Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Wapres Boediono Buka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2012

img50bff78a9c6ecUntuk kali ketujuh, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Pada 2012 ini mengusung tema “Inisiatif Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Sistem Integritas”. Konferensi yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (5/12) ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan pimpinan KPK Busyro Muqoddas di hadapan sekurangnya 150 peserta yang merupakan perwakilan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan beberapa asosiasi profesi.

Selain itu, pembukaan acara tahunan ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Jaksa Agung Basrief Arief, dan beberapa anggota DPR.

Awali Rangkaian Hari Antikorupsi, Spanduk Raksasa “Berani Jujur Hebat” Hiasi Gedung KPK

img50b34ed672511Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan berbagai kegiatan menyambut hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember. Untuk tahun 2012, secara simbolis rangkaian kegiatan hari Antikorupsi diawali dengan pengibaran spanduk raksasa bertuliskan "Berani Jujur hebat", di sisi utara gedung KPK, Minggu (25/11). Spanduk berukurun 20 x 20 meter ini dipasang oleh pegiat antikorupsi dari "Cicak Pemanjat"dan komunitas "Kartini Petualang". Selain itu, mantan Wakil Ketua KPK, Erry Ryana Hardjapamekas, juga turut serta dalam aksi tersebut.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya ekonom Faisal Basri, pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, Anita Wahid, Ifa Isfansyah, Usman Hamid, dan pegiat antikorupsi lainnya.

Bambang Widjojanto mengatakan, pemasangan spanduk raksasa ini sangat efektif untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dalam hal apapun. Termasuk juga sebagai media yang mengingatkan KPK untuk tetap menjaga independensinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. "Ini tentunya bisa menjadi simbol dan lambang pemberantasan korupsi," kata Bambang.

KPK Bahas Kemandirian dan Ketahanan Migas Nasional

img4b26fb2f9879fKomisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan sektor migas untuk membahas kemandirian dan ketahanan migas nasional. Acara yang berlangsung pada Senin (26/11), di Auditorium KPK, JL. HR. Rasuna Said, Jakarta ini, digagas untuk memantapkan komitmen pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk memperkuat peran perusahaan migas negara sebagai garda utama negara dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan migas nasional.

"Selain itu, acara ini untuk memperkuat basis pengambilan kebijakan dan operasional pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk mewujudkan komitmen tersebut melalui penyusunan regulasi, sistem dan mekanisme, dan kemudian dilaksanakan secara konsisten," papar Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Buka Akses Data Perusahaan Berbadan Hukum, KPK dan Ditjen AHU Kemenkumham Teken Kesepakatan

img50af16bb4f443Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman tentang petunjuk teknis akses data sistem administrasi badan hukum dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Penandatangan dilakukan Deputi Pencegahan KPK Iswan Elmi dan Dirjen AHU Aidir Amin Daud, dengan disaksikan Ketua KPK Abraham Samad, Jumat (23/11), di gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara KPK dan Kemenkumham tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu. "Terutama pasal 4 terkait pelaksanaan kegiatan pertukaran informasi dan/atau data, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih efektif, terukur, dan akuntabel," papar Abraham.

"KPK dan Kemenkumham merupakan mitra strategis dalam optimaliasi dan efektifitas pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku," lanjutnya.

KPK Kembali Gelar Training Pengisian Laporan Harta Kekayaan

img504efbbb20c40Untuk kali kesepuluh pada 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar training of trainers (ToT) pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelatihan yang berlangsung di Auditorium KPK, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Selasa (20/11), ini diikuti oleh 39 peserta dari sekitar 20 kementerian, BUMN, TNI, dan pemerintah daerah.

Fungsional pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Ardi Aulia, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar setiap instansi, baik di pusat maupun daerah, memiliki tenaga pelatih pengisian formulir LHKPN selain dari KPK sendiri. Menurutnya, jika di instansi bersangkutan terdapat hal-hal yang berkaitan dengan LHKPN, KPK tidak perlu lagi datang ke instansi tersebut karena pelatih dari internal sudah tersedia. “Para peserta pelatihan ini akan menjadi perpanjangan tangan KPK di setiap instansi,“ ucap Ardi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.