Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Jejak Korupsi Wawan Ditelusuri di Tangsel

img4f3c752ea3eb2img4f3c752ea3eb2Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen dari kompleks Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan dinas kesehatan setempat. KPK memeriksa sejumlah kantor di Tangsel untuk menelusuri jejak kasus-kasus dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Tangsel.

”Dokumen terkait dinas-dinas yang ada di Tangsel,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangsel Dedi Rafidi saat ditanya soal kedatangan tim penyelidik KPK ke Tangsel, Rabu (23/10). Pemeriksaan sejumlah kantor itu dilakukan Selasa (22/10). Tim penyelidik KPK memeriksa kompleks kantor wali kota di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Istri Wawan, Airin Rachmi Diany, adalah Wali Kota Tangsel. Saat ditanya wartawan, Airin yang hadir di sebuah acara di Babakan, Setu, bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, menolak berkomentar soal penyitaan dokumen itu.

KPK Geledah Apartemen City Home Terkait Akil

img501a226fcc583img501a226fcc583JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non-aktif, Akil Mochtar (AM). Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK di Apartemen City Home, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terkait kasus AM (ada) penggeledahan di Apartemen City Home, Kelapa Gading," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (23/10).

Dalam penggeledahan di apartemen tersebut, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan sejak pagi dan sudah selesai dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB siang. Meski begitu, Priharsa mengaku belum tahu siapa pemilik unit apartemen yang digeledah penyidik. Dia hanya memastikan pemiliknya bukanlah AM. "Bukan (Akil)," ujar Priharsa.

Akal-akalan Pegawai Pajak Terungkap

img4b4439168d500img4b4439168d500AKAL-AKALAN dua terdakwa kasus suap pengurusan pajak PT The Master Steel Muhammad Dian Irwan Nuqisra serta Eko Darmayanto lama-lama mulai terkuak. Dalam dakwaan disebutkan Dian Irwan Nuqisra serta Eko Darmayanto telah menerima suap dari Master Steel sebesar S$600 ribu agar penyidikan dihentikan. Selain itu, mereka juga diduga menerima suap dari PT Dhelta Nusantara sebesar Rp3,25 miliar dan dari PT Nusa Raya US$150 ribu. Itu terungkap dalam sidang lanjutan atas pengakuan saksi Hario Damar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yang merasa dibohongi. "Saya merasa dibohongi, kok bisa ada berkas yang saya tanda tangani di sana (kejaksaan), padahal itu baru untuk konsep saja," kata Hario di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam sidang lanjutan tersebut disebutkan bahwa Hario sudah menandatangani surat pemberkasan ke kejaksaan. Padahal menurut Hario, dirinya belum berpikir untuk memberkaskan perkara tersebut ke kejakasaan. "Itu baru konsep, berkas itu memang disodorkan oleh Eko ke saya untuk ditandatangai. Namun, itu konsep," ujarnya.

KPK Cekal Dua Hakim Perkara Bansos

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47KOMISI Pemberantasan Korupsi mencegah dua hakim Pengadilan Tipikor Bandung untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan demi kepentingan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kota Bandung. "Hari ini KPK mengirimkan surat cegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan terhadap pengurusan perkara bansos Bandung," kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Dua hakim yang dicekal itu ialah Pasti Serefina Sinaga, hakim Pengadilan Tinggi Jabar, dan Ramlan Comet, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung. "Dicegah sejak 22 Oktober dan berlaku enam bulan ke depan," ujar Johan. Ramlan dan Pasti sebelumnya pernah diperiksa KPK. Sejauh ini, keduanya masih berstatus saksi. Ramlan merupakan anggota majelis hakim yang menangani.perkara korupsi bansos Kota Bandung bersama hakim Setyabudi Tedjocahyono dan Jojo Johari.

KPK Kaitkan Kasus Hambalang dan Kongres PD

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mulai secara tegas mengaitkan antara kasus suap proyek Hambalang dengan Kongres Partai Demokrat (PD) di Bandung pada 2010. Hal tersebut terindikasi dari pertanyaan penyidik KPK kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat menjalani pemeriksaan, Selasa, (22/10). “Saya ditanya soal Kongres Partai Demokrat, kemudian ditanyakan bagaimana aliran dana, saya tidak tahu ada aliran dana atau tidak, tapi hanya pernah mendengar,” ujar Marzuki usai diperiksa selama sekitar dua jam di Gedung KPK.

Marzuki diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Marzuki mengaku pernah mendengar kabar adanya aliran dana di kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. Meski demikian, dia mengaku tidak begitu mempedulikan kabar tersebut.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.