Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Minta Provinsi Riau Transparan Bahas Anggaran

img4ffba4555e065img4ffba4555e065PEKANBARU — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta seluruh jajaran pemerintah dan legislatif di Provinsi Riau mampu menyusun anggaran secara riil, akuntabel, dan transparan. Dengan tiga faktor dimaksud, penyelewengan anggaran negara yang dikategorikan sebagai kejahatan korupsi pasti akan dapat ditekan.

”KPK sudah membuat surat edaran yang disebarkan kepada seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara agar mengikuti edaran itu. Memang perencanaan anggaran di banyak daerah masih bermasalah. Kita menginginkan seluruh pihak duduk bersama agar kualitas perencanaan kita dapat lebih baik lagi,” kata Zulkarnain seusai Semiloka Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau, Selasa (8/10), di Pekanbaru.

Luthfi Terima Mobil FJ Cruisher

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Pengusaha Yudi Setiawan mengakui adanya pemberian mobil Toyota FJ Cruisher kepada Luthfi Hasan Ishaaq saat itu masih menduduki kursi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia menyatakan, mobil tersebut diberikan untuk memenuhi permintaan Luthfi Hasan Ishaq. Namun menurut Yudi, awalnya Luthfi meminta dibelikan mobil jenis Mercedes Benz C-500. Permintaan itu diutarakan Luthfi lewat koleganya, Ahmad Fathanah.

"Fathanah sampaikan ke saya, kalau Luthfi minta Mercedez Benz C 500," ujar Yudi saat bersaksi dalam sidang terdakwa suap kuota impor daging dan pencucian uang, Luhtfi Hasan Ishaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Pengakuan ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap terdakwa Luthfi Hasan Ishaq. Dimana disebutkan, mobil dengan nomor polisi B 1340 TJE diserahkan Yudi langsung kepada Ahmad Fathanah.

Selanjutnya diketahui, Yudi urung memberikan mobil Mercedez Benz C-500 kepada Luthfi yang saat ini diketahui sebagai mantan Presiden PKS lantaran mengaku saat itu posisi keuangannya tengah kosong. "Tapi posisi (keuangan) lagi kosong, harganya terlalu mahal," katanya.

Alhasil, Yudi pun merekomendasikan mobil lain yaitu Toyota FJ Cruisher untuk menggantikan mobil Mercedez Benz C-500 yang diminta Luthfi. "Jadi saya tawarkan FJ Cruiser senilai Rp1 miliar," tandas Yudi.

Dalam sidang terpisah, Luthfi Hasan Ishaq mengakui menerima uang Rp500 juta dalam bentuk cek dari Yudi Setiawan. Uang itu terkait pembiayaan PKS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Luthfi mengklaim uang sebesar itu sebagai sumbangan Yudi.

"Cek Rp 500 juta itu sumbangan saksi untuk Pilkada di Jakarta," ujar Luthfi di hadapan majelis hakim yang diketuai Gusrizal.

Sidang lanjutan Luthfi yang didakwa suap kuota impor daging dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tampak dihadiri oleh salah satu pimpinan KPK, yakni Busyro Muqadda. Kehadiran Busyro di luar dugaan lantaran dia datang saat sidang tengah berjalan dan mendengarkan kesaksian pengusaha Yudi Setiawan dan suami Elda Devianne Adiningrat, Denny P Adiningrat. "Saya mau lihat sidang," komentar Busyro, singkat.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mendakwa Luthfi Hasan Ishaq menerima suap Rp1,3 miliar terkait rekomendasi penambahan kuota impor daging di Kementan. Uang Rp1,3 miliar itu sendiri sebagian dari komitmen keseluruhan sebesar Rp40 miliar.

"Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat 2 Juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) P00emberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Jaksa KPK, Avni Carolina dalam pembacaan surat dakwaan di Pengadilan (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/6) lalu.

Sumber: Jurnal Nasional, 8 Oktober 2013


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Cegah Korupsi, Pemprov Gandeng Empat Lembaga

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fAPRESIASI positif dari Tim Kopsurgah KPK dan BPKP tidak lepas dari kerja keras Pemprov Jatim menjalankan mekanisme pencegahan tindak korupsi. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan empat lembaga. Yakni, BPK, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ombudsmen, serta KPK. Kerja sama dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dalam hal implementasi elektro audit. Manfaatnya, setiap transaksi keuangan di Jatim setiap saat dapat langsung diakses BPK. “Apabila terjadi penyimpangan, bisa langsung terdeteksi sejak dini oleh BPK. BPK dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku,“ papar Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo MSi di tengah Semiloka Pencegahan Korupsi di Grahadi kemarin (2/10).

Upaya Revisi UU KUHP dan KUHAP Bisa Gugur

img4c984c53445a8img4c984c53445a8PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terancam diputus. Anggota Komisi III DPR yang bertugas merampungkan revisi keduanya lebih memilih fokus pada persiapan Pemilu 2014. Padahal, mereka sudah studi banding ke Rusia dan Prancis sebagai bahan untuk melakukan revisi.

“Kalau saya pribadi, sulit (menyelesaikan sebelum masa jabatan berakhir). Pasalnya banyak sekali, 800 pasal untuk KUHP dan 200 pasal untuk KUHAP. Waktunya pendek, sedangkan materi yang harus dibahas banyak,“ ujar Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

Gaji PNS Rendah, Korupsi Subur di Pemerintahan

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9MANADO - Tumbuh suburnya tindakan korupsi di sejumlah instansi pemerintahan di Indonesia, salah satu penyebanya karena masih rendahnya gaji para pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut dikatakan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono dalam konferensi pers dengan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) SH Sarundajang, Ketua DPRD Sulut Meiva Lintang dan Deputi Bidang Polsoskam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Binsar Simanjuntak, Jumat (4/10).

Menurut Giri, dengan gaji yang terbilang kecil, PNS dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan itu harus dipenuhinya selain dari gaji yang didapatkan. "PNS memang didesain bukan jadi orang kaya, tetapi minimal berada di tingkatan menengah atau cukuplah, bukan dalam kategori orang miskin. Kalau PNS korupsi berarti ada yang salah dengan itu. Salah satu solusinya adalah melalui reformasi birokrasi," ujar Giri.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.