Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara

MEDAN (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memaksimalkan fungsi pencegahan, karena upaya ini lebih banyak menyelamatkan keuangan negara dibandingkan penindakan.

Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas ketika menyampaikan hasil supervisi kepada anggota DPRD Sumatera Utara dalam rapat paripurna di Medan, Rabu, mengatakan, sejak 2005-2014 KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp 249 triliun.

Mantan Kepala Bappeti Dituntut 10 Tahun

Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan 10 tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Pengawas Per-dagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Per-dagangan (Kemendag) Syahrul Raja Sempurnajaya.

Tuntutan itu tertuang dalam Surat Nomor: Tut36/24/10/ 2014 atas nama Syahrul Raja Sempurnajaya selaku terdakwa yang dibacakan JPU secara ber-gantian oleh Elly Kusumastuti selaku ketua dengan anggota Sigit Waseso, Irman Yudiandri, Budi Nugaraha, dan Ftby Dwiyandospendy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

KPK kembali Geledah Rumah Barnabas Suebu

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah rumah mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaaan detailing enginering design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mamberamo, Provinsi Papua, tahun anggaran 2009-2010.

Juru bicara sekaligus Deputi Bidang Pencegahan KPK, Johan Budi, mengatakan KPK membutuhkan data tambahan guna menguatkan dugaan yang diberikan KPK kepada Barnabas.

Anggodo Gagal Bebas

JAKARTA — Pembebasan bersyarat (PB) terpidana kasus percobaan suap terhadap pimpinan KPK, Anggodo Widjojo, resmi dibatalkan. Hal tersebut menyusul dicabutnya pengurangan masa tahanan (remisi) dengan alasan kesehatan atas Anggodo yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.

"Sudan diumumkan bahwa remisi kesehatannya dicabut," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat, Rabu (22/10). Menurutnya, dengan pencabutan remisi itu, usulan pembebasan bersyarat juga ditolak.

Fungsi Pengawasan Parlemen Tak Jalan

ilustrasi : berani jujurilustrasi : berani jujur

JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menghadapi banyak tantangan. Salah satunya parlemen yang tidak menjalankan fungsi pengawasan. Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto saat diskusi 'Divided Government Tantangan Pemerintahan Jokowi -JK' di Menteng, Jakarta kemarin.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.