Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Fungsi Pengawasan Parlemen Tak Jalan

ilustrasi : berani jujurilustrasi : berani jujur

JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menghadapi banyak tantangan. Salah satunya parlemen yang tidak menjalankan fungsi pengawasan. Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto saat diskusi 'Divided Government Tantangan Pemerintahan Jokowi -JK' di Menteng, Jakarta kemarin.

TPPU Tidak Wajib Buktikan Pidana Asal

JAKARTA - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak wajib membuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal dapat diketahui antara lain melalui dua alat bukti permulaan.

Busyro dan Roby Dinilai Layak

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung memperberat hukuman politisi Partai Golkar, Chairun Nisa, dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara. Ia terbukti bersama-sama melakukan korupsi berupa penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Hukuman Chairun Nisa Menjadi 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung memperberat hukuman politisi Partai Golkar, Chairun Nisa, dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara. Ia terbukti bersama-sama melakukan korupsi berupa penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

KPK Babat Usaha Tambang

KOMISI Pemberantasan Korupsi telah men cabut sedikitnya 323 izin usaha per tambangan yang melanggaraturan. Pencabutan izin ini bisa terus bertambah, menyusul proses audit sektor pertambangan yang masih berlangsung. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja seusai menghadiri semiloka koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi di Ban jarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.

"Hasil audit terhadap perusahaan tambang sejauh ini sudah ada 323 perusahaan yang izinnya dicabut. Jumlahnya bi sa bertambah," ujarnya.

Perusahaan-perusahaan ter sebut, kata dia, terbukti melanggar aturan sehingga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Pencabutan izin perusahaan pertambangan itu tersebar di 12 provinsi, di antaranya Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut membuat peningkatan pendapatan negara beberapa triliun rupiah da ri sektor pajak. Atas dasar itu pula, KPK harus bertindak demi mencegah kerugian negara lebih besar.

Berdasarkan catatan KPK, saat ini ada 4.868 perusahaan tambang yang tak berstatus clean and clear (CnC) atau 40% dari total 10.857 perusahaan pemegang izin usaha tambang. Adnan mengingatkan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun kepada pe merintah daerah untuk me nyelesaikan persoalan CnC tersebut.

Lebih jauh dikemukakan Adnan, audit sektor pertambangan ini telah memberikan dampak positif dan manfaat bagi kelangsungan usaha pertambangan. "Audit sektor pertambangan mampu mencegah kerugian negara dan terjadi peningkat an cukup signi? kan penerima an negara dari sektor pajak."

Perusahaan tanpa NPWP KPK juga kembali mengingatkan akan menindak tegas perusahaan tambang yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tidak adanya NPWP menunjukkan ketidaktaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Selain itu, tindakan perusahaanperusahaan tersebut membuat negara juga dirugikan dari sek tor pajak. Catatan KPK, ada sekitar 3.000 perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP.

"KPK harus bertindak. Jika NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya," tegasnya.

Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang hadir dalam acara tersebut mengakui di wilayahnya masih banyak perusahaan tambang yang beroperasi, tetapi belum memenuhi standar.

"Ada sejumlah perusahaan yang izinnya sudah dicabut di Tanah Bumbu," ujarnya.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu, kata dia, mendukung upaya penertiban perizinan tambang yang dilakukan KPK.

"Karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan negara," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan negara sangat berpotensi dirugikan karena banyaknya kepala daerah yang sembarangan mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Hasil kajian KPK menyebutkan potensi kerugian dari sektor pertambangan mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah membuat laporan terkait dengan izin usaha tambang. Laporan telah diterima KPK, tetapi lembaga itu menolak menyebutkan kepala daerah yang diduga terlibat. (P-4)



Sumber : Media Indonesia, 16 Oktober 2014

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.