Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Kasus Suap Bansos, Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun Bui

3 saksi3 saksiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bandung memvonis 12 tahun penjara terhadap terdakwa mantan hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung Setyabudi Tedjocahyono. Setyabudi dihukum dalam kasus dugaan suap dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung tahun lalu. Dia juga didenda Rp 200 juta dan subsider 3 bulan.

“Kami menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan,” kata hakim ketua Nur Hakim, kemarin. Vonis itu diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf A, pasal 12 huruf C, dan Pasal 12 huruf A UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dalam UU No. 20/2001.

KPK Kampanye melalui Film

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kampanye pencegahan korupsi melalui festival film. Festival Film Antikorupsi itu digelar dengan berbagai kategori serta diikuti peserta dari berbagai macam latar belakang. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pada awalnya, festival film antikorupsi hanya menargetkan diikuti oleh 50 peserta. Tapi temyata animo masyarakat lebih tinggi. Sedikitnya 190 peserta mengikuti festival film ini. "Karena kita ingin bangun vaksin antikorupsi, salah satunya dengan festival film. Bagaimana film menerjemahkan korupsi secara sederhana," kata Adnan di malam penganugerahan pemenang Festival Film Antikorupsi di Jakarta, Sabtu.

KPK Imbau Penghulu tak Terima Uang di Luar Gaji

img4f13931853b16img4f13931853b16Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau agar masyarakat melaporkan penghulu yang menerima uang sebagai imbalari untuk menikahkan pengantin. Sedikit ataupun banyak, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian uang di luar gaji tergolong sebagai gratifikasi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi menanggapi polemik penerimaan uang oleh penghulu yang menikahkan pengantin. Alasannya, tugas tersebut dilakukan di luar jam kerja, pada hari libur, dan sebagai pengganti uang transportasi. Menurut dia, undang-undang tidak memisahkan gratifikasi berdasarkan hari libur atau bukan. Meskipun diberikan di luar jam kantor, pemberian semacam itu tetap masuk sebagai gratifikasi. "Uang di luar gaji itu tetap masuk wilayah gratifikasi. Aturannya itu, gratifikasi atau bukan, tidak dilihat dari hari kerja atau hari libur," katanya di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

KPK Progresif Vs Koruptor Canggih

img4b468b6139b96img4b468b6139b96A man who has never gone to school may steal a freight car, but if he has a university education, he may steal the whole railroad. (Theodore Roosevelt).

AWAL tahun 2013 dibuka dengan berita mengejutkan soal tertangkap tangannya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang menerima suap Rp 1 miliar, terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian untuk PT Indoguna Utama.

Mengejutkan karena Luthfi berasal dari partai politik yang punya jargon bersih dan peduli. Terlebih selama ini memang Partai Keadilan Sejahtera sepi dari pemberitaan tentang politikus yang terjerat kasus korupsi.

CATATAN DARI Pekan Anti-Korupsi 2013

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fBerbagai kegiatan digelar mulai dari lelang barang gratifikasi sampai pojok dongeng anti-korupsi. "Berantas korupsi mulai dari yang paling kecil, yakni berkata jujur,” demikian kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Senin (9/11). Ia membuka acara bertajuk Pekan Anti Korupsi 2013 yang digelar pada 9-11 Desember 2013. KPK sengaja menghelat acara ini berbarengan dengan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember. Bertempat di Istora Senayan, Jakarta, ajang ini berusaha mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi korupsi.

Mereka pun mengemas rangkaian acara sedemikian rupa agar tak menjadi ajang yang terlalu serius dan membosankan. Mulai dari panggung musik anti-korupsi sampai pameran dan lelang barang-barang gratifikasi. Berbagai instansi pemerintah juga mengisi booth yang memamerkan langkah yang sudah dan akan mereka lakukan untuk memberantas kejahatan korupsi.

Di deretan barang-barang yang dipamerkan, mereka memajang baju tahanan KPK yang diberi catatan kecil di sisinya, “Dilihat boleh dipakai jangan.” Bas pemberian basis Metallica Robert Trujillo untuk Gubernur DKI Joko Widodo ikut dipajang di sana.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.