Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Hidayat Batubara Divonis 5,6 Tahun

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47

MEDAN-Raut muka Muhammad Hidayat Batubara langsung berubah lesu dan pucat begitu mendengar majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan membacakan keputusannya. Bupati Mandailing Natal nonaktif tersebut divonis 5,6 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subside 5 bulan kurungan. Hidayat terbukti bersalah meneritna suap sebesar Rp 1 miliar dari Surung Panjaitan.

"Menyatakan terdakwa Muhammad Hidayat Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi-dana korupsi secara bersama-sama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selamna 5 tahun x 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan," sebut Ketua Majelis Hakim Agus Setiwan, kemarin.

Kemudian, Agus menyatakan, Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Teliti Kacamata yang Diserahkan Jokowi

Gratif1Gratif1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meneliti laporan pemberian gratifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berupa kacamata yang berasal dari pebalap Moto GP asal Spanyol Jorge Lorenzo.

"lya, Senin (20/1), melalui stafnya Jokowi menyerahkan kacamata yang diberikan Lorenzo saat mereka bersepeda bersama," kata Direktur Gratiflkasi KPK Giri Suprapdiono di Jakarta, Rabu (22/1).

Kacamata merek Hawker dengan rangka putih tersebut belum diketahui nilainya. "Lorenzo memberikan kacamata ke Jokowi tanpa tanda terima," katanya.

Bila kacamata tersebut dinilai masuk barang gratifikasi maka akan disita untuk negara, sedangkan bila tidak, akan dikembalikan ke Jokowi.

Bawaslu Bakal Gandeng KPK Panggil Paksa Empat Menteri Parpol

votevote

Kelakuan tiga menteri asal partai politik (parpol) yang belum juga melaporkan program bantuan sosial (bansos), membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyusun strategi. Soalnya. pelaporan program bansos hanya berupa imbauan sehingga tidak bisa memaksa para menteri asal parpol itu.

Anggota Bawaslu Endang Widhatiningsih mengaku punya strategi untuk memaksa para menteri bisa datang ke kantornya. Caranya, Bawaslu akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemanggilan."Kalau perlu, agar memiliki daya paksa, surat akan ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,"tegas Endang, kemarin.

Diketahui, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada 10 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang kembali maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014, agar melaporkan program bansos di kementeriannya.

KPK Sudah Sita Aset Akil Mochtar Sekitar Rp 200 Miliar

SitaHartaSitaHarta

JAKARTA-- Harta milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mencapai hampir Rp 200 miliar.

Aset tersebut di antaranya berupa tanah dan rumah, kendaraan serta uang di rekening yang diduga KPK berasal dari korupsi dan pencucian uang penanganan perkara di MK yang dilakukan Akil.

"Yang disita sekarang kalau dalam rupiah Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (21/1).

Menurut Johan, aset Akil yang disita KPK itu ada yang sudah diatasnamakan orang lain. Johan juga mengatakan bah-wa penelusuran aset masih terus dilakukan KPK sehingga jumlah yang disita bisk bertambah.

Akil Bisa Dituntut Penjara Seumur Hidup

img4fd95dfc18974img4fd95dfc18974

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja menuntut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dengan pidana maksimal sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan kepadanya, yakni penjara seumur hidup. Saat ini setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Akil sebagai tersangka untuk tiga jenis tindak pidana: suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Dengan status Akil sebagai mantan hakim konstitusi yang juga termasuk penegak hukum, sangat terbuka ancaman hukuman terhadap Akil.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, bisa saja KPK menuntut Akil dengan hukuman maksimal sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan kepadanya. Sebagai penerima suap, Akil disangka melanggar Pasal 12c UU Tipikor junto atau Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman maksimal dalam Pasal 12 UU Tipikor adalah pidana seumur hidup.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.