Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK dan DPD Teken MoU Cegah Korupsi SDA di Daerah

ilustrasi- gedung kpkilustrasi- gedung kpkJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) guna mencegah korupsi di bidang eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah. Menurut Plt. Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, banyak hal yang bisa dilakukan oleh DPD dan KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi bukan pada perspektif represif semata, namun juga pencegahan,” kata Ruki di Gedung DPD, Selasa (19/5).

Selamatkan SDA Kelautan

img504d90d4b9818img504d90d4b9818SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi di empat daerah bersikap serius dalam upaya penyelamatan sumber daya alam (SDA) Indonesia pada sektor kelautan.
"Sektor sumber daya alam kelautan sangat krusial dan serius, bahkan Bapak Presiden mengatakan bahwa semua harus bergerak cepat untuk menyelamatkan yang tersisa," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, di Semarang, Selasa(19/5).

Uang Suap Dimasukkan Dalam Amplop Cokelat

BEKAS Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana didakwa menerima uang dari sejumlah pihak. Antara lain, penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp 50 juta dari bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melalui bekas Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Pada awal 2013, Jero memberi tahu Waryono bahwa Sutan akan datang ke kantor. Oleh karena itu, Jero Wacik meminta agar Sutan diberikan 'perhatian' berupa uang saku sebagai bentuk apresiasi.

Setelah itu, Waryono menghubungi anak buahnya yang bernama Didi Dwi Sutrisnohadi menyiapkan Rp 50 juta untuk Sutan. Namun, Didi tidak menyanggupi jumlah uang tersebut, sehingga Waryono meminta staf bernama Sri Utami dan Dwi Hardono menyiapkan uang tersebut.

Rawan, Pansel KPK Harus Transparan

JAKARTA, (PR).- Sejumlah pegiat antikorupsi mendesak pemerintah agar transparan dalam pembentukan Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Soalnya, Pansel KPK rentan disusupi oleh kepentingan pihak-pihak yang ingin melemahkan dan membubarkan korps antirasuah tersebut.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai pemerintah belum terlihat transparan saat merekrut Pansel KPK. "Kita minta presiden ambil alih langsung (proses seleksi pansel)," ujar Erasmus di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Mantan Menkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2007. Empat saksi pada Selasa (12/5) diperiksa KPK dalam kasus yang menjerat mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari itu.

Keempat saksi itu adalah staf pemasaran PT Graha Ismaya Nugroho Budi Raharjo, Kasubdit Penyelamatan dan Evakuasi Direktorat Tanggap Darurat BNPB Yus Rizal, advokat atau konsultan hukum kantor hukum ABNR Fiesta Victoria, dan Lona Oktaviati, seorang ibu rumah tangga.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.