Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pejabat Diduga Jadi Penghubung

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai sejumlah pejabat di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjadi penghubung ke pengusaha yang berurusan dengan lembaga tersebut. KPK pun meyakini bukan hanya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang selama ini menerima suap dari pengusaha terkait pengurusan bisnis mereka di lembaga ini.

Rabu (11/9), KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat SKK Migas, antara lain Kepala Divisi Operasi SKK Migas Iwan Ratman dan Divisi Monitoring Plan of Development Gunawan Sutadiwirya. Satu lagi pejabat SKK Migas yang sedianya diperiksa kemarin adalah Deputi Pengendalian Komersial Widyawan Wiraatmaja, tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Koruptor dari Kalangan Swasta Meningkat

img4f3c74b13f4abimg4f3c74b13f4abHingga Juni 2013, ternyata dari seluruh kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 44 persen di antaranya melibatkan pihak swasta. Jumlah pihak swasta yang terlibat korupsi bahkan terus bertambah, tidak hanya pejabat pemerintah saja.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (10/9), dalam seminar nasional bertema ”Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai UNCAC” di kantor Kementerian Luar Negeri, di Jakarta.

”Sebenarnya juga dipertanyakan, apa benar keterlibatan swasta menyangkut suap-menyuap? Jangan-jangan, pelaku usaha swasta diperas. Bagi swasta terkadang memang sulit saat menghadapi penyelenggaraan negara,” kata Bambang.

Meski demikian, kata Bambang, dengan semangat tinggi KPK terus belajar. Kini, misalnya, KPK mengintai para pengusaha yang ”bermain” sapi. ”Ada itu sapi lokal yang justru sulit dijual di Jawa, tetapi malah ke Kalimantan,” ujarnya. Hal-hal seperti itu yang berkontribusi terhadap mahalnya harga daging sapi.

DPR Masih Rawan Korupsi

img4b3bfe63a83efimg4b3bfe63a83efPimpinan DPR mengakui lembaga Dewan saat ini masih rawan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam seluruh prosesnya mulai dari pengawasan, legislasi hingga penganggaran. Karena itu perlu ada perbaikan pengawasan terhadap institusi tersebut.

“Kami menyadari bahwa walaupun sudah mempunyai UUD MD3, tata tertib, dan sebagainya, masih juga rawan terhadap tipikor baik di bidang pengawasan, legislasi, maupun di bidang anggaran,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung seusai pertemuan dan diskusi bersama dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta kemarin. Pramono mengatakan dari temuan yang didapatkan, KPK menyimpulkan peristiwa korupsi yang sebelumnya hanya menjadi dugaan DPR ternyata benar adanya, baik potensi korupsi di Badan Anggaran (Banggar) maupun dalam proses legislasi yang dilakukan DPR.

Budi Susanto Didakwa Perkaya Diri Rp 88,4 M

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Setelah menuntaskan kasus Irjen Djoko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperkarakan orang-orang yang terkait dengan bekas kepala Korps Lalu Lintas Polri itu di pengadilan. Kemarin, jaksa KPK mengajukan dakwaan terhadap Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto.

PT CMMA merupakan rekanan proyek Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korlantas Polri. Pembiayaan proyek itu bersumber dari APBN 2011.

Koruptor Harus Ganti Biaya Sosial dan Ekonomi

img4f3c752ea3eb2img4f3c752ea3eb2Komisi Pemberantasan Korupsi tengah merumuskan beban hukuman bagi koruptor agar mengganti biaya sosial dan ekonomi yang timbul akibat perbuatannya. Selama ini, kerugian sosial ataupun ekonomi akibat perbuatan koruptor belum dihitung sebagai bagian dari kerugian negara yang harus ikut diganti dalam rumusan hukuman bagi koruptor.

”KPK sudah berhasil merumuskan draf awal apa yang disebut sebagai social and economic cost dari korupsi. Biaya sosial dan ekonomi ini menghitung secara rinci kerugian yang muncul akibat dampak korupsi. Selama ini, kita melakukan kesalahan paradigmatik dalam merumuskan dampak kerugian kejahatan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Senin (9/9).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.