Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Validasi Berkas Pilkada Palembang

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan permainan dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Palembang yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, tim penyidik KPK yang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) selama dua hari sudah kembali ke Jakarta. Hasilnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dari kantor dan rumah Wali Kota Palembang Romi Herton.

Dokumen itu terkait pelaksanaan Pilkada Palembang. Sebelumnya penyidik juga sudah menyita dokumen dari kantor dan rumah Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri. Kesemua dokumen itu, menurut Johan, saat ini tengah divalidasi penyidik. ”Isi dokumennya apa saja, pasti penyidikan ini bisa berkembang. Soal pemeriksaan wali kota Palembang dan bupati Empat Lawang, nanti saya cek lagi,” tandas Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Anis-Fathanah Bahas Uang 30 Ribu Dollar AS

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mengaku pernah membicarakan uang 30 ribu dollar AS dengan Ahmad Fathanah untuk biaya hasil hitung cepat atau quick count calon gubernur yang diusung PKS, Ilham Arief Sirajuddin, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2012.

Anis Matta mengungkapkan hal itu saat bersaksi dalam persidangan lanjutan perkara korupsi dan pencucian uang terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013 dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. Awalnya, Anis tidak mengungkapkan pembicaraan uang itu di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Anggaran Siluman APBD DKI Rp1,4 Triliun

img4dd5d88018eadimg4dd5d88018eadJAKARTA– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,471 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012. Anggaran siluman tersebut ditemukan di empat satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Empat SKPD ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).”Hasil audit APBD DKI 2012, kami temukan anggaran siluman senilai Rp1,471 triliun,” ungkap Kepala BPKP Mardiasmo dalam acara Seminar Loka Karya (Semiloka) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Balai Kota Jakarta kemarin.

Menurut Mardiasmo, anggaran siluman yang ditemukan dari empat dinas itu tidak sesuai prosedur anggaran yang normal atau tidak ada di dalam pembahasan keuangan sebelumnya. Dalam penetapan APBD DKI Jakarta 2012, pihaknya menemukan anggaran siluman sebesar Rp1,068 triliun.

52% Pejabat DKI Belum Lapor Kekayaan

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7JAKARTA – Sekitar 52% pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Padahal, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah cukup baik.“Itu terbukti dari indeks yang dimiliki Pemprov DKI lebih tinggi dibandingkan indeks rata-rata secara nasional. Indeks DKI mencapai 6,37%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 5,7%,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/10).


Hingga saat ini, kata dia, baru 48% pejabat yang baru menyerahkan LHKPN kepada KPK. Sedangkan 52% pejabat lainnya belum menyerahkan LHKPN. “Karena masih banyak pejabat Pemprov DKI yang belum menyerahkan LHKPN, kami meminta Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera menindaklanjuti masalah ini,” ujar Cahya.

Neneng Diperiksa untuk Anas

img4fd95c5396c0aimg4fd95c5396c0aSetelah beberapa kali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, kali ini giliran istri Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, diperiksa. Seperti suaminya, Neneng juga diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Neneng dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat dugaan penerimaan hadiah atau janji dari proyek Hambalang untuk Anas. ”Neneng dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat terhadap dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh AU (Anas Urbaningrum) di kasus Hambalang,” kata Johan, di Jakarta, Rabu (30/10). Selain Neneng, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk Anas, yaitu Rinto Subekti dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Karanganyar, Jawa Tengah, dan Taufik Ria dari PT Pembangunan Perumahan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.