Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Rancangan KUHAP Pemerintah Dinilai Belum Paham Mafia

img4bcff06a05be9Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyiapkan konsep untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna menyempurnakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan KPK.

Untuk itu, KPK akan mengajak kalangan masyarakat sipil dan kampus. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jumat (22/3), di Jakarta.

Busyro mengatakan hal itu menanggapi ketentuan Pasal 83 RUU KUHAP dan naskah akademis RUU KUHAP yang mengatur tentang izin penyadapan dari hakim komisaris, termasuk bagi KPK.

Ketentuan itu, menurut Busyro, bisa menggagalkan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, saat ini mafia peradilan masih nyata ada. Salah satu bukti adalah penangkapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Jumat siang, di ruang kerjanya karena diduga menerima suap.

”Apa pemerintah masih belum memahami mafia peradilan masih ada sehingga mencantumkan ketentuan izin penyadapan ke hakim komisaris. Susah benar menyadarkan pejabat,” katanya.

Busyro menyayangkan langkah pemerintah merevisi KUHAP yang tidak melibatkan KPK. Padahal, seandainya dilibatkan sejak awal, KPK akan total terlibat merevisi KUHAP. KPK siap bekerja sama dengan masyarakat sipil dan akademisi perguruan tinggi dalam membahas revisi KUHAP.

Korupsi Simulator Berkas Djoko Segera Dilimpahkan

joko susiloJakarta - Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo akan dilimpahkan ke penuntutan pada Senin (25/3).

Meskipun dilimpahkan ke penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum berhenti menelusuri aset-aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas dan Gubernur Akademi Kepolisian tersebut.

”Rencananya begitu. KPK akan melimpahkan ke penuntutan dengan mempertimbangkan masa penahanan,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Jumat.

KPK tetap melacak aset-aset Djoko meskipun berkas perkara akan dilimpahkan ke penuntutan. Malah, KPK kembali menyita aset Djoko berupa lahan di Kabupaten Bogor seluas 1 hektar. ”Pelacakan akan terus dilakukan KPK. Yang sudah disita akan dimasukkan menjadi bagian dari dakwaan,” kata Bambang.

Rancangan KUHAP Tidak Keberatan Naskah Ditarik

img4b267820602d7Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, pihaknya bersedia menempuh mekanisme apa pun untuk menegaskan posisi pemerintah yang mengecualikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perlunya izin hakim pemeriksa pendahuluan untuk melakukan penyadapan.

Bahkan, pemerintah tidak keberatan menarik kembali naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi memasukkan klausul pengecualian tersebut.

”Kami sama sekali tidak keberatan untuk menarik naskah akademik dan rancangan KUHAP, apalagi jika itu mekanisme tercepat untuk memberi penjelasan dan kepastian. Yang pasti, kami ingin publik melihat dengan tegas posisi pemerintah yang terus mendukung KPK dan karenanya tidak perlu izin hakim dalam hal penyadapan,” papar Denny, Kamis (21/3), di Jakarta.

Ia mengatakan, ”Apa pun mekanismenya, posisi pemerintah jelas. Mengecualikan KPK dalam izin penyadapan dan menegaskan UU KPK tetap lex specialis (berlaku khusus) terhadap KUHAP.”

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, pemerintah tidak perlu menarik naskah akademis dan RUU KUHAP yang sudah diserahkan kepada DPR. Sikap pemerintah tersebut bisa saja dinyatakan di dalam proses pembahasan RUU KUHAP.

”Tidak perlu ditarik. Langsung diubah di pembahasan saja. Mengapa harus ditarik lagi. Yang paling penting pemerintah tidak setuju kalau penyadapan KPK dipangkas melalui KUHAP. Kalau pemerintah tidak setuju, pasal itu tidak akan muncul,” tutur Saldi.

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain

img4f13931853b16JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri bukti keterlibatan pihak lain atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus simulator SIM.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya tidak ingin membatasi pada istri-istri Djoko Susilo (DS) atas kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam TPPU-nya. Menurut Johan, potensi tersangka baru bisa dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, harus memenuhi unsur dalam Undang-Undang No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selain itu, dalam TPPU terdapat modus-modus seperti mengalihkan, mentransfer dan mengubah bentuk. Seseorang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan TPPU mantan Gubernur Akpol itu harus dilihat apakah memenuhi unsur mensrea (niat jahat membantu tersangka).

“Unsur-unsur itu harus didukung oleh bukti-bukti. Tapi sampai hari ini belum ada kesimpulan soal pihak lain yang ikut terlibat dalam TPPU DS,” kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mengenai rekening Djoko yang sudah ditelusuri dan diblokir, KPK belum mengarah ke rekening lain.

Saat ditanyakan, apakah rekening Djoko bisa digunakan untuk menelusuri rekening gendut para jenderal polisi lain, Johan menyatakan rekening gendut itu sudah ditangani Polri. Namun, jika ada daftar aliran uang dari atau ke jenderal polisi lain, penyidik akan menuangkannya dalam dakwaan Djoko Susilo. Hal itu seperti dalam dakwaan korupsi dan TPPU Wa Ode Nurhayati dengan aliran uang ke puluhan hingga ratusan pihak lain. “Kan ada beberapa aset DS tidak atas nama dia.

Revisi KUHP Jangan Bertentangan UU KPK

img4c984c53445a8JAKARTA : Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait
penyadapan jangan sampai bertentangan dengan hal senada yang tercantum dalam Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang sudah ada. Karena korupsi sifatnya lex specialis, maka Undang-Undang KPK sifatnya sama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, dalam UU KPK disebutkan bahwa penyadapan merupakan kewenangan penuh KPK, sehingga tidak perlu persetujuan hakim. "Apakah RUU itu (KUHAP) mengatur penyadapan yang dilakukan KPK? Kalau ada, berarti ada pertentangan dengan UU KPK," ujarnya.

Dalam naskah akademik revisi KUHAP, disebutkan bahwa KPK harus mendapatkan izin dari hakim pemeriksa pendahulu untuk melakukan penyadapan. Penyadapan dilakukan dengan perintah tertulis dan atasan penyidik setelah mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan.

Berdasarkan naskah akademik revisi KUHAP tersebut, terdapat pengecualian izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan apabila penyadapan harus dilakukan dalam keadaan mendesak. Namun tetap saja harus ada laporan kepada Hakim melalui penuntut umum.

Revisi KUHAP juga mengatur, penyadapan merupakan hal yang dilarang tetapi tetap bisa dilakukan lembaga penegak hukum dengan sejumlah persyaratan yang ketat.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.