Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK: Djoko Susilo Hina Pengadilan dengan Dollar

img4b4439168d500img4b4439168d500Komisi Pemberantasan Korupsi menilai uang 100 dollar AS yang terselip di buku profil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang menjadi lampiran pembelaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo bisa masuk kategori penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). KPK pun menganggap persoalan itu sebagai masalah serius dan akan mengirim surat klarifikasi kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Mahkamah Agung. ”Tindakan itu jelas bukan masalah sederhana dan tidak boleh disederhanakan. Sesungguhnya tindakan itu bisa disebut sebagai contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan). Bukan sekadar penghinaan kepada jaksa KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (28/8).

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi atas nama Djoko Susilo, terjadi insiden di akhir persidangan. Jaksa menemukan lembaran uang 100 dollar AS dalam buku profil Dirlantas Polda Metro Jaya yang dibagikan Djoko untuk jaksa penuntut umum KPK. Masalah ini sempat menimbulkan ketegangan karena jaksa mengatakan akan mengusut motif di balik terselipnya uang tersebut.

Aparat Kementerian Paling Banyak Tersangkut Korupsi

img4ffba4555e065img4ffba4555e065KPK mengeluarkan data rekapitulasi penindakan semester pertama tahun 2013. Dari data itu terlihat bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di kementerian, disusul kemudian pemerintah kabupaten atau kota. Data rekapitulasi itu dirilis KPK kemarin. Dalam data yang dihimpun dari Januari-Juli 2013 itu disebutkan, KPK menangani 47 kasus pada tingkat penyidikan. Jenis kasus yang paling banyak ditangani adalah perkara penyuapan, yakni 36 kasus. Kasus pengadaan barang dan jasa 5 perkara, dan kasus perizinan sebanyak 3 perkara.

Dari 47 kasus itu, yang paling banyak terjadi di lingkungan instansi kementerian atau lembaga pusat, yakni sebanyak 28 perkara. Kemudian, pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 14 perkara, pemerintah provinsi sebanyak 3 perkara dan DPR 2 perkara.

KPK Geledah PT Nindya Karya Terkait Kasus Dermaga Sabang

img501a226fcc583img501a226fcc583JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di PT Nindya Karya (NK) terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006–2010."Benar ada penggeledahan kasus Sabang di Jalan MT Haryono Kav 22," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (27/8).

Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri segala sesuatu yang berkaitan dengan jejak-jejak para tersangka. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dermaga Sabang, Ramadhani Ismy (RI), dan Kepala PT NK Cabang Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam selaku kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Heru Sulaksono (HS).

Mustahil Rudi Tidak Tahu Mobil Itu Suap

img4b468ba2b64a9img4b468ba2b64a9Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, yang ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapat kunjungan istimewa dari sejumlah wartawan, Senin (26/8). Kepada wartawan yang biasa meliput isu soal minyak dan gas itu, Rudi bercerita soal penangkapannya oleh KPK.

KPK Periksa Saksi Pragsono-Asmadinata

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi dalam perkara suap kepada hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Pihak yang dimintai keterangan adalah saksi terkait keterlibatan hakim Pragsono dan mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Asmadinata.

Pemeriksaan berlangsung di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Senin (26/8). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng Eko Suwarni mengatakan, pihaknya menerima permohonan peminjaman tempat untuk pemeriksaan tersebut.  ”Ya benar, KPK pinjam tempat untuk pemeriksaan. Tidak tahu siapa saja yang diperiksa. Itu wewenang KPK,” katanya, kemarin.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.