Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Gandeng DPD Cegah Korupsi Sumber Daya Alam

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untukmencegah tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), terutama potensi penyimpangan SDA di daerah.

Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan, DPD memiliki peran sentral dalam pencegahan korupsi, sebab DPD membawahi semua provinsi dan daerah di seluruh Indonesia. "Sejak 2006 kita sudah ada MoU dengan DPD. Banyak visi dan misi KPK juga dibawa dan diterapkan oleh DPD. Sekarang akan kita kembangkan lebih ke sisi pencegahan pada SDA," tandas Ruki di Gedung DPD, Jakarta, kemarin.

Tak Terganggu Praperadilan SDA

Praperadilan tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji Suryadharma Ali (SDA) akan digelar Senin (30/3). Namun KPK tak mau menghentikan penyidikan terhadap bekas Menteri Agama itu terus berjalan.

"(Praperadilan) tidak akan menghambat. Penyidikan terhadap dirinya (SDA) jalan terus," kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi saat dihubungi wartawan, Kamis (26/3).

SDA telah dipanggil dua kali, namun selalu mangkir. "SDA (Suryadharma Ali) masih jalan penyidikannya, nanti akan dipanggil lagi," ujarnya.

Bonaran Pinjam Uang untuk Suap Akil

JAKARTA, KOMPAS — Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Bonaran Situmeang diketahui meminjam uang Rp 1 miliar dari Aswar Pasaribu. Sebanyak Rp 900 juta dari uang tersebut kemudian ditransfer oleh Hetbin Pasaribu ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan milik Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus suap MK dengan terdakwa Bonaran Situmeang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/3). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M Muchlis.

Perjuangan Menkumham demi Remisi Koruptor

JAKARTA - Wacana pemberlakuan remisi untuk para pelaku tindak pidana korupsi terus diperjuangkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Meski ditolak publik, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu jalan terus. Bak berkacamata kuda, Yasonna tetap mengkaji rencana itu.

Kasus Payment Gateway Diduga Terkait KPK

JAKARTA - Penetapan tersangka atas mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway diduga berkaitan dengan pembelaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny memang kerap bersuara lantang saat dua petinggi KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diproses hukum oleh polisi.

Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie kemarin mengatakan, kuat dugaan Denny menjadi korban kriminalisasi karena pembelaannya atas KPK. Apalagi proses penetapannya sebagai tersangka bersamaan dengan momentum konflik "KPK-Polri" yang terjadi setelah komisi anti-rasuah itu menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.