Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Rampungkan Klarifikasi & Verifikasi Harta Kekayaan Cagub-Cawagub NTT

berita NTTberita NTTDengan mendatangi kediaman masing-masing di Kupang, Jakarta, Tangerang, dan Bali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan proses klarifikasi dan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018.

KPK Gelar Diskusi Media Terkait Komoditas Daging Sapi

berita diskusi mediaberita diskusi mediaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin menggelar diskusi media yang membahas berbagai masalah terkini, terutama untuk peningkatan kapasitas awak media dalam peliputan terkait  korupsi.  Kali ini KPK menggelar diskusi dengan mengangkat tema “Kajian Kebijakan Tata Niaga, Daging Sapi sebagai Komoditas Strategis”, yang menghadirkan  Pakar Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis Pangan Bustanul Arifin, Pakar Sistem/Peneliti PSDSK Nugroho Ananto, dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (19/2) di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

Dalam paparannya, Busyro Muqoddas menjelaskan bahwa daging sapi merupakan salah satu dari lima komoditas pangan selain beras, kedelai, jagung, dan gula yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. “Dalam RPJMN tersebut, produksi daging sapi ditargetkan tumbuh 7,30% per tahun. Penetapan ini merupakan wujud dari prioritas pemerintah dalam menunjang ketahanan dan swasembada pangan, terutama dikarenakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia,” papar Busyro.

Abraham Samad Lantik Sekretaris Jenderal dan Direktur Penuntutan KPK

08.02.2013 Pelantikan Sekjen  Dir Tut 208.02.2013 Pelantikan Sekjen Dir Tut 2Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melantik dan mengambil sumpah dua pejabat baru di lingkungan KPK. Keduanya adalah Sekretaris Jenderal, yakni  Annies Said Basalamah, dan  Ranu Mihardja sebagai Direktur Penuntutan. Pelantikan yang dilangsungkan di Auditorium KPK, Jumat (8/2), ini dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai KPK. Turut hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, serta beberapa undangan lainnya.

Sebelum dilantik menjadi Sekjen KPK menggantikan Bambang Saptopratomo Sunu yang telah memasuki masa pensiun,  Annies Said Basalamah yang lahir di Banyumas, 1 Oktober 1960, menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksaan Kementerian Keuangan. Pria yang yang pernah mendapatkan penghargaan Satyalaksana Karya Satya XX dari Presiden RI ini menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntanasi Negera-STAN (1988) dan Commerce/Master of Bussines Administration Saint Mary's University (1993).

Sementara itu, Ranu Mihardja yang lahir di Bandung pada 12 Desember 2012,  sebelum dilantik menjadi Direktur Penuntutan KPK merupakan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta (2012), Inspektur Muda Intelejen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektur II JAMWAS (2012), dan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang sejak 2010. Peraih penghargaan  Satyalaksana Karya Satya XX dan  Satyalaksana Karya Satya X ini memperoleh sarjana hukum dari Universitas Pasundan Bandung (1988) dan magister humaniora dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2004).

APEC 2013: KPK Pimpin Pertemuan Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG)

img510783adcb0d8img510783adcb0d8Mewakili Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi didaulat menjadi pemimpin (chair) forum Anti Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) pada pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/1). ACTWG merupakan pertemuan pertama dari 44 kegiatan dalam rangkaian First Senior Official's Meeting (SOM 1) atau Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Tinggi APEC Indonesia 2013.

Pada kegiatan yang diikuti oleh 21 negara ini, diselenggarakan juga APEC ACT Workshop yang mengangkat tema “Challange and Strategy of Strengthening Anti-Corruption Authorities to Combat Corruption in a Modern World”. “Negara-negara yang tegabung dalam APEC sepakat untuk untuk bersama-sama melawan korupsi demi terciptanya dunia baru yang bebas dari korupsi,“ papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK dan Komisi Yudisial Perbarui Nota Kesepahaman

img50fcc07b656caimg50fcc07b656caKPK dan Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penandatanganan dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dan Ketua KY Eman Suparma di Kantor Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Rabu (16/1).

Sebelumnya, KPK dan KY telah menjalin kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga melalui penandatanganan MoU pada 1 Februari 2007 dan berakhir pada 2010. “Kami sepakat memperbarui kesepahaman tersebut untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dengan KY,” papar Abraham.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.