Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

PT Semen Indonesia Dukung KPK Berantas Korupsi

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9JAKARTA – PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) tanda tangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan perseroan. “Penandatanganan itu dilakukan guna mendukung upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan,” ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (3/12) Nota kesepahaman ditandatangani Dwi Soetjipto dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantor Semen Indonesia di Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya sangat mendukung kerja sama ini demi perkembangan perusahaan, sebab pengendalian gratifikasi ini dapat menekan korupsi. Menurut dia, jika hal itu diaplikasikan dengan baik di seluruh unit kerja Semen Indonesia perusahaan akan bersih dan cepat berkembang sehingga mampu menjadi perusahaan yang kompetitif baik di kalangan nasional maupun internasional.

KPK Tambah Penyidik

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mengaku, komisinya siap mendukung keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbanyak penyidik. Menurutnya, keinginan KPK untuk memperbanyak penyidik patut diapresiasi sebagai usaha mempercepat pemberantasan korupsi. "Keinginan KPK memperbanyak penyidik didorong oleh keinginan KPK untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pemberantasan korupsi. Kami akan dukung keinginan KPK tersebut agar kinerjanya lebih optimal," kata Pieter, Selasa, (3/12).

Formulasinya, Pieter menerangkan, akan diserahkan ke KPK. DPR hanya menggarisbawahi bahwa penambahan harus sejalan dengan aturan undangundang yang berlaku. Memang, kata dia, penambahan penyidik ini menjadi kebutuhan mendesak KPK.

Bank Selalu Dibobol Jelang Pemilu

img4c984c17e4b05img4c984c17e4b05JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. "Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara," kata dia, Selasa (3/12).

Bambang memaparkan pola pengerukan keuangan negara selalu berulang menjelang pemilu. Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat utang bodong senilai Rp 1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

Geledah Rumah Munadi Herlambang

img501a226fcc583img501a226fcc583JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan untuk mengurai kasus dugaan korupsi di pembangunan sarana dan prasarana Hambalang. Rumah yang digeledah kali ini adalah milik Dirut PT MSONS Capital Munadi Herlambang. Penggeledahan tersebut dilakukan di rumah pria yang juga Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat tersebut. Tepatnya, di Jalan Penjaringan Sari Kompleks YKP Surabaya. "Penggeledahan di rumahnya. Terkait tersangka  TBMN (Teuku Bagus Muhammad Noor)," kata Jubir KPK Johan Budi SP di gedung KPK kemarin (28/11).

Penggeledahan dilakukan karena KPK menduga ada jejak-jejak tersangka di rumah Munadi. Namun, tidak dijelaskan pasti apa jejak tersebut. Munadi sendiri beberapa hari lalu direncanakan untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik. Namun, dia tidak datang karena mengaku belum menerima surat panggilan.

Emir Didakwa Terima US$423.985 buat Muluskan Alstom

img4b4439168d500img4b4439168d500IZEDRIK Emir Moeis, anggota DPR dari fraksi PDIP, kemarin, didakwa jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap lebih dari US$423.985 berikut bunga dari Alstom Power Incorporated, perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Politikus PDIP itu didakwa menerima suap guna memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam pembangunan enam bagian PLTU Tarahan, Lampung, pada 2004.

Konsorsium itu terdiri dari Marubeni Corporation (Jepang) dan PT Alstom Energy System (Indonesia). “Hadiah itu patut diduga supaya Emir melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota Komisi VIII DPR, yaitu mengusahakan konsorsium Alstom Power menjadi pemenang dalam pembangunan PLTU Tarah an, Lampung, pada 2004,“ kata jaksa Irene Putri saat membacakan dakwaan atas Emir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dugaan suap yang diterima Emir Moeis, kata Irene, bermula dari rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaksanakan pengadaan pembangunan PLTU di Tarahan yang dibiayai Japan Bank for International Coorporation (JBIC) dan pemerintah Indonesia, pada Januari 2001.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.