Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dua Mantan Direktur Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS Janji Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan kasus-kasus lama mulai ditepati. Senin (19/1), KPK memeriksa mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmo Martoyo dan Direktur PT Sugih Interjaya Willy Sebastian Liem, dua tersangka kasus dugaan suap perusahaan asal Inggris, Innospec, kepada pejabat Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KPK Usut Keterlibatan Istri Muda Fuad Amin

ilustrasi-bebas korupsiilustrasi-bebas korupsiJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan Siti Masnuri, istri muda Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucianuang(TPPU). Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menyatakan, Rabu (7/1) pekan lalu pe-nyidik memeriksa Siti Masnuri. Dari temuan KPK, Siti salah satu istri Fuad Amin. Pemeriksaan Siti dilakukankarenakete-rangannya dibutuhkan. KPK menemukan bahwa Siti salah satu orang yang diduga mengelola atau menyimpan sebagian dana yang dimiliki Fuad.


Pemeriksaan yang bersangkutan untuk meminta kejelasan sejauh mana pengelolaan dana-dana itu. Apalagi, dana-dana hasil korupsi itu digunakan Fuad dengan modus-modus pencucian uang. "Sejauh mana pengetahuannya (Siti Masnuri) mengenai penghasilan tersangka FAI," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, akhir pekan lalu.

KPK Prediksi Korupsi Politik Masih Tinggi

ilustrasi-gratifikasiilustrasi-gratifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi memprediksi tingkat korupsi politik pada tahun 2015 masih tetap tinggi. Salah satu pemicunya adalah jika pada tahun ini rencana pemilihan kepala daerah secara serentak jadi dilakukan. Pemilihan kepala daerah, baik langsung maupun tidak, tetap akan memunculkan potensi korupsi politik yang cukup besar.


”Tahun ini tetap tahun politik. Indikatornya pilkada, jika sesuai rencana, pada tahun 2015 ini pilkada dilakukan secara serentak. Kalau itu terjadi, dalam konteks agenda pemberantasan korupsi oleh KPK, seluruh proses penyelenggaraan pilkada akan membutuhkan kapitalisasi uang yang luar biasa dahsyat. Kalau tidak dikelola dengan benar, pasti ada masalah di bidang tindak pidana korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (9/1), di Jakarta. Bambang mengatakan, potensi korupsi akan semakin besar jika pilkada secara serentak pada tahun 2015 ini dilakukan secara tidak langsung.

Harjono Jelaskan Sidang Kasus Bonaran

2010110908321580420101109083215804KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi dari mantan Hakim Konstitusi Harjono, dalam penyidikan kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, pada sengketa pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Harjono diperiksa selama 2 jam sebagai saksi untuk tersangka Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang.


Saat ditemui seusai peme riksaan, Harjono mengatakan penyidik mengajukan 12 pertanyaan terkait persidangan. Karena dirinya merupakan salah satu hakim panel yang menangani sidang sengketa pilkada tersebut. Dua hakim lainnya ialah Ahmad Fadlil Sumadi dan Achmad Sodiki.


“Masih terkait Pak Akil Mochtar, yang Tapanuli Tengah. Saya cerita soal persidangan tentang Tapanuli Tengah. Mereka (penyidik) tanya proses persidangan,“ ujarnya.

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara

BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar, Pasti Seferina Sinaga, terdakwa kasus suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung, selama 11 tahun penjara.

“Kami menuntut terdakwa dengan lama hukuman 11 tahun penjara dikurangi masa tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam bacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (6/1). Selain hukuman penjara, terdakwa dituntut membayar denda 200 juta rupiah atau subsider enam bulan penjara.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.