Komisi Pemberantasan Korupsi

Peralihan BP Migas Rawan

img4f3c752ea3eb2JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, peralihan BP Migas rawan korupsi. Lembaga antikorupsi tersebut akan mengawasi ketat jalannya peralihan BP Migas ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita ingin konsentrasi di proses transisi ini. Harus diawasi karena ada potensi-potensi penyalahgunaan dan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto di Jakarta, Ahad (2/12).

 

 

Namun, Bambang tak menjelaskan potensi penyalahgunaan dan korupsi pada peralihan itu. Sejauh ini, KPK belum mengidentifikasi adanya praktik melanggar hukum selama masa transisi itu.

Proses peralihan BP Migas, di antaranya meliputi alokasi ekspor minyak dan gas serta kontrak-kontrak eksplorasi hasil tambang tersebut. Bambang mengatakan, KPK akan terus mengkaji pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam peralihan tersebut. "Tapi, pada masa itu, justru yang berbahaya," katanya.

 

 

Pengamat perminyakan Kurtubi mengakui, masa peralihan BP Migas ke Satuan Kerja Sementara (SKS) di bawah Kementerian ESDM. "Rawan sekali dengan adanya kemungkinan inefisiensi dan korupsi," kata Kurtubi saat dihubungi, Ahad (2/12).
Kurtubi menjelaskan, peralihan rawan korupsi karena lembaga yang tadinya dikepalai oleh dua orang berbeda, yaitu kepala BP Migas dan menteri ESDM, sekarang hanya satu orang, yaitu menteri ESDM sekaligus ketua pelaksana SKS. Artinya, jika dulu izin kontrak dengan berbagai stakeholder diurus oleh dua orang, sekarang sepenuhnya di bawah Kementerian ESDM. "Nah, sekarang ini dia yang mengusulkan, tapi dia juga yang menyetujui. Kalau dulu kan diusulkan oleh BP Migas, tapi disetujui oleh kementerian," katanya.

Menurut Kurtubi, pada posisi inilah masa peralihan tersebut sangat rentan. Karena itu, untuk nilai kontrak itu mencapai angka ratusan triliun. Untuk menghindari penyalahgunaan itu, Kurtubi menyarankan agar peralihan ini dipisah. Jangan diurus oleh pemerintah juga, tetapi oleh perusahaan negara. "Ya, jadi kan satu-satunya perusahaan negara yang mengurus migas ini Pertamina," katanya.

Karena itu, Kurtubi mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mengalihkan tugas SKS Migas. Yaitu, menggantikan tugas SKS ke Pertamina. "Tapi, Pertamina juga harus transparan jika sudah disetujui oleh presiden untuk menggantikan tugas SKS agar mencegah terjadinya korupsi," katanya.

Peralihan kewenangan BP Migas ini terkait putusan MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945 danharus dibubarkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan peraturan presiden untuk peralihan pembubaran BP Migas. Peraturan itu berisi pembentukan unit pelaksana kegiatan hulu migas di bawah Kementerian ESDM.

Sumber : Republika, 03 Desember 2012

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.