Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tangkap Pegawai Pajak dan Pengusaha

kpk usutkpk usutJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Pargono Riyadi, dan seorang pengusaha otomotif, Asep Hendro, Selasa (9/4). KPK juga mengamankan seseorang yang diduga kurir suap, Rukimin Tjahjono alias Andreas. Penangkapan itu diduga terkait pengurusan pajak pribadi.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, penyidik KPK menangkap Pargono dan Rukimin di pintu selatan Stasiun Gambir, Jakarta, pukul 17.00. Di tempat terpisah, sekitar 10 menit kemudian, penyidik KPK menangkap Asep di rumah sekaligus kantornya, di Jalan Tole Iskandar, Depok.

”Bersama penangkapan PR (Pargono Riyadi) dan RT (Rukimin Tjahjono), disita juga sejumlah uang. Uang ini telah diserahkan RT kepada PR di lorong Stasiun Gambir. Uang tersebut dalam pecahan Rp 100.000 dibungkus tas plastik. Diduga pemberian itu terkait pengurusan pajak pribadi,” ujar Johan.

Pargono adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sekaligus pemeriksa pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat. Ia termasuk PPNS yang cukup senior di Ditjen Pajak. Asep adalah pengusaha pemilik Asep Hendro Racing Sport (AHRS), produsen perlengkapan balap motor yang cukup terkenal di Indonesia. Asep mantan pebalap sepeda motor.

Ketiga orang yang ditangkap itu langsung diperiksa di gedung KPK guna menentukan status hukumnya. ”KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,” ujarnya.

Namun, ketiganya diduga hanya merupakan tangkapan kecil. KPK masih mengejar pelaku lain yang diduga terlibat kasus korupsi pengurusan pajak itu. ”Yang bisa dipastikan, tim kami masih ada di lapangan,” ujar Johan.

Penangkapan KPK terhadap Rukimin diwarnai ketegangan. Dia sempat melawan saat hendak ditangkap penyidik KPK. Rukimin pun terpaksa dibawa ke KPK dengan tangan terborgol. Berbeda dengan Pargono, meski terkejut ketika didekati petugas yang mengaku penyidik KPK, dia tak melawan. Dia langsung menunjukkan uang yang telah diberikan Rukimin begitu penyidik meminta membuka tas plastik yang dibawanya.

Diduga, uang yang diberikan kepada Pargono hanya sebagian kecil dari komitmen yang hendak diberikan. Selain itu, diduga, bukan hanya Pargono petugas pemeriksa pajak yang hendak disuap. Komitmen uang suap untuk pengurusan pajak pribadi itu senilai Rp 600 juta dan diberikan kepada sejumlah petugas pemeriksa pajak. Pargono diduga bakal memperoleh jatah suap sebesar Rp 125 juta. Penangkapan di Stasiun Gambir merupakan pemberian kedua untuk Pargono.

Pemberian uang terhadap Pargono terkait dengan pajak Asep dan perusahaannya, AHRS. Namun, Asep dan AHRS bukan satu-satunya wajib pajak yang menyuap Pargono dan rekannya sesama pemeriksa pajak. Hingga Selasa malam, salah satu penyuap Pargono yang lain masih dalam pengejaran penyidik KPK.

Komitmen pemberian suap sebesar Rp 600 juta itu diduga hendak diberikan sejumlah wajib pajak seperti Asep kepada sejumlah pemeriksa pajak, tak hanya Pargono. Namun, dalam operasi tangkap tangan itu, pegawai pajak yang ditangkap KPK baru Pargono, sementara wajib pajaknya baru Asep. Johan mengatakan, KPK masih akan terus mengembangkan hasil tangkap tangan itu.

Penangkapan Pargono menambah catatan kelam Ditjen Pajak yang telah menegaskan melakukan ”bersih-bersih”. Kasus fenomenal adalah keterlibatan Gayus H Tambunan (pegawai Ditjen Pajak), yang bahkan bisa menyuap sejumlah aparat penegak hukum. Pegawai pajak lainnya yang terjerat korupsi antara lain Dhana Widyatmika (mantan pegawai Ditjen Pajak yang juga staf tata usaha di Unit Pelayanan Pajak Daerah Setiabudi, Jakarta Selatan), Herly Isdiharsono (mantan Koordinator Pelaksana PPN Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak Palmerah), Tommy Hindratno (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan pajak Pratama Sidoarjo), dan Anggrah Suryo (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor).


Sumber : Kompas, 10 April 2013 

Comments  

 
# Anngy 2013-04-11 06:56
Bravo Buat KPK.

Tolong dhonk pak KPK, area Riau dan sumut juga mulai diperiksa. Sangat sangat banyak sekali Penyimpangan.
Penyimpangan pajak pribadi dan pajak daerah baik oleh ditjen Pajak maupun Dispenda, atas pengusaha skala besar sering terjadi di Riau dan Sumut. Bahkan pengusaha Riau dan Sumut sering jadi sapi perahan dan jadi ATM wong Dispenda dan wong Pajak.
Misalnya saja usaha kuliner sukses, PT Joko Solo Indonesia di Medan. Mpunyai gerai hampir 20 Gerai, Joko Solo, Waroeng Nenek, Mie sop kampung baik di sumatera dan jawa, Namun pajak pribadi owner maupun pajak dispenda nya, Per bulannya cukup setoran aja pada person yang ngurus pajak, dan cukup setoran kepada anak Walikota Medan, yang menjabat sebagai Ka Bid di Dispenda kota Medan. Nah mereka semuanya yang urus sampai beres.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Buntara 2013-04-23 13:37
Seharusnya kalau memang ini sebuah kegiatan bersih2 di internal Ditjen Pajak maka redaksional yg tepat bukanlah "menambah catatan kelam", krn kalimat tsb bermakna sebaliknya dr sebuah niat yg positif dr Ditjen Pajak.

Sebagian kecil media mmberitakan kalau kasus ini sbenarnya merupakan kerjasama dgn internal Ditjen Pajak, artinya Ditjen Pajak sendiri benar2 berniat mmbersihkan diri dr praktik2 menyimpang. Tp spertinya niatan ini tdk tersampaikan ke masyarakat.

Ditambah lg pemilihan berita oleh KPK yg dimasukkan kedalam situs resminya sama sekali tdk menyebutkan kerjasama kedua instansi tsb.

Sy kuatir kalau hal2 sperti ini tdk ada kesadaran pihak2 dlm meluruskan pemberitaan maka msyarakat akan tambah antipati dlm mmbayar pajak. Padahal uang pajak tsb vital peranannya utk membiayai penyelenggaraan negara termasuk didalamnya utk operasional KPK.
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.