Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Tangkap Pegawai Pajak dan Pengusaha

kpk usutJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Pargono Riyadi, dan seorang pengusaha otomotif, Asep Hendro, Selasa (9/4). KPK juga mengamankan seseorang yang diduga kurir suap, Rukimin Tjahjono alias Andreas. Penangkapan itu diduga terkait pengurusan pajak pribadi.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, penyidik KPK menangkap Pargono dan Rukimin di pintu selatan Stasiun Gambir, Jakarta, pukul 17.00. Di tempat terpisah, sekitar 10 menit kemudian, penyidik KPK menangkap Asep di rumah sekaligus kantornya, di Jalan Tole Iskandar, Depok.

”Bersama penangkapan PR (Pargono Riyadi) dan RT (Rukimin Tjahjono), disita juga sejumlah uang. Uang ini telah diserahkan RT kepada PR di lorong Stasiun Gambir. Uang tersebut dalam pecahan Rp 100.000 dibungkus tas plastik. Diduga pemberian itu terkait pengurusan pajak pribadi,” ujar Johan.

Pargono adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sekaligus pemeriksa pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat. Ia termasuk PPNS yang cukup senior di Ditjen Pajak. Asep adalah pengusaha pemilik Asep Hendro Racing Sport (AHRS), produsen perlengkapan balap motor yang cukup terkenal di Indonesia. Asep mantan pebalap sepeda motor.

Ketiga orang yang ditangkap itu langsung diperiksa di gedung KPK guna menentukan status hukumnya. ”KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,” ujarnya.

Anny Ratnawati Kembali Diperiksa KPK

img4b38df8731ba9Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus pengadaan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Kab. Bogor. Ia menegaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) hanya mengesahkan kontrak tahun jamak sebagai perikatan pengerjaan proyek tersebut.

Anny, Senin (8/4) mengatakan, alokasi dan penggunaan anggarannya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Alasannya, pemeriksaan terhadapnya diperuntukkan bagi ketiga tersangka yaitu Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenpora Dedy Kusdinar, dan Kepala Divisi Operasional I PT Adhi Karya (nonaktif) Teuku Bagus Muhamad Noor.

Keterangan Anny, diperlukan untuk melengkapi kesaksiannya pada pemeriksaan pertama. "Lanjutan dari kemarin, melihat dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang lalu, apakah ada tambahan keterangan. Jadi sama seperti yang lalu menjelaskan mengenai kewenangan Kemenkeu, proses multiyears contract (kontrak tahun jamak) dan satu lagi mengenai revisi anggaran," katanya, di Gedung KPK.

Ia mengatakan, Kemenkeu tidak ikut campur, dalam alokasi anggaran meskipun pengesahan kontrak tahun jamak disahkan oleh Kemenkeu. "Sekali lagi saya katakan, Menkeu hanya mengesahkan. Menurut multiyears contract itu jelas perikatan. Alokasi anggaran tetap tanggung jawab kementerian bersangkutan," katanya.

Presdir Chevron Diperiksa KPK

img4bcff06a05be9JAKARTA –– Presiden Direktur (Presdir) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Abdul Hamid Batubara memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/4). Abdul diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pembahasan perda PON Riau untuk tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal.

Pemeriksaan kemarin merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan pada Rabu (3/4) yang ditunda. Ketika tiba di gedung KPK, Abdul enggan berkomentar banyak. Sebelumnya, staf PT CPI Sudarman Umar juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini.

Menurut Vice Pre sident Policy, Government, Public Affair PT CPI Yanto Sianipar, Sudarman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai salah satu Panpel PON. Yanto menegaskan keputusan Sudarman menjadi panitia merupakan inisiatif pribadi, bukan mewakili Chevron.

Selepas pemeriksaan, Hamid mengaku tidak paham soal kasus yang menjerat Gubernur Riau tersebut. “Tapi, kita tetap melakukan apa yang bisa kita bantu untuk KPK untuk memperjelas kasus ini supaya bisa transparan lagi. Kita siap untuk kerja sama dengan KPK,” kata Abdul, Senin.

Koruptor Langgar HAM

img4b3bfe63a83efSudah saatnya korupsi dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal itu mengemuka dalam pertemuan tahunan pimpinan parlemen negara anggota G-20, yang membahas isu memerangi korupsi di Meksiko.

"Sudah saatnya korupsi tak hanya disebut kejahatan yang menjadi musuh bersama, tapi layak untuk dijadikan sebagai perbuatan melanggar HAM," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Hayono Isman, yang mengikuti pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) M Sohibul Iman itu.

Dokumen Disita dari Apartemen Toto

img4c22d465c751bKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen penting dari kediaman tersangka kasus suap terhadap hakim PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

Dokumen itu diambil pada Jumat (5/4) malam ketika KPK menggeledah dan menyegel apartemen yang diduga milik Toto yang berada di lantai 10 kamar E, nomor 36, di The Suites Metro, Jalan SoekarnoHatta, Bandung. Dari hasil penggeledahan, petugas KPK berhasil membawa sejumlah data dan brankas.

Juru bicara KPK Johan Budi ketika dimintai konfirmasi belum bisa menjelaskan dokumen apa saja yang disita. “Senin besok (hari ini) saya cek,” tukas Johan, kemarin.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.