Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK: Djoko Mencuci Uang sejak Sebelum 2011

img50c6aa0f57b26img50c6aa0f57b26Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya tetap berwenang menangani perkara pencucian uang Djoko Susilo, meskipun ada sejumlah aset yang didapatnya sebelum menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011.

"Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penegak hukum boleh mencurigai kalau harta itu diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko, dicurigai karena tak sesuai dengan pendapatannya selama bekerja di Polri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa (30/7), menanggapi pernyataan saksi ahli, Profesor Andi Hamzah, bahwa penuntutan pencucian uang terhadap Djoko Susilo hanya bisa dilakukan di tahun 2011.

Direktur PT Master Steel Didakwa Suap Pegawai Pajak

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Pemilik sekaligus Direktur Keuangan PT The Master Steel Manufactory, Diah Soemedi bersama dua anak buahnya Effendy Komala dan Teddy Muliawan didakwa telah menyuap dua penyidik pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur (DJP Jaktim), Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan Nuqirsa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) uang suap sebesar Sing$ 600 ribu tersebut diberikan dengan maksud agar penyidikan perkara perpajakan PT Master Steel dihentikan.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sejumlah Sin$ 600 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuquisra selaku penyidik perpajakan,” kata Jaksa Ahmad Burhanudin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selasa (30/7).

Legislator Suap PON Riau Divonis 4 Tahun Bui

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis berbeda terhadap empat legislator terdakwa kasus suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Tiga anggota DPRD Riau itu, yakni Zulfan Heri, Tourechan Azhari, dan Tengku Muhazza, divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Abu Bakar Siddik divonis 4 tahun 6 bulan penjara.

Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti secara bersamasama menerima suap berkaitan dengan revisi peraturan daerah tentang pembangunan lapangan tembak PON. Hakim juga mewajibkan para politikus itu membayar denda Rp 200 juta atau subsider 1 bulan penjara.

“Majelis hakim sependapat dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi,” kata Ida Ketut Suarta, ketua majelis hakim, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, kemarin. Hakim menyatakan para legislator ini terbukti bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Vonis terhadap anggota Dewan ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa menuntut Zulfan Heri dari Fraksi Golkar, Tourechan Azhari (PDI Perjuangan), dan Tengku Muhazza (Demokrat) masing-masing 5 tahun penjara. Sedangkan Abu Bakar Siddik sebelumnya dituntut 7 tahun penjara.

KPK Kembangkan Kasus Suap Pegawai MA

img4f13931853b16img4f13931853b16Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memvalidasi dan meneliti sejumlah dokumen hasil sitaan dari penggeledahan di Kantor Pengacara Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura Jakarta Pusat, pada Jumat (26/7) hingga Sabtu (27/7) dini hari lalu.

Selain untuk kepentingan penyidikan, validasi dokumen untuk mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap kepada Pegawai Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman dari pengacara Mario C Bernardo terkait pengurusan kasus yang sedang dalam tahap kasasi di MA.

“Dalam penggeledahan kemarin ada beberapa dokumen yang diamankan. Saat ini tim penyidik tengah melakukan penelitian dan validasi terhadap dokumen tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Kantor KPK, Jakarta, Senin (29/7).

Modus Loloskan Kuota

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1Sejumlah saksi kunci dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan pencucian uang pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dari keterangan para saksi, terungkap berbagai modus dan upaya untuk mengegolkan penambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama.

Kesaksian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Iwantoro menegaskan, Ahmad Fathanah sejak awal memperkenalkan diri sebagai utusan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi adalah anggota DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu yang dianggap punya pengaruh terhadap Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader PKS.

Hal itu disampaikan Syukur saat bersaksi untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/7). ”Dia (Ahmad Fathanah) katakan bahwa dia utusan Ustaz Luthfi Hasan,” kata Syukur.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.