Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Mantan Walikota Bandung Disidang 2 Januari

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9BERKAS perkara suap perkara bansos yang menjerat mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Sekda Edi Siswadi, Senin (23/17) lalu sebelum liburan Natal telah dilimpahkan dari KPK ke Pengadilan Tipikor Bandung. Jaksa penuntut umum KPK menyerahkan berkas perkara atas nama Dada Rosada dan Edi Siswadi yang diduga sebagai tersangka kasus suap dengan No.146 dan Edi Siswadi No.145/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg diterima pihak panitera tipikor pukul 08.25 WIB pagi.

Panitera Muda Tipikor Bandung, Susilo Nandang Bagio mengatakan, selaku tersangka Dada Rosada dan Edi Siswadi sudah dipindahkan tahanannya dari tahanan KPK di Jakarta ke Lapas Sukamiskin Bandung pada pekan lalu. "Sekarang berkas perkara dan tanggungjawab penahanan sudah dilimpahkan hari ini ke Pengadilan Tipikor Bandung," ujarnya di Bandung, kemarin.

Majelis hakim juga sudah dipilih, yakni Hakim Ketua Nur Hakim, dan dua hakim anggota yaitu Barita Lumban G dan Basari Budi P. Formasi majelis hakim ini sama dengan yang menyidangkan perkara suap hakim Setyabudi Tedjocahyono yang sudah vonis pada pekan lalu.

KPK Tolak Pelantikan Tersangka Suap

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Rencana pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati Gunung Mas dipastikan gagal. Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan izin kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk melantik tersangka suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) ini. “Surat resmi (penolakan pelantikan Hambit) akan disampaikan kepada DPRD (Gunung Mas) secepatnya,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada KORAN SINDO kemarin. Johan menjelaskan, masalah layak atau tidaknya Hambit dilantik sebagai bupati tentu harus dilihat dari sisi upaya dan argumentasi pemberantasan korupsi.

Ini karena Hambit merupakan tersangka berkaitan dengan proses pilkada yang dia menangi. Johan menyatakan, ada dugaan kuat pilkada yang diikuti Hambit punya persoalan hukum yang kini ditangani KPK. “Memang belum dibuktikan ya (di pengadilan), tetapi kan dia tersangka terkait kasus pilkadanya itu. KPK punya bukti kuat. Itu harusnya yang disadari,” tandasnya. Mengenai rencana pelantikan Hambit ini, KPK menerima dua surat. Satu berasal dari DPRD Gunung Mas terkait permohonan izin pelantikan Hambit sebagai bupati Gunung Mas.

Hukuman Irjen Djoko Susilo Jadi 18 Tahun

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Djoko juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara.

PT DKI juga mencabut hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pengadilan juga memerintahkan semua barang bukti yang telah disita dirampas untuk negara.

Putusan itu dijatuhkan majelis banding dalam sidang terbuka, Rabu (18/12), yang dipimpin oleh Roki Panjaitan (hakim ketua) didampingi dengan empat hakim anggota, yaitu Humuntal Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro.

Hampir Seluruh Sistem di DPR Rawan Korupsi

busyro dgn micbusyro dgn micKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hampir keseluruhan sistem di DPR lemah dan rawan korupsi, terutama dalam menjalankan tiga fungsi utama, alat kelengkapan, dan proses lobi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Busyro Muqoddas mengatakan, dari hasil pengkajian pencegahan korupsi pada fungsi DPR yang dilaksanakan pada September hingga Desember 2013, ditemukan beberapa permasalahan.

KPK menemukan potensi masalah baik bersifat umum maupun khusus. Potensi masalah umum terkait dua hal. Pertama, proses lobi DPR, di mana pengaturan prosesnya lemah dan rawan terjadi penyimpangan. Kedua, rekrutmen tenaga ahli di Badan Kehormatan (BK). Sejak 21 April 2011, KPK mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kajian sistem yang terkait dengan proses di DPR. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Forum Group Discussion (FGD) antara KPK dan sembilan fraksi selama 2011, serta dilanjutkan pada 2012.

Kemenag dan KPK Sepakat Larang Penghulu Terima Amplop

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9POLEMIK boleh tidaknya penghulu menerima amplop atau uang terkait biaya pencatatan nikah terus bergulir. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menyepakati, penghulu dilarang menerima amplop atau uang tanda terima kasih atau transport terkait tugasnya sebagai pencatat nikah.

Pasalnya hal tersebut masuk dalam kategori penerimaan janji atau gratifikasi sesuai pasal 12B Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Disepakati, paket penerimaan honor, tanda terima kasih, pengganti uang transportasi atau istilah lainnya terkait pencatatan nikah temasuk gratifikasi dalam pasal 12 B UU Tipikor," ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono dalam jumpa pers di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.