Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

1.000 Pelajar Bulukumba Pelajari Rumus Antikorupsi

JujurHebatJujurHebat

Fungsional Dikyanmas, Handa berbicara pada Lokakarya Putih Abu-Abu di Bulukumba pada Ahad (2/2) lalu, di Bulukumba, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia bertanya kepada para pelajar se-Kabupaten Bulukumba itu, apa itu korupsi?
Wajah-wajah antusias itu menjawab, “Korupsi adalah perbuatan menyengsarakan rakyat.”

“Korupsi adalah perbuatan mencuri uang negara.”

“Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan uang rakyat.”

Ada lebih dari seribu peserta yang hadir. Ada seribu jawaban pula dalam benak mereka. Handa menyelaraskan jawaban mereka bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun lebih luas juga menyangkut perilaku seperti penyalahgunaan jabatan, suap-menyuap, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Dalam kesempatan itu, pelajar yang berasal dari 14 kecamatan se-Bulukumba ini mengikuti lokakarya yang digelar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) Komisariat Universitas Hasanudin (Unhas) di Gelanggang Remaja KNPI Bulukumba.

Revisi KUHAP, Upaya Pelemahan Kewenangan Penegak Hukum

berita-kpk-oaberita-kpk-oa

Wacana penolakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus bergulir. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendesak pemerintah menarik draf yang dinilai bisa melemahkan kewenangan penyelidikan tiga penegak hukum di republik ini.

Termasuk KPK juga bersikap sama. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, pembahasan ini harus dihentikan, tidak hanya akan merugikan KPK, Kepolisan dan Kejaksaan, tetapi juga akan mematikan semangat penegakan hukum dan perjuangan melawan korupsi itu sendiri.

“Bahwa penegak hukum harus dikontrol, iya, tapi bukan didelegitimasi, melainkan harus ditingkatkan kompetensinya,” kata Bambang. Apa sebetulnya alasan KPK menolak RUU KUHAP ini?

Bambang menyebutkan setidaknya dua alasan. Pertama, DPR tidak membuka partisipasi masyarakat dalam proses revisi itu, termasuk KPK yang menjadi salah satu penegak hukum selain Kepolisian dan Kejaksaan, tidak sekalipun disertakan dalam pembahasan. “Rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru disingkirkan dalam seluruh pembahasan itu.”

Awas, Dana Saksi Pemilu Rentan Dikorupsi!

img4f29f8a3eeb9aimg4f29f8a3eeb9a

Sejak akhir tahun 2013 lalu, KPK sudah mewanti-wanti tahun politik 2014 rentan terjadi korupsi. Semua transaksi keuangan akan mengalami klimaksnya. Dan bukan tidak mungkin, terjadinya praktik illegal dari oknum-oknum yang menggunakan keuangan negara.

Setelah dana optimalisasi menjadi sorotan, kini publik mencermati dana saksi bagi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dibiayai APBN yang besarnya mencapai Rp700 miliar. Yang kini menjadi polemik adalah soal waktu penganggaran dan pengelolaannya. Ini pula yang dikhawatirkan KPK bahwa dana saksi ini amat rentan dikorupsi.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyayangkan kemunculan dana saksi ini yang dirasa begitu mendadak. Perencanaan yang tidak matang, kata dia, akan memunculkan masalah pada semua proses pengelolaannya. Mulai dari pencairan, pendistribusian dan pelaporannya. Ini tergantung kesiapan pengelola anggaran.

Peran Sentral Kaum Ibu dalam Pencegahan Korupsi

PeranSentralKEcilPeranSentralKEcil

Lemahnya pengawasan serta runtuhnya bangunan moral di keluarga menjadi pemicu utama keluarga terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat menjadi pembicara dalam acara Semiloka Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pengurus Organisasi Perempuan di lingkup provinsi dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat, Selasa (4/2) di Lombok.

Dalam paparannya, Busyro menegaskan peran seorang ibu sangat penting dalam pencegahan perbuatan koruptif di lingkungan keluarga. Salah satu bentuk pengawasan itu, “Istri dan kalau perlu anak-anak harus tahu gaji dan harta kepala keluarga, jadi bisa ikut mengontrol,” paparnya di hadapan ratusan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-NTB. 

Politisasi Korupsi Hambat Penegakan Hukum

JKMediaDiskusiKecilJKMediaDiskusiKecil

Pemberantasan korupsi, menjadi isu utama dalam satu dasawarsa terakhir. Kinerja KPK menjadi sorotan ketika berhasil mencokok pejabat, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Data yang dihimpun dari tiga lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada rentang waktu 2004-2012, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati dan walikota. Sedangkan kasus korupsi di parlemen, ada 73 kasus yang menjerat anggota DPR dan DPRD pada 2004-2013.

Rinciannya, 20 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, 20 wakil walikota. “KPK sendiri menangani 45 kasus,” ungkap Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bambang Widjojanto dalam Diskusi Media yang berjudul Pemberantasan Korupsi Politik, Politisasi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1). Dalam kesempatan itu, hadir pula mantan Wapres Jusuf Kalla dan Guru Besar Universitas Airlangga, JE Sahetapy.

Menurut Jusuf Kalla, kasus korupsi yang terjadi tidak terlepas dari besarnya kekuasaan yang diemban para pejabat. Power tend to corrupt, begitu kata JK mengutip ungkapan John Dalberg-Acton yang berlaku ketika kekuasaan terakumulasi pada titik tertentu. “Kenapa ada korupsi? Karena kekuasaannya semakin besar,” kata JK.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.