Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Menko Perekonomian Minta Bantuan KPK

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah korupsi di kementerian ataupun lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasinya. KPK juga diajak berkoordinasi dan memberi pertimbangan terkait keputusan pemerintah agar tidak menimbulkan kegamangan aparat pemerintah serta menghindari potensi tindak pidana korupsi.

Chairul datang ke KPK pada Rabu (28/5) dan diterima tiga unsur pimpinan KPK, yakni Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain.

Wawan Dituntut 10 Tahun Penjara

VonisVonis

JAKAKTA — Adik mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan, dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sengketa Pemilukada Lebak 2013 Wawan terbukti bersama-sama dengan Atut menyuap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar melalui pengacara Susi Tur Andayani.

KPK: Regulasi Minerba Perlu Direvisi

Tambang1Tambang1

JAKARTA (Suara Karya): KPK menemukan sejumlah persoalan regulasi pada sektor Minerba yang menyebabkan potensi kerugian negara. Oleh karena itu lembaga antikorupsi ini berpesan kepada capres/cawapres yang memenangi Pemilu 2014 untuk membenahi hal tersebut.

Pelindo I Dan KPK Kerjasama Kendalikan Gratifikasi

Gratif1Gratif1

MEDAN (Waspada): Mencegah tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suryadharma Tersangka

Tersangka1Tersangka1JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan ko rupsi penyelenggaraan haji.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SDA yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dicegah ke luar negeri. Pencegahan ini dimintakan KPK ke Imigrasi. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.