Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Telisik Peran Petinggi Sumber Daya

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keterlibatan para petinggi PD Sumber Daya, BUMD di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dalam kasus korupsi jual beli gas alam. Rabu (17/12), KPK memanggil tiga direktur utama PD Sumber Daya untuk menjalani pemeriksaan.

Ketiga direktur utama PD Sumber Daya itu ialah Chairil Anwar, Chairil Saleh, dan Abdul Razak. "Diperiksa untuk tersangka ABD (Antonio Bambang Djatmiko)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, kemarin.

Penggantian Model Pembukuan Bisa Kurangi Korupsi di Daerah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan penggantian metode pencatatan laporan keuangan daerah dari basis kas ke akrual bisa mengurangi potensi korupsi di daerah. Sebabnya, basis akrual mencatat lebih detail transaksi yang terjadi. "Penyajian data akan lebih komplet, laporannya akan lebih bagus," ujar Zulkarnain di kantor Kementerian Dalam Negeri, kemarin.

KPK: Sistem BPJS Ketenagakerjaan Lemah

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah potensi masalah dan kelemahan sistem di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Temuan itu didasarkan dari hasil kajian sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibuat oleh KPK sejak Februari 2014 dan fokus terhadap aspek regulasi, kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah.

Evolusi Korupsi Vs Pembebasan Rakyat

Hening bercampur haru terpancar dari Busyro Muqoddas yang tengah duduk bersila dengan para awak media.Suasana itu menjadi akhir pengabdian Busyro di KPK.

Kemarin, ia harus segera berkemas membawa semua barang miliknya untuk meninggalkan 'Gedung Putih', sebutan Gedung KPK.

Sambil duduk bersila tanpa sepatu, selama hampir 2 jam sejak pukul 11.00 WIB, di atas mimbar hijau Busyro mengungkapkan harapan atas pemberantasan korupsi agar tetap progresif dan inovatif selepas dirinya menjabat.

Partisipasi Publik Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS - Upaya penegakan hukum sangat memerlukan partisipasi publik untuk mengawasi penggunaan uang negara dan mencegah praktik korupsi di daerah. Peranan publik mutlak dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi di daerah yang telah merasuk ke keluarga koruptor.

"Untuk itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggandeng berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen memberantas dan mencegah korupsi di daerah dan di tingkat nasional," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di sela kirab budaya bertema "Demokrasi Tanpa Korupsi" di Jakarta, Minggu (14/12).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.