Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Siap Beri Pendampingan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan pada proyek-royek ketenagalistrikan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tugas KPK tidak hanya memberikan penindakan pada tindak pidana korupsi saja namun juga pencegahan dan pendampingan melalui koordinasi dan supervisi (korsup), salah satunya korsup ketahanan energi.

Itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat mengikuti kunjungan Lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang di Lombok, NTB, Kamis (28/4). Agus didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, serta Plh. Direktur Bisnis Regional Sulawesi Nusa Tenggara PT PLN Djoko Rahardjo.

Agus menyampaikan, melalui korsup ini, KPK berkomitmen membantu mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi sektor energi termasuk di dalamnya sub sektor kelistrikan. "Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan dankebutuhan masyarakat, kami punya kewenangan untuk me-nyampaikannya kepada presiden," jelasnya.

KPK Terus Dalami Aliran Suap ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (28/4), kembali memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus dugaan korupsi ijon proyek infrastruktur jalan di Maluku. KPK masih terus mendalami aliran dana yang diduga mengalir ke banyak anggota Komisi V DPR.

Penyidik KPK memeriksa Elion Numberi, anggota Komisi VIII DPR, sebagai saksi atas tersangka mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti. Sebelum di Komisi VIII, Elion sempat empat bulan menjadi anggota Komisi V DPR.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati menuturkan, penyidik hendak mendalami aliran suap ke anggota Komisi V DPR dengan memeriksa Elion. "Dia diperiksa mengenai informasi yang diketahui tentang aliran dana suap kasus proyek jalan di Maluku," kata Yuyuk.

Penerima Suap Lainnya Diusut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus suap ijon proyek infrastruktur di Provinsi Maluku yang melibatkan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat. KPK masih mengusut sejumlah anggota Komisi V DPR lain yang ikut terlibat kasus suap ini.

KPK, Rabu (27/4), kembali menetapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Andi Taufan Tiro, sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari penangkapan anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, setelah diduga menerima suap dari Abdul Khoir, So Kok Seng, dan Hong Arta John Alfred.

Setelah penangkapan ini dikembangkan, KPK menetapkan anggota Komisi V DPR lainnya sebagai tersangka penerima suap, yakni Budi Supriyanto (Fraksi Partai Golkar). Andi adalah anggota Komisi V DPR ketiga yang ditetapkan sebagai penerima suap setelah Damayanti dan Budi. Andi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Amran Hi Mustary, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Perantara Suap Dewie Limpo Dituntut 5 Tahun

JAKARTA - Perantara suap anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso dituntut 5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti menjadi perantara suap 177.700 dolar Singapura (sekitar 1,7 miliar rupiah) dari kepala dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua dan seorang pengusaha.

"Kami menuntut supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Rinelda Bandaso (Ine) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP," kata ketua jaksa penuntut umum KPK, Kiki Ahmad Yani dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/4).

Kiki juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dikurangi tahanan dan denda 200 juta rupiah subsider dua bulan kurungan. Tuntutan disampaikan setelah mempertimbangkan sejumlah hal.

Berbelit, Tuntutan Darwin Lebih Berat dari Rekannya

JAKARTA - Salah seorang pimpinan DPRD Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan yang menjadi terdakwa penerima suap dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman lebih berat dari tiga rekannya yang disidangkan bersamaan. Darwin AH yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Muba dinilai memberi keterangan yang berbelit-belit.

Terdakwa Darwin AH dituntut agar dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) itu lebih berat 1,5 tahun dari tiga rekannya yakni Riamon Iskandar (ketua), Islan Hanura (wakil ketua) dan Aidil Fitri (wakil ketua). Pembacaan tuntutan itu dilakuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (25/4).

JPU KPK Mohammad Wiraksakjaya dan Meru Herlambang membacakan tuntutan secara bergantian dihadapan majelis hakim yang diketuai Pharlas Nababan.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.