Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Minta Presiden Selamatkan KPK

JAKARTA-Polemik Polri versus KPK belum berakhir. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, KPK menjadi tersudut. Belakangan Polri juga ingin memidanakan Ketua KPK Abraham Samad dan beberapa pimpinan KPK lainnya.

Tak ayal, sejumlah kalangan yang pro Polri senang melihat KPK tersudut. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan empati kepaka KPK. Di antaranya adalah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang berharap KPK tetap eksis dan terus melakukan pemberantasan korapsi di tanah air.

Langkah Praperadilan Mulai Dicontoh

JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan dan memutuskan penetapan tersangka KPK tidak sah. Seperti yang ditakutkan sejumlah pihak, putusan tersebut menginspirasi tersangka KPK lain untuk mengajukan gugatan yang sama.

Pengacara tersangka korupsi Fuad Amin, Firman Wijaya, mengatakan setelah permohonan Budi Gunawan dikabulkan, kliennya berencana mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangkanya. Tim hukum ketua DPRD Bangkalan nonaktif itu saat ini sedang melakukan kajian terkait kemungkinan pengajuan gugatan.

KPK: Penetapan Tersangka BG Sesuai Prosedur

JAKARTA — Sidang lanjutan praperadilan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) oleh KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (12/2) beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak termohon. KPK mengajukan penyelidik kasus Budi Gunawan, Iguh Si Purba sebagai saksi. Dalam sidang kemarin, Iguh membeberkan proses penyelidikan sampai akhirnya penetapan status tersangka Budi Gunawan.

Investor Takut Jika KPK Dilenyapkan

KPK mendapat perhatian serius dari mantan wakil komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau KPK-nya Hongkong, Tony Kwok. Di sela-sela diskusi bertema Save KPK 'Jangan Biarkan KPK Berjuang Sendiri' di Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat, wartawan Republika Umi Nur Fadilah berkesempatan mewawancarainya. Berikut petikannya.

MK Tolak Permohonan Akil Mochtar

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

MK menilai permohonan yang diajukan Akil tidak beralasan menurut hukum. "Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam membacakan putusan di ruang sidang MK di Jakarta kemarin. Dalam pertimbangan, MK menyatakan penuntut umum yang harus membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil tindak pidana tidaklah tepat.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.