Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Geledah Rekanan Terkait Hambalang

img4b468ba2b64a9

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan olahraga di Hambalang, Bogor. Lembaga antikorupsi itu melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penyidikan kasus Hambalang, Kamis (1/11).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya menggeledah kantor PT Metaphora Solusi Global di Jalan Ridwan, Grogol, Jakarta, Ruo Permata Senayan di Blok A, Jakarta, rumah di Jalan Gandaria nomor 17, rumah Kartika Pinang Sektor 7 Pondok Pinang, dan kantor PT Global Daya Manunggal di Kota Bambu Selatan, No 3, Jakarta Barat. Kantor dan rumah itu adalah rekanan Kemenpora dalam proyek Hambalang.


Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK}rBeddy diduga menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Pada Rabu (31/10), hasil audit BPK menyebut Menpora Andi Mallarangeng diduga membiarkan Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Wafid Muharram melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi di proyek Hambalang tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Padahal, proyek Hambalang yang nilainya di atas Rp 50 miliar harus sepengetahuan menteri.

Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menduga sangat janggal bila Andi hanya dianggap lalai membiarkan Wafid melaksanakan wewenang menteri. "Dilihat dari konstruksi kasusnya saja tidak logis bila Menpora tidak tahu ada penambahan anggaran yang dilakukan Sesmenpora. Alokasi anggaran Rp 1,2 triliun itu tidak sedikit," kata Dahlan, Kamis (1/11).

Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahap pertama BPK tentang pembangunan proyek Hambalang dipengaruhi tekanan politik. Bahkan, sebelum hasil audit diserahkan ke DPR terdapat isu ada upaya untuk menghapuskan nama Menpora dalam laporan itu. la berharap KPK mampu menuntaskan dan mengungkap aktor-aktor dalam kasus Hambalang.

KPK, kata Dahlan, tetap bisa menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar dalam penyelidikan kasus Hambalang. KPK tetap bisa menggunakan f akta lain yang diperoleh untuk melengkapi penyelidikan itu.

Wisma Atlet

Dalam lanjutan sidang kasus Wisma Atlet SEA Games, Wafid mengelak atas dugaan keterlibatan dalam pencairan anggaran. "Saya tidak pernah bicara ke Rosa (Direktur Operasional Marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang) kalau teman-teman DPR minta uang Rp 5 miliar sehubungan pengurusan Wisma Atlet," kata Wafid ketika bersaksi untuk terdakwa Angelina Sondakh, kemarin.

Dalam surat dakwaan Angie, Wafid disebut memesankan seorang perantara bernama Paul Nelwan kepada Rosa yang intinya mengatakan, pihak DPR yaitu Angie sebagai ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X dan I Wayan Koster selaku wakil Koordinator Pokja meminta uang Rp 5 miliar untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Uang itu kemudian diantarkan pada 5 Mei 2010.

Sumber: Republika, 02 November 2012

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.