Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dosen Sudah Laporkan Gratifikasi

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7

Kesadaran dosen maupun pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaporkan adanya gratifikasi dan membuat laporan gratifikasi di bidang pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat. Demikian pernyataan Irjen Kemendikbud, Haryono Umar melalui sambungan telepon, Minggu (5/1).

Haryono mengakui kalau dahulu banyak dosen dan pejabat Kemdikbud yang tidak sadar kalau gratifikasi itu sebenarnya berbahaya. Namun sekarang kesadaran mereka meningkat sehingga mereka selalu melaporkan jika menerima gratifikasi.

Ia mengatakan, bergeloranya kesadaran itu bermula dari didirikannya Unit Pengendali Gratifikasi di Kemdikbud. Selain itu, kata dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh bersama dengan KPK membuat peraturan menteri tentang gratifikasi. "Hal ini semakin menyadarkan para stakeholders di bidang pendidikan kalau gratifikasi itu berbahaya," kata Haryono.

Budi Dituntut 12 Tahun & Ganti Rugi Rp88 Miliar

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1

JAKARTA-Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Budi Susanto, hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Budi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp88,446 miliar subsider 6 tahun penjara jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut.

Tuntutan itu disampaikan dalam sidang kasus korupsi pengadaan simulator kemudi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/1). Surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum setebal 764 halaman.

Dada dan Edi Diancam 20 Tahun Penjara

img4fd95dfc18974img4fd95dfc18974

JAKARTA - Sidang dugaan suap yang melibatkan mantan wali kota Bandung Dada Rosada dan mantan sekretaris daerah Edi Siswadi digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (2/1). Dalam sidang yang mendapat pengawalan ketat aparat polisi tersebut, kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis kumulatif dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sidang yang sempat diwarnai aksi unjuk rasa tersebut dipimpin Hakim Ketua Nurhakim SH. Dalam sidang yang dimulai pukul 09.30 WEB tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Riyono SH membacakan berkas dakwaan.

Yang pertama dipanggil di kursi pesakitan adalah Dada Rosada. Dengan mengenakan baju lengan panjang warna putih bergaris dan celana hitam, mantan orang nomor satu di Kota Bandung tersebut terlihat serius mendengarkan dakwaan JPU.

Direktur Lelang Diperiksa untuk Akil

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Purnama Tioria Sianturi, dalam kasus dugaan pencucian uang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Komisi antirasuah mengumpulkan keterangan ihwal pelelangan yang diikuti operator suap Akil, Muhtar Ependy. "Saya diminta data nama balai lelang," ujar Purnama setelah diperiksa di gedung KPK kemarin.

Menurut Purnama, tim penyidik KPK menanyakan sejumlah balai lelang yang dimiliki negara. Tapi, kata dia, penyidik juga tak menanyakan perihal Muhtar, yang mendapatkan puluhan sepeda motor dari beberapa mobil dari proses lelang. Purnama pun mengaku tak tahu mengenai pelelangan yang diikuti Muhtar. "Itu (balai lelang) ada kantor di seluruh Indonesia, mesti dilihat dulu di kantor mana dilakukan lelang itu," ujarnya.

KPK Endus Pemilukada Jatim

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9

Satu persatu sengketa pemilukada yang ditangani mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditelaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang terkini, KPK menunjukkan gelagat mendalami keterkaitan Akil Mochtar dalam penyelesaian sengketa Pemilukada Jawa Timur (Jatim) 2013 di MK.

Pendalaman terkait Pemilukada Jatim terlihat dari sejumlah saksi yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (31/12). Salah satunya, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad. "Ketua KPU Jatim diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Akil Mochtar)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Kendati demikian, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Andry diketahui tengah menjalani tes fisik dan mental di Universitas Airlangga, Surabaya. Ujian tersebut terkait seleksi komisioner KPU Jatim.

 Menurut Andry, ia meminta penundaan hingga pekan depan. Andry mengakui, diminta KPK menyiapkan data-data terkait pelaksanaan Pemilukada Jatim 2013.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.