Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Mulai Memeriksa Pegawai MA

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman kemarin (30/7). Pemeriksaan tersebut merupakan kali pertama sejak Djodi ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari pengacara Mario Carlio Bernardo pada 26 Juli lalu.

Tim penyidik memeriksa Djodi sebagai saksi untuk tersangka Mario. Materi pemeriksaan digunakan untuk memvalidasi sejumlah barang bukti yang disita dari penggeledahan di ruang kerja Mario di Kantor Hukum Hotma Sitompul Associates.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Djodi memang diperiksa untuk tersangka Mario. Namun, dia tidak bersedia membeberkan materi pemeriksaan. Sebab, hal itu menyangkut sisi teknis penyidikan. "Yang bersangkutan memang diperiksa untuk tersangka MCB (Mario Carlio Bernardo). Terkait apa saja, saya juga belum mendapatkan informasinya," ujar dia di gedung KPK kemarin.

KPK: Djoko Mencuci Uang sejak Sebelum 2011

img50c6aa0f57b26img50c6aa0f57b26Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya tetap berwenang menangani perkara pencucian uang Djoko Susilo, meskipun ada sejumlah aset yang didapatnya sebelum menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011.

"Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penegak hukum boleh mencurigai kalau harta itu diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko, dicurigai karena tak sesuai dengan pendapatannya selama bekerja di Polri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa (30/7), menanggapi pernyataan saksi ahli, Profesor Andi Hamzah, bahwa penuntutan pencucian uang terhadap Djoko Susilo hanya bisa dilakukan di tahun 2011.

Direktur PT Master Steel Didakwa Suap Pegawai Pajak

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Pemilik sekaligus Direktur Keuangan PT The Master Steel Manufactory, Diah Soemedi bersama dua anak buahnya Effendy Komala dan Teddy Muliawan didakwa telah menyuap dua penyidik pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur (DJP Jaktim), Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan Nuqirsa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) uang suap sebesar Sing$ 600 ribu tersebut diberikan dengan maksud agar penyidikan perkara perpajakan PT Master Steel dihentikan.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sejumlah Sin$ 600 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuquisra selaku penyidik perpajakan,” kata Jaksa Ahmad Burhanudin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selasa (30/7).

Legislator Suap PON Riau Divonis 4 Tahun Bui

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis berbeda terhadap empat legislator terdakwa kasus suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Tiga anggota DPRD Riau itu, yakni Zulfan Heri, Tourechan Azhari, dan Tengku Muhazza, divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Abu Bakar Siddik divonis 4 tahun 6 bulan penjara.

Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti secara bersamasama menerima suap berkaitan dengan revisi peraturan daerah tentang pembangunan lapangan tembak PON. Hakim juga mewajibkan para politikus itu membayar denda Rp 200 juta atau subsider 1 bulan penjara.

“Majelis hakim sependapat dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi,” kata Ida Ketut Suarta, ketua majelis hakim, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, kemarin. Hakim menyatakan para legislator ini terbukti bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Vonis terhadap anggota Dewan ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa menuntut Zulfan Heri dari Fraksi Golkar, Tourechan Azhari (PDI Perjuangan), dan Tengku Muhazza (Demokrat) masing-masing 5 tahun penjara. Sedangkan Abu Bakar Siddik sebelumnya dituntut 7 tahun penjara.

KPK Kembangkan Kasus Suap Pegawai MA

img4f13931853b16img4f13931853b16Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memvalidasi dan meneliti sejumlah dokumen hasil sitaan dari penggeledahan di Kantor Pengacara Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura Jakarta Pusat, pada Jumat (26/7) hingga Sabtu (27/7) dini hari lalu.

Selain untuk kepentingan penyidikan, validasi dokumen untuk mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap kepada Pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman dari pengacara Mario C Bernardo terkait pengurusan kasus yang sedang dalam tahap kasasi di MA.

“Dalam penggeledahan kemarin ada beberapa dokumen yang diamankan. Saat ini tim penyidik tengah melakukan penelitian dan validasi terhadap dokumen tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Kantor KPK, Jakarta, Senin (29/7).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.