Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Mantan Petinggi BUMN Dituntut 10 Tahun

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh Heru Sulaksono dengan pidana penjara selama 10 tahun.

JPU meyakini, mantan kuasa Nindya Sejati Join Operation (JO) proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dermaga tersebut tahun anggaran 2006-2011 secara bersama-sama dan berlanjut.

KPK Temukan Enam Titik di Dana Optimalisasi

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan enam titik potensi korupsi Dana Optimalisasi. "Kajian KPK tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus studi dana Optimalisasi menyimpulkan, setidaknya ada enam titik potensi korupsi Dana Optimalisasi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

KPK Mulai Usut Korupsi Korporasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mengusut korupsi yang diduga melibatkan korporasi. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, lembaganya melihat ada tren pihak swasta terlibat hampir 40 persen dalam kasus korupsi yang diusut komisi antirasuah ini. "Ada atau tidak masalah di situ? Jangan-jangan swasta itu orang yang diperas," kata Bambang kemarin.

Korporasi, kata dia, seharusnya punya etika bisnis yang melarang menyuap. Karena itu, kata Bambang, KPK sedang membangun sistem pengawasan bisnis untuk mengurangi kasus suap jenis ini. "Statusnya berbeda bila pihak swasta diperas oleh penyelenggara negara," ujarnya.

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Alkes Tangsel

SERANG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mamak Jamaksari ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Berkas tersebut dilimpahkan setelah dinyata lengkap atau P21 atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) kedokteran umum di RSUD Tangsel tahun 2012.

Korupsi Minerba Masif

Korupsi di sektor minerba masih merajalela. Advokasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sekitar 400 usaha pertambangan bermasalah semisal tidak membayar pajak dan ironisnya sebagian besar dimiliki korporasi asing. Kejahatan masif di sektor mineral dan batu bara ( minerba) itu diungkapkan komisioner KPK Busyro Muqoddas dalam kesempatan seminar bertema Peta korupsi dan pengawalan pemerintah baru bersama mayarakat sipil, di Jakarta, kemarin.

“Korupsi tidak bisa dilepaskan dari kajian di sektor minerba, dan sumber daya alam. Banyak koorporasi yang memperoleh keuntungan besar, tetapi tidak mau membayar pajak,“ ujar Busyro. Akibat ulah tidak taat hukum itu, negara rugi sebesar Rp22 triliun setiap tahunnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.