Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016. Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (13/9), menuturkan, KPK pernah mengkaji penerapan upaya "luar biasa" untuk menghukum koruptor dengan tidak hanya menghitung kerugian berwujud, begitu juga yang tak berwujud. Dia mencontohkan, kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi.

Perampasan Aset Timbulkan Efek Jera

JAKARTA, Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi mampu melahirkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Aturan yang memiskinkan itu harus dilakukan terhadap seluruh penyelenggara negara yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perolehan harta kekayaan mereka.

“Perampasan aset juga menjadi cara untuk mencegah kejahatan lainnya yang bisa muncul di tengah penanganan perkara korupsi,” jelas peneliti ICW Donald Fariz.

Menurutnya, perampasan aset penyelenggara negara bisa mengembalikan kerugian negara dan mencegah terjadinya korupsi lain. Itu seperti upaya peringanan hukuman ataupun rekayasa perkara yang dihadapi penyelenggara negara yang berstatus tersangka korupsi.

“Misalkan penyuapan hakim atau jaksa dalam persidangan. Jika asetnya disita, upaya mereka melakukan penyuapan di persidangan bisa dicegah, sebab seluruh asetnya sudah dirampas negara,” jelasnya.

Menhut Gandeng KPK Usut Kasus Kebakaran Hutan Riau

JAKARTA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki perusahaan pembakar hutan dan lahan ( karhutla) di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Hal itu dikatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam konferensi pers di kantor KLHK, Jakarta, kemarin.

"Pelibatan KPK ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, saat saya minta izin ke beliau untuk menuntaskan permasalahaan Karhutla yang selalu terjadi setiap tahun. Kita juga akan melakukan kerja sama dengan semua aparat hukum," kata Siti.

Menteri asal Partai Nasdem itu menegaskan, kerja sama dengan KPK sudah berjalan. Pihak komisi anti rasuah itu bahkan sudah memberi sejumlah data terkait perusahaan yang selama ini membuka lahan di Sumatera tanpa izin pembukaan lahan. Totalnya mencapai 475 perusahaan.

KPK Ingatkan Pimpinan SKPD

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut pemantauan pencapaian Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Sumatra Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga, mengatakan supervisi yang dilakukan KPK sangat penting, mengingat banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat di tingkat eksekutif dan legislatif.

Ia pun berharap pembekalan KPK itu dapat benar-benar dipahami para pejabat di Sumut, khususnya pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Para kepala SKPD seSumatra Utara diharapkan lebih memahami dan mendalami mengenai korupsi sehingga para pemangku kebijakan dapat melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya di Medan, Selasa (6/9). 

Produk Politik Dinasti Bermasalah

JAKARTA, Kasus Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian menunjukkan ada masalah serius terkait kepala daerah berusia muda produk politik dinasti. Alih-alih memberikan harapan baru, keberadaan mereka justru dapat mengancam masa depan demokrasi Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/9), di Jakarta, menetapkan Yan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Pe-netapan ini dilakukan sehari setelah Yan ditangkap KPK di rumah dinasnya di Banyuasin. Yan diduga menugaskan anggota stafnya untuk meminta Rp 1 mi-liar sebagai uang "ijon" proyek Dinas Pendidikan Banyuasin ke-pada pengusaha. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Yan dan istrinya.

"Ini serius, karena secara ide-ologis masa depan bangsa ada di tangan kaum muda. Bisa kita bayangkan jika bangsa kita berada dalam genggaman pemimpin muda yang korup. Habislah kita," kata Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta. 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.