Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Tolak Seluruh Gugatan Praperadilan Budi Gunawan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak seluruh permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) yang menggugat penetapannya sebagai tersangka, penyelidikan, dan penyidikan oleh KPK. Alasannya, seluruh proses yang dilalui KPK sesuai dengan perundang-undangan.

Pihak KPK menegaskan, apa pun putusan praperadilan yang diadili hakim tunggal Sarpin Rizaldi tidak mempengaruhi atau menghentikan proses penyidikan terhadap BG.

Faktur Fiktif Diduga Capai Rp 43 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/2), kembali menggelar sidang dugaan korupsi terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dengan terdakwa Direktur PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso. Dalam sidang terungkap, Machfud diduga menggunakan uang senilai Rp 43 miliar melalui PT Dutasari Citra Laras.

Lawan KPK Lawan Kami

DPP Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar deklarasi 'Berjamaah Lawan Korupsi' di halaman gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (8/2).

"Kami melawan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Pemuda dan jamaah Muhammadiyah terus mendukung KPK. Menghancurkan KPK berarti melawan pemberantasan korupsi, itu berarti akan melawan kami," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak dalam sambutannya.

KPK Sita Rp200 Miliar Lebih Aset Fuad Amin

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lebih dari Rp200 miliar aset milik Ketua DPRD Bangkalan KH Fuad Amin Imron.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Fuad Amin mengalami perkembangan signifikan pada tiga pekan terakhir hingga Jumat (6/2). Dia menuturkan, total aset Fuad yang disita KPK dalam tiga pekan adalah 10 mobil berbagai merek, 2 rumah toko (ruko), 1 apartemen, dan uang sekitar Rp200 miliar.

Komnas HAM: Penangkapan BW Melanggar HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh penyidik Bareskrim Polri ketika menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) 23 Januari 2015. Pelanggaran tersebut antara lain berupa penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang terjadi secara terstruktur.

"Terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran HAM. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini bukan sesuatu yang koinsiden atau kebetulan," kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Nur Kholis, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/2).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.