Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Komisi Antirasywah Fokus Mengawasi Enam Provinsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat. Hal itu disebabkan pejabat dari enam provinsi tersebut kerap kali tersangkut urusan hukum di komisi antirasywah.

“Itu jadi perhatian KPK karena memang provinsi itu mengalami beberapa kali masalah karena pejabatnya pernah ditangkap KPK,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam acara pemaparan program E-planning oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Basaria Panjaitan, dan Risma.

Meskipun KPK ingin membenahi seluruh provinsi di Indonesia, jelas Basaria, enam provinsi tersebut menjadi perhatian khusus. Salah satu tugas KPK ialah mencegah dan mengawasi langkah-langkah yang dilakukan kementerian/ lembaga serta kepala daerah.

Izin Pertambangan Dicabut

JAKARTA - Pemerintah mulai menertibkan izin usaha pertambangan dengan mencabut sekitar 500 izin yang belum berstatus clear and clean. Dari 10.388 izin usaha pertambangan di Indonesia, tercatat sebanyak 4.023 izin belum berstatus clear and clean.

Dari izin yang dicabut itu, umumnya tidak memenuhi syarat administrasi, izin tidak berlaku, dan izinnya tumpang tindih. Apabila sampai akhir tahun 2016 status clear and clean (bersih tanpa masalah/CNC) belum juga diurus, pemerintah akan mencabut izin tersebut.

"Kami akan terus menyosialisasikan ke daerah oleh tim dari Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar IUP (izin usaha pertambangan) yang belum berstatus CNC se-gera memperbaikinya agar mendapat status CNC. Apabila sampai akhir tahun tidak diurus, izin akan dicabut," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kamis (21/7), di Jakarta.

KPK Buka Peluang Sanusi Jadi "Justice Collaborator"

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Keterkaitan Sanusi dengan pemerintah dan pengembang dapat membantu KPK mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap untuk memengaruhi pembahasan Raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan niatnya untuk memberangus semua kasus suap yang menyebabkan pemerintah bisa diatur oleh swasta. "Sanusi hanyalah bagian kecil dari grand corruption. Tidak tertutup kemungkinan ia menjadi justice collaborator (JC) untuk menguak semua oknum dalam suap reklamasi. Namun, semua bergantung (apakah) ia akan kooperatif atau tidak," kata Laode, Kamis (21/7).

Dalam suap reklamasi, kasus itu melibatkan swasta di mana korporasi memengaruhi kebiakan publik. Menurut Laode kasus seperti ini harus ditelusuri karena berkaitan dengan kepentingan publik "Bisa dibayangkan, bagaimana kalau semua kebijakan publik dibuat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu," ujarnya.

Cianjur Bangun Pakta Integritas dengan KPK

Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur menilai, pembangunan pakta integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI jadi langkah pasti agar pencegahan, penanganan, dan pengawasan korupsi di Cianjur lebih ketat dengan maksud agar tidak ada lagi peluang korupsi bagi pejabat.

Hal itu dikatakan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di sela-sela Workshop Pembangunan Integritas yang bekerja sama dengan KPK RI di Bale Praja Pendopo Cianjur, Jalan Siti Jenab, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Rabu (20/7/2016).

Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa (19/7/2016) itu merupakan tindak lanjut berkaitan dengan pembangunan pakta integritas dan sebagai dasar untuk perencanaan APBD Cianjur tahun 2017. Selain itu, diharapkan legislatif dan eksekutif bisa satu pemahaman dalam perencanaan.

"Isinya adalah agar legislatif dan eksekutif selaku penentu sebuah kebijakan itu bisa menyatukan persepsi. Nanti, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan kami sudah sesuai dengan keinginan masyarakat," ucapnya.

Penyidik KPK Telusuri Fakta Sidang Kasus Reklamasi

JAKARTA - Penyidikan kasus mega korupsi di balik proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua fakta dan informasi yang terungkap di persidangan akan ditindaklanjuti dengan mencari bukti yang relevan.

"Penanganan kasus ini belum berhenti. Justru dengan banyaknya terungkap fakta baru di persidangan. Apa yang terungkap dalam persidangan menjadi basis informasi baru dalam penanganan perkara terkait reklamasi ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7).

Priharsa menambahkan penyidik telah melakukan berbagai upaya untuk menggali informasi terkait keterlibatan pihak lain selain mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dalam kasus korupsi tersebut. Masyarakat diminta untuk bersabar.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.