Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Mantan Gubernur Riau Divonis 14 Tahun Penjara

VonisVonisPEKANBARU-Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dalam kasus Pekan Olahraga Nasional dan kehutanan di Pelalawan dan Siak.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang dipimpin Hakim Ketua Bachtiar Sitompul berserta anggotanya I Ketut Suarta dan Rachman Silaen dalam amar putusan yang dibacakan, Rabu (12/3), mengatakan bukti-bukti pelanggaran hukum dan pidana telah cukup atau memenuhi. Majelis hakim menilai Rusli Zainal secara sah menerima hadiah atau suap PON Riau dan penyalahgunaan wewenang untuk kasus kehutanan.

"Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. Apa bila tidak dibayar maka menjalani hukuman enam bulan kurungan," kata Ketua Majelis Bachtiar Sitompul.

Pelindo IV Gandeng KPK Cegah Gratifikasi

Gratif1Gratif1

MAKASSAR-PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV yang berbasis di Makassar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja perseroan.

Direktur Utama PT Pelindo IV Mulyono mengatakan kerja sama itu diharapkan bisa menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan agar tercipta penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kami berharap agar komitmen pengendalian gratifikasi bersama KPK ini bisa membangun pofesionalisme, melakukan pencegahan korupsi, dan upaya mewujudkan good governance,” katanya, Selasa (11/3).

Pejabat Kemenag wajib laporkan kekayaan

Kekayaan1Kekayaan1

JAKARTA (Pos Kota) - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) M Jasin terus melakukan pembersihan di Kemenag.

Setiap pejabat Kemenag eselon I, II dan III wajib melaporkan kekayaannya, termasuk pegawai Kemenag di seluruh Indonesia wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke Kantor Irjen Kemenag.

Itu disampaikan M Jasin saat peluncuran Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), Unit Pengelola LH-KPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan Warung Kejujuran, di Kantor Irjen Kemenag, Jl Fatmawati, Jakarta, Selasa (11/03).

Peluncuran dibuka Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedie A Rachim, Sekjen Bahrul Hayat dan lainnya.

KPK Minta Presiden Hormati Proses Hukum Bank Century

img4dd5d89a28ebdimg4dd5d89a28ebdKomisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada semua pihak termasuk Presiden SuSilo Bambang Yudhoyono agar menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilltas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya.

"Kami mohon semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di persidangan. Sekarang lihat saja seperti apa. Termasuk KPK sendiri menghormati proses itu sendiri. Ini adalah domain hukum," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (11/3), saat menjawab pertanyaan wartawan tentang komentarnya terkait pernyataan presiden untuk Century.

Deddy Kusdinar Divonis Enam Tahun

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1JAKARTA (Suara Karya): Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Deddy Kusdinar, mengaku terkejut divonis pidana penjara selama enam tahun.

"Saya masih shock karena di luar nalar pengetahuan saya tentang hukum," kata Deddy usai mendengarkan putusan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (11/3).

Deddy dinyatakan telah menerima uang Rp 300 juta, namun dia menolak telah melakukan tindak pidana korupsi di proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor. "Kalau saya mau korupsi, ngapain (korupsi) Rp 300 juta. Nilai proyeknya Rp 2,5 triliun, kok," ujar Deddy.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.