Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Gubernur Jawa Barat Terbitkan Sanksi

ilustrasi- gedung kpkilustrasi- gedung kpkBANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerbitkan Peraturan Gubernur untuk penyelenggara negara yang lalai melaporkan harta kekayaannya. "Sesuai dengan perundangan, dari teguran keras, kemudian pengurangan tunjangan, penurunan pangkat, sampai pemecatan. Itu sanksi administrasi," kata Heryawan di Bandung, kemarin.
Sanksi akan dijatuhkan berdasarkan hasil penyelidikan. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan pemerintah Jawa Barat resmi diteken kemarin. Peraturan itu diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja.

Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa

ilustrasi-korupsi1ilustrasi-korupsi1Peneliti Pusat Kajian And Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Fariz Fachryan mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus luar biasa agar dapat memberikan efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Menjadi pelajaran juga bagi yang ingin korupsi, agar mengurungkan niat jahatnya," ujar Fariz.


Dia pun menilai, aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas. Sebab, kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasiis korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo

ilustrasi-gratifikasiilustrasi-gratifikasiJAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti jika Bank Central Asia (BCA) diuntungkan dari skandal korupsi bekas Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Keuntungan itu didapatkan dari pengabulan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA pada tahun 1999. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Sabtu (23/5).


Hadi dijerat KPK dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh KPK.
“Kalau unsur di pasal 2 dan 3 kan menguntungkan orang lain atau korporasi, masuk di sana,” kata Priharsa.

Pansel KPK Harus Bersih dan Jujur

ilustrasi-bebas korupsiilustrasi-bebas korupsiSEJUMLAH kalangan pegiat antikorupsi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar berhati-hati menetapkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Pasalnya, dari beberapa orang yang telah dijaring untuk menjadi anggota Pansel KPK, terdapat figur yang dinilai kontradiktif dengan semangat penguatan lembaga antirasywah tersebut.


Koordinator Badan Pekerja YLBHI Julius Ibrani meminta KPK menganalisis 12 nama calon anggota Pansel KPK dari laporan harta kekayaan pejabat negara dan catatan lainnya. “Kami menilai penting Presiden menyeleksi ketat agar Pansel KPK tidak menjadi sarana kepentingan pihak tertentu,“ kata Julius.

KPK: Kuat Dasar Hukum Penetapan Hadi Sebagai Tersangka

3 saksi3 saksiJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT BCA tahun 1999. Kasus itu bukan persoalan administratif perpajakan sebab terdapat unsur tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. "KPK tidak menyidik soal pajak, tapi kebijakan yang bersembunyi di balik penyalahgunaan kewenangan perpajakan," kata Yudi, membacakan jawaban pada sidang praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo, di Pengadilan Negeri Jaksel, Senin (18/5).


KPK selaku termohon membantah dalil pemohon yang menyebut, badan antikorupsi itu tidak berwenang menangani kasus Hadi karena, mengabulkan atau menerima keberatan pajak dari wajib pajak merupakan wewenang dirinya selaku Dirjen Pajak.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.