Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Bidik Penghalang Penyidikan

berita-kpk-oaberita-kpk-oaWAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan adanya upaya untuk merintangi proses hukum (obstruction of justice) terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah. Saat ini KPK tengah menelisik pihak-pihak yang diduga merintangi penyidikan kasus Atut.

Bambang menegaskan, upaya merintangi penyidikan Atut dilakukan secara sengaja dan terencana. Ia memastikan bahwa pihak yang terindikasi melakukan upaya tersebut akan dikenakan sanksi pidana.

KPK Telaah Suvenir Ipod

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan dari sejumlah penyelenggara negara terkait suvenir Ipod yang dibagikan dalam pernikahan putra Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK sedang menelaah penerimaan suvenir itu.

"Dari KY (Komisi Yudisial), Ombudsman, MA, dan beberapa lagi," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Rabu (19/3). Namun, Giri belum merinci siapa saja yang sudah melaporkan penerimaan Ipod itu.

KPK Bidik Pengacara Penghalang Penyidikan

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi membidik sejumlah pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena diduga menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat klien mereka. Modus pengacara ini antara lain dengan mengarahkan saksi hingga meminta saksi untuk bersembunyi.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah pengacara Atut, seperti Tubagus Sukatma, Efran Helmi Juni, dan Andi F Simangunsong. KPK juga menjadwalkan memeriksa Tengku Nasrullah, pengacara Atut yang telah mundur. Namun, pemeriksaan terhadap Nasrullah belum bisa dilakukan karena dia meminta penjadwalan ulang.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, modus korupsi yang disidik KPK ternyata tak hanya dilakukan pelaku, tetapi pihak lain yang membantu mengaburkan proses yang sedang disidik. "Itu sebenarnya bagian dari obstruction of justice (menghalangi penyidikan)," kata Bambang, Rabu (19/3).

Rekam Jejak Calon (Selalu) Diabaikan

PemIntkecilPemIntkecilMASYARAKAT terkadang tidak mau capai dalam melihat rekam jejak calon pemimpin. Selain itu, publik pun memiliki ingatan yang pendek dalam melihat rekam jejak.

"Tahun lalu ada seorang calon yang terpilih menjadi kepala daerah, padahal dia jelas-jelas menjadi tersangka korupsi. Oleh karena itulah, kami tidak optimistis bahwa hasil pemilu mendatang akan lebih baik," tutur Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja dalam diskusi "Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Propemberantasan Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Berdasarkan hasil survei KPK tahun lalu, publik menganggap bahwa politik uang dalam pemilu merupakan suatu hal yang wajar. Publik pun tidak menempatkan rekam jejak sebagai referensi dalam memilih pemimpin.

RUU KUHP Diragukan Rampung

BookLawKecilBookLawKecilJAKARTA — Pembahasan revisi Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) diragukan bisa rampung oleh DPR periode sekarang. Sebab, DPR hanya memiliki waktu hingga Oktober 2-14 untuk mengesahkan dua rancangan undang-undang itu.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Jacob Elfinus Sahetapy mengatakan, pembahasan anggota DPR terkait rancangan itu tidak akan membuahkan hasil dalam sisa waktu 100 hari. Apalagi, para politikus sedang berlomba untuk duduk kembali di kursi dewan. Kalaupun pembahasannya dipaksakan tuntas, DPR periode berikutnya bisa menganulir.

Sahetapy mengapreasiasi semangat pemerintah bersama DPR melakukan kodif ikasi dan unifikasi dalam bidang hukum pidana. Namun, kata dia, seharusnya jangan diartikan seluruh tindak pidana harus disusun dalam satu buku. "Bukan saya pro-KPK, tapi kalau delik korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP, ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah itu artinya KPK akan dibubarkan, kalau tidak, ba-gaimana hukum acaranya?" tanya dia, Rabu (12/3)

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.