Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Neneng Diperiksa untuk Anas

img4fd95c5396c0aimg4fd95c5396c0aSetelah beberapa kali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, kali ini giliran istri Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, diperiksa. Seperti suaminya, Neneng juga diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Neneng dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat dugaan penerimaan hadiah atau janji dari proyek Hambalang untuk Anas. ”Neneng dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat terhadap dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh AU (Anas Urbaningrum) di kasus Hambalang,” kata Johan, di Jakarta, Rabu (30/10). Selain Neneng, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk Anas, yaitu Rinto Subekti dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Karanganyar, Jawa Tengah, dan Taufik Ria dari PT Pembangunan Perumahan.

Masa Penahanan Eks Sekda Bandung Diperpanjang

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi. Perpanjangan itu terkait status tersangka Edi dalam kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tedjocahyono menyangkut penanganan perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. "Masa penahanan ES (Edi Siswadi) diperpanjang 30 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Kemendikbud dan KPK Awasi Dana Pendidikan

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9INSPEKTORAT Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) intens bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan mencegah kebocoran dana pendidikan. "Kita terus berkordinasi dengan KPK untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pendidikan, kita intens bekerja sama," kata Irjen Kemendikbud Haryono Umar di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pihaknya tengah menyusun action plan lebih ke arah pencegahan. Seperti, meningkatkan pengawasan dana transfer daerah oleh inspektorat kabupaten/ kota. Tentang perkembangan dugaan pengendapan transfer dana tunjangan sertifikasi guru di daerah senilai Rp10 triliun yang dilaporkan ke KPK pada Januari lalu, menurut-Haryono, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit untuk mengetahui jumlah guru yang belum dibayar serta menentukan jumlah dana yang masih mengendap sekarang.

Sukotjo Akui Antar Uang untuk Djoko Susilo

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1JAKARTA – Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo S Bambang, mengaku pernah diperintahkan oleh terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat uji berkendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011, Budi Susanto, untuk mengirimkan uang 2 miliar rupiah kepada mantan Kepala Korlantas, Irjen (pol) Djoko Susilo.

Demikian diungkapkan langsung oleh Sukotjo saat bersaksi dalam persidangan lanjutan perkara Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (29/10). Menurut dia, uang tersebut dimaksudkan untuk memuluskan proyek simulator agar dimenangi oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA).

"Untuk 2 miliar rupiah, terdakwa (Budi) menyuruh saya antar ke Korlantas (Djoko Susilo). Pak Djoko nggak ada, jadi disuruh antar ke Tiwi. Tapi, yang terima Erna (Tri Hudi Ernawati)," kata Sukotjo,Saat itu, lanjut Sukotjo, Erna meminta agar kardus uang yang diantarkannya itu diletakkan di bawah meja. Kemudian, Erna mengatakan bahwa kardus itu telah ditunggu-tunggu oleh Djoko Susilo. "Katanya (Erna), taruh saja di bawah meja. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh Kakor (Djoko)," ujar Sukotjo.

Ada Jejak Akil di Empat Lawang dan Palembang

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Palembang dan Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Selasa (29/10). Penggeledahan itu terkait kasus pidana yang dilakukan Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Informasi mengenai penggeledahan ini disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa. Johan menjelaskan penggeledahan itu dilakukan di empat tempat di dua daerah yang berbeda.

Menurutnya, penggeledahan itu diduga berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di dua wilayah tersebut. ”Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB,” ujarnya. Johan mengakui penggeledahan itu berkaitan dengan adanya jejak tersangka Akil Mochtar sebagai hakim MK. Namun, Johan belum dapat menjelaskan lebih jauh mengenai barang-barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut. ”Saya tidak tahu soal itu [barang bukti] karena masih menunggu laporan dari penyidik,” paparnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.