Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Imbau Anas Hadiri Pemeriksaan

img4f9a4f648f21eimg4f9a4f648f21e

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau tersangka kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah menyangkut proses perencanaan proyek Hambalang dan proyek lainnya, Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat (10/1) mendatang.

"Kami imbau Anas hadiri pemeriksaan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

Politikus Golkar Didakwa Sebagai Makelar Akil

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47

JAKARTA - Politikus Partai Golongan Karya, Chairun Nisa, didakwa menjadi perantara suap ke Akil Mochtar, kala itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia disebut mengatur putusan perkara sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas yang sedang disidangkan Akil. "Uang yang diserahkan setara Rp 3 miliar," kata penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Sigit Waseso, ketika membacakan dakwaan di Pengadilan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Sigit mengatakan, Chairun Nisa juga menerima Rp 75 juta sebagai imbalan perantara. Upah itu didapatkan dari Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih, yang diketahui berkepentingan terhadap putusan sengketa pilkada itu. Penuntut mengancam Chairun Nisa dengan hukuman 20 tahun penjara.

Pejabat Kementerian Agama Didakwa Korupsi

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA - Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ahmad Jauhari didakwa turut serta melakukan korupsi dalam proyek pengadaan kitab suci Al Quran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag. Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen didakwa menerima uang Rp 100 juta dan 15.000 dollar AS.

Demikian surat dakwaan yang dibacakan Antonius Budi Satria, tim jaksa penuntut umum dari KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/1). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anas Mustakim. Dalam dakwaannya, tim jaksa menjelaskan, Jauhari ikut serta merekayasa tender pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012. Tahun 2011, tender pengadaan Al Quran senilai Rp 20,5 miliar diatur untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (AAAI) milik Ali Djufrie. Proyek ini memproduksi Al Quran sebanyak 653.000 eksemplar. Tahun 2012, tender pengadaan Al Quran Rp 55 miliar direkayasa untuk memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI) milik Abdul Kadir Alaydrus.

Dosen Sudah Laporkan Gratifikasi

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7

Kesadaran dosen maupun pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaporkan adanya gratifikasi dan membuat laporan gratifikasi di bidang pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat. Demikian pernyataan Irjen Kemendikbud, Haryono Umar melalui sambungan telepon, Minggu (5/1).

Haryono mengakui kalau dahulu banyak dosen dan pejabat Kemdikbud yang tidak sadar kalau gratifikasi itu sebenarnya berbahaya. Namun sekarang kesadaran mereka meningkat sehingga mereka selalu melaporkan jika menerima gratifikasi.

Ia mengatakan, bergeloranya kesadaran itu bermula dari didirikannya Unit Pengendali Gratifikasi di Kemdikbud. Selain itu, kata dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh bersama dengan KPK membuat peraturan menteri tentang gratifikasi. "Hal ini semakin menyadarkan para stakeholders di bidang pendidikan kalau gratifikasi itu berbahaya," kata Haryono.

Budi Dituntut 12 Tahun & Ganti Rugi Rp88 Miliar

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1

JAKARTA-Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Budi Susanto, hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Budi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp88,446 miliar subsider 6 tahun penjara jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut.

Tuntutan itu disampaikan dalam sidang kasus korupsi pengadaan simulator kemudi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/1). Surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum setebal 764 halaman.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.