Komisi Pemberantasan Korupsi

Hari Ini, KPK Kembali Periksa Anas Urbaningrum

anas dan istrianas dan istriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini. Pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, pemanggilan Anas kali ini guna melanjutkan permintaan keterangan sebelumnya, pada Rabu (27/6) pekan lalu.

"Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai pribadi Anas Urbaningrum, tidak ada embel-embel lain. Pemanggilan kali ini lanjutan penyelidikan Hambalang yang kemarin," kata Johan di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut Johan, KPK kembali memintai keterangan Anas karena masih ada beberapa informasi yang harus diklarifikasi. Di antaranya adalah informasi yang diberikan mantan Bendaha Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono.

"Tentunya pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan tim penyelidik Hambalang," kata Johan.

Lebih Cepat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Partai Demokrat menghargai kinerja KPK yang akan meminta keterangan pada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi untuk kedua kalinya. "Kami dari Partai Demokrat menghargai kerja KPK untuk memproses lebih cepat kasus hukum yang terkait dengan kader kami. Jika kasus ini sudah selesai, persepsi negatif masyarakat terhadap Partai Demokrat bisa segera berakhir," kata Max Sopacua di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dampak dari pemberitaan yang menyebut-nyebut kader Partai Demokrat terkait kasus dugaan korupsi membuat elektabilitas Partai Demokrat terus menurun dari 21% menjadi 11% saat ini. Max menjelaskan, pemanggilan yang kedua kali sebagai saksi kepada Anas Urbaningrum mungkin masih ada keterangan yang diberikan Anas yang dinilai belum lengkap. "Mungkin sektor pembuktian yang akan dilakukan KPK pada pemeriksaan yang kedua ini," katanya.

Max berharap, pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum berjalan baik dan lancar. Jika Anas Urbaningrum tidak terbukti keterlibatannya pada kasus hukum yang dimintai keterangan kepadanya, menurut Max, KPK perlu menyatakan kepada publik guna memulihkan namanya. "Saya kira pada suatu saat KPK perlu menyampaikan itu. Ini yang ditunggu oleh Partai Demokrat," katanya.

Hal Wajar

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai, pemanggilan kembali Anas oleh KPK adalah hal yang wajar. KPK memang dapat kembali memanggil yang bersangkutan, karena lembaga tersebut memerlukan jawaban yang lengkap dari semua pihak. "Itu (pemanggilan) bukan sesuatu yang luar biasa, mungkin KPK belum lengkap menanyakan soal Hambalang kepada Anas, ya dipanggil lagi," kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta KPK tidak menggembar-gemborkan kepada media soal pemanggilan Anas tersebut. Sebab, hal itu dapat membentuk opini negatif terhadap Anas dan Partai Demokrat. "KPK tidak perlu mengumumkannya di media, jalankan sesuai prosedur saja. KPK jangan menimbulkan persepsi di masyarakat. KPK juga harus bersikap profesional, sehingga tidak menimbulkan keresahan di publik," kata Nurhayati.

Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui soal pemanggilan Anas oleh KPK tersebut. "Saya belum tahu, belum terima pemberitahuan itu," kata Nurhayati.

Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa mengaku sudah mengetahui kabar tersebut "Ya, saya sudah dapat informasinya. Tapi, saya belum bisa komentar karena belum tahu detailnya," kata dia.

Pemanggilan Anas kali ini merupakan kedua kalinya terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Usai dimintai keterangan selama tujuh jam pada pekan lalu, politikus partai Demokrat itu mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang dan tidak pernah memerintakan penyelesaian pengurusan sertifikat tanah Hambalang.

Sumber : Investor Daily, 4 Juli 2012

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.