Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Asep Hendro Dicegah ke Luar Negeri

kpk usutKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan penyidik pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak Pargono Riyadi sebagai tersangka. KPK juga mencegah Asep Yusuf Hendra Permana alias Asep Hendro, pemilik Asep Hendro Racing Sport (AHRS), bepergian ke luar negeri.

“Ya, pencegahan ke luar negeri juga atas nama Asep Yusuf Hendra Permana,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/4). Johan memaparkan, ada beberapa orang yang telah diajukan pencegahan ke luar negerinya terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan Pargono Riyadi.

KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Suap Pemakaman

img4c22d465c751bKomisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah tempat di Jakarta terkait dalam dugaan suap pengurusan izin lokasi tanah untuk Tanah Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang berlokasi di Bogor. "Berkaitan dengan pengurusan izin lokasi TPBU, KPK lakukan penggeledahan di tiga tempat sejak pukul 10.30 WIB," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/4). Penggeledahan dilakukan di gedung Badan Pengawas Bursa Berjangka dan Komoditi (Bappebti) di Jalan Kramat Raya No 172 Jakarta Pusat.

Ruangan yang menjadi target penggeledahan adalah ruang kerja milik Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya. Selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di Apartermen Senopati di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Tower III Lantai 18. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di satu rumah di jalan Haji Jian No 73, Cipete Utara, Jakarta Selatan.

Calon Sepakati Antikorupsi, Kekayaan Mangku Pastika Melebihi Puspayoga

img4b38df8731ba9Denpasar - Dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur Bali berkomitmen untuk memberantas korupsi apabila terpilih. Mereka juga sepakat menjalani tahapan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Bali 2013 secara berintegritas, transparan, akuntabel, dan bersih tanpa politik uang.

Kesepakatan para calon itu tertuang dalam tanda tangan Komitmen Berintegritas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bali Periode 2013- 2018 di Denpasar, Bali, Kamis (18/4). Mereka juga siap menerima sanksi moral, administrasi, dan pidana. Penandatanganan pakta integritas disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro.

Sebelum menandatangani komitmen integritas, pasangan calon membacakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara masing-masing. Cagub Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengumumkan nilai kekayaannya per 25 Februari 2013 sebesar Rp 5,054 miliar. Adapun kekayaan cagub Made Mangku Pastika per 4 Februari 2013 Rp 7,307 miliar dan 10.000 dollar AS.

Adnan menyatakan, KPK mengawal sejumlah pilkada di Indonesia untuk membangun politik bebas korupsi. ”Ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk masyarakat,” kata Adnan.

Dalam kesempatan tanya jawab, Puspayoga dan Pastika menyatakan tak akan korupsi. Mereka juga siap membentuk tim antikorupsi jika dipilih menjadi gubernur. ”Tim antikorupsi mutlak dibentuk,” kata Puspayoga.

Hal senada ditegaskan Pastika. ”Saya yang sedang menjabat Gubernur Bali akan membentuk tim antikorupsi, tidak usah menunggu nanti,” ujar Pastika.

KPK Ingin Anas Terbuka, Adnan Buyung: Segera Jalankan Proses Hukum

img4f9a4f648f21eJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, tersangka dugaan korupsi terkait aliran dana dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Anas Urbaningrum, sebaiknya terbuka dan jujur soal keterlibatannya dalam proyek ini.

”Saya kira justru itu yang kita harapkan, Anas terbuka. Apalagi, sebelumnya, dia terbuka kepada pers. Jadi, nanti kalau diperiksa KPK, berikan keterangan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, untuk membantu penegakan hukumnya ini. Mereka juga menginginkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan memberi informasi sejujurnya dan seluasnya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (18/4).

Sebelumnya, saat menunjuk pengacara senior, Adnan Buyung Nasution, menjadi salah satu kuasa hukumnya, Anas mengatakan, dirinya ingin proses hukumnya berjalan adil dan transparan. Adnan menyanggupi permintaan menjadi pengacara karena semua pihak terkait memiliki komitmen menegakkan hukum secara jujur, bersih, dan adil.

KPK, lanjut Johan, sama sekali tak menggantung status hukum seseorang dalam penanganan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, ujarnya, KPK justru terus bekerja untuk mengusut tuntas siapa saja pihak yang terlibat dan harus bertanggung jawab.

”KPK malah speed up (mempercepat) penanganan kasus ini. Soal siapa duluan diperiksa, itu kan teknis penyidikan. Hampir tiap hari KPK melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” katanya.

Hakim Kartini Divonis 8 Tahun

img4b468b3eb7f47PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara terhadap hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Magdalena Marpaung, hakim penerima suap dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Ifa Sudewi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, kemarin. Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda Rp500 juta subsider lima bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap hakim Kartini tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 15 tahun penjara.

Menurut Ifa, Kartini terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa hal yang memberatkan terdakwa, lanjut dia, yakni perbuatan yang bersangkutan telah menjatuhkan citra dan wibawa hakim.

“Mencoreng serta mencederai wibawa keadilan serta ber tentangan dengan kode etik hakim,“ katanya. Saat mendengar putusan tersebut, Kartini bersama penasihat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir.

Penasihat hukum terdakwa, Sahala Siahaan, mempertanyakan peran hakim lain yang bersama Kartini, yakni Pragsono, yang telah dihilangkan dalam kasus ini. “Tidak adil jika kesalahan ini hanya dibebankan kepada terdakwa,“ katanya.

Tertangkap tangan Vonis yang diterima Kartini itu berawal dari tertangkapnya dia bersama hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono, oleh petugas KPK pada 17 Agustus 2012. Selain mereka, pada kasus yang sama, KPK juga menangkap Sri Dartuti, adik kandung mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan M Yaeni di tempat terpisah.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.