Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Penetapan Tersangka Bisa Saat Penyelidikan

Mantan Hakim Agung Yahya Harahap menuturkan, penetapan tersangka bisa dilakukan selama penyelidikan. Hal senada disampaikan mantan Jaksa Adnan Paslyadja.

"Penetapan tersangka sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada ketentuan penetapan tersangka harus berbentuk surat penetapan tersangka. Kemudian, bisa dilakukan juga selama penyelidikan apabila ada bukti permulaan yang cukup," kata Yahya dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (24/4).

Kasus Innospec Masuk Penuntutan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidik-an tersangka kasus dugaan suap pengadaan zat tambahan bahan bakar tetraethyi lead (TEL) Pertamina pada 2004-2005, Willy Sebastian Liem. Perkara Direktur PT Soegih Interjaya itu telah masuk tahap penuntutan.

"Berkas perkara WSL (Willy Sebastian Liem] telah dilimpahkan ke tahap penuntutan, kemarin (Kamis 23M1," kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat (24M).

Selain Willy, berkas perkara tersangka dalam kasus yang sama, Suroso Atmo Martoyo (SAM), akan dilimpahkan ke penuntutan. Dalam kasus ini, bekas direktur pengolahan PT Pertamina Persero itu diduga menerima suap dari Willy. "Yang SAM dalam waktu dekat juga akan ke tahap penuntutan."

Teladan Kejujuran dari Yogyakarta

Sesudah "membongkar" kebocoran soal ujian nasional tingkat SMA, Muhammad Tsaqif Wismadi (17) menerima ratusan pesan pendek. Sebagian memuji, tetapi ada juga yang mengecamnya. "Ada yang mengancam mau melempar bom molotov ke rumah," katanya.

Saat pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk sekolah lanjutan tingkat atas pada 13-15 April 2015, Tsaqif, siswa kelas XII SMA Negeri 3 Yogyakarta itu, mendadak terkenal. Itu berpangkal dari surat elektronik (surel) yang ditulisnya ke manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tersebar luas. Dalam surel tersebut, pemuda itu melaporkan kebocoran soal UN di internet, lewat fasilitas layanan penyimpanan dokumen Google Drive.

KPK Selamatkan Uang Negara Rp 270 T

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan memberi kontribusi kepada negara sebesar Rp 270 triliun kegiatan pencegahan korupsi sejak tahun 2010-2014. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan penyelamatan uang negara lewat penindakan KPK yang hanya mencapai Rp 1,3 triliun sejak 2004.

"Lewat pencegahan, khususnya di bidang sumber daya alam (SDA) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk ke negara sejak 2010 hingga 2014 hampir Rp 250 triliun dan US$ 17 miliar, sedangkan penindakan sejak 2004 baru Rp 1,3 triliun," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, Rabu (22/4).

Brigjen Didik Terbukti Korupsi

JAKARTA, KOMPAS - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp 250 juta, dan uang pengganti Rp 50 juta kepada Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo. Mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini dinyatakan terbukti korupsi dalam proyek pengadaan simulator kendaraan roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011.

"Terdakwa Didik Purnomo terbukti secara sah dan meyakin-kan bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP," kata ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.