Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Cermati Upaya Pelemahan KPK Lewat UU

img4e1bcad8611d3img4e1bcad8611d3Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pasal dalam kedua RUU itu perlu diperbaiki sebelum disetujui untuk disahkan oleh DPR.

”Kedua RUU ini jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Jika disahkan DPR tanpa diperbaiki, berarti DPR betul-betul ingin memereteli kewenangan KPK,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (1/10).

KPK Beri Respons Positif

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Komisi Pemberantasan Korupsi merespons positif putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman terdakwa korupsi dan pencucian uang hingga tiga kali lipat. KPK menilai putusan itu progresif dan menumbuhkan optimisme.

”Sanksi hukum seperti ini akan terus menghidupkan optimisme bahwa masih ada nurani hakim yang mampu menangkap getaran tuntutan keadilan, yang berpucuk pada kepentingan publik agar koruptor dihukum karena dampak kejahatannya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (1/10).

Pembuktian Kerugian Negara Menghambat

img4c984c53445a8img4c984c53445a8Frasa ”dapat merugikan keuangan negara” diusulkan dihilangkan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini karena pembuktian frasa tersebut dinilai menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Frasa ”dapat merugikan keuangan negara” ada di Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Sabtu (28/9), di Jakarta, menuturkan, ada sejumlah pertimbangan mengapa unsur ”merugikan keuangan negara” sebaiknya dihilangkan dalam UU Tipikor.

Mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Diperiksa KPK

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fMantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Tafsir Nurhamid diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir 8 jam, kemarin. Tafsir diperiksa sebagai tersangka perkara korupsi proyek pengadaan instalasi teknologi informasi di Perpustakaan Pusat UI.

Tafsir tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB ditemani kuasa hukumnya, Chudri Sitompul. Mantan Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI itu tidak banyak berkomentar dan langsung masuk ke ruang tunggu KPK, sampai akhirnya menjalani pemeriksaan yang pertama kalinya.

Saat keluar, Guru Besar FISIP UI itu sempat menghindari sorotan kamera pewarta televisi, dan ia pun enggan berkomentar. Akhirnya, Cudri Sitompul, kuasa hukum tersangka, memberikan komentar seputar pemeriksaan perdana kliennya.

KPK: Hati-Hati Terima Sumbangan

img4f41b9761881aimg4f41b9761881aJAKARTA - Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan para peserta konvensi capres Partai Demokrat agar lebih berhati-hati menerima sumbangan dari pihak luar. Imbauan itu lebih ditujukan kepada peserta konvensi yang saat ini masih berstatus penyelenggara negara. ''Sudah ada aturannya. Sumbangan itu harus dilaporkan ke KPK,'' kata Abraham setelah menghadiri acara di Kementerian Hukum dan HAM kemarin (25/9).

Menurut dia, KPK akan menindaklanjuti dengan cara menelaah apakah sumbangan tersebut diperbolehkan atau tidak. ''Pemberian itu bisa dikategorikan gratifikasi jika melanggar aturan,'' tegasnya. Regulasi tentang sumbangan itu tercantum dalam UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Berdasar undang-undang tersebut, sumbangan bisa saja masuk kategori gratifikasi. Dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 UU itu, gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi, pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan pemberian fasilitas lainnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.