Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Korupsi Minerba Masif

Korupsi di sektor minerba masih merajalela. Advokasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sekitar 400 usaha pertambangan bermasalah semisal tidak membayar pajak dan ironisnya sebagian besar dimiliki korporasi asing. Kejahatan masif di sektor mineral dan batu bara ( minerba) itu diungkapkan komisioner KPK Busyro Muqoddas dalam kesempatan seminar bertema Peta korupsi dan pengawalan pemerintah baru bersama mayarakat sipil, di Jakarta, kemarin.

“Korupsi tidak bisa dilepaskan dari kajian di sektor minerba, dan sumber daya alam. Banyak koorporasi yang memperoleh keuntungan besar, tetapi tidak mau membayar pajak,“ ujar Busyro. Akibat ulah tidak taat hukum itu, negara rugi sebesar Rp22 triliun setiap tahunnya.

Vonis Seumur Hidup Akil Diperkuat oleh PT DKI

JAKARTA, (PR).- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama atas banding yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Putusan tersebut membuat Akil tetap diganjar hukuman penjara seumur hidup.

"Menguatkan putusan tingkat pertama karena dianggap sudah tepat dan benar," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta M Hatta melalui pesan singkatnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/11/2014).

Hatta tak menjelaskan kapan putusan banding itu dilakukan. Dia hanya mengatakan, sidang banding tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syamsul Bahri Bapatua.

KPK Rekonstruksi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengurusan alih fungsi lahan hutan dalam perubahan tata ruang Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan proyek-proyek lain Pemprov Riau 2014 di tiga tempat di Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugaraha mengatakan, rekonstruksi itu juga menghadirkan dua tersangka kasus ini yaitu Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.

Tata Kelola TKI Segera Direformasi

JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja bakal segera melakukan reformasi dalam tata kelola ketenagakerjaan, terutama dalam tata kelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang acapkali ditemui beragam persoalan. Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri saat ditemui wartawan usai melaporkan harta kekayaannya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (24/11).

Ratusan Anggota Belum Laporkan Kekayaan Ke KPK

Sudah 1,5 bulan para anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, namun baru 30 orang dari 560 anggota DPR yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengimbau para anggota DPR segera melaporkan kekayaan ke KPK. "Kan masih banyak anggota DPR lama ya, mungkin mereka menganggap tidak ada (penambahan atau pengurangan harta) baru yang perlu dilaporkan. Tetapi anggota DPR baru banyak yang belum serahkan LHKPN," kata Johan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.