Komisi Pemberantasan Korupsi

Fathanah - LHI Penuhi Unsur TPPU

img4b468b3eb7f47JAKARTA - KPK dinilai tepat menjerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Pasalnya modus transaksi keuangan yang pernah dilakukan keduanya memang patut dicurigai sebagai pencucian uang.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Menurut Husein modus pencucian uang memang sangat banyak, terlebih yang patut dicurigai ialah adanya transaksi yang dilakukan lebih dari sekali.

"Pemberian uang pada keluarga, anak, istri, maupun kawin lagi bisa dan patut diduga sebagai modus pencucian uang," terang Yunus usai menjadi pembicara pada dialog di pusat dakhwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Oleh karena itu dalam kasus snap pengaturan kuota daging impor, KPK harus mencermati case by case.

Menurut Yunus usaha yang dilakukan para tersangka juga layak ditelusuri apakah didalamnya terjadi praktek pencucian uang. "Bisa saja kan mendirikan sesuatu usaha dan uangnya dicampur-campur' terang pria yang juga pernah menjadi anggota satgas pemberantasan mafia hukum tersebut.

Dalam kasus pencucian uang, menurut Yunus yang paling sulit ialah -mengendus aset-aset yang tidak punya nama. Dia mencontohkan pemberian uang tunai atau perhiasan dari tersangka ke seseorang. Menurut dia hal tersebut jejaknya terputus. Tidak seperti transaksi perbankan atau kepemilikan rumah dan tanah.

Yunus mengatakan penerima sesuatu yang berasal dari pencucian uang memang bisa dipidanakan. Namun tentunya tidak serta merta mudah menjerat penerimanya. "Perlu dicek juga apakah penerima itu tabu atau tidak uang itu berasal dari mana. Tingkat kehatian-hatian dan antisipasi menerimanya bagaimana," ujarnya.

Pria kelahiran Mataram itu mendukung penindakan terhadap pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan menghukum pelakunya. Namun juga mengejar aset-asetnya, melakukan pemuktian terbalik dan melakukan pemiskinan pelak. "Sebab kalau hanya hukum, selama ini jeratannya hanya berapa tahun sih - Kurang ada efek jeranya bagi yang lain," terangnya: Diskusi yang mengambil tema "Peran Umat Islam dalam Pemberantasan Korupsi" itu juga menghadirkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari.

Hajriyanto itu banyak menyoroti peranan ormas Islam dalam Pencegahan korupsi. "Korupsi itu tidak cukup diberantas dengan menangkapi pelakuya. Tertangkap satu akan muncul tiga, begitu seterusnya. Yang perlu diperkuat ialah pencegahannya," jelasnya.

Sumber : Indopos, 09 Juni 2013 


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Comments  

 
#2 Sigit Wahyu P 2013-06-17 11:07
Coba dicek pernah seseorang "yang mirip sekali dengan Ahmad Fathanah" ada di Kompleks Taman Peninsula di lokasi rumah baru renovasi di Jl. Taman Peninsula Blok J No. 12 Bekasi Selatan.
Quote
 
 
#1 agus somad 2013-06-17 08:28
sepanjang memenuhi unsur TPPU,KPK punya kewenangan dan terdakwa harus dapat membuktikan dipersidangan,s ebagai warga negara yang baik siapa pun kita harus tunduk dimuka hukum.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.