepal.

KPK Dukung Pengusutan Kasus Idham

img4c984c17e4b05img4c984c17e4b05Komisi Pemberantasan Korupsi siap mendukung Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul atau Persiba. Kasus korupsi sebesar Rp 12,5 miliar tersebut menempatkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka.

”Jika sewaktu-waktu muncul kendala dalam penyidikan perkara, KPK siap turun tangan memberikan bantuan,” ujar Didik Prakosa, Ketua Satuan Petugas Koordinasi dan Supervisi KPK, Rabu (24/7), di Yogyakarta.

Secara khusus, Didik menunjuk kasus dugaan korupsi dana hibah KONI untuk Persiba sebagai contoh kasus yang akan ditangani secara koordinatif antardua institusi ini. ”Jika Kejati (Kejaksaan Tinggi) DI Yogyakarta membutuhkan bantuan, seperti mendatangkan ahli, kami pasti ke sini. Koordinasi akan dilakukan secara rutin,” kata Didik.

KPK Verifikasi Harta Kekayaan Calon Kapolri

img4b468b6139b96img4b468b6139b96Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan verifikasi harta kekayaan sembilan kandidat calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Hal itu merupakan permintaan dari Komite Kepolisian Nasional (Kompolnas) guna menelusuri rekam jejak harta kekayaan masing-masing kandidat calon pengganti Jenderal Timur Pradopo tersebut. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, para calon Kapolri dijakwalkan menyerahkan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dalam dua minggu ini.

“Sejak Senin (22/7), KPK mendapat permintaan dari Kompolnas untuk memverifikasi harta kekayaan para kandidat calon pimpinan Polri. Ada sembilan yang akan lapor harta kekayaan ke KPK,” ungkap Johan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (24/7).

Penuntasan Kasus Hambalang Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

img501752667a8cdimg501752667a8cdJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, hasil perhitungan kerugian negara tersebut diperlukan KPK untuk melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka, sehingga perkaranya dapat dilimpahkan ke proses selanjutnya, yakni proses penuntutan. “Kalau dibawa ke pengadilan kan harus ada audit resmi dari BPK,” kata Johan di Kator KPK, Jakarta, Senin (22/7).

Dia menambahkan, jika perhitungan kerugian negara tersebut tak kunjung rampung, bukan tidak mungkin akan dapat menghambat proses penyidikan kasus tersebut. Hingga kini BPK belum merampungkan perhitungan kerugian negara yang janjinya akan diserahkan kepada KPK pada akhir Juni tersebut.  “Kalau tidak selesai, memang menghambat kasus ini untuk naik ke tahap penuntutan,” kata Johan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.