Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Fathanah Janjikan Rekan Menang Tender

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/9), kembali memperdalam dugaan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan terdakwa Ahmad Fathanah dengan menggunakan nama Luthfi Hasan Ishaaq. Seorang pengusaha bernama Billy Gan yang menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi mengakui adanya dugaan tersebut.

Billy Gan, yang menjadi Direktur PT Green Life Bioscience, mengatakan, Fathanah pernah menjanjikan akan memenangkan tender di Kementerian Pertanian. Tentu saja bantuan Fathanah tersebut tidak gratis. Pengakuan Billy ini memperkuat kesaksian pengusaha lainnya yang mengaku pernah memberikan uang kepada Fathanah dengan harapan bisa membantu memenangi tender di Kementan. Untuk keperluan tersebut, Billy memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Fathanah.

Antikorupsi di Dunia Akademisi

yoyokyoyokSURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 berkomitmen menjadi kampus antikorupsi. Disaksikan Wuryono Prakoso, bagian fungsional pendidikan dan pelayanan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan mahasiswa baru dari enam fakultas universitas tersebut menandatangani pakta integritas antikorupsi kemarin (8/9).

Dalam selembar kertas, Guru Putra Halilintar, mahasiswa fakultas ekonomi menulis, "Kami mendukung gerakan anti-menyontek dan antikorupsi". Sementara itu, Soggy Hardiyanti, mahasiswa fakultas sastra menulis, "Kami jujur, mandiri, disiplin, dan tidak butuh menyontek dan plagiasi". Para mahasiswa itu menekan pakta integritas di hadapan Rektor Untag Ida Ayu Brahmasari.

Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, Korupsi Kejahatan Luar Biasa

img4b4439168d500img4b4439168d500Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas.

Kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti baru-baru ini, meski memberi harapan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut tindak pidana pencucian uang sebelum 2010, vonis terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo kembali mencederai rasa keadilan masyarakat.

Hal itu mengingat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri tersebut adalah penegak hukum dengan pangkat dan jabatan tinggi. Selain itu, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara Rp 121 miliar dari proyek senilai Rp 196,8 miliar. Hukuman 10 tahun penjara dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara.

Tersangka Kasus Suap Hakim Dijemput Paksa

img4b468b6139b96img4b468b6139b96[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjemput paksa tersangka kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Ike Wijayanto (IW) pada Jumat (6/9) petang. Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan Pelaksana Teknis Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung tersebut dijemput paksa karena dinilai tidak kooperatif.

“Surat panggilan sudah kita sampaikan. Dua kali sudah kita konfirmasi baik kepada IW maupun pengacaranya tetapi tidak ada jawaban. Tadi pagi kita konfirmasi lagi tetap tidak ada jawaban,” ujar Johan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9) malam. Bahkan, Johan mengungkapkan, pada Jumat (6/9), tim KPK mendatangi PHI Bandung yang bersangkutan mengatakan akan memenuhi panggilan KPK. Namun, ditunggu tidak juga datang. Hingga akhirnya, lanjut Johan, tim bertemu dengan yang bersangkutaan di sebuah rest area dan dibawa paksa ke kantor KPK, Jakarta.

Abraham Samad: Korupsi karena Sifat Tamak dan Rakus

img4f387b14632b8img4f387b14632b8Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan para pejabat negara untuk tidak korupsi karena pendapatannya sudah luar biasa besar. Seperti halnya mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini saja setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 220 juta saat masih menjabat, ditambah lagi Rp 75 juta pendapatan sebagai komisaris Bank Mandiri.

"Pendapatan Rp 300 juta tidak akan habis dalam sebulan. Jadi, kalau masih korupsi, ini namanya serakah luar biasa. Korupsi karena sifat tamak dan rakus," katanya saat mengisi kuliah perdana mahasiswa program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Kamis (5/9).

Menurut dia, kebanyakan pejabat negara, penentu kebijakan, dan aparat penegak hukum melakukan tindak korupsi. Ini dikarenakan dorongan sifat tamak dan serakah. Mereka masih saja rakus mengambil barang negara yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat, walaupun dirinya telah mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji dari negara yang cukup besar.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.