Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Mahasiswa Universitas Yale Kagumi Kiprah KPK

YaleKEcilYaleKEcil

Sebanyak 29 mahasiswa Master Business Administration Program Yale University School of Management, Amerika Serikat tengah mengadakan kunjungan studi di Indonesia. Ditemani seorang profesor, Ahmad Mushfiq Mubarak, mereka menyempatkan berkunjung ke KPK untuk mengetahui kiprah KPK dan dampak korupsi terhadap perekonomian.

KPK dipilih karena mereka kagum dengan kiprah lembaga antirasuah Indonesia ini. Sejauh ini, KPK selalu berhasil menuntut bersalah para krouptor. “Kami kagum dengan kiprah KPK yang memiliki 100 persen pembuktian di pengadilan,” kata sang profesor.

Atas prestasi itu, membuat para mahasiswa tertarik. “Bagaimana bisa?” tanya salah seorang mahasiswa.

Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono menjelaskan proses hukum yang dilalui saat menangani kasus, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. “KPK tidak mungkin melanjutkan kasus ke tahap berikutnya bila tidak memiliki bukti yang kuat, sebab kami tidak bisa menghentikan perkara melalui SP3,” katanya.

Forum Dekan Dukung KPK Soal Revisi KUHAP/KUHP

Forum Dekan KecilForum Dekan Kecil

Sebanyak 15 dosen yang tergabung dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) berkunjung ke KPK Jumat pagi (14/3) guna beraudiensi dan menyatakan dukungannya terhadap sikap KPK atas revisi KUHP/KUHAP. Rombongan diterima dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas.

Surajiman, Ketua FPPTHI, menyatakan, pihaknya telah mengikuti perkembangan revisi RUU itu. “Bahkan kami juga sudah melakukan pembahasan secara internal,” katanya. Ini sebagai bukti bahwa FPPTHI berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Wakil Ketua FPPTHI Laksanto Utomo menambahkan bahwa pihaknya telah meminta audiensi dengan DPR terkait RUU itu. Namun ia mengakui, hingga kini belum ada tanggapan dari Komisi III DPR RI, tempat kedua RUU itu dibahas. “Kami mendukung tidak hanya KPK, tetapi esensi RUU ini agar dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR,” katanya.

Parpol Harus Transparan dan Akuntabel

Prpol Transp KecilPrpol Transp Kecil

KPK menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (13/3) tentang potensi penerimaan gratifikasi oleh calon anggota DPR/DPRD dalam bentuk sumbangan kampanye. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi, Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ferry Junaedi, Koordinator Nasional JPPR M. Afifudin, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Anggota KPU Ida Budhiati.

Busyro mengatakan, FGD ini merupakan tindak lanjut dari surat imbauan KPK kepada parpol yang dikirim pada 12 Februari 2014 terkait penerimaan gratifikasi oleh calon anggota DPR/DPRD. Dari pertemuan ini, para narasumber memberikan masukan tentang perkembangan pelaporan dana kampanye  partai  politik dan fenomena praktik penyimpangan penerimaan sumbangan dana kampanye oleh caleg pada Pemilu 2014 agar mampu menyelenggarakan Pemilu 2014 yang berintegritas dan menerapkan prinsip antikorupsi.

Kendalikan Gratifikasi, KPK Rangkul Pemprov DKI Jakarta

GratifPremprovDKIGratifPremprovDKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan inisiatif reformasi birokrasi. Salah satunya dengan menerapkan program pengendalian gratifikasi (PPG) dan pencegahan korupsi di lingkungan pemprov. Acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad pada Selasa (4/3) di Balai Kota, Jakarta.

"KPK memberikan piagam penghargaan ke Pemprov DKI sebagai daerah dengan total laporan gratifikasi terbanyak dan sudah menjadi milik negara pada tahun 2013," kata Abraham.

Abraham mengungkapkan, dalam survai integritas publik yang dilakukan KPK pada 2013, menempatkan ibukota pada posisi di atas standar minimal. Sebanyak 7,4 persen dari 180 pengguna layanan publik di Jakarta menyatakan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan biaya resmi, ini ditemukan pada unit layanan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sebanyak 7,4 persen pdari 180 pengguna layanan publik di Jakarta menyatakan pernah memberikan gratifikasi saat mengurus layanan. Hasil kajian itu menunjukkan, dari ketiga layanan, peserta responden menyatakan pernah memberikan gratifikasi lebih banyak terjadi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Politik Uang, Awal dari Korupsi Politik

PJKAKI kecil1PJKAKI kecil1

“Idealnya, pemilu melahirkan wakil dan pemimpin rakyat yang bersih serta berkomitmen kuat membangun negara menjadi lebih baik dengan rakyat yang juga sejahtera,” kata Fungsional PJKAKI KPK, Nanang Farid Syam pada diskusi Gerakan Pemilu Bersih Menuju Pemilu Berintegritas, Sabtu (22/2) lalu di Jakarta.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang juga hadir dalam diskusi itu, mengamini bahwa wakil dan pemimpin yang baik tentu lahir dari proses pemilihan yang juga baik. “Maka, penting untuk kita mengamankan pemilu dari hal-hal yang mengancam integritas pemilu, seperti politik uang,” kata dia.

Ray menambahkan, politik uang hingga saat ini masih menjadi salah satu skandal yang paling merusak dan mengancam. Bahkan, kata dia, ancamannya tidak hanya berhenti pada persoalan pemilu bersih tetapi penyelenggaraan negara yang bersih. Politik uang sebagai bagian dari korupsi pemilu bisa menjadi cikal bakal dari korupsi yang lebih besar, “Yaitu korupsi politik.”

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.