Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Tangkap Pelaku Suap-menyuap Pengurusan Izin Lahan di Bogor

img4b468b6139b96Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Selasa (16/4) pukul 22.00, menangkap tujuh orang yang diduga pelaku suap-menyuap dalam pengurusan izin lokasi tanah untuk pemakaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka yang ditangkap antara lain pengusaha, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, dan calo tanah.

Mereka yang ditangkap KPK adalah Direktur Utama PT Gerindo Perkasa, Sentot; pegawai Pemkab Bogor, Usep; serta tiga orang yang diduga calo tanah, Willy, Nana, dan Imam. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan sopir Sentot dan Willy. Penangkapan dilakukan di tempat istirahat (rest area) sekitar Sentul, Jalan Tol Jagorawi, pukul 17.00.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, KPK memperoleh informasi soal suap-menyuap dalam pengurusan izin lahan seluas 1 juta meter persegi di Kabupaten Bogor sejak Senin lalu. ”Informasi yang pertama kali berkaitan dengan usaha PT GP (Gerindo Perkasa) untuk memperoleh izin lokasi tanah di Kabupaten Bogor,” kata Johan.

Berbekal informasi itulah, KPK menyelidiki sejumlah orang, termasuk Sentot. Selasa sekitar pukul 11.00, Sentot yang dikuntit penyidik KPK diketahui tengah mencairkan uang Rp 1 miliar di sebuah bank. Tak lama setelah itu, Sentot menghubungi ketiga calo tanah. Akhirnya, disepakati mereka akan bertemu di tempat istirahat sekitar Sentul. Willy pun menghubungi Usep untuk sama-sama bertemu. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, Willy satu mobil dengan Nana.

KPK Periksa Empat Hakim Ad Hoc Bandung

img4bd5094f440e5JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua hakim ad hoc Tipikor Bandung dan dua hakim Pengadilan Tinggi Jabar, terkait kasus suap pengurusan perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung.

Keempat hakim ad hoc yang diperiksa KPK itu adalah hakim Pengadilan Negeri Bandung Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, serta hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Ponrian Mundir dan Wiwik Widijastuti. Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan bahwa ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setyabudi Tedjocahyono, hakim Pengadilan Tipikor Bandung dan Toto Hutagalung, pimpinan ormas Gasibu Padjajaran.

Pemeriksaan saksi dilakukan di kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jawa Barat. “Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terkait dugaan suap kepada hakim PN Bandung di Bandung setelah berkoordinasi dengan AKBP Dhafi Kasat Sabhara Polrestabes Bandung,” kata Johan Budi saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Johan menjelaskan, Ramlan dan Djodjo merupakan majelis hakim yang menangani perkara korupsi dana bansos di Pemkot Bandung bersama dengan hakim Setyabudi.

Selain ketiga hakim ad hoc tersebut, KPK memanggil sejumlah saksi lainnya, yakni mantan Wakil Panitera PN Bandung (sekarang panitia PN Cianjur) Rina Pertiwi, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, serta Panitera Sekretaris PN Bandung Ali Fardoni. Sementara di Gedung KPK, penyidik memeriksa tersangka Hery Nurhayat sebagai saksi untuk tersangka Toto Hutaglung. “Selain mereka, penyidik juga memeriksa beberapa staf di Pemkot Bandung. Ini diluar yang saya sampaikan tadi,” bebernya.

Dua Penyuap Mantan Presiden PKS Disidangkan

img4b959fc8f0fd1JAKARTA – Dua direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait kepengurusan kuota impor daging sapi, segera disidangkan.

Berkas pemeriksaan keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, persidangan tersebut akan mengadili dua dari empat tersangka kasus yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). “Sidang dimulai pekan depan karena berkas AAE (Arya Abdi Effendi) dan Juard Effendi (JE) sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” ujar Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Johan menjelaskan, pelimpahan berkas dua tersangka yang diketahui sebagai direktur PT Indoguna Utama itu telah berlangsung sejak 11 April 2013 lalu. Dengan dilimpahkannya berkas Juard dan Arya ke pengadilan, kedua orang itu tidak lagi diperlukan keterangannya dalam penyidikan KPK. Namun, menurut Johan, fakta persidangan kedua direktur PT Indoguna tersebut dapat digunakan KPK dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi.

Delapan Nama Calon Penasihat KPK Lolos

berita panselPanitia Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/4), menyelesaikan tugasnya memilih delapan nama calon untuk diserahkan kepada pimpinan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Namun, panitia seleksi masih menerima masukan dari masyarakat terhadap delapan nama yang diloloskan menjadi calon penasihat KPK.

”Setelah serangkaian tes dilakukan dan wawancara yang dilakukan panitia seleksi terhadap 18 kandidat yang dinyatakan lolos tes tertulis dan simulasi, kami umumkan delapan kandidat untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni wawancara dengan pimpinan KPK,” ujar anggota panitia seleksi, Imam B Prasodjo.

Irjen Pol Djoko Susilo Disidangkan Pekan Depan

img502b464d96e71JAKARTA – Berkas tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri 2011 dan tindak pidana pencucian uang, sudah dilimpahkan ke pengadilan.

“Berkas DS sudah dilimpahkan ke pengadilan, mungkin sidangnya minggu depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (1/4), berkas Djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk dibuat surat dakwaan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa pelacakan aset milik Djoko terus dilakukan meski berkasnya sudah P21 (lengkap).

Terkait kemungkinan aset baru yang terungkap dalam persidangan, Bambang mengatakan temuan baru tersebut dapat dipakai.

“Dalam undang-undang, penemuan- penemuan selama proses persidangan dapat dipakai, didaftarkan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya,” ungkap Bambang.

KPK telah menyita lebih dari 33 tanah dan bangunan, ditambah tiga stasiun pengisian bahan bakar umum, empat mobil serta delapan bus besar milik jenderal bintang dua tersebut dengan nilai sekitar Rp 70 miliar.

Aset Djoko yang disita berada di berbagai kota antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Solo, Semarang, Yogyakarta, Subang dan Kuta.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.