Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Kerabat Atut

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi (MK). Adik tiri Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaery Wardhana (TCW) alias Wawan. "Hari ini, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, datang dan diperiksa terkait dugaan TPK penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebagai saksi untuk tersangka TCW," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut Johan, pemeriksaan terhadap Haerul dilakukan karena penyidik KPK menganggap dirinya mengetahui, pernah melihat, atau mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan kasus yang menjerat Wawan. Haerul diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Dia merupakan adik tiri Ratu Atut.

Seusai pemeriksaannya, Haerul enggan berkomentar mengenai apa saja yang ditanyakan oleh penyidik KPK kepadanya. Sempat luput dari pantauan wartawan, Haerul mengaku datang ke KPK untuk menjenguk adik tirinya, Wawan, di rumah tahanan (rutan) KPK. "Saya cuma menjenguk (Wawan)," ujar dia seraya bergegas masuk ke mobil Ford Escape bernopol BE 1263 AR yang telah menunggu di depan Gedung KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wawan sebagai tersangka bersama dengan seorang pengacara bernama Susi Tur Andayani atas dugaan pemberian suap sebesar 1 miliar rupiah kepada Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Wawan memberikan uang tersebut kepada Susi melalui seseorang berinisial F di Apartemen Aston di Jalan Rasuna Said, Jakarta, yang nantinya ditujukan kepada Akil.

Atas perbuatannya, Wawan disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengacu pada perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang ditangani. Adapun hukuman pidana maksimalnya adalah 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah.

KPK telah mengamankan sejumlah aset milik Tubagus Chaery Wardhana berupa surat-surat berharga yang didapatkan dari penggeledahan sejumlah ruangan di kantor PT Bali Pasific Pragama di Gedung The East lantai 12 no 5, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (7/10). Sedangkan dari penggeledahan kantor PT BPP di Serang, Banten, penyidik menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus Pilkada Lebak.

Terkait hasil penggeledahan, KPK diketahui telah menyita isi brankas milik Wawan yang diamankan dari salah satu kantornya. Penyitaan tersebut disaksikan langsung oleh Wawan di Gedung KPK. Mengenai detail dari isi brankas, Johan Budi belum bisa mengungkapkannya. Ditengarai, isi dari brankas milik Wawan adalah beberapa sertifikat yang juga terkait dengan kakaknya, Ratu Atut Chosiyah.

Kesadaran Moral

Sementara itu, terkait dengan telah ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu isinya mensyaratkan calon hakim MK tidak berpolitik tujuh tahun sebelum diajukan, langsung berlaku setelah diterbitkan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku surut. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari, mengatakan bahwa syarat anyar tersebut baru akan berlaku misalnya dalam mencari pengganti Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, maupun hakim yang akan pensiun.

Hajriyanto mengatakan orang-orang berlatar belakang politisi yang saat ini telah menjabat sebagai hakim MK tidak terkena dampak dari dikeluarkannya Perppu tentang MK tersebut. Saat ini terdapat dua hakim MK dengan kualifikasi tersebut, yakni Hamdan Zoelva, eks politisi PBB, dan Patrialis Akbar, eks PAN. Menurut dia, walaupun tidak terkena imbas aturan, harus ada kesadaran secara moral untuk mempertimbangkan ulang jabatannya tersebut.

"Maka sekarang bagi hakim konstitusi yang nonaktifnya belum tujuh tahun, harus melakukan introspeksi secara etika. Sebab secara formal yuridis, UU di negara kita tidak diberlakukan secara surut," kata Hajri di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan Perppu tersebut merupakan hak konstitusional dari Presiden. Kendati demikian, salah satu tujuan dikeluarkannya Perppu, yakni agar citra lembaga pengawal konstitusi itu pulih, tidak berhubungan langsung.

Sumber: Koran Jakarta, 19 Oktober 2013


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.