Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dirjen Kemenkes Didakwa Rugikan Rp50,47 Miliar

img4b959fc8f0fd1Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar, didakwa merugikan keuangan negara Rp50,47 miliar dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan.

“Terdakwa Ratna Dewi Umar bersama-sama dengan Siti Fadillah Supari (mantan Menkes), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Sutikno, Singgih Wibisono, Freddy Lumbang Tobing, dan Tatat Rahmita Utami pada 2006 dan 2007 telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan secara melawan hukum, yaitu telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa,“ kata jaksa penuntut umum dari KPK I Kadek Wiradhana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

KPK Minta Kepala Daerah Jujur Laporin Harta Kekayaannya

img4b38df8731ba9Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta, kepala daerah jujur soal kekayaan yang dimilikinya. Sebab, ketidakjujuran bisa menimbulkan kecurigaan tentang cara kepala daerah mengumpulkan harta.

"Pejabat harus jujur melaporkan kekayaannya. Itu yang penting," kata Busyro kepada wartawan di sela-sela Lokakarya Jurnalis Antikorupsi di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

Pernyataan ini disampaikan Busyro guna menanggapi pemberitaan tentang kepala daerah tidak jujur menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

KPK Telusuri Peran Anis dan Menteri Suswono

img4c22d465c751bJAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengejar aliran duit dari tersangka kasus suap izin impor daging sapi sekaligus tindak pidana pencucian uang, Ahmad Fathanah, untuk petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya sedang mendalami bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjerat mereka. “Kami tak berhenti,” kata Busyro akhir pekan lalu.

Di antara barang bukti yang terus digali, menurut Busyro, yaitu sertifikat tanah milik Presiden PKS Anis Matta yang tersimpan di tas Fathanah. Sertifikat itu ditemukan KPK di dalam tas Fathanah, pada saat ditangkap di Hotel Le Meridien, 29 Januari lalu. KPK juga menelisik keterlibatan petinggi PKS lainnya, seperti Suswono, yang menjabat Menteri Pertanian. Anis dan Suswono sudah pernah diperiksa KPK.

”Keterangan Anis dan Suswono itu mesti didalami, dibandingkan dengan bukti-bukti lain. Bukti itu bisa saksi, surat-surat, dan rekaman,” katanya. Tersangka kasus pembobolan Bank Jabar Banten, Yudi Setiawan, mengaku beberapa kali memberikan duit untuk Anis Matta melalui Fathanah.

Dia menyebutkan duit itu diberikannya untuk memuluskan proyek yang digarapnya di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono. Ihwal penggarapan proyek ini, Yudi mengklaim mendapat restu dari bekas Presiden PKS sebelum Anis, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq. Di Kementerian Pertanian, Yudi disiapkan menggarap 13 proyek.

Perubahan Baju Tahanan KPK untuk Berikan Efek Jera

img4f94aa16aa0f8SUKABUMI – Dalam mengupayakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan inovasi yang mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan baru bagi para tahanan KPK, yakni perubahan warna baju tahanan dari putih ke empat jenis baju lain yang berbeda penggunaannya. Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di sela-sela acara lokakarya media di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, akhir pekan kemarin. Bambang mengatakan bahwa pemakaian "kostum baru" itu bagi para tahanan KPK akan disegerakan. Paling tidak, hari Senin (27/5).

KPK Pantau Penanganan Korupsi Daerah

img4ebceee35e041Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau penyidikan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di daerah. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, KPK memiliki kewenangan supervisi atas kasus korupsi yang tengah disidik di lembaga hukum lainnya. Bahkan Busyro menegaskan bisa saja KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi dari lembaga penegak hukum lain. "Pada prinsipnya bisa kita ambil alih," kata Busyro kepada wartawan di Sukabumi akhir pekan lalu.

Meski demikian, KPK tetap harus mencermati lebih dulu penyidikan kasus korupsi yang macet di kejaksaan maupun kepolisian. "Kita lihat dulu apa penyebab-penyebabnya (lama ditangani)," ujar Busyro. Pada November 2012 lalu, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian bertemu untuk membahas penyidikan kasus korupsi yang mangkrak. Saat itu, terdapat 19 kasus korupsi di daerah yang penanganannya terkendala.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.