Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Hartati Tetap Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui

hartati murdayaJAKARTA — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis pengusaha Siti Hartati Murdaya dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Majelis banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Hartati terbukti bersalah karena melakukan suap pengurusan lahan terhadap Bupati Buol, Sulawesi Tengah.

”Amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata juru bicara Pengadilan Tinggi Jakarta, Ahmad Sobari, melalui pesan singkat kemarin. Sobari, yang juga ketua majelis hakim perkara ini, mengatakan perkara itu diputus majelis banding pada 24 April 2013.

Tiga Tahun Dapat Seratus Lebih

img4b3bfe63a83efSURABAYA - Menjadi kepala daerah memang rentan dengan gratifikasi. Buktinya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat sekitar seratus barang gratifikasi hanya dalam waktu tiga tahun menjabat. Jenisnya bermacam-macam. Di antaranya, kotak perhiasan mutiara, perhiasan emas, lemari, jam mewah, kain, bolpoin, dan mesin jahit.

Gratifikasi tersebut didapat dari berbagai kunjungan dan pertemuan dengan banyak pihak. Sebenarnya, wali kota ingin menolak pemberian itu. Namun, karena ingin memberikan kesan yang baik, akhirnya pemberian tersebut diterima. Tak pelak, pemberian hadiah itu menumpuk di ruang kerja wali kota.Saking banyaknya, wali kota harus membuat tempat khusus untuk menyimpan gratifikasi tersebut.


Salah satunya, kain songket dipigura dan dipajang di RSUD dr M. Soewandhi. Bahkan, ada lemari khusus untuk menyimpan semua hadiah itu.Risma -sapaan Tri Rismaharini- mengatakan, barang yang paling besar yang pernah diberikan mungkin mesin jahit dan lemari. Semua barang tersebut masih tersimpan dan sama sekali tidak digunakan. "Saya malah bingung mau diapakan. Saya tidak akan membawanya ke rumah," tegasnya.

Buat Koruptor Gagal Bayar

joko susiloEntah apa yang disasar tim pengacara mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo ketika menyerang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang sepanjang tahun 2003-2010. Yang jelas, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memang menjadi alat ampuh bagi penegak hukum untuk memiskinkan pelaku tindak pidana, khususnya korupsi.

Ada beban pembuktian terbalik bagi mereka yang didakwa melakukan pencucian uang. Terdakwa pencucian uang harus bisa membuktikan perolehan harta kekayaannya secara sah. Jika tidak mampu membuktikan perolehan hartanya secara sah, negara bisa merampasnya.Mungkin inilah yang dikhawatirkan Djoko dan pengacaranya. Apalagi, KPK mulai menyita satu per satu aset dan kekayaan yang diduga dikuasai Djoko secara tidak sah setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas tahun anggaran 2010-2011.

KPK Mulai Periksa Sri Mulyani

img4f3c752ea3eb2JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

“Saya baru dapat info dari teman-teman penyidik di Amerika Serikat bahwa pemeriksaan Sri Mulyani dijadwalkan pada hari ini (kemarin),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4). Menurut Bambang, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Sri Mulyani selama tiga hari, yakni pada 30 April, 1 Mei, dan 3 Mei. Mengenai hasil pemeriksaan, Bambang mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh dari penyidik KPK. Diketahui, dalam rangka mengembangkan penyidikan kasus Bank Century, penyidik KPK telah diberangkatkan ke Washington DC sejak Senin (22/4) pekan lalu untuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

KPK Usut Penghasilan Luthfi

img4b468b6139b96Penyidik KPK menelusuri pemasukan gaji Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) saat menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Penelusuran itu untuk memperkuat pembuktian atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penegasan tersebut disampaikan Sekjen DPR Winantuningtyastiti seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan TPPU dengan tersangka mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) LHI. Seusai pemeriksaan, Winantuningtyastiti membenarkan pemeriksaan mengenai TPPU LHI. Terutama menyangkut perihal gaji LHI. Termasuk tunjangan dan penerimaan lain-lain selama menjadi anggota Dewan. “Mengenai TPPU, saya cuma ditanyai itu.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.