Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara

Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebutkan bahwa setiap orang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam memberantas pidana pencucian uang.

Ia mengungkapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada ketentuan bahwa setiap orang yang menerima harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana bisa dipidanakan.

“Sebetulnya yang dikhawatirkan mengenai advokat diduga terlibat dalam pusaran pencucian uang ialah adanya dana suap kepada para penegak hukum. Di sini bisa dilihat besar atau tidak. Advokat sampai dapat uang miliaran rupiah itu menurut saya perlu ditelusuri dan dimintai keterangan,“ jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan ada enam profesi tambahan yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk dan atas nama pengguna jasa.

KPK Bantah Paksa Periksa Kaligis

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah memaksa advokat senior OC Kaligis untuk diperiksa di dalam Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jumat (31/7).

KPK menyatakan, kedatangan penyidik ke Rutan Guntur untuk memperpanjang masa penahanan Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

"Bukan (pemaksaan pemeriksaan), tapi perpanjangan masa penahanan terhadap OCK untuk 40 hari ke depan," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, kepada wartawan, Sabtu (1/8).

Priharsa menjelaskan, perpanjangan masa penahanan dilakukan penyidik karena masa penahanan OC Kaligis untuk 20 hari pertama akan berakhir pada 3 Agustus nanti. Namun, saat didatangi penyidik, Kaligis menolak menandatangani perpanjangan masa penahanannya. "Karena yang bersangkutan menolak, maka dibuatkan berita acara penolakannya," jelasnya.

Pansel Minta Bareskrim Hindari Kriminalisasi

Pansel Minta Bareskrim Hindari Kriminalisasi

JAKARTA (SK) – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) untuk ikut melacak latar belakang 48 capim agar tidak terjadi kriminalisasi saat yang bersangkutan sudah memimpin KPK. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel KPK Destry Damayanti di Jakarta, Jum’at (31/7).

Menurut Destry menyebut penelusuran rekam jejak capim, punya bobot signifikan. Hal itu lah yang mendasari Pansel Capim KPK meminta Bareskrim melakukan penelusuran itu.

“Sejak awal pansel menganggap tracking (penelusuran rekam jejak–Red) memiliki bobot signifikan dalam penentuan Pimpinan KPK,” kata Destry.

KPK Bantah Isolasi OC Kaligis

ilustrasi-logoKPK2ilustrasi-logoKPK2Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada isolasi yang dilakukan terhadap pengacara senior Otto Cornelis Kaligis saat ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) di provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014.


”Kalau seseorang baru dikenakan penahanan, masuk ke rutan, bukan dan tidak pernah ada istilah isolasi, tapi kalau kita harus menjalani proses penahanan di rutan atau di lapas yang baru sekali masuk di dalam rutan. Itu namanya masa pengenalan pengamatan penelitian lingkungan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji di Gedung KPK Jakarta, Rabu. Sebelumnya para penasihat hukum OC Kaligis mengajukan praperadilan karena menilai bahwa KPK melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan tidak membolehkan keluarga dan kuasa hukum membesuk Kaligis selama seminggu sejak ia ditahan pada 14 Juli 2015 sehingga baru bisa dijenguk pada 23 Juli 2015.

Mantan Dirut BBJ Dituntut 5 Tahun Penjara

3 saksi3 saksiJAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ) sekaligus Komisaris Utama PT Indokliring Internasional Sherman Rana Krishna dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair enam bulan kurungan dalam kasus dugaan suap kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya sebesar Rp 7 miliar.


"Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakar ta menyatakan terdakwa Sherman Rana Krishna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/7).


Menurut jaksa penuntut umum, Sherman terbukti menyuap Syahrul untuk melancarkan proses pemberian izin usaha lembaga kliring berjangka PT Indokliring Internasional. Tujuannya agar PT BBJ memiliki lembaga kliring berjangka sendiri dengan mendirikan PT Indokliring Internasional yang izin usahanya diurus oleh Bappebti.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.