Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Bambang Persoalkan Pasal Sangkaan Berubah-Ubah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bambang Widjojanto, menolak diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri. Bambang menunggu polisi menanggapi permohonannya terlebih dulu sebelum kembali menjalani pemeriksaan. "Banyak kejanggalan yang ditemukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Kami menolak hadir dalam pemeriksaan selanjutnya hingga polisi menindaklanjuti kejanggalan itu," kata anggota tim advokasi Bambang, Muhamamad Isnur, kemarin.

Presiden Minta MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Putusan hakim Sarpin merupakan kecelakaan hukum.

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Mahkamah Agung turun tangan untuk meluruskan keruwetan hukum akibat putusan hakim Sarpin Rizaldi. Lebih jauh, putusan Sarpin dinilai bisa mengganggu pemberantasan korupsi.

Dihukum Seumur Hidup, Akil Minta Pengampunan Presiden

JAKARTA - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar akan mengajukan peninjauan kembali setelah kasasi yang diajukannya ditolak oleh Mahkamah Agung. Akil tetap dihukum penjara seumur hidup karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Pengacara Akil Mochtar, Adardam Achyar, mengatakan kliennya bakal menyiapkan upaya hukum luar biasa untuk menolak vonis tersebut. "Kami akan ajukan peninjauan kembali, bahkan sampai grasi kepada Presiden," kata dia saat dihubungi kemarin.

Persoalkan Samad, Kabareskrim Anggap Wajar KTP Ganda Budi Gunawan

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menyikapi dengan berbeda kepemilikan dokumen kartu tanda penduduk ganda oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam pemalsuan dokumen oleh Feriyani Lim. "Kalau Pak AS (Abraham Samad) ada akibatnya. Kalau seperti Pak BG (Budi Gunawan), apa akibatnya? Kan tidak ada," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di kantornya kemarin.

Mahkamah Agung Ikut Usut Pelanggaran Hakim Sarpin

JAKARTA - Mahkamah Agung akhirnya mengusut dugaan pelanggaran kode etik Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan bekas calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang diajukan Koalisi Masyarakat Antikorupsi soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Sarpin. "Laporan dari siapa pun akan kami tindaklanjuti," kata Sunarto saat dihubungi Tempo kemarin. "Secepatnya."

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.