Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Dalami Informasi di Rapat KSSK

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fKomisi Pemberantasan Korupsi dalami informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemarin, giliran Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany diperiksa sebagi saksi. Seusai pemeriksaan, Fuad mengaku ditanya penyidik KPK terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 24 November 2008.

Dalam rapat tersebut diduga ada pengambilan keputusan untuk mulai mengucurkan dana bailout Bank Century. Bailout dikucurkan sejak 24 November 2008 sampai Juli 2009 dengan total Rp6,7 triliun.

Politik Uang Diatasi dengan Kesadaran Pemilih

img4b3bfe63a83efimg4b3bfe63a83efJAKARTA – Politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada hanya dapat diatasi dengan kesadaran pemilih untuk menolak praktik tersebut. Pelaksanaan pesta demokrasi tanpa melibatkan uang atau imbalan menjadi hal yang mustahil diwujudkan jika tidak diiringi dengan kemauan politik atau political will dari para peserta pemilu atau pilkada tersebut.

"Tidak ada yang lain selain kesadaran pemilih, baik dia sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang akan melaporkan tindak politik uang," kata anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja, seusai memberikan ceramah dengan tema "Upaya Pemberantasan Korupsi dan Anatomi Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu", di Jakarta, Senin (16/9).

Oleh karena itu, KPK berinisiatif membentuk program kerja untuk memberantas korupsi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada. "Kami ada rencana untuk kerja sama dengan seluruh komisi negara dan NGO (lembaga swadaya masyarakat/LSM) untuk bersama-sama membantu KPU agar proses pelaksanaan pemilu berjalan akuntabel sehingga yang terpilih juga akuntabel," kata dia.

Fathanah Kirim Rp 1 M ke Zaky

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9JAKARTA—Ahmad. Fathanah pernah mentransfer uang senilai Rp 1 miliar sekitar September 2012 ke rekening istri Ahmad Zaky, Linda Silviana. Zaky merupakan sekretaris pribadi (sespri) Luthfi Hasan Ishaaq ketika masih menjabat sebagai presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Beliau (Zaky) bilang ada yang mau transfer ke rekening saya," kata Linda, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Linda pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengirim uang Rp 1 miliar itu. Ia baru mendapat informasi bahwa pengirimnya Fathanah ketika menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat pengiriman uang itu, Linda masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Subang. Ia mengatakan, setelah ada uang masuk, suaminya kemudian mengambil uang itu. Ia tidak mengetahui ke mana suaminya membawa uang miliaran rupiah itu.

MUI: Hukum Mati Koruptor

img4c984c53445a8img4c984c53445a8JAKARTA- Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Hotel Twin Plasa, Jakarta, Sabtu (14/9). Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial.

”MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor,” kata Ketua MUI Amidhan saat membacakan rekomendasi.

Menurut Amidhan, begitu besar desakan masyarakat kepada MUI agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapat hukuman yang memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi demikian masif di negeri ini.

KPK Dalami Proses Tender

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses tender untuk mengungkap kasus dugaan suap pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pemeriksaan belasan pegawai/pejabat SKK Migas beberapa waktu lalu merupakan pengembangan penyidikan kasus suap ini. Termasuk, proses tender SKK Migas juga menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut. “Tidak sekadar tendernya yang kita dalami, tapi hal-hal yang menyangkut dugaan suap. Ke mana arahnya, tentu ke tersangka yang di kasus SKK Migas,” kata Johan saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Menurut Johan, pihaknya masih melakukan analisa mendalam, di antaranya terkait proses tender lifting minyak mentah di SKK Migas. Menyinggung ada-tidaknya dugaan suap, Johan belum bisa memastikan. “Apakah itu didalami, tentu didalami oleh penyidik. Itu hal yang wajar,” bebernya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.