Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pesantren Jangan Sampai Jadi Korban Pencucian Uang

JAKARTAKalangan ulama dan pesantren Nahdlatul Ulama harus berhati-hati dan mewaspadai praktik korupsi yang mudah disembunyikan dalam bingkai pemberian bantuan oleh pihak luar. Wajah korupsi yang multifaset (bersegi banyak) harus disadari ulama dan pesantren NU sehingga mereka tidak menjadi korban dan terlibat dalam korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif saat menghadiri peluncuran buku berjudul Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis(23/6). Acara itu dibuka Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan dihadiri antara lain Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Rais Ahmad Ishomudin, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Koordinator Gusdurian Alissa Wahid, dan salah satu penulis buku, Hifdzil Alim.

Syarif menuturkan, sifat jujur dan lurus ulama serta warga pesantren rentan disalahgunakan pihak-pihak di luar mereka. Di satu sisi, ulama dan pesantren sangat terbuka terhadap bantuan dermawan yang ingin mengembangkan pendidikan umat.

"Saya pernah menemui kiai di daerah-daerah dan mendengar; kan pengakuan mereka. Para kiai bilang, kalau pemberian bantuan orang luar kamitolak, kami akan dijuluki kiai 'fondasi'. Maksudnya, kami hanya bisa membangun pesantren hanya fondasinya saja, tidak sampai berdiri menjadi bangunan utuh," ujar Syarif menuturkan kelakar para kiai yang ditemuinya.

Andri Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi

JAKARTA, Selain didakwa menerima suap Rp 400 juta dari pengusaha Ichsan Suaidi, Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 500 juta dari sejumlah perkara yang pernah ditanganinya.

Dakwaan itu dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/6). Penerimaan gratifikasi oleh Andri merupakan hasil pengembangan penyelidikan KPK setelah Andri tertangkap tangan menerima suap dari Ichsan.

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebutkan, Andri menerima gratifikasi dalam sembilan perkara yang ditangani oleh pengacara Asep Ruhiat di Pekanbaru, Riau. Dari Asep, Andri menerima Rp 300 juta.

"Selain itu, pada November 2015, bertempat di Summarecon Mall, Serpong, Tangerang, terdakwa kembali menerima uang Rp 150.000.000 dari Asep Ruhiat Selain dari Asep, terdakwa juga menerima uang dari pihak-pihak lain terkait penanganan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) sebesar Rp 50.000.000," kata jaksa KPK Fitroh Rohcahyanto.

Dengan demikian, Andri menerima uang dengan jumlah total Rp 500 juta di luar suap dari Ichsan. Uang itu ditemukan di dalam karhar Andri saat petugas KPK menggeledah rumah Andri pada 12 Februari 2016, tidak lama setelah yang barsangkutan tertangkap. "Uang Rp 500 juta itu dimasukkan ke dalam koper warna biru dongker bertuliskan American Torister dan disimpan di dalam kamar tidur terdakwa," kata Fitroh.

Tomo Setuju Hentikan Kasus Asal Dibayar

JAKARTA, Asisten Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jakarta Tomo Sitepu disebut menyetujui adanya permintaan untuk menghentikan penyidikan perkara dalam kasus penyimpangan penggunaan dana di PT Brantas Adipraya asalkan dengan sejumlah imbalan uang.

Hal ini terungkap dalam dakwaan kepada Sudi Wantoko (terdakwa I) dan Dandung Pamularno (terdakwa II), keduanya karyawan PT Brantas Adipraya (BA), yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/6). Sidang dipimpin hakim Yohanes Priyatna.

Dalam dakwaan disebutkan, Tomo bersama Kepala Kejati Jakarta Sudung Situmorang ditemui oleh Marudut Pakpahan, Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra. Marudut adalah perantara yang diminta Sudi dan Dandung untuk menghentikan kasus dugaan korupsi di Kejati.

Permintaan itu dilakukan karena Sudi yang adalah Direktur Keuangan dan Human Capital PT BA mengira dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jakarta dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan badan usaha mi-lik negara (BUMN) tersebut.

Sudi mengira hal itu setelah membaca surat permintaan keterangan dari Kejati DKI Jakarta yang diterima tiga stafnya, yaitu Joko Widiyantoro, Lalita Pawar, dan Tumpang Muhammad. Ketiganya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyalahgunaan uang PT BA yang dinilai merugikan negara sekitar Rp 7,028 miliar.

Penyuap dan Perantara Dihukum 3,5 Tahun

JAKARTA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada Direktur PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi dan pengacaranya, Awang Lazuardi Embat, karena terbukti menyuap salah satu pejabat Mahkamah Agung. Majelis hakim menilai tindakan mereka telah merusak citra lembaga peradilan.

Atas putusan itu Awang Lazuardi langsung menerima dan tak akan mengajukan banding, sementara Ichsan Suaidi masih menyatakan pikir-pikir.

Vonis tersebut sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan itu dibacakan majelis hakim yang dipimpin John Halason Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/6).

Majelis hakim juga mempertimbangkan faktor pemberat lainnya, yaitu Awang yang berprofesi sebagai advokat semestinya turut menegakkan peradilan yang bersih, tetapi justru sebaliknya. Adapun faktor pemberat lainnya bagi Ichsan karena suap ini merupakan tindak korupsi kedua yang ia lakukan.

Ojang Terjerat Pula Pencucian Uang

JAKARTA, KPK menambah sangkaan untuk Bupati Subang Ojang Sohandi. Setelah disangka melakukan tindak pidana suap dan menerima gratifikasi, Ojang juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. "Jadi, berdasarkan pengembangan penyidikan memang kasusnya bertambah. Penyidik mengenakan yang bersangkutan sebagai tersangka untuk TPPU," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016) seperti dilansir detik.com.

Ojang dijerat dengan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK pun terus mengejar aset-aset milik Ojang. "Tetap ya (pengejaran aset Ojang), termasuk terakhir itu Mazda itu. Temuannya sampai sekarang ini kan terus dilakukan pendalaman," ujar Priharsa.

Dalam perkara suap, KPK menetapkan 5 tersangka yaitu Ojang Sohandi, dua jaksa yaitu Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo, serta Jajang Abdul Holik yang berstatus terdakwa di Kejati Jabar dan istrinya, Lenin Marliani. Dalam kasus ini, Ojang Sohandi disangka menyuap dua jaksa Kejati Jabar Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo soal perkara BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. KPK pun mengamankan uang berjumlah Rp 528 juta dari ruang kerja Devyanti. Selain itu, KPK menyangka Ojang telah menerima gratifikasi. 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.