Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Partisipasi Publik Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS - Upaya penegakan hukum sangat memerlukan partisipasi publik untuk mengawasi penggunaan uang negara dan mencegah praktik korupsi di daerah. Peranan publik mutlak dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi di daerah yang telah merasuk ke keluarga koruptor.

"Untuk itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggandeng berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen memberantas dan mencegah korupsi di daerah dan di tingkat nasional," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di sela kirab budaya bertema "Demokrasi Tanpa Korupsi" di Jakarta, Minggu (14/12).

KPK Siap Lacak Calon Hakim MK

Panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi mulai menjaring calon pengganti Hamdan Zoelva. Proses seleksi pun akan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak rekam jejak mereka yang mencalonkan diri.

Hal tersebut disampaikan anggota tim pansel hakim MK, Todung Mulya Lubis. Dia mengatakan KPK dan PPATK akan diminta bantuan untuk menelusuri latar belakang calon hakim MK. "KPK bisa menelusuri rekam jejak si calon apakah pernah terkait kasus korupsi atau tidak. Sedangkan PPATK lebih dari sisi transaksi keuangan si calon," jelasnya.
Proses pemilihan dengan melibatkan KPK dan PPATK memang layak dilakukan. Mengingat sebelumnya lembaga pengadil konstitusi itu pernah dinodai dengan kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan Ketua MK, Akil Mochtar.

Berburu Kejujuran di Pelelangan Barang Gratifikasi

SORE itu wajah Iqbal Tuwasikal tidak semringah. Ia berdiri bersama puluhan orang lainnya antre di stan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kantor wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Tidak dapat apa-apa,“ katanya pada acara pelelangan barang gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta kemarin.

Dapat Apresiasi KPK

JAKARTA - PT Pertamina mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertamina mendapatkan dua penghargaan, sebagai BUMN dengan unit pengendalian gratifikasi terbaik 2014 dan BUMN dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak yang ditetapkan menjadi milik negara 2014.

Pemerintah Daerah Perbaiki Tata Kelola

JAKARTA, KOMPAS - Meski belum sempurna, sejumlah pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi. Perubahan ini diharapkan bisa meluas ke daerah-daerah.

Keinginan untuk berubah terlihat dari hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 33 provinsi, 32 kota, dan 66 kabupaten.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.