Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Akan Terapkan Konsep "Follow the Money"

img4b4439168d500JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera merampungkan berkas penyidikan dua tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Menurut dia, paling lambat pada Kamis (30/5) berkas penyidikan Fathanah dan Luthfi akan dilimpahkan ke proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Kemarin sempat ada pergeseran waktu sedikit. Menurut perkiraan penyidik, Kamis ini akan ada penandatanganan penyerahan tahap 2 atau P21," kata Johan di Jakarta, Selasa (28/5).

Dengan dilimpahkannya berkas penyidikan ke proses penuntutan, KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dan menyerahkan dakwaan ke majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Terbukti Gratifikasi, Gitar Bass Metallica Resmi Milik Negara

img4ee18ba335af7Gitar bas merek Ibanez milik Gubernur DKI Joko Widodo yang merupakan pemberian personel grup band Metallica, Robert Trujillo, akhirnya resmi disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gitar itu menjadi milik negara. Sebab, komisi antirasuah tersebut menilai pemberian gitar tersebut mengandung unsur gratifikasi.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menjelaskan, pihaknya memutuskan bahwa gitar pemberian itu termasuk gratifikasi. KPK telah menguji gitar milik Joko Widodo (Jokowi) yang diserahkan beberapa waktu lalu itu. Sebab, saat ini Jokowi tercatat sebagai gubernur DKI atau pejabat publik.

''Sudah dilakukan pengujian dan terbukti (gratifikasi). Sekarang gitarnya jadi milik negara,'' ungkap Giri kepada wartawan di balai kota kemarin (28/5).

KPK Validasi Setoran Rp4 Miliar ke DPR

joko susiloKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memvalidasi keterangan AKB Teddy Rusmawan yang mengaku memberikan uang Rp4 miliar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Teddy menyampaikan itu saat bersaksi dalam pengadilan atas terdakwa kasus simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang Irjen Djoko Susilo di Jakarta.

"Saya tidak tahu materi, itu pada penyidik. Gambarannya, kalau diperlukan keterangan, siapa pun akan diperiksa. Semua divalidasi," ujar juru bicara KPK Johan Budi, kemarin.

Johan menjelaskan terkait dengan kasus Djoko itu, KPK pernah memeriksa anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin (F-Golkar), Herman Hen (F-PDIP), dan mantan Ketua Komisi III Benny Kabur Harman (F-Demokrat).

Dirjen Kemenkes Didakwa Rugikan Rp50,47 Miliar

img4b959fc8f0fd1Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar, didakwa merugikan keuangan negara Rp50,47 miliar dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan.

“Terdakwa Ratna Dewi Umar bersama-sama dengan Siti Fadillah Supari (mantan Menkes), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Sutikno, Singgih Wibisono, Freddy Lumbang Tobing, dan Tatat Rahmita Utami pada 2006 dan 2007 telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan secara melawan hukum, yaitu telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa,“ kata jaksa penuntut umum dari KPK I Kadek Wiradhana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

KPK Minta Kepala Daerah Jujur Laporin Harta Kekayaannya

img4b38df8731ba9Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta, kepala daerah jujur soal kekayaan yang dimilikinya. Sebab, ketidakjujuran bisa menimbulkan kecurigaan tentang cara kepala daerah mengumpulkan harta.

"Pejabat harus jujur melaporkan kekayaannya. Itu yang penting," kata Busyro kepada wartawan di sela-sela Lokakarya Jurnalis Antikorupsi di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

Pernyataan ini disampaikan Busyro guna menanggapi pemberitaan tentang kepala daerah tidak jujur menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.