Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Kepala Daerah di Sulawesi Sambangi KPK

korup logokorup logo

JAKARTA-Sejumlah kepala daerah dari Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/5). KPK mengagendakan pemaparan survei integritas dan rekomitmen peserta Support to Indonesians Islands of Integrity (SIPS).

Mahfud MD Tegaskan Akil Mochtar Langgar Aturan

Pengadilan1Pengadilan1

JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Mahfud MD menyatakan mantan Ketua MK M Akil Mochtar telah melanggar sejumlah aturan terkait jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Pelanggaran itu di antaranya merniliki bisnis di luar jabatannya sebagai hakim. Selain itu, Akil juga menjalin hubungan bisnis dengan pihak-pihak tertentu dan berhubungan dengan pihak beperkara. 

Saksi: Century tidak Sistemik

3 saksi3 saksi

JAKARTA — Guru besar luar biasa Universitas Dipononegoro (Undip) Sri Redjeki Hartono tidak mengamini pernyataan mantan menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Bank Century merupakan bank gagal berdampak sistemik. Karena itu, Century tidak perlu mendapat suntikan bantuan Rp 632 miliar.

Sri menyatakan, kondisi krisis pada 2008, ketika Century mendapatkan dana bailout, berbeda dengan yang terjadi pada 1998. Dia menjelaskan, krisis 1998 berdampak pada penurunan terhadap kepercayaan perbankan.

Wafid Pastikan Choel Minta Fee 15% untuk Andi Malarangeng

Gratif1Gratif1

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Wafid Muharram memastikan Andi Zulkarnain Anwar (Choel Mallarangeng)meminta fee 15% dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng.

Mahfud MD Tegaskan Akil Mochtar Langgar Aturan (2)

Pengadilan1Pengadilan1

JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Mahfud MD menyatakan mantan Ketua MK M Akil Mochtar telah melanggar sejumlah aturan terkait jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Pelanggaran itu di antaranya merniliki bisnis di luar jabatannya sebagai hakim. Selain itu, Akil juga menjalin hubungan bisnis dengan pihak-pihak tertentu dan berhubungan dengan pihak beperkara. 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.