Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Bonaran Pinjam Uang untuk Suap Akil

JAKARTA, KOMPAS — Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Bonaran Situmeang diketahui meminjam uang Rp 1 miliar dari Aswar Pasaribu. Sebanyak Rp 900 juta dari uang tersebut kemudian ditransfer oleh Hetbin Pasaribu ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan milik Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus suap MK dengan terdakwa Bonaran Situmeang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/3). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M Muchlis.

Perjuangan Menkumham demi Remisi Koruptor

JAKARTA - Wacana pemberlakuan remisi untuk para pelaku tindak pidana korupsi terus diperjuangkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Meski ditolak publik, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu jalan terus. Bak berkacamata kuda, Yasonna tetap mengkaji rencana itu.

Kasus Payment Gateway Diduga Terkait KPK

JAKARTA - Penetapan tersangka atas mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway diduga berkaitan dengan pembelaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny memang kerap bersuara lantang saat dua petinggi KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diproses hukum oleh polisi.

Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie kemarin mengatakan, kuat dugaan Denny menjadi korban kriminalisasi karena pembelaannya atas KPK. Apalagi proses penetapannya sebagai tersangka bersamaan dengan momentum konflik "KPK-Polri" yang terjadi setelah komisi anti-rasuah itu menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

KPK Selisik Tugas Panja Haji DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik tugas Panitia Kerja (Panja) Haji DPRdalamkasus dugaan korupsi penggunaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2012-2013.

Revisi Remisi Koruptor Rekomendasi DPR

Gagasan untuk merevisi syarat pemberian remisi kepada terpidana korupsi ternyata merupakan rekomendasi dari DPR dengan alasan kondisi lembaga permasyarakatan yang minim.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.