Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Budi Susanto Didakwa Perkaya Diri Rp 88,4 M

img4b468b3eb7f47img4b468b3eb7f47Setelah menuntaskan kasus Irjen Djoko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperkarakan orang-orang yang terkait dengan bekas kepala Korps Lalu Lintas Polri itu di pengadilan. Kemarin, jaksa KPK mengajukan dakwaan terhadap Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto.

PT CMMA merupakan rekanan proyek Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korlantas Polri. Pembiayaan proyek itu bersumber dari APBN 2011.

Koruptor Harus Ganti Biaya Sosial dan Ekonomi

img4f3c752ea3eb2img4f3c752ea3eb2Komisi Pemberantasan Korupsi tengah merumuskan beban hukuman bagi koruptor agar mengganti biaya sosial dan ekonomi yang timbul akibat perbuatannya. Selama ini, kerugian sosial ataupun ekonomi akibat perbuatan koruptor belum dihitung sebagai bagian dari kerugian negara yang harus ikut diganti dalam rumusan hukuman bagi koruptor.

”KPK sudah berhasil merumuskan draf awal apa yang disebut sebagai social and economic cost dari korupsi. Biaya sosial dan ekonomi ini menghitung secara rinci kerugian yang muncul akibat dampak korupsi. Selama ini, kita melakukan kesalahan paradigmatik dalam merumuskan dampak kerugian kejahatan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Senin (9/9).

KPK Resmi Nyatakan Banding Vonis Djoko Susilo

img4f13931853b16img4f13931853b16JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM dan pencucian uang.  Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, vonis 10 tahun penjara untuk Djoko dinilai masih terlalu ringan atau belum 2/3 dari tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum KPK. “Setelah dipelajari putusan hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, KPK resmi menyatakan banding terhadap vonis Djoko Susilo,” kata Johan di Kantor KPK, Jakarta, Senin (9/9).

Selain hukuman penjara, lanjut Johan, tidak dikabulkannya tuntutan uang pengganti Rp 32 miliar dan pencabutan hak memilih dan dipilih Djoko Susilo juga menjadi alasan KPK mengajukan banding. “Apa yang tidak diputuskan di tingkat pertama jadi pertimbangan KPK untuk banding. Tapi yang terutama adalah hukuman penjara yang kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa,” jelas Johan.

Fathanah Janjikan Rekan Menang Tender

img4b959fc8f0fd1img4b959fc8f0fd1Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/9), kembali memperdalam dugaan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan terdakwa Ahmad Fathanah dengan menggunakan nama Luthfi Hasan Ishaaq. Seorang pengusaha bernama Billy Gan yang menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi mengakui adanya dugaan tersebut.

Billy Gan, yang menjadi Direktur PT Green Life Bioscience, mengatakan, Fathanah pernah menjanjikan akan memenangkan tender di Kementerian Pertanian. Tentu saja bantuan Fathanah tersebut tidak gratis. Pengakuan Billy ini memperkuat kesaksian pengusaha lainnya yang mengaku pernah memberikan uang kepada Fathanah dengan harapan bisa membantu memenangi tender di Kementan. Untuk keperluan tersebut, Billy memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Fathanah.

Antikorupsi di Dunia Akademisi

yoyokyoyokSURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 berkomitmen menjadi kampus antikorupsi. Disaksikan Wuryono Prakoso, bagian fungsional pendidikan dan pelayanan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan mahasiswa baru dari enam fakultas universitas tersebut menandatangani pakta integritas antikorupsi kemarin (8/9).

Dalam selembar kertas, Guru Putra Halilintar, mahasiswa fakultas ekonomi menulis, "Kami mendukung gerakan anti-menyontek dan antikorupsi". Sementara itu, Soggy Hardiyanti, mahasiswa fakultas sastra menulis, "Kami jujur, mandiri, disiplin, dan tidak butuh menyontek dan plagiasi". Para mahasiswa itu menekan pakta integritas di hadapan Rektor Untag Ida Ayu Brahmasari.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.