Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Penolakan Revisi UU KPK Tak Akan Surut

JAKARTA  Sejumlah tokoh agama berkumpul di Griya Gus Dur, Menteng, untuk menyatakan penolakan atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Mereka menilai revisi tersebut justru akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. "Kami melihat berkalikali KPK dilemahkan. Jadi kami menyerukan kembali supaya politisasi dihentikan agar KPK bisa bekerja," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Imam Aziz, kemarin.

la mengatakan KPK memiliki tugas yang berat karena korupsi masih menjadi masalah besar bagi bangsa. Apalagi, bulan lalu, seorang anggota Dewan, Damayanti Wisnu Putranti, tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dalam proyek infrastruktur di Maluku. Selain Damayanti, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni rekan Damayanti bernama Dessy dan Julia serta Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, perusahaan yang mengincar proyek tersebut.

Presiden Minta Perkara Terkait KPK Segera Diselesaikan

JAKARTA - Presiden JokoWidodo (Jokowi) meminta agar penanganan perkara terkait Komisi Pemberantasan Kor upsi (KPK) segera diselesaikan, karena sudah cukup lama dan ada hal lain yang harus mendapat perhatian.

“Presiden ingin perkara yang terkait dengan KPK segera diselesaikan karena ini sudah cukup lama dan kita harus fokus pada persoalan lain terutama pembangunan ekonomi,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (4/2).

Johan yakin dalam waktu dekat akan ada keputusan yang diambil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus AS, BW dan NB.

Kemarin, Presiden Jokowi memanggil Jaksa Agung M Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk melaporkan penanganan perkara itu. “Tadi Presiden didampingi Mensesneg Pratikno,” kata Johan Budi.

Dirjen Bina Marga Diperiksa

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto Husaini irit bicara, saat ditanya ihwal proyek yang dikelola anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti.

Hediyanto yang ditemui usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, enggan berkomentar saat ditanya soal kedekatannya dengan Damayanti. Dia juga tidak berkomentar ketika ditanya wartawan soal pertemuannya dengan Abdul Khoir, penyuap Damayanti.

Dia hanya menjawab singkat soal pemeriksaan hari ini. Sekitar delapan jam anak buah Menteri Basuki Hadimoeljono itu menjalani pemeriksaan. “Iya (pemeriksaan) lancar,” ujar saat hendak meninggal Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2).

Tidak Ada Alasan Revisi UU KPK

Kalangan pakar hukum dan aktivis antikorupsi menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Mencermati usul perubahan yang diajukan DPR, mereka menilai tidak ada alasan untuk merevisi UU yang semangatnya justru mengebiri kewenangan lembaga itu. “KPK sudah cukup kuat dengan UU yang sekarang.

Jika KPK dalam menjalankan kewenangannya ada penyalahgunaan atau merugikan orang lain, maka mekanisme hukum sudah cukup,

yaitu dengan praperadilan atau upaya hukum lainnya. Jadi, tidak ada alasan yuridis maupun sosiologis-praktis untuk merevisi UU KPK,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, di Jakarta, Rabu (3/1).

Dia justru curiga bahwa DPR dimanfaatkan oleh para koruptor, sehingga KPK menjadi momok yang menakutkan, yang harus dilemahkan dan bila perlu dihabisi. “Jika anggota DPR merasa bersih atau penyelenggara negara lain juga merasa bersih, semestinya KPK tidak dijadikan momok menakutkan, melainkan mitra kritis dalam upaya menciptakan DPR yang bersih dari korupsi,” katanya.

Dewie Yasin Limpo Segera Disidang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas perkara mantan anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo dan dua stafnya, Rinelda Bandaso dan Budi Wahyu Hadi. Dengan begitu, ketiganya akan menjalani sidang perdana perkara suap proyek pembangkit listrtik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, 22 Februari mendatang.

"DYL, BWH, RB (Dewie Yasin Limpo, Budi Wahyu Hadi, dan Rinelda Bandaso) hari ini, 2 Februari 2016, perkara mereka dilimpahkan ke jaksa penuntut umum," ungkap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, kemarin.

Selanjutnya, jaksa KPK segera membuat dakwaan terhadap ketiganya untuk dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dewie membenarkan sudah menandatangani berkas yang sudah dinyata kan lengkap (P21), setelah penyidik melimpahkan berkas perkara itu ke penuntut umum. "Iya sudah P21, sudah saya teken," ucap Dewie saat ditanya pers di Gedung KPK, kemarin.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.