Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Ikut Awasi Dana Kampanye

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi membahas laporan dana kampanye partai politik untuk pemilihan umum (pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Anggota KPU Ida Budiarti mengatakan, pihaknya memenuhi undangan KPK untuk membahas dan menyampaikan materi terkait dana kampanye partai. Ida bersama jajarannya menjelaskan bagaimana peran KPU dalam mengatur laporan dana kampanye. Sebenarnya, lanjut dia, KPU beberapa kali mengundang KPK untuk mendiskusikan rancangan KPU tentang laporan dana kampanye.

KPK Dalami Suap yang Rugikan Keuangan Negara

img4f13931853b16img4f13931853b16Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan terjadinya sejumlah penyuapan terhadap penyelenggara negara yang mengakibatkan kerugian negara Rp 463,66 miliar dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Kamis (5/9), mengungkapkan, sangat mungkin kerugian negara yang hampir setengah triliun rupiah tersebut terjadi akibat adanya kick back atau suap yang diberikan kepada penyelenggara negara.

KPK Telusuri Pertemuan Rudi – Widodo

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri pertemuan antara mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Direktur Kernel Oil Private Limited Singapura Widodo Ratanachaithong. Penelusuran itu untuk memastikan peran masing-masing orang yang hadir dalam pertemuan. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, pertemuan-pertemuan itu sudah sangat rinci dan sudah masuk area penyidikan. “Semua informasi, fakta-fakta, temuan-temuan yang ada di lapangan itu akan didalami oleh tim penyidik di KPK dan akan ditindaklanjuti,” kata Abraham saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Awal Juli 2013, Rudi Rubiandini, Widodo Ratanachaithong, dan Deviardi pernah melakukan pertemuan di sebuah ruangan hotel di Singapura. Pertemuan ini diduga untuk membahas pelolosan dan persetujuan pemberian uang suap agar Kernel Oil lolos tender minyak di SKK Migas. Dalam pertemuan itu juga hadir pimpinan Kernel Oil Indonesia Simon Gunawan Tanjaya. Namun, dia berada di luar ruangan hotel.

Penyidik Periksa Hakim Agung

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan keterlibatan hakim agung Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan kasasi pidana penipuan terdakwa pengusaha Hutomo Wijaya Ongowarsito (HWO) di MA.  Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan kasus suap dengan tersangka pegawai MA Djodi Supratman dan Mario Carmelio Bernardo. Pengembangan itu untuk melihat keterlibatan penerima suap lain. “Kalau ada bukti-bukti yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada keterlibatan hakim agung dalam kasus suap pengurusan kasasi HWO ini, tentu akan ditindak. Tapi, sampai hari ini belum ada,” tandas Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Konstruksi Hukum Vonis Bisa Jadi Preseden

joko susilojoko susiloWalaupun vonis terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo kurang memuaskan sebagian publik, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan konstruksi hukum vonis itu sebagai preseden untuk menjerat koruptor lain. Pengintegrasian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dijadikan model konstruksi hukum penanganan kasus korupsi.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, meski sanksi pidananya belum maksimal, KPK mengapresiasi konstruksi hukum dalam vonis itu. ”Mudah-mudahan ini bisa jadi model konstruksi hukum penanganan kasus korupsi. Putusan ini bisa jadi putusan monumental kalau konstruksi hukumnya disertai sanksi maksimal,” kata Bambang. Djoko divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hartanya yang ditaksir Rp 200 miliar disita untuk negara.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.