Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Selisik Tugas Panja Haji DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik tugas Panitia Kerja (Panja) Haji DPRdalamkasus dugaan korupsi penggunaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2012-2013.

Revisi Remisi Koruptor Rekomendasi DPR

Gagasan untuk merevisi syarat pemberian remisi kepada terpidana korupsi ternyata merupakan rekomendasi dari DPR dengan alasan kondisi lembaga permasyarakatan yang minim.

Klaim Izin Tambang-Hutan Semrawut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, sistem perizinan pertambangan dan kehutanan di Tanah Air begitu semrawut dan tumpang tindih. Untuk itu dibutuhkan perbaikan sistem, agar persoalan yang sudah lama terjadi ini, tidak berulang di kemudian hari.

Remisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana koruptor yang tak berstatus justice collaborator (pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum) dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi. Praktik itu dikhawatirkan bisa mengurangi efek jera dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi dan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam diskusi Polemik Pemberian Remisi untuk Koruptor, Selasa (24/3), di Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Bangkalan

KOMISI Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bekas Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron. Penyidik KPK akan memeriksa Fuad Amin dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"lya, dia akan diperiksa dalam kasus TPPU yang menjerat dirinya," tutur Kepala Bagian Pernberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin.

Kasus TPPU Ketua DPRD Bangkalan nonaktif ini merupakan pengembangan dan kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Perkara itu telah menjerat Fuad Amin jadi tersangka.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.