Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Sinergi Para Penegak Hukum Itu Penting

"KPK mempunyai persamaan dalam penegakan hukum dengan kejaksaan, yang beda adalah aturan yang mengatur lembaga itu," ujar Plt. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji, dalam diskusi panel Sinergitas Kejaksaan Agung dan KPK tentang pemberantasan korupsi, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Indriyanto menjadi pembicara di hadapan 300 Calon Jaksa di Badan Diklat Kejaksaan Agung pada Jumat pekan lalu (22/5). Selain dirinya, Jampidsus Widyopramono juga menjadi pembicara dengan dimoderatori Dosen Hukum Pidana dari UI, Ganjar L Bondan.

Menurut Indriyanto, antara aparat penegak hukum sangat penting membangun sinergitas. Meski akan sering terjadi gesekan, aparat penegak hukum harus terus bersinergi.

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, mengamanatkan pemilihan serentak bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pelaksanaan Pilkada serentak ini harus dikelola dengan integritas untuk menghasilkan pemimpin dambaan rakyat.

Demikian tanggapan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terhadap perhelatan demokrasi itu. Karenanya, kata Adnan, KPK akan turun langsung mengawasi proses pelaksanaan Pilkada serentak itu dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melakukan sosialiasi Program Pilkada Berintegritas ke seluruh Indonesia.

Peran Perempuan Berantas Korupsi

Ratusan perempuan menyimak paparan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung Sawunggaling, Surabaya, Selasa pagi (26/5). Para prempuan itu berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Ada yang PNS Pemkot Surabaya, guru, dosen, bahkan ibu rumah tangga.

Mereka tengah mengikuti Seminar dan Pembukaan Training of Trainer Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). "Peran perempuan tidak hanya bagi anak dan suami, tapi untuk masyarakat luas," ujar Adnan di hadapan para peserta. Selain Adnan, Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia Lazarus, Walikota Tri Rismaharini dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bonaparta, juga turut hadir dalam seminar tersebut.

KPK-DPD RI Kompak Cegah Korupsi

TR DPD BERITATR DPD BERITAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (DPD RI) menandatangani nota kesepahaman bersama dalam kegiatan pemberantasan korupsi, pada Selasa (19/5) di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun sinergi di antara lembaga dan instansi pemerintah.

“DPD RI memegang peranan sangat penting dalam menegakkan sistem integritas nasional, melalui penegakan dan pengawasan pelaksanaan konstitusi dan inisiatif-inisiatif baru yang bisa dilahirkan dari berbagai sosialisasi undang-undang dan turunannya, termasuk bagaimana turut serta dalam upaya memberantas korupsi yang efektif dan masif,” katanya.

‘Konspirasi’ Melawan Korupsi

Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
Alasanmu pingin mengabdi pada ibu pertiwi
Politik pemalsuan, tak bermoral
Kobarkan perlawanan koruptor menyesatkan

Petikan gitar dan tepukan cajon terdengar serasi dengan irama yang cepat. Lagu berjudul “Koruptor” yang dinyanyikan dengan suara khas grunge, seolah menegaskan karakter musik yang dimainkan; tegas dan penuh idealisme. Itulah grup band Konspirasi yang menjadi tamu dalam sebuah program yang ditayangkan KanalKPK TV, pada Senin (11/5) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.