Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Nusron Wahid Beberkan Potensi Gratifikasi pada Pengiriman TKI

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid membeberkan sejumlah titik rawan yang menjadi sumber potensial terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pelayanan dan dokumen publik selalu sangat potensial bagi orang-orang yang bersinggungan untuk menerima gratifikasi.

Pemerintah Ambil Langkah Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai wacana pemerintah meninjau kembali pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi merupakan langkah mundur. Jika pemberian remisi disamaratakan untuk semua narapidana, bakal ada potensi tindakan korup.

"Remisi memang menjadi domain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta selama ini KPK tidak pernah dilibatkan. Namun, jika pemberian remisi disamaratakan, ada kemunduran dalam mencapai efek jera bagi pelaku korupsi," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP Johan di Jakarta, Minggu (15/3).

Pengadilan Lupakan Dasar Tuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, yang memvonis bekas Wali Kota Palembang Romi Herton 6 tahun penjara dan istrinya, Masyitoh, 4 tahun penjara.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, menilai majelis hakim yang diketuai M Mukhlis lupa dengan dasar tuntutan."Yang dilupakan oleh hakim dari yang telah dituntut (sama-sama telah terbukti memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan memberikan kesaksian palsu)," kata Johan saat dihubungi, kemarin.

KPK Lakukan Terobosan Berani

Senin, 9 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya, Masyito, terbukti memberikan kesaksian palsu di persidangan pekan sebelumnya. Pengusaha atribut kampanye pilkada, Muhtar Ependy, juga divonis melakukan perbuatan serupa.
Vonis tersebut menunjukkan bahwa Pasal 22 tentang pidana bagi saksi yang sengaja berbohong tidak lagi menjadi hiasan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maklum saja, sepanjang sejarah UU Tipikor, pasal tersebut hampir tidak pernah digunakan.

Akil Mochtar Dipindahkan ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengeksekusi mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Akil akan menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Demikian dikemukakan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (12/3/2015). "Karena telah berkekuatan hukum tetap, hari ini dilakukan eksekusi terhadap Akil Mochtar ke Lapas Sukamiskin Bandung," kata Priharsa melalui pesan singkatnya yang diterima "PR".

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.