Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Tangkap Pengacara dan Staf Mahkamah Agung

img4b468b6139b96img4b468b6139b96JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang pengacara dan staf Mahakamah Agung, setelah terjadi transaksi suap pada Kamis (25/7). Suap itu diduga terkait pengurusan perkara di MA. “Penyidik KPK menangkap seorang berinisial DS, pegawai di lingkungan MA dan seseorang pengacara berinisial MCB,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/7).

Johan menjelaskan, operasi tangkap tangan bermula saat DS mendatangi kantor pengacara MCB di Jalan Martapura, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.30 WIB, Kamis (25/7). Tak lama berselang, DS kemudian keluar dari kantor tersebut dengan menenteng tas berwarna coklat. Setelah menaiki kendaraan roda dua atau ojek, penyidik KPK menangakap DS di kawasan Monumen Nasional (Monas). “Penangkapan dilakukan karena penyidik KPK memperoleh informasi ada penyerahan uang,” kata Johan.

Saat penangkapan, penyidik langsung membuka tas yang dibawa DS dan menemukan uang sebesar Rp 80 juta. “Tapi jumlah tersebut belum fix masih bisa bertambah,” kata Johan. Setelah menangkap DS, tim penyidik KPK juga ikut mengamankan MCB di kantornya, sekitar pukul 13.30 WIB. Tim penyidik pun melakukan penelusuran lebih lanjut ke rumah DS. Disana penyidik kembali menemukan sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan pemberian dari MCB. “Diduga pemberian tersebut terkait dengan penanganan perkara yang saat ini tengah berada di MA,” kata Johan. Saat ini keduanya, masih menjalani pemeriksaan di KPK. Menurut Johan, KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.

Akui Staf MA

Terkait operasi tangkap tangan tersebut, Kepala Biro Humas dan Hukum MA Ridwan Mansyur mengakui ada penangkapan salah satu pegawai MA berinisial DS oleh KPK. “Iya, dia memang pegawai MA. Dia tertangkap saat naik ojek di sekitar Monas,” ujar Ridwan, saat dikonfirmasi.

Ridwan mengatakan, DS adalah salah satu staf di Pusdiklat MA yang berkantor di Megamendung, Puncak, Bogor-Jawa Barat. DS sebelumnya adalah seorang satpam yang kemudian diangkat menjadi salah satu pegawai di lingkungan MA.

Selain itu, Ridwan juga membenarkan bahwa di tangan DS, KPK menyita uang sebesar Rp 80 juta. Atas perbuatannya itu, MA sepenuhnya menyerahkan kasus ini untuk ditangani oleh penegak hukum. “Apabila persoalan ini melanggar hukum, seluruhnya diserahkan ke penegak hukum. Kan ditangani KPK,” ujar Ridwan. Ridwan mengaku baru mengetahui kalau DS terlibat kasus seperti ini.

Karena, DS pada dasarnya hanyalah seorang pegawai atau staf biasa di MA. “Pokoknya dari saya bahwa benar dia adalah pegawai biasa, staf biasa di MA. Asalnya masuk MA dari satpam dulunya, kemudian jadi staf,” katanya.

Tak Terkait Djoko Susilo

Sementara itu, Pengacara Hotma Sitompoel membantah mitra pengacaranya, Mario C Bernado, sedang manangani suatu perkara di MA atas nama Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates. ”Kantor kami sama sekali tidak mengetahui perkara apa yang menjadi pokok persoalan dalam penangkapan terhadap Mario C Bernado,” kata Hotma dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis malam. Dia pun mengaku ingin mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Oleh karena itu dia memastikan akan memberikan advokasi (pendampingan hukum) terhadap MCB dalam proses hukum di KPK. Lebih lanjut dia juga membantah jika penangkapan MCB terkait kasus hukum Irjen Djoko Susilo yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui perihal kasus ini untuk tidak memberikan komentarkomentar yang sifatnya mendiskreditkan kantor kami yang hanya akan memperkeruh suasana, terlebih-lebih terhadap diri saya,” pungkas Hotma.

Mario diketahui pernah menjadi pengacara mantan Ketua Komisi IV DPR asal Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Yusuf Emir Faisal yang diusut KPK dalam kasus korupsi alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-Api di Banyuasin, Sumatera Selatan. Yusuf sudah divonis 4,5 tahun pada 2008.
Sumber: Investor Daily, 26 Juli 2013


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.