Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Mulai Usut Korupsi Korporasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mengusut korupsi yang diduga melibatkan korporasi. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, lembaganya melihat ada tren pihak swasta terlibat hampir 40 persen dalam kasus korupsi yang diusut komisi antirasuah ini. "Ada atau tidak masalah di situ? Jangan-jangan swasta itu orang yang diperas," kata Bambang kemarin.

Korporasi, kata dia, seharusnya punya etika bisnis yang melarang menyuap. Karena itu, kata Bambang, KPK sedang membangun sistem pengawasan bisnis untuk mengurangi kasus suap jenis ini. "Statusnya berbeda bila pihak swasta diperas oleh penyelenggara negara," ujarnya.

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Alkes Tangsel

SERANG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mamak Jamaksari ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Berkas tersebut dilimpahkan setelah dinyata lengkap atau P21 atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) kedokteran umum di RSUD Tangsel tahun 2012.

Korupsi Minerba Masif

Korupsi di sektor minerba masih merajalela. Advokasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sekitar 400 usaha pertambangan bermasalah semisal tidak membayar pajak dan ironisnya sebagian besar dimiliki korporasi asing. Kejahatan masif di sektor mineral dan batu bara ( minerba) itu diungkapkan komisioner KPK Busyro Muqoddas dalam kesempatan seminar bertema Peta korupsi dan pengawalan pemerintah baru bersama mayarakat sipil, di Jakarta, kemarin.

“Korupsi tidak bisa dilepaskan dari kajian di sektor minerba, dan sumber daya alam. Banyak koorporasi yang memperoleh keuntungan besar, tetapi tidak mau membayar pajak,“ ujar Busyro. Akibat ulah tidak taat hukum itu, negara rugi sebesar Rp22 triliun setiap tahunnya.

Vonis Seumur Hidup Akil Diperkuat oleh PT DKI

JAKARTA, (PR).- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama atas banding yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Putusan tersebut membuat Akil tetap diganjar hukuman penjara seumur hidup.

"Menguatkan putusan tingkat pertama karena dianggap sudah tepat dan benar," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta M Hatta melalui pesan singkatnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/11/2014).

Hatta tak menjelaskan kapan putusan banding itu dilakukan. Dia hanya mengatakan, sidang banding tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syamsul Bahri Bapatua.

KPK Rekonstruksi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengurusan alih fungsi lahan hutan dalam perubahan tata ruang Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan proyek-proyek lain Pemprov Riau 2014 di tiga tempat di Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugaraha mengatakan, rekonstruksi itu juga menghadirkan dua tersangka kasus ini yaitu Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.