Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Calo Tersingkir, Warga Belajar Tertib

img4bcff06a05be9AMUKAN Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap buruknya kualitas pelayanan uji kendaraan di Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat, berdampak pada kandasnya praktik percaloan. Terhitung Kamis (24/7), UPT PKB Kedaung ditutup. Sebelumnya penutupan itu disampaikan Basuki saat inspeksi mendadak bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di UPT tersebut pada Rabu. Saat itu, Basuki menemukan banyak alat pengujian kendaraan yang tak berfungsi, sementara KPK menemukan dugaan praktik pungutan liar.

Bekas Kepala Bappebti Didakwa 6 Kasus Sekaligus

img4b468b6139b96Jaksa KPK mendakwa Syahrul Raja Sempurnajaya dengan pasal berlapis. Bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) itu diduga terlibat berbagai skandal pidana. Sebelum memulai membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Syahrul, jaksa Elly Kusumastuti mengatakan, sedikitnya ada enam dakwaan yang akan dibacakan untuk Syahrul. "Ada enam dakwaan yang akan kami bacakan untuk terdakwa Syahrul," katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Lalu jaksa KPK tersebut melanjutkan agenda sidang beragenda pembacaan dakwaan. Dia menyatakan, enam dakwaan itu meliputi perkara pemerasan oleh Syahrul kepada RakaTantra, Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Fredericus Wisnusbroto, Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI).

Ahok Larang Pegawai Negeri Terima Bingkisan

Gratif1JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bingkisan Lebaran. Alasannya, pemberian tersebut rentan disalahgunakan sebagai gratifikasi.


"Mereka tak boleh menerima apa pun," kata Ahok di Balai Kota Jakarta kemarin. Menurut dia, keputusan tersebut sejalan dengan surat imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dia terima pada awal Ramadan lalu. Ahok menyarankan agar para pegawai dapat mengalihkan pemberian bingkisan itu ke panti asuhan atau panti jompo. Dengan begitu, niat untuk memberi bingkisan tetap terlaksana. "Berikan saja bingkisannya ke panti asuhan," kata Ahok.

Pemerintah Cabut 332 Izin Tambang

img5049836af148eJAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, mengatakan telah mencabut 332 izin usaha pertambangan (IUP) hingga 22 Juli lalu. Tindakan ini berkaitan dengan upaya penataan IUP untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. "Perusahaan itu berada di empat provinsi," kata dia di kantornya kemarin.


Menurut Sukhyar, tindakan tersebut dilakukan pada 85 perusahaan di Sulawesi Tengah, 134 perusahaan di Jambi, 106 perusahaan di Sumatera Selatan, dan 7 pemegang IUP di Kalimantan Barat. Pemerintah juga memberikan sanksi berupa pembekuan izin sementara untuk 62 pemegang IUP yang tidak mematuhi aturan.

Eks Sekjen Deplu Dibui 2,5 Tahun

img4b468b3eb7f47JAKARTA. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen (kini Kementerian) Luar Negeri (Deplu) Sudjadnan Parnohadiningat dengan pidana penjara dua tahun enam bulan. Ia juga didenda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.


Vonis dijatuhkan dalam persidangan yang dipimpin hakim Nani Indrawati, Rabu (23/7). Sudjadnan terbukti korupsi terkait penyelenggaraan 12 kegiatan pertemuan dan sidang internasional di Deplu tahun 2004-2005. Kegiatan ini telah memperkaya dirinya sendiri dan atau orang lain dan atau korporasi sebesar Rp 4,57 miliar dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,09 miliar.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.