Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Komitmen Antikorupsi Parpol Diragukan

img4f3c74b13f4abimg4f3c74b13f4abJAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 diharapkan membawa kemajuan bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang pesimistis terhadap komitmen partai politik (parpol) peserta Pemitu 20U dalam pemberantasan korupsi.

"Belum ada satu pun parpol yang secara tegas mendeklarasikan partainya punya program yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam pesan singkat kepada Republika, Ahad (9/2).

Tokoh yang kerap disapa BW ini menjelaskan, salah satu isu pokok permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan dan pemiskinan. Sedangkan, salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan karena maraknya korupsi di berbagai daerah.

KPK Usut Politisi Banten Penerima Mobil Wawan

img4b468b6139b96img4b468b6139b96JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mengusut dugaan penerimaan mobil-mobil oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten yang diberikan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tb Chaeri Wardhana alias Wawan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK masih terus menelusuri aset-aset yang diduga milik Wawan setelah menyita 25 mobil dan satu motor Harley Davidson beberapa hari lalu. Penyidik pun sudah menerima informasi bahwa ada mobil-mobil yang dimiliki Wawan diberikan ke anggota DPRD Provinsi Banten. "Tentu kalau ada (pemberian mobil) dari TCW ke anggota DPRD Banten, periyidik akan mengusut lebih lanjut. Artinya harus dipastikan dulu konteksnya apa," tandas Johan saat dihubungi KORAN SlNDO kemarin.

Pada Kamis (6/2), ujarnya, penyidik sudah memeriksa anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten Eddi Yus Amirsyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan. Yang bersangkutan bisa saja diperiksa terkait mobil atau soal dugaan aliran uang dari Wawan. Apalagi kata Johan, penyidik sudah menerima laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan milik Wawan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Mencurigakan (PPATK).

KPK Jemput Kasir Atut

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA, KOMPAS —  Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa Siti Halimah, salah seorang yang diduga merupakan kasir atau pemegang catatan aliran keluar-masuk uang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan Siti bersembunyi di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, dan langsung menjemput paksa untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (7/2) pagi.

Dengan dikawal penyidik, Siti datang ke Gedung KPK sekitar pukul 11.50. Dia diperiksa hingga pukul 20.00. Informasi yang diperoleh Kompas, Siti adalah salah satu saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi di Banten. Siti diduga merupakan salah seorang yang memegang catatan aliran keluar-masuk uang ke Atut. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

KPK Sita Rp2 M Terkait Kasus Waryono

img501a226fcc583img501a226fcc583PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp2 miliar terkait penyidikan kasus penerimaan gratifikasi di Kementerian ESDM dengan tersangka, mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Uang disita dari operasi penggeledahan di kantor Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) di Cikini, Jakarta Pusat.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, uang disimpan dalam sejumlah amplop. Menurutnya, uang tersebut belum selesai dihitung tetapi jumlahnya diperkirakan sekitar Rp2 miliar.

"Ada beberapa amplop, setelah dibuka berisi uang sekitar Rp2 miliar dalam bentuk rupiah," kata Johan saat ditemui di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta, Jumat (7/2).

Kebijakan Kehutanan Bisa Selamatkan Uang Negara

MinerbaKEcil1MinerbaKEcil1

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, perbaikan kebijakan di sektor kehutanan, terutama yang berkaitan dengan usaha pertambangan di hutan, dapat menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Jika isu kehutanan bisa dikendalikan pemerintah dengan baik, kata Bambang, manfaatnya juga dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

"Ketika ini dilakukan, sebenarnya manfaatnya luar biasa dahsyat. Misalnya saja, satu contoh, dengan pemetaan yang baik, dengan pemahaman yang baik, upaya yang baik, kita bisa meminimalisir potensi kerugian. Misalnya tambang di kawasan hutan, kalau bisa kita kendalikan, lebih dari Rp 15,9 triliun bisa diselamatkan," kata Bambang di Gedung KPK, Kamis (6/2).

Kemarin, KPK menggelar jumpa pers memaparkan hasil kajian KPK bertema "Kerentaan Korupsi Dalam Perizinan Usaha Sektor Kehutanan 2013". Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Pakar Tata Kelola Kehutanan, Prof Hariadi Kartodihardjo.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.