Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Romi Herton Divonis 6 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Palembang (nonaktif) Romi Herton divonis enam tahun penjara dan istrinya, Masyito, divonis empat tahun penjara. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Romi dan Masyito dinyatakan bersalah karena terbukti menyuap Akil Mochtar selaku hakim konstitusi melalui Muhtar Ependy dan memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.

Mahkamah Agung Dianggap Tak Konsisten

JAKARTA - Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung kemarin. Mereka mendatangi Hatta untuk memastikan bisa atau tidaknya KPK mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

KPK Minta Data ke Ahok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta tambahan keterangan kepada tim Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam rangka memperdalam penelitian kasus dugaan tindak pidana korupsi di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2012-2015. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Pimpinan (Plt) KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Senin (9/3).

"Tim Pengaduan Masyarakat (dumas) KPK sudah meminta data tambahan ke timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," kata Johan.

Tim 9 Segera Temui Wapres

ilustrasi berani jujurilustrasi berani jujur

JAKARTA, KOMPAS — Tim Sembilan berencana menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pernyataan Kalla tentang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi terkait situasi hukum yang terjadi serta menghindari upaya pihak lain yang ingin mengadu domba Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie menuturkan, pihaknya akan berdialog dengan Kalla untuk memastikan bahwa pernyataan itu tidak berseberangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pemberhentian kriminalisasi antarlembaga hukum.

Inpres Jokowi Bisa Tumpulkan KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang pemberantasan korupsi. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, instruksi tersebut untuk mempererat kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung dalam memerangi korupsi.

"Pekan ini diharapkan selesai Inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga," kata Andi di Istana Negara kemarin. "Draf inpres sudah masuk ke Sekretariat Kabinet, diharapkan paling lambat pekan depan bisa dikeluarkan."

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.