Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Sita Toyota Harrier Anas

img501752667a8cdimg501752667a8cdKomisi Pemberantasan Korupsi telah menyita mobil Toyota Harrier 2.4 yang diduga merupakan sogokan dari kontraktor Hambalang untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Meski disita, mobil itu tidak dibawa ke kantor KPK, melainkan dititipkan di rumah pemilik baru mobil tersebut.

“Toyota Harier yang diduga terkait dengan tersangka AU sudah disita pada Maret lalu. Mobil itu sudah beralih nama sebelum kasus ini dinaikkan (ke penyidikan),” kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin. KPK menegaskan, mobil itu tidak akan bisa diperjualbelikan. Berdasarkan penelusuran Tempo, pemilik baru mobil mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut adalah Arifiyani. Mobil itu berpindah tangan pa da 2 Desember 2011. Pelat nomornya pun sudah berubah, dari sebelumnya B-15-AUD menjadi B-350-KTY.

Jaksa Tolak Nota Keberatan Luthfi Hasan

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Luthfi Hasan Ishaaq. Sebagian besar eksepsi yang diajukan oleh Luthfi dinilai tidak relevan sehingga harus ditolak.

Menurut Jaksa Rini, telah jelas bahwa Luthfi didakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR yang sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bukan sebaliknya. Karena itu, sebagai anggota DPR, Luthfi telah memenuhi unsur penyelenggara negara seperti yang tertera dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Terlalu, Kalau Pejabat Masih Terima Parsel..."

img4ebceee35e041img4ebceee35e041KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau para pejabat negara tak menerima parsel menjelang Lebaran. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menegaskan, mengirim parsel kepada pejabat merupakan gratifikasi. "Kalau (pejabat) menerima parsel dalam kapasitas jabatannya sebagai pejabat publik, tidak boleh. Itu masuk gratifikasi," ujar Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurutnya, aturan soal larangan menerima parcel harusnya sudah dipahami para pejabat. Pasalnya, kata dia, larangan itu sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. "Kan sudah berjalan lama itu (larangan menerima parsel). Ya keterlaluan kalau masih ada yang menerima," jelas dia.

Budi Mulya Hanya Awal

img4f3c752ea3eb2img4f3c752ea3eb2Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya hanya titik awal dari upaya mengungkap kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan kepada Bank Century. Budi menjadi tersangka pertama yang ditetapkan KPK untuk membuka pintu pengusutan kasus Century.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, saat ini fokus penyidikan KPK adalah menuntaskan pengusutan terhadap Budi. Bambang mengilustrasikan, Budi hanyalah awal dari serangkaian penyidikan KPK.

Kasus Bansos Dibahas di Hotel

img502b464d96e71img502b464d96e71Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kebenaran kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2011.

Penyidik pun melakukan rekonstruksi di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Dalam rekonstruksi yang sudah dilakukan sejak Rabu (3/7) itu, terungkap bahwa pembahasan pengurusan kasus bansos dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Hotel Topas, Jalan Djundjunan, Bandung. Kemarin, rekonstruksi dimulai dari rumah pribadi Wali Kota Bandung Dada Rosada di Jalan Tirthasari II No12, Bandung.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.