Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK akan Kembangkan Kasus Century

Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin akan mengembangkan kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pascaputusan kasasi terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

Gugatan Suryadharma Ditolak

JAKARTA, (PR).- Gugatan praperadilan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali ditolak seluruhnya oleh Hakim Tatik Hadiyanti. Suryadharma pun harus kembali menjalani proses hukumnya terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Tatik saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).

Kasasi Andi Mallarangeng Ditolak Mahkamah Agung

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari mantan menteri pemuda dan olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Atas putusan ini, hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap Andi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang menjadi berkekuatan hukum tetap. Penolakan kasasi ini diamini oleh salah satu anggota majelis hakim kasasi, Krisna Harahap, pada Rabu (8/4).

MA Memvonis Budi Mulya 15 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung memperberat vonis eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara. Budi Mulya terbukti berbuat melawan hukum saat menyetujui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang kepada Bank Century.

Penyuap Bupati Bangkalan Dituntut 3 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS — Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bambang terbukti menyuap Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan total Rp 18,05 miliar terkait dengan jual-beli dan penyaluran gas pada 2009.

"Terdakwa Antonius Bambang Djatmiko terbukti melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP," kata jaksa Titik Utami di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/4).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.