Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Usut Penghasilan Luthfi

img4b468b6139b96Penyidik KPK menelusuri pemasukan gaji Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) saat menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Penelusuran itu untuk memperkuat pembuktian atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penegasan tersebut disampaikan Sekjen DPR Winantuningtyastiti seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan TPPU dengan tersangka mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) LHI. Seusai pemeriksaan, Winantuningtyastiti membenarkan pemeriksaan mengenai TPPU LHI. Terutama menyangkut perihal gaji LHI. Termasuk tunjangan dan penerimaan lain-lain selama menjadi anggota Dewan. “Mengenai TPPU, saya cuma ditanyai itu.

Bupati Bogor Akui Dilobi Tersangka Suap Makam

img4bcff06a05be9JAKARTA — Bupati Bogor Rachmat Yasin mengaku pernah menerima pesan pendek atau short message service (SMS) yang dikirim Iyus Djuher, ketika itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor. Pesan pendek yang dikirim oleh Iyus ke telepon seluler Rachmat itu menyangkut izin lahan untuk pembangunan tempat pemakaman bukan umum seluas 100 hektare di kawasan Tanjung Sari, Bogor.

“Pernah ada SMS. Isinya minta tolong untuk ditanda tangan izin lokasi. Saya hanya jawab satu kata, mangga (silakan),” kata Rachmat kepada wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Tapi Rachmat buru-buru menjelaskan maksud ucapannya itu. “Saya bilang, kalau yang namanya “mangga”, silakan sesuai izin yang berlaku.” Kemarin, Rachmat diperiksa sebagai kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Olahraga di Bukit Hambalang untuk tersangka bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Pemeriksaan itu menyangkut kewenangannya selaku Bupati Bogor dalam kaitan izin lokasi dan penerbitan sertifikat tanah proyek Hambalang. Sedangkan dalam hal pemberian izin lahan tempat pemakaman yang diajukan PT Garindo Perkasa, Rachmat Yasin yang meneken izin lokasi tersebut.

KPK Akan Dalami Perintah Anas Urbaningrum

img4f9a4f648f21eJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami perintah Anas Urbaningum saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, berdasarkan pengakuan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, dirinya diperintahkan Anas selaku ketua fraksi, mengurus tanah untuk proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anas sebagai saksi untuk tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor, Senin (29/4) kemarin. Namun, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tak bisa hadir karena sakit. Anas mengutus tiga pengacaranya, yaitu Firman Wijaya, Patra M Zen, dan Carrel Ticualu, mendatangi KPK.

Menurut Firman, kliennya tak bisa memenuhi panggilan KPK karena sakit. Firman tak menjelaskan penyakit yang diderita Anas. Dia hanya mengatakan, kliennya mengeluh sakit seusai makan ”nasi kucing”. ”Beliau dalam keadaan sakit. Ya, kami kurang tahu (penyebabnya), tetapi yang saya dengar dia habis makan ’nasi kucing’ terus sakit,” katanya.

Bupati Bogor Akan Diperiksa KPK Terkait Kasus Harnbalang

img4f13931853b16Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Bupati Bogor, Rachrnat Yasin, pada Senin (29/4), terkait dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah Raga Nasional Bukit Hambalang. "Ini merupakan penjadwalan ulang karena pada pemanggilan pekan lalu, yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah umrah," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Johan menjelaskan bahwa Rachmat akan diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka, yaitu mantan Menpora, Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan, serta mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero), Teuku Bagus Mukhamad Noor.

KPK Perpanjang Penahanan Luthfi

img4b4439168d500JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui putusan Pengadilan Tipikor Jakarta memperpanjang masa penahanan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Perpanjangan masa tahanan ini disampaikan setelah pemeriksaan Luthfi sebagai tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, pekan lalu.

“Penyidik juga menyampaikan surat perpanjangan penahanan yang ditetapkan Pengadilan Tipikor Peng adilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pak Luthfi,” kata kuasa hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Zainudin Paru, Ahad (28/4). Perpanjangan penahanan tersebut berlaku untuk 30 hari ke depan.

Zainudin menjelaskan, ma sa penahanan perpanjangan pertama sedianya akan berakhir pada 30 April 2013. Sebab itu, penyidik melakukan perpanjangan masa penahanan untuk kedua kalinya ini dari 1 Mei 2013 hingga 30 Mei 2013. Menurutnya, dengan perpanjangan masa penahanan untuk kedua kalinya ini, penyidik KPK ingin memaksimalkan masa penahanan selama 120 hari terhadap kliennya.

Penyidik mempersangkakan Luthfi tidak hanya dengan kasus dugaan korupsi, tetapi juga dengan TPPU dalam pengaturan kuota impor daging sapi. Dengan perpanjangan penahanan yang dikenakan pada Luthfi, persidangan terhadapnya diperkirakan berlang sung pada Juni nanti.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.