Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Sektor Kelautan, Jadi Perhatian

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” demikian ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya, tahun lalu.

Visi untuk memajukan sektor kelautan, juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, KPK menyelenggarakan rapat monitoring Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi. Pada Selasa (25/8) lalu, rapat digelar di Hotel Grand Clarion, Makasar yang dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam, dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi agar dampak positif timbul di masyarakat. “Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014 upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan 294 triliun rupiah,” katanya.

KPK Dorong Cimahi Cegah Korupsi Sektor Pendidikan

Alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara (APBN), seperti dua mata pisau. Ia bisa sangat berguna untuk peningkatan kualitas pendidikan, namun potensi penyimpangan dana di sektor ini juga besar. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian yang besar pada upaya pencegahan korupsi sektor ini.

Salah satunya dengan melakukan deklarasi dan aksi pengelolaan dana pendidikan yang bebas dari korupsi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendandatanganan rencana aksi dilakukan oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi Tata Wikanta, dan Inspektur Kota Cimahi Efi Hanafia, dengan disaksikan oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan KPK Bimo Gunung Abdul Kadir di hadapan para pemangku kepentingan sektor pendidikan setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Simply Volare Cimahi, pada Selasa (25/8) itu merupakan  tindak lanjut dari kegiatan focus group discussion (FGD) sebelumnya untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada pengelolaan dan perumusan rencana aksi.

Bersatu Padu Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin, kalau penanganan korupsi akan lebih efektif bila dilakukan secara bersama dengan penegak hukum lainnya. “Tidak mungkin bisa dilakukan KPK sendirian saja. Mungkin tidak bisa jalan apalagi kepolisian sendiri tidak mungkin bisa jalan termasuk kejaksaan pun akan jungkir balik kalau ini sendirian. Tanpa dukungan auditor pula tidak bisa jalan,” ujar Ketua KPK Sementara Taufiqurachman Ruki, usai memberi kuliah umum pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (25/8).

Ruki mengatakan hal itu bukan tanpa alasan. Kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, harus diberantas dengan cara yang lebih luar biasa. Karena itulah, jika para penegak hukum bersatu akan menjadi kekuatan untuk memberangus korupsi yang mengakar di negeri ini. Tentunya, dibutuhkan pula ‘kekuatan’ dari para auditornya. Penyidik tidak bisa mengetahui seberapa kotornya ulah koruptor merugikan negara, jika tidak ada auditor dari BPK dan BPKP.

“Temuan-temuan auditor tidak bisa ditindaklanjuti kalau penyidiknya tidak kuat (bukti). Karena itu kita lakukan pelatihan seperti ini untuk meningkatkan kapasitas dan untuk meningkatkan koordinasinya,” ujarnya.

Lingkungan Kerja Berintegritas untuk Cegah Korupsi

Percaya atau tidak, lingkungan kerja yang berintegritas dan profesional, bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi dewasa ini, harus mengedepankan cara-cara yang holistik, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil, yangberintegritas sehingga perbuatan korupsi sekecip apapun semakin sulit dilakukan.

Inilah yang disampaikan Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP saat menghadiri Elnusa Petroleum School Sharing Session bertajuk “Membangun Budaya Integritas Sebagai Upaya Untuk Pemberantasan Korupsi” pada Jumat (21/8) lalu di Gedung Graha Elnusa, Jakarta.

“Upaya perbaikan integritas mengandalkan pendekatan pada penguatan kepercayaan dalam masyarakat, tidak saja menerapkan hukuman bagi para pelanggar tetapi juga peningkatan kualitas integritas individu dengan membangun integritas di semua lini,” kata Johan.

KPK Dukung Pemprov Sulsel Berantas Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberantas gratifikasi di lingkungannya. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen dalam Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi yang berlangsung pada Senin (24/8) di Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyambut baik inisiatif ini dan berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan di dalam lingkungan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. “Menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, maka dari itu diperlukan sistem pengendalian yang efektif untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih,” katanya.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyatakan dalam upaya membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat, maka tata kelolanya harus diarahkan untuk menghasilkan kinerja nyata yang bersentuhan dan dirasakan oleh publik secara langsung.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.