Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Pemerintah dan DPR Jamin Tak Preteli Kewenangan KPK

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5JAKARTA– Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan DPR menjamin tidak akan mempreteli kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Revisi Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Penegasan itu disampaikan Menkumham Amir Syamsuddin dan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir saat menjadi pembicara dalam diskusi media bulanan KPK yang bertema “RUU KUHP dan KUHAP Serta Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi” di Auditorium Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Amir menuturkan, menurut pemerintah ada beberapa hal yang perlu diluruskan khususnya mengenai kewenangan KPK. Selama ini, ujarnya, telah muncul persepsi seakan-akan revisi KUHAP akan sangat mengurangi kewenangan KPK. Artinya akan berakibat pada kurang primanya kinerja KPK, baik soal penyadapan maupun penahanan seseorang dalam proses penyidikan.

Warung Kopi dan Pemberantasan Korupsi

img4bcff06a05be9img4bcff06a05be9Mengobrol sambil menyesap kopi panas menjadi kenikmatan tersendiri bagi sebagian orang. Maka, tak ayal, warung kopi pun menjadi ruang yang menyenangkan. Di Aceh, kebiasaan nongkrong di warung kopi ini dimanfaatkan oleh kalangan penggiat antikorupsi sebagai jalan menyebarkan virus kebencian kepada korupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi dan upaya pencegahannya, disampaikan melalui obrolan warung kopi yang ringan. Berikut wawancara singkat dengan Suhendri, aktivis antikorupsi asal Aceh yang menggagas ide obrolan warung kopi antikorupsi tersebut.

Kampanye Pilkada Berintegritas, KPK Sasar Masyarakat Padang

img4ee18ba335af7img4ee18ba335af7Menjelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menggelar sosialisasi dan  kampanye pendidikan politik berintegritas  bagi calon pemilih pada pilkada Kota Padang. Acara yang diselenggarakan pada Rabu (9/10) di Aula Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan pemahaman masyarakat Kota Padang akan pentingnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berintegritas, "Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas pemilu yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas," ungkap Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Guntur Kusmaiyano.

Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Kota Padang Alison dan Camat Lubuk Kilangan Andree H. Algamar ini dihadiri oleh  pelajar SMA sebagai pemilih pemula, organisasi kepemudaan, PPK se-Kota Padang,  tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Waspada! Penipuan Berkedok KPK

img4b468b6139b96img4b468b6139b96Hingga September 2013, KPK menerima tak kurang dari 100 laporan dari masyarakat berkaitan dengan penipuan yang mengatasnamakan KPK. Plt Direktur Pengawasan Internal KPK, Eko Mardjono menyebutkan bahwa kemunculan KPK gadungan tersebut sebenarnya sudah ada sejak KPK berdiri, namun mulai mengalami peningkatan pesat dalam 3-4 tahun belakangan.

“Dari berbagai kasus yang dilaporkan kepada kami, kami dapat kategorikan paling tidak ke dalam dua motif utama. Pertama, mereka biasanya melakukan penipuan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kedua, berkaitan dengan fasilitas tertentu, seperti kemudahan perizinan,” jelas Eko.

Kedok yang dipakai dalam penipuan cukup beragam. Mulai dari yang berpura-pura sebagai pejabat atau pegawai KPK, mengaku-aku sebagai mitra KPK, hingga berperan seolah petugas yang menjual buku-buku antikorupsi yang diterbitkan oleh KPK. “Padahal, semua produk KPK itu gratis!” tegas Eko.

KPK Gelar Workshop untuk Santri Ponpes Tebu Ireng Jombang

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fPondok pesantren sebagai basis pengembangan keimanan Islam dilirik  salah satu mitra strategis untuk sosialisasi pencegahan korupsi. Nilai-nilai antikorupsi diantaranya kejujuran, kesederhanaan dan tanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren sehingga para santri akan lebih mudah diajak untuk menularkan nilai-nilai ini keluar pesantren melalui dakwah-dakwah yang akan dilakukan mereka.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.