Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Sanusi Didakwa Terima Suap dan Pencucian Uang

ilustrasi-korupsi1ilustrasi-korupsi1Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, didakwa menerima suap senitai Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, Ariesman Widjaja, melalui asistennya, Trinanda Prihantoro. Suap tersebut dimaksudkan agar Sanusi membantu mernpercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

"Uang sejumlah Rp 2 miliar untuk menggerakkan terdakwa mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda RTRKSP Jakarta," kata Jaksa Penuntut Umum, Ronald F Worotikan, pada KPK, di Gedung Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Rabu (23/8).

Uang suap tersebut juga dimaksudkan Ariesman untuk meminta Sanusi agar mengakomodir pasal-pasal yang terdapat dalam Raperda tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebab, Ariesman juga menjabat Dirut PT Muara Wisesa Samudra, selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi Pulau G.

Telusuri Suap Gubernur Sultra

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam diduga menerima suap tak hanya dari satu perusahaan tambang. Kini, KPK mulai menelusuri aliran dana yang pernah mampir ke rekening Nur Alam.

Dugaan itu terkuak dari upaya penggeledahan yang dilakukan KPK pasca penetapan Nur Alam sebagai tersangka. Dari salah satu tempat penggeledahan itu adalah salah satunya kantor PT Billy Indonesia yang ada di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Data yang dihimpun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukan PT Billy Indonesia masih satu pemilik dengan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Kedua perusahaan itu dimiliki oleh pengusaha tambang asal Taiwan bernama CHen Linze. Keduanya terafiliasi dengan perusahaan di Hongkong dengan nama Rich Corp International.

Chen disebut punya istri bernama Emi Sukiati Lasimon. Nama itu dalam sejumlah dokumen disebutkan sebagai komisaris PT Billy Indonesia. Nama Emi juga muncul dalam Panama Papers.

Kebijakan Aher Jadi Percontohan KPK

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) terkait tunjangan pokok penghasilan (TPP) PNS dijadikan percontohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi daerah lain.

Kebijakan Aher yang diterapkan sejak 2010 lalu ini disosialisasikan KPK bersama Pemprov Jabar ke sejumlah daerah.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar M Solihin mengatakan KPK menilai kebijakan TPP Pemprov Jabar bisa diadopsi daerah lain. "Kebijakan [TPP] ini jadi percontohan oleh KPK," katanya di Bandung, Rabu (24/8).

Gubernur Jabar sendiri langsung memberikan pengalamannya merumus dan menerapkan kebijakan TPP dihadapan Pemprov Sumatera Barat. Di waktu yang sama, Pemprov Maluku Utara, Kalimantan Selatan mendapatkan pencerahan yang sama.

Uang Suap Diantar Beberapa Kali

Darmaji, sopir Doddy Aryanto Supeno atau orang kepercayaan Eddy Sindoro, mengaku sering mengantar majikannya ke rumah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Saat itu, kata Darmaji, Doddy membawa uang.

Seperti diberitakan, Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution. Nurhadi diduga terlibat dalam pengaturan perkara hukum.

Terlebih saat menggeledah kediaman Nurhadi, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang Rp1,7 miliar dalam pecahan berbagai mata uang asing.

Peran Nurhadi terungkap berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Darmadji yang dibacakan jaksa KPK Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Darmadji dihadirkan jaksa KPK untuk menjadi saksi bagi terdakwa Doddy. Namun, ia tidak hadir dalam persidangan sehingga jaksa membacakan BAP milik Darmadji selama diperiksa penyidik KPK.

KPK Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Berdikari

==JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka korupsi di PT Berdikari, yaitu Direktur Utama CV Jaya Mekanotama Aris Hadiyanto alias AH dan Komisaris CV Timur Alam Raya Sri Astuti (SA).

"Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penyidik KPK melakukan upaya hukum penahanan terhadap dua tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini," ujar Yuyuk Andriati Iskak, Plh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Senin (22/8).

Tersangka Aris Hadiyanto ditahan di rumah tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Sri Astuti di rutan Wanita Pondok Bambu. Keduanya diduga memberi hadiah atau janji kepada pejabat di Berdikari terkait pengadaan pupuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau (b) dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.