Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Gelar Workshop untuk Santri Ponpes Tebu Ireng Jombang

img4b26fb2f9879fimg4b26fb2f9879fPondok pesantren sebagai basis pengembangan keimanan Islam dilirik  salah satu mitra strategis untuk sosialisasi pencegahan korupsi. Nilai-nilai antikorupsi diantaranya kejujuran, kesederhanaan dan tanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren sehingga para santri akan lebih mudah diajak untuk menularkan nilai-nilai ini keluar pesantren melalui dakwah-dakwah yang akan dilakukan mereka.

KPK dan LPSK Sepakati Petunjuk Teknis, sebagai Tindak Lanjut Nota Kesepahaman

img4b38df8731ba9img4b38df8731ba9Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hari ini menyepakati petunjuk teknis tentang perlindungan saksi atau pelapor. Penandatanganan kesepakatan mengenai petunjuk teknis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada Agustus 2010 lalu.

Penandatangan dilakukan oleh Wakil Ketua LPSK  Lies Sulistiani dan Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pada hari Senin (16/9) di  Gedung KPK Kuningan, Jakarta.

KPK Tindaklanjuti Implementasi NKB Pengukuhan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah

beritaKehutananberitaKehutananTim Indonesia Memantau Hutan Komisi Pemberantasan Korupsi  melakukan tindak lanjut  implementasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan organisasi masyarakat  sipil di Kalimantan Tengah.

Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson R. Ginting mengatakan dialog dengan para stakeholder di Kalimantan Tengah ini  dilakukan dalam rangkaian tinjauan lapangan. Menurut dia, ada beberapa aktivitas pelaksanaan tindak lanjut NKB di Kalimantan Tengah, yaitu inventarisasi hingga pengukuhan hutan adat, pengukuhan kawasan hutan negara, operasionalisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), penyelesaian batas wilayah administratif dalam rangka pengukuhan, hingga inventarisasi dan pengendalian perijinan kehutanan.

KPK Dukung Kementerian Agama Terapkan Program Pengendalian Gratifikasi

Berita Mou KemenagBerita Mou KemenagBertambah lagi satu instansi yang menandatangani komitmen untuk implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (3/9), menandatangani komitmen Program Pengendalian Gratifikasi tersebut di kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan sejak tahun 2011-2013 kementerian agama telah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin dengan memberikan hukuman ringan, sedang hingga berat. “Jumlah pegawai yang ditindak 2088 orang dengan sanksi berupa teguran lisan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian,” tambahnya.

KPK Gelar FGD Sistem & Fenomena Politik di Indonesia

Berita FGD System  6B9BC6Berita FGD System 6B9BC6Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertema Sistem dan Fenomena Politik di Indonesia, dalam bulan September 2013 ini.  FGD pertama digelar hari ini (4/9) di Gedung KPK dengan beberapa narasumber diantaranya  J. Kristiadi, Budiman Sudjatmiko, Indria Samego, dan Philips Vermonte.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK  telah menjalankan fokus kinerja di bidang-bidang yang menjadi national interest, diantaranya fokus di sektor penerimaan negara, ketahanan pangan dan sektor energi. Selain itu, KPK juga fokus pada isu strategis yang berkaitan dengan partai politik dan parlemen.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.