Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Empat Kriteria Pemimpin Teladan

ilustrasi-BeraniJujur1ilustrasi-BeraniJujur1Sungguh tak mudah menjadi teladan. Terlebih lagi, bagi seorang pemimpin atau pejabat publik dimana pemikiran, ucapan dan sikap hidupnya akan diperhatikan, bahkan diikuti khalayak. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain pun setuju bahwa sulit mencari keteladanan para pemimpin atau pejabat publik hari ini.

Bukan tanpa alasan. Zulkarnain menyebut sejumlah kasus korupsi yang membelit mereka. Data KPK sepanjang 2004-2015 menunjukkan sudah ada 14 gubernur, 81 anggota DPR/DPRD, 23 kepala lembaga/kementerian, dan 48 bupati/walikota atau wakilnya, yang terjerat korupsi.

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

ilustrasi-BeraniJujur1ilustrasi-BeraniJujur1

Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi pada Ahad (2/8) di Pesantren Ahsanu Amala, Depok, Jawa Barat. KPK memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi untuk 40 relawan yang akan pergi ke Serawak, Malaysia. Rencananya, mereka yang yang tergabung dalam Volenteerism Teaching Indonesian Children (VTIC) itu akan mengajar anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 15 sekolah nonformal.

Mereka diberikan pelatihan lewat permainan yang mengandung 9 nilai antikorupsi, antara lain: kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian.

Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, KPK memfokuskan kinerja di bidang penindakan dan pencegahan secara simultan. “Pencegahan memang sulit, namun tetap harus dilakukan. Terutama oleh gerakan perempuan yang menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat,” katanya.

Mengenang Keteladanan Para Pendiri Bangsa

“Jangan Sekali-kali Meninggalkan sejarah.” Begitu kata Proklamator RI Soekarno dalam pidato terakhirnya sebelum lengser 17 Agustus 1966. Ungkapan yang lebih dikenal dengan “Jas Merah” itu seakan membekas hingga kini, yang mengingatkan kita agar harus selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun jika menilik keadaan sekarang, sejarah tersebut hanya diingat sebagai seremonial belaka. Generasi muda baru mengingat jasa para pahlawannya pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus atau Hari Pahlawan Nasional 10 November.

Sistem pengajaran di sekolah disinyalisasi hanya mengutamakan penilaian kognitif saja. Siswa-siswa kurang mendalami arti perjuangan para pahlawan bangsa. Kesalahan bukan pada sang pengajar. Namun juga masyarakat sebagai bagian dari orangtua siswa-siswi juga tidak menyambungkan tali sejarah kepada anak-anak mereka. Keadaan yang seperti ini dikhawatirkan akan melunturkan rasa nasionalisme dan berakibat lemahnya rasa persatuan sebangsa.

LHKPN untuk Memilih Kepala Daerah yang Jujur

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para bakal calon pasangan gubernur, walikota dan bupati, merupakan salah satu bentuk transparansi dan kejujuran calon penyelenggara negara dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Dengan begitu, diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mencermati kekayaan pasangan calon dan memilih calon pemimpin bagi kemajuan daerahnya.

Menurut Adnan, bersih atau jujur-tidaknya kepala daerah dapat dilihat dari mengisinya laporan harta kekayaan. "Transparansi para bakal calon kepala daerah ini, merupakan salah satu bentuk kejujuran. Dan kejujuran itu bisa kita saksikan sekarang," kata Adnan.
Sejak dibuka pada Rabu (22/7) lalu, Gedung KPK terlihat dipadati para bakal pasangan kepala daerah, maupun para utusan dan tim sukses yang bersangkutan. Salah satu bakal calon yang menyerahkan langsung adalah Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang populer disapa Pasha “Ungu” pada Jumat (24/7).

Untuk mengantisipasi membludaknya para pelapor, Direktorat PP LHKPN telah menambah jumlah petugas agar proses pelayanan bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Sebagaimana diketahui, LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak.

Suka cita Halal Bi Halal Pegawai KPK

Rabu (22/7), Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Halal Bi Halal bagi seluruh pegawai, termasuk pimpinan, pejabat struktural serta fungsional. Acara Halal Bihalal digelar di Auditorium Lantai 1 Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan pegawai KPK. Kelima pimpinan KPK, Pimpinan KPK Sementara Taufiqurahman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain serta Adnan Pandu Praja, berbaris rapi untuk bersalam-salaman dengan pegawai lainnya.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto meramaikan acara tersebut. Sayangnya, juru dakwah Emha Ainun Najib yang dijadwalkan mengisi acara ini batal hadir. Namun demikian, acara Halal Bi Halal tetap berlangsung meriah dan penuh suka cita.

“Acara ini bertujuan untuk memperat tali silaturahmi dan persaudaraan diantara keluarga besar KPK. Para pegawai yang jarang bertemu, khususnya dengan pimpinan akan merasa lebih dekat dan erat antar sesamanya. Hal ini akan menjadi efektif dalam bekerja bersama memberantas korupsi,” ujar Johan.

 


(Humas)

 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.