Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pejabat Bea Cukai Serahkan Laporan Kekayaan

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7JAKARTA – Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono mengatakan, 4.068 pejabat Ditjen Bea dan Cukai telah menyerahkan laporan kekayaannya. Jumlah ini mencapai 98,74% dari total 4.120 pejabat Bea Cukai yang wajib menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

“Jadi, pelaporan ini mempunyai satu tujuan strategis, yaitu kita ingin jadi instansi yang bersih dan bebas KKN. Ini juga merupakan komitmen pertanggung- jawaban kepada publik,” ujar Agung dalam konferensi pers Drop Box LHKPN di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, dari sekitar 10 ribu pegawai Bea Cukai ada 4.120 ribu pegawai yang wajib mengisi LHKPN, yakni pegawai eselon empat ke atas. Kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan ini dinilai merupakan wujud komitmen awal pegawai Bea Cukai agar bisa transparan dalam bekerja, sehingga secara publik bisa bertanggung jawab atas apa yang dimiliki selama bekerja di institusi tersebut.

Sebarkan Virus Antikorupsi Lewat Kanal KPK

busyro dgn micbusyro dgn micWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas menyapa pendengar Kanal KPK bak seorang penyiar radio kawakan. Tepat di Hari Kemerdekaan RI, Busyro mengudara di Kanal KPK bersama seniman Sudjiwo Tedjo. Kalau biasanya Busyro bertindak sebagai narasumber, di Kanal KPK Busyro justru menjadi pemandu bincang-bincang. Sekitar satu jam, Busyro memandu dialog tentang pemberantasan korupsi di Indonesia bersama Sudjiwo Tedjo.

Pada 17 Agustus 2013 pukul 09.55 WIB, suara Soekarno membacakan teks Proklamasi berkumandang di Kanal KPK menandai siaran perdana radio streaming milik KPK. Radio KPK ini bisa diakses melalui www.kpk.go.id/streaming.

Pemberian Uang Diikuti Janji Fathanah ke Indoguna

img4f41b9761881aimg4f41b9761881aSidang dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah memperkuat dugaan pemberian uang dari PT Indoguna Utama kepada teman dekat Luthfi Hasan Ishaaq itu diikuti dengan janji. Janji tersebut berupa komitmen Fathanah, jika ada kuota impor daging, PT Indoguna akan mendapat prioritas.

Pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (16/8), saksi yang didatangkan, yaitu salah satu Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy, mengatakan, terdakwa Ahmad Fathanah memang meminta uang Rp 1 miliar kepada PT Indoguna. Uang ini oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai bagian dari komitmen pembayaran jasa yang totalnya mencapai Rp 40 miliar.

Pemberantasan Korupsi Jangan Setengah Hati

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7TEPAT pukul 10.00 WIB, proklamasi menggema di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No 56, Jakarta. Sebentar, sederhana, khidmat, itulah tiga kata yang bisa menggambarkan suasana momen bersejarah bangsa ini yang terjadi pada 17 Agustus 1945 silam.

"Proklamasi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta."

Kala itu, perjuangan yang dibacakan dengan tegas dan lantang adalah perlawanan atas penjajahan. Ratusan tahun diduduki bangsa lain, rakyat Indonesia menolak kepemimpinan kembali dilempar ke bangsa dari negara lainnya.

Sejumlah Hakim Bandung Terima Suap

img4fd95dfc18974img4fd95dfc18974Sidang perdana dugaan suap terhadap hakim Setyabudi Tejocahyono, Kamis (15/8), digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang terungkap, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jabar turut menerima suap.

Suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Bandung sekitar Rp 5,5 miliar. Disalurkan pada kesempatan pertama sekitar Rp 4 miliar (April 2012-Januari 2013) saat penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bantuan sosial Pemkot Bandung 2009-2010. Setyabudi saat itu sebagai ketua majelis hakim. Dana suap lainnya disalurkan sekitar Rp 1,5 miliar pada penanganan perkara di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Penyuapan terjadi Januari-Maret 2013.

Dana mengalir dari Wali Kota Bandung Dada Rosada; Edi Siswadi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung; serta Herry Nurhayat, yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.