Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Aksi KPK di Dunia Animasi

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7Suasana Taman Ismail Marzuki (TIM) saat itu berbeda dari biasanya. Ratusan anak usia sekolah dasar (SD) terlihat berkerumun ramai. Binar wajah mereka mengisyaratkan antusiasme dan kebahagiaan. "Kita mau nonton bareng film animasinya KPK!", ujar Natasha, salah seorang anak di antara kerumunan itu. Benar saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rnembuat gebrakan baru.

Kali ini KPK meluncurkan film animasi untuk anak usia SD berjudul Sahabat Pemberani. Bertempat di XXI TIM, Kamis (3/10), acara peluncuran ini, selain dihadiri petinggi KPK, juga dihadiri oleh anak-anak dari beberapa SD di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Akil Mochtar Terjerat Suap Dua Sengketa Pilkada

img4b468b6139b96img4b468b6139b96Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada).

Akil diduga menerima suap dua sengketa Pilkada, yakni Pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Banten. “Dari hasil ekspose telah disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu malam,” jelas Ketua KPK Abraham Samad, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/10).

Kata Sandi Perkara Suap Hakim Setyabudi Terungkap

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Pengurusan banding perkara korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung dirancang sistematis. Untuk penyamaran komunikasi, mereka yang terkait membuat kata sandi.

Beberapa sandi atau kode terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap terdakwa mantan hakim Setyabudi Tedjocahyono dkk, di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin.

Sandi-sandi tersebut terungkap saat tim jaksa penuntut umum dari KPK memutar percakapan sambungan telepon antara saksi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan terdakwa Toto Hutagalung dalam pengurusan banding perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung.

Cermati Upaya Pelemahan KPK Lewat UU

img4e1bcad8611d3img4e1bcad8611d3Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pasal dalam kedua RUU itu perlu diperbaiki sebelum disetujui untuk disahkan oleh DPR.

”Kedua RUU ini jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Jika disahkan DPR tanpa diperbaiki, berarti DPR betul-betul ingin memereteli kewenangan KPK,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (1/10).

KPK Beri Respons Positif

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Komisi Pemberantasan Korupsi merespons positif putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman terdakwa korupsi dan pencucian uang hingga tiga kali lipat. KPK menilai putusan itu progresif dan menumbuhkan optimisme.

”Sanksi hukum seperti ini akan terus menghidupkan optimisme bahwa masih ada nurani hakim yang mampu menangkap getaran tuntutan keadilan, yang berpucuk pada kepentingan publik agar koruptor dihukum karena dampak kejahatannya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (1/10).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.