Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

DS Perintahkan Palsukan Tanda Tangan

img4b4439168d500Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi R2 dan R4 tahun anggaran 2010-2011 di Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo, diketahui telah memerintahkan pemalsuan tanda tangan pejabat pembuat komitmen (PPK) atas proyek pengadaan.

Perintah itu diberikan kepada mantan Bendahara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kompol Legimo Pudjo Sumartono. Hal itu terangkap dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin.

KUHAP Baru Ancam Penindakan di KPK

img4b26fb2f9879fRancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai berpotensi mengebiri kewenangan penindakan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terkait dengan penggabungan konsep penyelidikan dan penyidikan dalam pasal 1 butir 1 Rancangan KUHAP. “Jika digabung, fungsi yang dinamakan penyelidik tidak ada lagi,” kata bekas Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Chandra menjadi narasumber dalam pembahasan KUHAP baru sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu. Menurut Chandra, jika fungsi penyelidikan hilang, penyelidik di KPK akan kehilangan status. Padahal, sesuai dengan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyelidik berwenang menyadap dan merekam pembicaraan, mencegah seseorang ke luar negeri, dan meminta keterangan kepada bank.

Tiga Kali Dilelang Barang Sitaan KPK Laku Rp 334 Juta

img4bcff06a05be9KEMENTERIAN Keuangan rutin menggelar lelang barang sitaan KPK. Tahun lalu, Ditjen Kekayaan Negara tiga kali menggelar lelang. Hasilnya Rp 334 juta masuk kas negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, lelang ini untuk mendukung KPK. Seluruh hasilnya, baik pokok lelang maupun bea lelang telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut catatan Rakyat Merdeka, Ditjen Kekayaan Negara pernah menggelar lelang barang sitaan KPK pada 18 Juni 2012, dan 11 Desember 2012. Pada lelang di pertengahan tahun lalu, terdapat 58 barang gratifikasi KPK yang ditawarkan.

Dari jumlah itu, hanya dua yang tidak laku. Alhasil, dana yang terkumpul dari 56 item yang terjual sebesar Rp 45,92 juta. Jumah ini di atas target yang diharapkan, yakni Rp 36,607 juta. Salah satu barang yang jadi incaran peserta lelang adalah satu set perhiasan emas yang diserahkan Mahfud MD sewaktu masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Terdiri dari satu kalung, satu gelang, dan dua cincin.

Dua Fokus KPK di Century

img4f13931853b16Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memfokuskan dugaan pelanggaran pidana korupsi dana talangan ke Bank Century pada dua hal, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapannya sebagai bank gagal berdampak sistemik. Siapa pun yang terlibat jadi tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penyidik masih mencari bukti pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

”Pengertian siapa yang bertanggung jawab tentu harus ada bukti legal formal yang memenuhi unsur-unsur (pidana korupsi) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bukan hanya sekadar persepsi common sense,” kata Johan, di Jakarta, Senin (10/6).

KPK Kembangkan Penyidikan

img4fd95dfc18974JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kitab Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama, meskipun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwanya. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, kemarin.

"Hingga sekarang kasus dugaan suap kasus itu masih berjalan, selain dua terdakwa yang sudah divonis akan melakukan banding. Penyidikannya belum berhenti, masih dikembangkan," kata Johan.

Menurut Johan, saat ini KPK sedang mendalami keterangan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq untuk mengembangkan kasus tersebut. Keterangan tersebut, menurut dia, perlu divalidasi.

Fahd sendiri saat ini sudah beberapa kali dimintai keterangannya untuk kasus tersebut. Kini yang bersangkutan sedang menjalani pemidanaan karena keterlibatannya dalam kasus suap pencairan dana percepatan infrastruktur daerah (DPID) di Aceh.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.