Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Periksa Kerabat Atut

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi (MK). Adik tiri Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaery Wardhana (TCW) alias Wawan. "Hari ini, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, datang dan diperiksa terkait dugaan TPK penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebagai saksi untuk tersangka TCW," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut Johan, pemeriksaan terhadap Haerul dilakukan karena penyidik KPK menganggap dirinya mengetahui, pernah melihat, atau mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan kasus yang menjerat Wawan. Haerul diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Dia merupakan adik tiri Ratu Atut.

KPK Tolak Akil Disidang Etik Secara Terbuka

img4b468b6139b96img4b468b6139b96JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadirkan Akil Mochtar dalam sidang etik Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi jika digelar secara terbuka. Soalnya, menurut juru bicara KPK Johan Budi S.P., Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif itu sedang menjalani proses hukum di KPK. ”Jika digelar terbuka, jelas tidak bisa,” ujar Johan di kantornya kemarin.

Majelis Kehormatan Hakim dibentuk untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap Akil setelah tertangkap tangan karena diduga menerima suap terkait dengan sengketa pemilihan kepada daerah di Lebak, Banten, dan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK telah menetapkan Akil sebagai tersangka dan dijebloskan ke tahanan. Untuk penjatuhan sanksi, Majelis Kehormatan mengirim surat ke KPK guna memeriksa Akil.

KPK Periksa Sopir Akil Mochtar

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus suap dengan tersangka ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Tim penyidik memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya sopir pribadi sekaligus orang kepercayaan Akil, Daryono, yang disebut-sebut menjadi kunci pengungkapan dugaan berbagai aliran dana ke Akil.

Selain Daryono, KPK menginterogasi sejumlah pihak yang pernah terlibat dalam gugatan hasil pilkada Gunung Mas, Kalteng, yang sidangnya diketuai Akil. Mereka, antara lain, pasangan cabup Gunung Mas, Jaya Samaya Monong-Daldin (cabup yang kalah) dan pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy (pemohon gugatan). Keduanya diperiksa untuk tersangka Hambit Bintih, bupati Gunung Mas terpilih. "Semua (saksi) yang dimintai keterangan hadir," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya kemarin (17/10).

KPK Periksa Wakil Rektor UI Terkait Kasus Korupsi IT

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Wakil Rektor II bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan (SDA), dan Administrasi Umum Universitas Indonesia (UI), Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi sistem teknologi informasi Gedung Perpustakaan Pusat UI tahun anggaran 2010–2011.

"Hari ini ada pemeriksaan atas nama TN, Wakil Rekor UI, sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan TPK pengadaan instalasi IT Perpustakaan UI," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis (17/10).

Tiga Pegawai Wawan Dicekal

img4dd5d88018eadimg4dd5d88018eadKomisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga anak buah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bepergian ke luar negeri. Ketiganya adalah karyawan bagian keuangan di perusahaan Wawan, PT Bali Pacific Pragama, yakni Yayah Rodiah, Dadang Prijatna, dan Muhammad Awaludin. “Permintaan cegah itu berlaku sampai enam bulan ke depan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., kemarin.

Menurut Johan, pencekalan itu masih berkaitan dengan kasus suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, yang diduga dilakukan Wawan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (saat ini nonaktif). Dalam kasus itu, Komisi sudah meminta Imigrasi mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kakak kandung Wawan yang disebut-sebut terkait dengan kasus suap itu, ke luar negeri.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.