Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Penyimpangan Program Raskin Kian Terungkap

img4c984c53445a8img4c984c53445a8JAKARTA. Kebobrokan dalam penyaluran program beras miskin (raskin) satu per satu mulai terungkap. Jika sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus aroma penyimpangan dalam program yang katanya pro rakyat ini, kini giliran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir, raskin justru dinikmati masyarakat yang tak berhak.


Sri Kusumastuti Rahayu, Ketua Pokja Pengendali Klaster I Sekretariat TNP2K mengatakan, beras bersubsidi ini ternyata ternyata ikut dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu. Hitungan TNP2K, prosentase golongan mampu yang menikmati raskin mencapai 12,5%.


Selain itu, TNP2K juga menemukan penyaluran raskin tak sesuai dengan yang telah di tentukan pemer intah. TNP2K menemukan, berat rata-rata raskin yang diterima masyarakat miskin di seluruh Indonesia hanya mencapai 5,75 kilogram (kg) per bulan. "Padahal ketentuannya, masyarakat miskin harus mendapat jatah 15 kg beras per bulan," katanya, Selasa (3/6).

KPK Validasi LHA Suryadharma

img4b468b6139b96img4b468b6139b96JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memvalidasi laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan milik tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) KemenagAnggito Abimanyu, dan sejumlah pejabat lain.


Selain itu, penyidik juga memvalidasi dan menelaah transaksi mencurigakan milik keluarga Suryadharma, pejabat Kemenag, pejabat lain/kolega Suryadharma, dan anggota DPR yang sudah diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan LHA yang diminta kepada PPATK selaku milik tersangka, dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp 1 triliun di Kemenag tahun anggaran(TA) 2012-2013 yang diminta tentu tersangka Suryadharma.

Dia membenarkan KPK sudah menerima LHA tersebut. Namun,ujarnya,bisa saja PPATK melakukan penyelidikan terhadap trarisaksi mencurigakan pihak lain yang diduga berkaitan dengan tersangka dan kasus haji. "Bahwa PPATK kemudian memberikan LHA terkait pihak-pihak lain, itu adalah hal biasa. Siapa saja? saya tidak di-fidding informasinya oleh penyidik. Yang jelas LHA-nya masih ditelaah dulu," ungkap Johan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.


Kemarin penyidik memeriksa mantan Direktur Pembinaan Haji dan UmrahKemenag Ahmad Kartono, Kasubdit Akomodasi Ditjen PHU Kemenag Subhan Cholid dan mantan Kabag Keuangan dan Perencanaan Ditjen PHU Kemenag Ariyanto. Saksi-saksi yang diperiksa itu bertujuan untuk melengkapi berkas Suryadharma Ali agar bisa secepatnya naik ke proses penuntutan.


Pengamat hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani mengatakan, kasus haji ini tidak hanya melibatkan regulator (pejabat Kemenag), operator (pengusaha), dan pelaksana (pegawai) saja. Karena itu, KPK juga harus melihat dugaan keterlibatan pihak lain.

Sumber : Koran Sindo, 4 Juni 2014

KPU Tunggu Verifikasi KPK

Kekayaan1Kekayaan1

JAKARTA, KOMPAS - Hingga Senin (2/6), Komisi Pemilihan Umum masih belum mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Alasannya, KPU masih menunggu verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para calon.

Virus Antikorupsi dalam Film

Pencegahan1Pencegahan1

Kita tengah berkejaran, korupsi dan kolusi dalam berbagai bentuk, sifat, dan karakternya terus bermetamorfosa dan mereproduksi diri. Ada sebagian kalangan yang sudah sampai pada kesimpulan, korupsi kian mendekati kesempurnaannya dan kuasa kegelapan nyaris tak terbendung lagi.

KPK Bikin Nyali Petambang Ciut

korup logokorup logo

JUMLAH pembayaran royalti batu bara dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya pengusaha batu bara (PKP2B) melonjak pada kuartal I 2014. Itu merupakan dampak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekan pengusaha pertambangan untuk taat asas dan membayar royalti.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.