Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dua Penyidik Pajak Didakwa Terima Suap

img4b4439168d500img4b4439168d500JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dua penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra, yang telah menerima suap pengurusan pajak PT The Master Steeldanperusahaanlainnya dalam sidang kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Eko dan Irwan diduga menerima hadiah atau janji berupa uang SGD600.000 dari Direktur Keuangan PT The Master Steel Diah Soembedi melalui Effendi KomaladanTeddy Muliawan. Menurut jaksa Paryono, uang itu diduga sebagai suap untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PT The Master Steel.

Suap Pegawai Pajak, Bos PT Master Steel Divonis 2,5 Tahun

baju tahanan belakangbaju tahanan belakangJAKARTA - Direktur Utama PT Master Steel Manufac tory, Diah Soembedi, divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Diah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyuapan terhadap dua penyidik pajak, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan, terkait pengurusan pajak perusahaannya.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan," kata Hakim Ketua, Amin Ismanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/10).

Hilmi Aminuddin dan Anak Abaikan Panggilan KPK

img4dd5d89a28ebdimg4dd5d89a28ebdJAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dan Ridwan Hakim mangkir dari panggilan penyidik KPK kemarin (8/10). Rencananya, bapak-anak itu diperiksa untuk Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang tersangkut kasus suap pengaturan kuota daging impor.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, hingga pukul 15.30 keduanya tidak hadir tanpa memberikan keterangan. ''Yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada keterangan,'' ujar Johan di gedung KPK. Karena itu, KPK bakal melayangkan surat panggilan kedua. Johan menyatakan, penyidik perlu meminta keterangan keduanya untuk tersangka Maria.

KPK Minta Provinsi Riau Transparan Bahas Anggaran

img4ffba4555e065img4ffba4555e065PEKANBARU — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta seluruh jajaran pemerintah dan legislatif di Provinsi Riau mampu menyusun anggaran secara riil, akuntabel, dan transparan. Dengan tiga faktor dimaksud, penyelewengan anggaran negara yang dikategorikan sebagai kejahatan korupsi pasti akan dapat ditekan.

”KPK sudah membuat surat edaran yang disebarkan kepada seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara agar mengikuti edaran itu. Memang perencanaan anggaran di banyak daerah masih bermasalah. Kita menginginkan seluruh pihak duduk bersama agar kualitas perencanaan kita dapat lebih baik lagi,” kata Zulkarnain seusai Semiloka Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau, Selasa (8/10), di Pekanbaru.

Luthfi Terima Mobil FJ Cruisher

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Pengusaha Yudi Setiawan mengakui adanya pemberian mobil Toyota FJ Cruisher kepada Luthfi Hasan Ishaaq saat itu masih menduduki kursi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia menyatakan, mobil tersebut diberikan untuk memenuhi permintaan Luthfi Hasan Ishaq. Namun menurut Yudi, awalnya Luthfi meminta dibelikan mobil jenis Mercedes Benz C-500. Permintaan itu diutarakan Luthfi lewat koleganya, Ahmad Fathanah.

"Fathanah sampaikan ke saya, kalau Luthfi minta Mercedez Benz C 500," ujar Yudi saat bersaksi dalam sidang terdakwa suap kuota impor daging dan pencucian uang, Luhtfi Hasan Ishaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Pengakuan ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap terdakwa Luthfi Hasan Ishaq. Dimana disebutkan, mobil dengan nomor polisi B 1340 TJE diserahkan Yudi langsung kepada Ahmad Fathanah.

Selanjutnya diketahui, Yudi urung memberikan mobil Mercedez Benz C-500 kepada Luthfi yang saat ini diketahui sebagai mantan Presiden PKS lantaran mengaku saat itu posisi keuangannya tengah kosong. "Tapi posisi (keuangan) lagi kosong, harganya terlalu mahal," katanya.

Alhasil, Yudi pun merekomendasikan mobil lain yaitu Toyota FJ Cruisher untuk menggantikan mobil Mercedez Benz C-500 yang diminta Luthfi. "Jadi saya tawarkan FJ Cruiser senilai Rp1 miliar," tandas Yudi.

Dalam sidang terpisah, Luthfi Hasan Ishaq mengakui menerima uang Rp500 juta dalam bentuk cek dari Yudi Setiawan. Uang itu terkait pembiayaan PKS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Luthfi mengklaim uang sebesar itu sebagai sumbangan Yudi.

"Cek Rp 500 juta itu sumbangan saksi untuk Pilkada di Jakarta," ujar Luthfi di hadapan majelis hakim yang diketuai Gusrizal.

Sidang lanjutan Luthfi yang didakwa suap kuota impor daging dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tampak dihadiri oleh salah satu pimpinan KPK, yakni Busyro Muqadda. Kehadiran Busyro di luar dugaan lantaran dia datang saat sidang tengah berjalan dan mendengarkan kesaksian pengusaha Yudi Setiawan dan suami Elda Devianne Adiningrat, Denny P Adiningrat. "Saya mau lihat sidang," komentar Busyro, singkat.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mendakwa Luthfi Hasan Ishaq menerima suap Rp1,3 miliar terkait rekomendasi penambahan kuota impor daging di Kementan. Uang Rp1,3 miliar itu sendiri sebagian dari komitmen keseluruhan sebesar Rp40 miliar.

"Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat 2 Juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) P00emberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Jaksa KPK, Avni Carolina dalam pembacaan surat dakwaan di Pengadilan (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/6) lalu.

Sumber: Jurnal Nasional, 8 Oktober 2013


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.