Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK "Menagih" Sistem Identitas Tunggal

Di negara-negara yang sudah menerapkan sistem identitas tunggal, pencegahan dan penindakan korupsi berjalan lebih mudah. Hal ini pula yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mendorong agar identitas tunggal segera diterapkan di Indonesia.

Dengan sistem identitas tunggal, seorang individu idealnya hanya memiliki satu nomor identitas. Data itu disinkronisasi dengan data dari sejumlah instansi pemerintahan lainnya. Di beberapa negara maju yang sudah mengimplementasikan sistem identitas tunggal, semua pelayanan dan kewajiban penduduk sangat bergantung pada nomor identitas itu, misalnya membayar pajak, program jaminan sosial, pelayanan pendidikan, kesehatan, mencari pekerjaan, bahkan digunakan pula untuk verifikasi dalam berbagai transaksi elektronik oleh sektor swasta.

Jadi "Justice Collaborator", Terdakwa Dituntut Ringan

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, terdakwa pemberi suap terkait proyek jalan di Provinsi Maluku, dituntut ringan jaksa karena menjadi justice collaborator atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatannya. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Abdul Khoir 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/5).

Jaksa menilai Abdul Khoir kooperatif, bersikap terbuka, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. KPK juga menetapkan Abdul Khoir sebagai justice collaborator melalui surat bernomor 571/01-55/05/2016 yang dikeluarkan pada 16 Mei 2016.

Jaksa Mochamad Wiraksajaya saat membacakan pengantar tuntutan menyebut keterangan Abdul Khoir di persidangan signifikan dalam membongkar kasus korupsi ini lebih dalam. Dari fakta yang diungkapkan Abdul Khoir di pengadilan, KPK menersangkakan sejumlah saksi lain. Pengungkapan kasus lebih mudah dengan menyimak fakta yang diungkap Abdul Khoir.

Penyuap Bos Pertamina Dituntut 5 Tahun Penjara

Direktur PT Soegih Interjaya (SI) Muhammad Syakir dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan dalam kasus korupsi. Ia dinilai terbukti memberikan suap 190 ribu dolar AS kepada Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmomartoyo terkait persetujuan PT SI sebagai pemasok tetraethyl lead (TEL) untuk Pertamina. "Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama lima tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Irene Putri, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/5).

Terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Tuntutan tersebut merupakan tuntutan maksimal karena Syakir dianggap menyampaikan keterahgan yang berubah-ubah dan memperburuk citra bisnis Indonesia. "Tidak terdapat hal meringankan dalam perbuatan terdakwa," ujar Jaksa Irene.

IUP Bermasalah Lebih dari 75%

JAKARTA- Jumlah izin usaha pertambangan atau IUP yang belum membayar jaminan reklamasi dan pascatambang diperkirakan lebih besar dari hasil penghitungan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi sektor pertambangan mineral dan batu bara dalam dua tahap. Tahap pertama digelar di 12 provinsi, sedangkan tahap kedua dilakukan di 19 provinsi.

Berdasarkan hasil korsup tersebut, IUP yang belum membayar jaminan reklamasi dan pascatambang mencapai 75%.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan besaran persentase tersebut tidak mengagetkan.

Bahkan, dia menilai kondisi sebenarnya bisa jauh lebih banyak lagi.

Jaksa Tolak Buka Rekening

JAKARTA (Suara Karya) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak permintaan pembukaan blokir aset senilai sekitar Rp600 miliar yang diajukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Pada sidang ini, minggu lalu setelah pembacaan tuntutan penasihat hukum mengajukan permintaan pembukaan blokir dan yang mulia majelis meminta pendapat dari jaksa. Kami menyampaikannya hari ini secara tertulis dan pada pokoknya meminta agar permintaan itu dikesampingkan karena aset yang diminta masuk dalam barang bukti dalam perkara ini dan seharusnya diputus dalam perkara ini," kata JPU KPK Kresno Anto Wibowo dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

Sebelumnya, Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima Rp40,37 miliar dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya dari sejumlah proyek pemerintah pada 2010 dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp627,86 miliar pada periode 2010-2014 serta Rp283,6 miliar pada periode 2009-2010.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.