Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Cegah Korupsi, Bentuk Tim Antigratifikasi

JAKARTA- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berencana membentuk sebuah unit pengedalian gratiflkasi di BKPM. Selasa (6/1). Selain ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, juga digunakan untuk memberikan kepastian dalam proses perizinan investasi yang terbebas dari praktek pemberian hadiah kepada penyelenggara negara yang kerap disebut gratiflkasi.

Seleksi Kepala Polri Diserahkan kepada Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya pemilihan kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Polri akan mengikuti seluruh proses seleksi yang berjalan.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman akan pensiun pada Oktober 2015. Pemerintah akan menyeleksi sejumlah kandidat sebagai pengganti Sutarman yang dilantik sebagai Kepala Polri pada 25 Oktober 2013.

Kebijakan Zulkifli Buka Peluang Suap

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan terkait perubahan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014 dipertanyakan. Sebab, kebijakan Zulkifli telah memberi kesempatan korupsi.

Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, hadir sebagai saksi dalam perkara suap Gubernur Riau Annas Maamun terkait alih fungsi lahan hutan dengan terdakwa pengusaha sawit Gulat ME Manurung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/1).

Posisi Tawar Rakyat Harus Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS — Hambatan utama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain, adalah kesadaran dan posisi tawar rakyat terhadap negara yang dinilai masih cukup lemah.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Senin (5/1), di Jakarta, mengatakan, rakyat belum dapat memaksimalkan berbagai kebijakan yang menjadi pilihan mereka sendiri untuk memilih pejabat publik yang memiliki integritas, berkomitmen anti korupsi dalam setiap pembuatan kebijakan, atau benar-benar ikut mengawasi aparat pemerintah yang korup.

KPK: Review Kontrak Migas

JAKARTA-Kasus yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron berimbas panjang. Ujungnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Pemerintah agar segera mereview atau meninjau ulang kontrak migas. Sebab, dalam kajian Komisi Anti Rasuah ditemukan adanya 13 titik kelemahan bisnis oil and gas dari hulu sampai hilir.

"Nah, ini (temuan KPK,Red) sudah disampaikan kepada Kementerian dan SKK (SKK Migas,Red), kemarin tim Reformasi mafia migas," ucap Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK kepada wartawan kemarin (29/12).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.