Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Kuliah Umum Bambang Widjojanto Tutup Rangkaian Acara "ACCH Goes to Campus"

Berita Penutupan ACC5DF783Berita Penutupan ACC5DF783Pergelaran acara "Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Goes to Campus 2013" yang berlangsung sejak 26 Maret 2013 di kampus Universitas Paramadina Jakarta, resmi ditutup pada Rabu (24/4). Penutupan acara diisi dengan kuliah umum oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang membawakan materi bertema "Peran Civitas Akademika dalam Pemberantasan Korupsi". Selain kuliah umum, pada penutupan acara yang berlangsung di Aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina ini digelar juga talkshow yang disiarkan langsung oleh salah satu radio swasta, pentas musik oleh grup Simphoni, serta pengumuman pemenang lomba penulisan esai, lomba Twitter, dan lomba debat mahasiswa.

Dalam kuliahnya di hadapan mahasiswa, Bambang memaparkan tentang program-program penindakan dan pencegahan KPK, termasuk tentang gerakan antikorupsi di Indonesia bagi civitas akademika. Menurutnya, kalangan kampus bisa melakukan beberapa hal, seperti menggali, merumuskan, dan mengembangkan nilai dan prinsip antikorupsi. "Selain itu membuat grand design untuk memberantas korupsi, lalu merevisi dan menyempurnakan perundang-undangan korupsi, mengembangkan strategi dan program, membangun lembaga watchdog, dan menjadi pressure group, serta membentuk kader dan karakter antikorupsi," papar Bambang.

KPK Gelar 11 Angkatan Training Pengisian Formulir LHKPN di 2013

TOT lhkpnTOT lhkpnBerbagai cara dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaan. Di antaranya dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat/daerah. Selain itu, kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. “Namun, tingkat pengumpulan formulirnya kurang efektif daan kurang signifikan. Selain itu, keterbatasan personel dari KPK juga menjadi kendala tersendiri,” ungkap Fungsional Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN KPK, Ardy Aulia.

Untuk menjawab hal tersebut, lanjut Ardy, KPK menyelenggarakan kegiatan lain berupa Training of Trainers (ToT) pengisian LHKPN yang diikuti perwakilan yang ditunjuk masing-masing instansi, baik  kementerian, lembaga, maupun pemerintah pusat dan daerah. “Perwakilan tersebut kami latih khusus untuk pengisian LHKPN, sehingga mereka dapat langsung mentransfer atau mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh  kepada penyelenggara negara atau wajib LHKPN, atau pihak lain di lingkungan instansi tempatnya bertugas,” ucapnya.

Jelang Pemilihan Gubernur, KPK Klarifikasi Harta Kekayaan Cagub-Cawagub Bali, NTB, Jateng

KlarifBali-dalamKlarifBali-dalamKomisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar kegiatan klarifikasi dan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan maju dalam pemilihan gubernur periode 2013-2018. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, pada bulan April 2013 ini klarifikasi dan verifikasi dilakukan di tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah.  

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa kegiatan klarifikasi dan verifikasi harta kekayaan ini dilakukan untuk mendorong transparansi para kandidat sebelum maju dalam pemilihan gubernur. “Secara khusus, KPK berharap pemerintah provinsi menjadi bersih dari praktik korupsi, karena penyelenggaraan pemerintahannya diawasi dan dikawal KPK sejak pencalonan gubenur dan wakil gubernurnya,”  ucapnya.

Rencana Pembangunan Gedung Baru, KPK Lakukan Pengosongan Lahan

img4c984c17e4b05img4c984c17e4b05Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengosongan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan gedung baru KPK yang berlokasi di  Jl. Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pengosongan atas lahan seluas 8.294 m2 tersebut akan dilakukan pada Selasa (9/4) pagi dengan dibantu oleh satuan dari Pemkot Jakarta selatan. “Selama ini lahan tersebut dikuasai atau dihuni oleh sekitar 81 kepala keluarga (KK)  yang tidak berhak,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Anies Said Basalamah di gedung KPK, Senin (8/4).

Anies menegaskan, tindakan pengosongan tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian langkah dan upaya terkait pengosongan lahan ini, yaitu sejak Maret 2011. “Tanggal 14 Maret 2011, KPK mengirimkan surat kepada Lurah Guntur perihal permohonan bantuan pembersihan lahan KPK. Pihak Kelurahan pun menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat imbauan kepada penghuni lahan untuk mengosongkan lahan tersebut pada 18 April 2011 dan 17 Juni 2011,”paparnya.

Ketika Siswa SD Belajar Antikorupsi di KPK

audiensi SD Muhammadiyah 5 JKT beritaaudiensi SD Muhammadiyah 5 JKT beritaSambil meneriakkan yelyel, Senin (1/5) siang pelataran gedung KPK disesaki puluhan siswa SD. Mereka datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan hendak belajar tentang antikorupsi. Mengenakan seragam putih-putih, para siswa berbaris rapi menunggu giliran untuk memasuki gedung KPK sambil mendengarkan arahan dari guru pembimbing. Mereka siswa SD Muhammadiyah 5 Kebayoran, Jakarta.

Ditemani kepala sekolah dan tiga orang guru pembimbing, 71 siswa tersebut bertandang ke KPK dalam rangka outing kelas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang salah satu temanya membahas tentang pemerintahan. "Salah satu lembaga pemerintahan tersebut adalah KPK,” ucap Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Ahmad Said.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.