Komisi Pemberantasan Korupsi

Patut Dicurigai, Bila Pengusaha Memberi Parsel Kepada Pejabat

img4ffba4555e065KPK memantau pemberian parsel kepada pejabat negara. Bila ada pengusaha yang melakukan itu, patut dicurigai. Sebab, buat apa pengusaha memberi parsel bila tidak ada maunya. Berangkat dari situ, KPK akan menelusurinya, ada apa di balik itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta. "Makanya pengusaha disarankan tidak memberi parsel kapada pejabat. Kami pasti mencurigainya," paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa langsung dicurigai?
Karena pemberian parsel itu sangat rentan dengan unsur suap yang kemungkinan berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sang pejabat negara.

KPK masih melarang pemberian parsel kepada pejabat negara?
Ya. Pemberian apa pun bentuk dan dalihnya kepada pejabat negara tidak dibenarkan, meski itu hanya berupa parsel. Kenapa? Sadar atau tidak pemberian parsel akan memupuk interest (kepentingan) antara pemberi dan penerima. Apalagi itu ada kaitannya dengan jabatan dan pekerjaan di sebuah kementerian, kelembagaan atau pemerintahan daerah.

Bagaimana dengan pemberian parsel dari bawahan ke atasan?
Itu juga dilarang. Sekilas pemberian parsel itu tidak bermasalah.Tapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan tentu beimasalah. Apa maunya bawahan memberikan sesuatu kepada pimpinannya. Untuk apa seorang bawahan memberikan parsel kepada pimpinannya, padahal pimpinannya itu lebih mampu dari bawahannya. Pasti itu ada kaitannya dengan pekerjaan yakni diharapkan agar posisinya aman dalam jabatan tertentu atau apa.

Apa sudah ada surat edaran soal larangan menerima parsel itu?
KPK sudah buat surat edaran untuk larangan menerima parsel, terutama bagi pejabat kementerian dan lembaga. Itu dimaksudkan agar tidak ada unsur suap dalam pemberian itu.

Apa selama ini efektif?
Ya. Kalau tidak efektif mana mungkin kita tetap membuat surat edaran itu. Pada tahun-tahun sebelumnya larangan ini membuat para pejabat bersikap wajar saja.

Kalau pemberian parsel dipantau, berarti pimpinan KPK tetap bekerja selama Idul Fitri?
Ya, kami tetap bekerja meski lebaran. Paling tidak, para tahanan kan tentu harus ada yang jaga dan kasih makan.

Apa akan ada tersangka baru seusai lebaran?
Wah, kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas KPK terus bekerja. Sebab, masa penahanan para tersangka terus berjalan. KPK tidak akan sia-siakan waktu.

Apa momentum maaf memaafkan ini berpengaruh terhadap sikap KPK terhadap calon koruptor?
Tentu tidak. Itu tetap berjalan apa adanya. Yang jelas, harapan kami agar di Hari Raya Idul Fitri dijadikan momentum berbenah diri dan introspeksi atas sikap serta perilaku yang telah dilakukan, termasuk atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor. Korupsi tidak bisa diberantas tanpa kesadaran untuk bersikap dan bertindak sesuai koridor hukum. Untuk itu makna Hari Raya Idul Fitri harus melekat dan merubah setiap insan dari tidak baik menjadi baik.

Sejumlah tokoh agama meminta koruptor untuk tobat, pendapat Anda?
Saya setuju dengan himbauan para ulama. Tapi tobat itu tidak hanya ditujukan kepada koruptor saja, tapi kepada kita semua. Kenapa? Lebih baik tobat dari awal dari pada kita semua tergiur untuk melakukan korupsi. Lagipula kan sebagai manusia kita juga tidak luput dari dosa. Maka tobat itu memang penting bagi para koruptor dan bagi kita semua.


Sumber: Rakyat Merdeka, 2 Agustus 2013


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Comments  

 
#3 romy setyawan 2013-08-18 08:31
Masih banyak pemberian parcel kepada pejabat di Kementerian ESDM berupa barang,uang atau voucer Hotel2 mewah dalam negeri maupun Luar negeri
Quote
 
 
#2 Charles Marbun 2013-08-14 08:49
Bagaimana, kalau bawahan memberikan parcel kepada atasan di lingkungan pemerintahan, instansi pemerintah ? mungkin ini perlu juga jadi perhatian khusus gratifikasi oleh KPK, walaupun parcelnya sekecil apapun itu. Pemberian parcel oleh bawahan kepada atasan masih marak terjadi di lingkungan instansi pemerintah.
Quote
 
 
#1 Arminheri 2013-08-12 13:48
THR kepada si pengirim kartu lebaran.

Mohon kepada Institusi KPK untuk menyelidiki persoalan ini. Terima kasih.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.