Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Maraton Dalami Kasus Suap PON Riau

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fPENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memeriksa terpidana kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, Lukman Abas, di Pekanbaru, kemarin.

Pemeriksaan Lukman Abas yang merupakan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dilakukan di Ruang Catur Prasetya, Kompleks Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru.

Sebelumnya hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru telah menjatuhkan vonis terhadap Lukman Abas dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara. Ia terbukti menerima dan memberi suap dalam revisi perda yang terkait dengan proyek-proyek PON Riau.

Tak cuma Lukman, KPK juga memeriksa terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Angelina Sondakh, terkait dengan pelaksanaan pembangunan lanjutan venue PON Riau.

Ratna Divonis 5 Tahun

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/9), memvonis mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan tiga bulan. Surat pengajuan diri sebagai justice collaborator tidak meringankan vonis karena baru dibuat menjelang vonis.

”Menyatakan terdakwa dokter Ratna Dewi Umar MKes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango ketika membacakan vonis.

Dakwaan subsider berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

KPK Klarifikasi Perbedaan Audit BPK

busyro dgn micbusyro dgn micKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan perbedaan laporan audit investigatif tahap II terkait proyek Hambalang. Lembaga antikorupsi itu akan memeriksa dugaan perbedaan antara laporan audit yang diserahkan BPK ke DPR dan KPK. KPK menduga ada perbedaan mengenai belasan nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang yang tercantum dalam laporan BPK. Sebaliknya dalam laporan BPK ke DPR, belasan nama itu raib. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi mengenai dugaan perbedaan dokumen tersebut. “Kalau nanti disebutkan ada (perbedaan), itu menjadi dasar kami berpotensi untuk meminta keterangan yang bersangkutan (BPK),” jelas Busyro yang ditemui usai jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (29/8).

Ridwan Akui Duit Rp 40 Miliar untuk Hilmi

img4b4439168d500img4b4439168d500Ridwan Hakim, anak keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, mengakui adanya permintaan uang sebesar Rp 40 miliar oleh seseorang yang disebut “engkong” kepada seseorang berinisial El, yang tak lain adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama Elizabeth Liman. “Engkong itu merujuk kepada bapak saya,” kata Ridwan ketika bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap kuota impor sapi dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Korupsi Jakarta, kemarin.

Pengakuan Ridwan itu terungkap setelah jaksa memutar rekaman percakapan telepon Ridwan dengan Fathanah. Dalam rekaman ini, Ridwan tengah menagih uang puluhan miliar rupiah yang belum sampai ke tangan Ridwan. “Sudah beres, bener. Engkong sendiri waktu itu pernah ketemu dan tidak ada komentar,” ujar Fathanah dalam rekaman tersebut. Ridwan mengatakan duit itu berkaitan dengan urusan kuota impor daging sapi.

Hakim Minta Anak Hilmi Dipidanakan

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Anak Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, terancam pidana. Ketua majelis hakim menilai dia berbelit dan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang.

Hakim merekomendasikan agar jaksa penuntut umum KPK mempertimbangkan penerapan pasal 22 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Ridwan.

Pasal itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Majelis hakim maupun JPU memang sempat naik pitam mendengar keterangan Ridwan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.