Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Di Timur Indonesia, Sektor Kelautan Harus Berdaya


“Kita membutuhkan sinergi untuk menuntaskan semua masalah dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Kita seyogyanya dapat bekerja sama untuk mengelola secara maksimal Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurachman Ruki dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional (GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan di Bali, pada Selasa (8/4).

Ruki menambahkan, potensi yang besar, terutama sektor kelautan, seharusnya membuat bangsa ini lebih berdaya. “Seharusnya, kekayaan alam membuat bangsa kita lebih berdaya sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,” katanya.

Kali ini, KPK kembali menggelar rapat GN Penyelamatan SDA di sektor kelautan untuk fokus tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

TIGA RANAH PERAN PEREMPUAN

Perempuan memiliki banyak peran dalam ranah privat dan sosial. Melalui pendekatan fungsi dan peran perempuan, KPK mengkampanyekan pesan antikorupsi.

Siti Rohanah merupakan ibu muda beranak dua, yang bermukim di utara Jakarta. Meski tak mengecap pendidikan tinggi, ia tetap berpikiran terbuka dan menyadari perannya sebagai pendidik bagi buah hatinya.

Rohanah mendidik kedua anaknya untuk berkata dan bertindak jujur. Misalnya, ketika kedua anaknya bertengkar, Rohanah melerai dan meminta penjelasan mereka. Rohanah pun mengingatkan agar keduanya menjawab jujur dan jika bohong akan berdosa.

“Nah pada saat itu kita kasih pengertian pada si anak, jawab jujur ya. Enggak boleh bohong, nanti kalau bohong dosa loh,” katanya.

Empat Kriteria Pemimpin Teladan

ilustrasi-BeraniJujur1ilustrasi-BeraniJujur1Sungguh tak mudah menjadi teladan. Terlebih lagi, bagi seorang pemimpin atau pejabat publik dimana pemikiran, ucapan dan sikap hidupnya akan diperhatikan, bahkan diikuti khalayak. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain pun setuju bahwa sulit mencari keteladanan para pemimpin atau pejabat publik hari ini.

Bukan tanpa alasan. Zulkarnain menyebut sejumlah kasus korupsi yang membelit mereka. Data KPK sepanjang 2004-2015 menunjukkan sudah ada 14 gubernur, 81 anggota DPR/DPRD, 23 kepala lembaga/kementerian, dan 48 bupati/walikota atau wakilnya, yang terjerat korupsi.

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

ilustrasi-BeraniJujur1ilustrasi-BeraniJujur1

Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi pada Ahad (2/8) di Pesantren Ahsanu Amala, Depok, Jawa Barat. KPK memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi untuk 40 relawan yang akan pergi ke Serawak, Malaysia. Rencananya, mereka yang yang tergabung dalam Volenteerism Teaching Indonesian Children (VTIC) itu akan mengajar anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 15 sekolah nonformal.

Mereka diberikan pelatihan lewat permainan yang mengandung 9 nilai antikorupsi, antara lain: kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian.

Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, KPK memfokuskan kinerja di bidang penindakan dan pencegahan secara simultan. “Pencegahan memang sulit, namun tetap harus dilakukan. Terutama oleh gerakan perempuan yang menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat,” katanya.

Mengenang Keteladanan Para Pendiri Bangsa

“Jangan Sekali-kali Meninggalkan sejarah.” Begitu kata Proklamator RI Soekarno dalam pidato terakhirnya sebelum lengser 17 Agustus 1966. Ungkapan yang lebih dikenal dengan “Jas Merah” itu seakan membekas hingga kini, yang mengingatkan kita agar harus selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun jika menilik keadaan sekarang, sejarah tersebut hanya diingat sebagai seremonial belaka. Generasi muda baru mengingat jasa para pahlawannya pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus atau Hari Pahlawan Nasional 10 November.

Sistem pengajaran di sekolah disinyalisasi hanya mengutamakan penilaian kognitif saja. Siswa-siswa kurang mendalami arti perjuangan para pahlawan bangsa. Kesalahan bukan pada sang pengajar. Namun juga masyarakat sebagai bagian dari orangtua siswa-siswi juga tidak menyambungkan tali sejarah kepada anak-anak mereka. Keadaan yang seperti ini dikhawatirkan akan melunturkan rasa nasionalisme dan berakibat lemahnya rasa persatuan sebangsa.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.