Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Komitmen Pemda Diutamakan

MEDAN, KOMPAS - Komitmen pemerintah daerah mencegah korapsi sangat berpengaruh terhadap upaya pemberantasan praktik itu di daerah. Meskipun sistem telah dibangun dan tersedia sumber daya manusia yang berintegritas, jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bakal nihil.

Hal ini mengemuka dalam peluncuran praresmi (soft launching) aplikasi e-Sumut, Sistem Usulan Musrenbang Terintegrasi Provinsi Sumut, yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di Medan, Senin (28/11). Aplikasi bisa dibuka di laman eplanning.sumut-prov.go.id. Program ini akan digunakan mulai 2017 untuk perencanaan pembangunan 2018.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution mengatakan, tidak hanya sistem dan manusia yang perlu dibangun, tetapi juga komitmen pemerintah daerah. Komitmen juga tak bisa hanya dilakukan oleh pimpinan daerah, tetapi juga perlu diikuti oleh pejabat eselon I dan II, mulai dari setda hingga ke bawah secara bersama-sama.

3.966 IUP Bermasalah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Saat ini ada 3.966 izin yang bermasalah. Komisi antirasuah itu mendesak kepala daerah menyelesaikan persoalan tersebut maksimal sampai Januari 2017. 

Salah satu provinsi yang punya izin tambang bermasalah adalah Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemarin (28/11) Gubernur Sulteng Longki Djanggola datang ke gedung KPK untuk berkoordinasi. Longki menyatakan, ada tujuh izin yang bermasalah di daerahnya. Untuk itu, dia segera mengumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perizinan tersebut. "Kami berupaya menyelesaikannya," ucap dia.

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepala daerah lain untuk menyelesaikan masalah izin tambang itu.

KPK Dorong Provinsi Terapkan "E-Government"

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pada tahun 2017 seluruh provinsi di Indonesia bisa menerapkan sistem e-government. Sistem tersebut diterapkan pada perencanaan anggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan e-Samsat seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprovjabar).

"Hari ini ada 17 provinsi yang menandatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama Replikasi Program Jaringan Lintas Daerah, disertai dengan penyerahan source code. Rencananya 17 provinsi itu akan melaksanakan tahun depan," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Bandung, Jumat (25/11).

Basaria mengatakan pene-rapan dan pemanfaatan aplikasi e-Government, seperti e-Samsat dan PTSP merupakan upaya transparansi dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda). Diharapkan, provinsi-provinsi lain bisa mengikuti. Paling tidak bisa sama seperti Provinsi Jabar atau bahkan lebih baik.

Bangun Integritas Lewat Kampus

SLEMAN (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya guna menyelenggarakan Festival Integritas Kampus (FIK) 2016. Gelaran tersebut merupakan inovasi pembelajaran integritas lingkup mahasiswa dan civitas akademika.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan KPK memang diberi perintah untuk mensosialisasikan pemahaman integritas di semua jenjang pendidikan.

"Kampus merupakan sumber intelektualitas dan harus menggunakan sumber dayanya untuk menjalankan tugas besar ini," ujarnya dalam bincang-bincang bertema 'Membangun Integritas Kampus' di Auditorium Gedung Theresa Universitas Atma Jaya, Jalan Babarsari Sleman, kemarin. Dari kegiatan itu, Saut mengharapkan mahasiswa juga mampu mengimplementasikan integritas sebelum terjun ke dunia kerja."Kami optimis bisa melakukan sesuatu yang besar dengan mahasiswa," tuturnya. Dalam agenda tersebut, mahasiswa diajak untuk memikirkan konsep kampanye seperti apa agar pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di kampus bisa terlaksana.

Cegah Penyimpangan, Etika Folitisi Perlu Diatur

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah diminta membuat regulasi guna mengatur dan mengontrol tugas dan fungsi politisi. Ini perlu dilakukan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan politisi mengingat selama ini tak sedikit politisi yang tersandung masalah hukum, terutama korupsi.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dalam acara "Peluncuran Modul Naskah Kode Etik Politisi dan Buku Panduan Kadeijsasi dan Rekrutmen Partai Politik Ideal", di Jakarta, Kamis (24/11), mengatakan, politisi dan partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Bahkan, di Indonesia, segenap unsur pemerintahan ataupun swasta sangat ditentukan oleh politisi atau partai politik.

"Jika politisi melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, demokrasi dan pembangunan Indonesia pun akan baik. Sebaliknya, kalau politisi melakukan tugas dan fungsinya dengan buruk, demokrasi dan pembangunan Indonesia juga akan buruk," ujarnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.