Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Bansos di Kementerian juga Bermasalah

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9Sejauh ini, tidak jelas satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap dana yang dikucurkan berupa bantuan sosial. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, ada perencanaan yang tidak benar terhadap dana bansos sehingga pelaksanaannya rawan diselewengkan. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, kajian KPK menunjukkan perencanaan dana bansos di berbagai daerah tidak melalui prosedur yang wajar.


"SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang diberi tanggung jawab tidak jelas. Dana bansos itu hanya dititipkan. Padahal harus jelas siapa pengguna anggarannya, KP (kuasa pengguna anggaran) siapa, PPK (pejabat pembuat komitmen) siapa," kata Zulkarnain kepada wartawan dalam acara diskusi bersama wartawan di KPK, Jumat (19/7/2013).

LUTHFI AKUI BAHAS PROYEK BERSAMA YUDI

papan nama pengadilan tipikorpapan nama pengadilan tipikorBEKAS Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya mengakui pernah bertemu dengan Yudi Setiawan, bos PT Cipta Inti Permindo, di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas beberapa proyek yang digarap di sejumlah kementerian yang dipimpin kader PKS. Salah satunya proyek benih di Kementerian Pertanian.


Luthfi menjelaskan ihwal pertemuan itu setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk Maria Elizabeth Liman, Rabu pekan lalu. Maria Elizabeth adalah Direktur PT Indoguna Utama, importir daging sapi yang jadi tersangka kasus itu.  Luthfi diduga menerima suap Rp 1,3 miliar dari Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna. Dalam persidangan, jaksa penuntut mengatakan Luthfi menggelar pertemuan dengan Yudi Setiawan. Pertemuan dengan Yudi juga dihadiri Ahmad Fathanah di salah satu restoran di daerah Kebayoran.

KPK Peringatkan Pengacara Djoko

joko susilojoko susiloJAKARTA: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengingatkan kuasa hukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) motor (R2) dan mobil (R4) di Korlantas Polri agar tidak menemui dan memengaruhi saksi yang akan dihadirkan di persidangan di luar sidang. Bambang mengancam akan membawa sang pengacara ke ranah hukum jika hal tersebut tetap dilakukan.

"Kalau ini tetap diteruskan, bukan tidak mungkin KPK akan bawa ke ranah hukum," kata Bambang, Sabtu. Bambang menegaskan KPK sudah mempunyai bukti salah satu tim penasehat hukum Djoko Susilo, terdakwa perkara simulator SIM itu, menemui saksi Benita Pratiwi sebelum memberikan kesaksian di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta.

KPK Panggil Andi Mallarangeng Hari Ini

img50c6a99fb2cc0img50c6a99fb2cc0Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dalam kasus korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

“Memang benar, ada jadwal untuk memanggil Andi Alifian,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya kemarin. Dalam kasus ini, Andi telah dua kali diperiksa, yakni pada 23 Mei 2012 dan 9 April 2013. Andi ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek tersebut.

Namun Andi diperkirakan tidak akan ditahan pada “Jumat keramat” ini. Sebab, Johan mengatakan, Andi tidak diperiksa sebagai tersangka. “Ia diperiksa sebagai saksi untuk DK (Deddy Kusdinar, pejabat pembuat komitmen Hambalang),” ujar dia.

Kepala Dinas Dilarang Terima Parsel Lebaran

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh pejabat dan Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerima parsel saat hari Raya Idul Fitri 1434 hijriah dari kolega atau mitranya. Hal tersebut untuk menghindari adanya gratifikasi, yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil.

"Tak boleh terima parsel, daripada rame nanti. Aturannya memang tak boleh, ya tak boleh," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (18/7).

Menurut Jokowi, larangan menerima parsel tersebut untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari seperti dugaan praktik suap.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.