Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Upaya Pelemahan KPK Mesti Dilawan

MASUKNYA Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dan KUHAP dalam Prolegnas 2015-2019 perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, dalam RUU tersebut terdapat sejumlah pasal yang berpotensi melemahkan KPK.

Peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim meminta perumusan dan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP dilakukan secara terbuka, parsitipatif, serta terbebas dari konflik kepentingan. Selain itu, DPR dan pemerintah diminta menghapus sejumlah pasal dalam draf sebelumnya, karena agendanya mempreteli kewenangan KPK.

KPK Gelar lagi Festival Film Antikorupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Anti Corruption Film Festival (ACFFest) untuk ketiga kalinya. Pada festival yang bertajuk Make Your Mov!e', KPK ingin mendorong anak muda sebagai bagian dari masyarakat untuk menyampaikan halhal baik melalui medium film.

`'Film ini salah satu budaya yang bisa dijadikan media untuk kampanye anti korupsi. Dengan festival ini masyarakat bisa memberikan ide untuk membantu pemberantasan korupsi,'' pungkas Wakil Ketua KPK Zulkarnain kepada pers, di Jakarta, kemarin.

Annas Hadapi Tiga Dakwaan

GUBERNUR Riau nonaktif, Annas Maamun, dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Barita Lumban Gaol di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, menerima tiga dakwaan sekaligus dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua tim jaksa Irene Putri mengatakan ada tiga dakwaan yang dituduhkan kepada Annas. Semuanya terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Gubernur Riau peroide 2014-2019 untuk mendapatkan keuntungan pribadi.“Terdakwa diduga menerima hadiah uang sebesar US$116,100 dari Gulat Medali Emas Manurung,“ ujar Irene.

KPK Tolak Seluruh Gugatan Praperadilan Budi Gunawan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak seluruh permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) yang menggugat penetapannya sebagai tersangka, penyelidikan, dan penyidikan oleh KPK. Alasannya, seluruh proses yang dilalui KPK sesuai dengan perundang-undangan.

Pihak KPK menegaskan, apa pun putusan praperadilan yang diadili hakim tunggal Sarpin Rizaldi tidak mempengaruhi atau menghentikan proses penyidikan terhadap BG.

Faktur Fiktif Diduga Capai Rp 43 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/2), kembali menggelar sidang dugaan korupsi terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dengan terdakwa Direktur PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso. Dalam sidang terungkap, Machfud diduga menggunakan uang senilai Rp 43 miliar melalui PT Dutasari Citra Laras.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.