Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Hakim Cecar Artha Meris Simbolon

JAKARTA (Suara Karya): Majelis hakim mencecar terdakwa Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon saat diperiksa dalam kasus dugaan pemberian suap.

Dugaan suap sebesar 522.500 dolar AS itu ditujukan kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

"Kenapa surat permintaan penurunan harga harus disampaikan ke Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas, apa hubungannya dengan SKK Migas bukan diberikan ke Menteri ESDM?," tanya hakim Supriyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Artha Meris sejak awal mengaku hanya mengajukan surat permohonan penurunan harga gas amoniak untuk perusahaanya ke Menteri ESDM. Ia juga menjelaskan tidak mengenal mantan pelatih golf Rudi, Deviardi, padahal berdasarkan rekaman pembicaraan telepon antara Artha Meris dan Deviardi terdengan jelas ada perjanjian transaksi pemberian uang.

Suprapto Lampirkan Surat Utang ke KPK

Senayan, Warta Kota - Suprapto, Lurah Kebon Kosong, mengatakan, telah melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan September 2014. Selain harta benda bergerak dan tidak bergerak, juga melampirkan surat utang.

"Saya juga bawa surat utang karena memang saya banyak utang. Hal ini harus dilaporankan juga dan semuanya ada rinciannya. Baik itu harta bergerak seperti mobil, tanah, dan utang," kata Suprapto saat ditemui di Hotel Century, Senayan, Kamis (30/10).

Suprapto mengatakan, kebijakan pejabat eselon IV diwajibkan melaporkan harta kekayaan sangat bagus. Kebijakan itu untuk mengantislpasi terjadinya korupsi.

KPK Minta Penjara Koruptor Dievaluasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengevaluasi manajemen dan pengelola penjara koruptor. Menurut dia, tanpa evaluasi, Kementerian Hukum akan dipermalukan lagi oleh narapidana seperti bekas Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, yang keluar penjara tanpa alasan yang diperbolehkan peraturan. "Itu pekerjaan rumah menteri baru yang harus mengevaluasi total," kata Busyro kepada Tempo, kemarin. Dia menuding para petugas penjara terlibat dalam memberi izin keluar penjara.

Mochtar Mohamad, terpidana 6 tahun kasus korupsi, diketahui keluar dari Penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi periode 2008-2013 itu bertemu dengan koleganya dan makan malam bersama di Rumah Makan Ampera, Jakarta Selatan, Senin lalu. Pengacara Mochtar, Sirra Prayuna, membenarkan bahwa kliennya datang ke Jakarta untuk menemuinya selama satu jam di rumah makan tersebut. Sirra, yang mengklaim tak lagi menjadi pengacara Mochtar, mengatakan bekas wali kota itu hanya berkonsultasi.

Bupati Biak Numfor Divonis Penjara 4 Tahun 6 Bulan

BUPATI Biak Numfor non aktif, Yesaya Sombuk, dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal itu terungkap dalam persidangan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Napi Korupsi Bebas Berkeliaran

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad yang kini narapidana Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, diketahui bebas berkeliaran meski masih menjalani hukuman. Mochtar terlihat makan malam bersama pengacaranya, Sirra Prayuna, di rumah makan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (27/10) malam.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.