Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dirut PT Netway Utama Didakwa Korupsi Dua Proyek PLN

img4b38df8731ba9JAKARTA – Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani (GAG) didakwa dua perkara korupsi sekaligus oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Dirut perusahaan rekanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero itu didakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain terkait dua proyek yang dikerjakannya bersama PLN.

Dua proyek tersebut yakni, proyek pengadaan alih daya (outsourcing) Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya-Tangerang pada 2004 sampai 2006 dan proyek pengadaan Sistem Informasi Pelanggan berbasis teknologi informasi di PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur pada 2004 sampai 2008.

KPK Cari Bukti Lain di Bl

kpkKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai informasi baru terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century setelah menggeledah Bank Indonesia selama lebih dari 20 jam. Sayangnya, KPK masih belum bisa membeberkan bukti apa saja yang telah berhasil diamankan dari Bank Indonesia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penggeledahan yang dimulai sejak Selasa (25/6/2013) pagi baru rampung pada Rabu (26/6/2013) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. la mengapresiasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) KPK yang menangani kasus Century yang telah melakukan penggeledahan dengan profesional dan amanah.

Pemiskinan Koruptor Tidak Melanggar HAM

img4b468ba2b64a9Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan, pemiskinan dengan cara menyita harta benda koruptor bukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

"Justru pelaku korupsi itulah yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM, karena perbuatannya bukan hanya merugikan negara, melainkan juga dapat mengganggu perekonomian masyarakat," katanya di Medan, Senin malam.

KPK bekerja sama dengan Transparency International Indonesia mengadakan lokakarya bertajuk "Memperkuat Integritas melalui Kemitraan Antarsektor Publik dan Swasta dalam Mencegah Uang Pelicin dan Gratifikasi".

Kerja Sama Antikorupsi

img4b3bfe63a83efKomisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi pembentukan jaringan agensi antikorupsi di sejumlah negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation. Jaringan ini diembriokan mirip polisi internasional Interpol. Hanya, lingkup kerja samanya sebatas penanganan kasus korupsi lintas negara di Asia Pasifik.

Pembentukan jaringan agensi antikorupsi tersebut dibicarakan secara serius dalam Senior Official Meeting Asia Pacific Economic Cooperation (SOM APEC) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/6). Pembentukan jaringan ini akan dideklarasikan dalam pertemuan puncak pemimpin negara-negara APEC di Bali, Oktober mendatang.

Djoko Gunakan Nama Mahdiana Untuk 19 Asetnya

img4b468b3eb7f47Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang proyek pengadaan alat uji berkendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada proyek tahun 2011, Irjen (Pol) Djoko Susilo, diketahui telah membeli sejumlah tanah dan bangunan dengan menggunakan nama istri keduanya, Mahdiana.

Hal itu terungkap melalui keterangan saksi Budiono yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan perkara Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Budiono mengaku bahwa dirinya ikut mengurus sepuluh akta jual-beli tanah yang dibeli Mahdiana, yang merupakan teman dekatnya.

"Ada sepuluh bidang tanah. AJB (akta jual-beli) saya yang buat," ungkap Budiono yang berprofesi sebagai notaris saat bersaksi di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/6).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.