Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Ike Bisa Dijerat Pencucian Uang

VonisVonisBANDUNG, (PR).- Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, menjadi saksi di Pengadilan

Tipikor Bandung, Rabu (23/4/2014), dalam kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Ike Wijayanto (mantan panitera muda PHI Bandung).

Yunus Husein diminta hadir sebagai saksi ahli untuk memberikan pendapatnya soal TPPU yang didakwakan kepada Ike. KPK memang sering menghadirkan Yunus sebagai saksi ahli seperti dalam kasus Joko Susilo, Ahmad Fathanah, Akil Mukhtar, dan Anas Urbaningrum.

BPKP Kaji Bansos Rp18,6 Triliun

ATR KecilATR KecilKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan proses kajian belanja sosial sebesar Rp18,6 triliun yang tersebar di 11 Kementerian/Lembaga.

"Review BPKP ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, kami mencoba membuat kriteria yang benar dan penerima dana juga benar, agar transparan dan tidak tumpang tindih," katanya dilansir Antara di Jakarta, Selasa (22/4) malam.

Dirut PT Indoguna Dituntut 4,5 Tahun Penjara

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47

JAKARTA-Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dituntut empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Maria dinilai terbukti menyuap mantan Anggota DPR Komisi I sekaligus Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah sebesar Rp 1,3 miliar.

5 Tahun untuk Eks Hakim Tipikor

Vonis2Vonis2

SEMARANG, KOMPAS - Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Asmadinata, Selasa (22/4), dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Asmadinata terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima janji pemberian hadiah uang Rp 150 juta untuk meringankan vonis dalam kasus yang diadilinya.

Pemerintah Bentuk Perumus Dana Bantuan Sosial

Kekayaan1Kekayaan1

JAKARTA. Pemerintah akan membentuk tim teknis untuk merumuskan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) yang tersebar pada kementerian dan Lembaga (K/L) dalam jangka pendek. Tim ini akan diisi perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.