Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Ruki: Pilih Calon Kepala Daerah Yang Bukan Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam pilkada serentak akhir tahun ini. Sebab, dengan status tersangka korupsi berarti indikasi sebagai koruptor sangat kuat.
"Kalau masih ada calon yang tidak tersangka, kenapa harus pilih yang tersangka korupsi? Apa masyarakat siap dipimpin (kepala daerah) yang tersangka?" harapan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki di Jakarta, kemarin.

Ruki menjelaskan, tersangka korupsi terindikasi kuat terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, masyarakat sebagai pemilih harus selektif memilih calon kepala daerahnya.

Menurut Ruki, sah-sah saja jika seorang tersangka korupsi mencalonkan diri untuk ikut mencalonkan pilkada. "Selama hakim belum memutuskan bahwa hak politik calon kepala daerah itu dicabut, itu sah saja. Tergantung masyarakatnya, mau atau tidak memilih tersangka," kata Ruki.

Panitia Seleksi Diminta Utamakan Integritas Calon

JAKARTA — Delapan orang calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengikuti seleksi tahap akhir berupa wawancara terbuka oleh panitia seleksi calon pemimpin KPK dinilai paling minim mendapat sorotan negatif. Mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo, Agus Raharjo, Sujanarko, Chesna Fizetty Anwar, Sri Harijati, Budi Santoso, Giri Suprapdiono, dan Surya Chandra.

Dari delapan orang itu, mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, mengunggulkan lima orang. Empat di antaranya "didikan" Tumpak saat memimpin KPK pada 2003-2007. Mereka adalah Johan Budi, yang kini menjabat wakil ketua; Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono; Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antakomisi dan Instansi, Sujanarko; serta eks Direktur Pengawas Internal, Chesna Fizetty Anwar (kini Direktur Kepa-tuhan Standard Chartered Bank).

"Integritasnya tak diragukan. Mereka terlatih untuk tidak terpengaruh apa pun selain bekerja," kata Tumpak.

Seorang lagi yang dijagokan Tumpak adalah Sri Harijati (Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung). "Saya mengenalnya waktu saya menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,"ujarnya.

ICW Risaukan Pasal Tipikor dan TPPU

JAKARTA (SK) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku risau dengan keberadaan pasal penanganan tindak pidana korupsi di RUU KUHP. Pasalnya, pasal tersebut berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan saat melakukan proses penyidikan kasus korupsi.

“Karena, kalau saja pasal tentang korupsi dan pencucian uang dimasukan ke dalam KUHP, maka UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai tindak pidana, otomatis tidak lagi berlaku. Ini yang membuat kita risau,” ujar peneliti ICW, Emerson Yuntho, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/8).
Sebagaimana diketahui, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rancangan RUU KUHP, diatur melalui Pasal 687-706 dan Pasal 767.

Kekhawatiran yang sama, disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W Eddyono. Ia khawatir ada pelemahan KPK dalam RUU KUHP. Bisa jadi, kata dia, keberadaan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP, menimbulkan sengketa kewenangan.

Mendag Terbitkan Aturan Pengendalian Gratifikasi

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong akan menerbitkan peraturan menteri perdagangan (permendag) tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai komitmen melakukan pencegahan korupsi. Langkah ini dilakukan menyusul penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan Mendag, disaksikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Penandatanganan pernyataan ini merupakankomitmen dari Kemendag ssebagai mitra strategis KPK dalam pencegahan korupsi. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi Sistem Integrasi Nasional (SIN),” kata Mendag, Rabu (26/8).

Komitmen yang disepakati yaitu Kemendag akan menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemendag, melaksanakan penguatan atas seluruh kebijakan/surat edaran terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diterbitkan beserta monitoring penerapannya, baik di lingkungan internal maupun instansi lainnya, serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Waryono Karno Dituntut 9 Tahun

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 9 tahun penjara bagi eks Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Waryono didakwa melakukan korupsi, memberi snap, dan menerima gratifikasi yang merugikan negara Rp 11,124 miliar. Dia dituntut pula denda Rp 200 juta subsider 6 kurungan dan uang pengganti senilai Rp 150 juta. Demikian dikemukakan Jaksa Penuntut Umum KPK Fitroh Rohcayanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Waryono dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun iggg/UU 2000 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (i) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dia juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 hurup a UU Tipikor dan Pasal 12 B.

"Bahwa benar dengan dalih penyerapan anggaran yang selalu rendah dan banyak kegiatan Sekjen KESDM yang tak dibiayai APBN, pada sekitar akhir tahun 2011 terdakwa mengangkat Sri Utami menjadi koordinator kegiatan di lingkungan Setjen ESDM untuk mengumpulkan dana dari pengadaan barang jasa di lingkungan Biro dan pusat guna membiayai kegiatan-kegiatan Setjen yang tidak dibiayai APBN," kata Fitroh.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.