Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Staf Hardaya Inti Jadi Saksi Kasus Suap Izin Kebun Sawit

img4bd5094f440e5Kasus suap pengurusan izin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah bergulir lagi setelah KPK menetapkan tersangka baru. KPK kembali memeriksa saksi kasus ini pada Jumat (12/7) lalu. Saksi ini adalah karyawan PT Hardaya Inti Plantations (HIP) bernama Ruth Arifiani.

Anak buah Siti Hartati Murdaya ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka baru itu, Totok Lestiyo Totok juga anak buah Hartati. Sehari sebelumnya, Kamis (11/ 7), KPK memanggil saksi Saiful Mujani. Saiful diperiksa hampir 3 jam. Namun, pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini tak memberikan komentar mengenai pemeriksaannya.

Penyuap Bupati Madina Segera Disidang

img4b468b3eb7f47Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segeraa melimpahkan berkas penyidikan salah satu tersangka kasus dugaan suap proyek alokasi dana bantuan bawahan untuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Surung Pandjaitan ke tahap penuntutan.

Pelimpahan itu dilakukan menyusul lengkapnya berkas pemeriksaan yang bersangkutan. "Kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji di proyek Kabupaten Madina atas nama tersangka SP (Surung Pandjaitan) tahap kedua. Jadi sudah masuk ke penuntutan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Kahmi Harus Perkuat Pemberantasan Korupsi

busyro dgn micTANGSEL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) memperkuat penegakan hukum pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Busyro Muqoddas mengatakan, ilmu merupakan dasar dari komunitas kampus yang berada di dalamnya, termasuk HMI. Selama ini korupsi dilakukan orang-orang berilmu dan menganut agama, tetapi tidak melakukan sinergi dengan moralitas pemberantasan korupsi.


“Kahmi itu elemen unsur masyarakat sipil. Kalau dikembangkan, bisa menjadi kekuatan-kekuatan integratif, kekuatan-kekuatan pencegahan korupsi yang sebenarnya,” kata Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas saat orasi tentang “Kahmi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” di acara silaturahmi dan buka bersama Kahmi Rayon UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemarin.

Saksi: Auditor BPK dan BPKP Terima Uang Komisi

img4fd95dfc18974Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkejut ketika seorang saksi menyatakan para auditor ikut menikmati uang komisi. Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas kegiatan audit bersama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.


Perkara itu melibatkan mantan Inspektur Jenderal Kemdiknas Mohammad Sofyan sebagai terdakwa. Sidang menghadirkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I Kemdiknas, Tini Suhartini, Kamis (11/7). Dari Tini keluar pengakuan, ada beberapa auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ikut menerima ”komisi” dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras) bersama Itjen Kemdiknas.

Dahlan Minta BUMN Jujur kepada KPK

img4b26fb2f9879fJAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meminta direktur utama BUMN yang akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan saweran ke kongres Partai Demokrat untuk berbicara jujur. Dahlan membenarkan bahwa sejumlah direktur perusahaan pelat merah yang bergerak dalam bidang konstruksi sempat menghubunginya pekan lalu. “Dirut-dirutnya akan diperiksa lagi oleh KPK, mereka memberi tahu saya kalau mereka akan diperiksa,” ujar Dahlan saat berkunjung di kantor Tempo kemarin.


Dahlan meminta petinggi perusahaan tersebut untuk jujur kepada KPK. “Saya bilang bongkar saja, bongkar sejelas-jelasnya. Jangan ada yang ditutuptutupi,” katanya. Ia juga meminta kontraktor pelat merah berhenti menyogok. Dahlan mengaku akan menjatuhkan sanksi jika ada direksi BUMN yang bandel tetap main suap.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.