Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Terima Dukungan Ulama dan Akademisi Surakarta

img506a49dab9046Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kalangan ulama dan akademisi dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.  Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, Senin (1/10), di gedung KPK, JL. HR. Rasuna Said, Jakarta. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, kehadiran rombongan ini dalam rangka sharring sekaligus berbagi informasi dan mengetahui situasi dan kondisi pemberantasan korupsi saat ini.


Rombongan yang terdiri atas 12 orang ini di antaranya adalah Zainal Arifin Adnan (Ketua Umum MUI Kota Surakarta), Prof. DR. Jamal Wiwoho (Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret), KH. Muzakir (Pondok Pesantren Al-Islam), Drs. Ahmad Sukino (Pimpinan Pusat Majlis Rafsir Alquran), Prof. Bambang Setiadji (Rektor Universitas Muhamadiyah Surakarta).

KPK Gandeng Wartawan Batam Bahas Korupsi Kehutanan

img5064000662c58Setelah sebelumnya digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melaksanakan lokakarya yang melibatkan para jurnalis, yakni di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/9). Lokakarya yang diikuti oleh 45 jurnalis media lokal maupun nasional, yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau Ini mengangkat tema tentang korupsi sektor kehutanan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa kegiatan lokakarya dilaksanakan mengingat peran strategis media massa dalam pemberantasan korupsi sangat besar. "Para jurnalis diharapkan lebih bersemangat dan peduli terhadap persoalan korupsi yang ada di daerahnya," ucap Johan.

Suap Bupati Buol, KPK Buka Peluang Panggil Arthalita Suryani

img4f387b14632b8KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup peluang untuk memanggil pengusaha Arthalita Suryani menyangkut kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

"Semua kemungkinan memanggil Ayin (Arthalita) masih ada," ujar Ketua KPK, Abraham Samad, Kamis (20/9).

Abraham menjelaskan, KPK tidak akan berhenti pada pemeriksaan Arthalita sebelumnya. Di mana Arthalita yang diketahui sebagai mantan narapidana kasus penyuapan Jaksa itu pernah diperiksa penyidik KPK di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura
Menurut Abraham, hal tersebut tak terlepas dari upaya lembaga pemberantasan antikorupsi itu untuk mencari tahu keterkaitan Arthalita dalaam kasus dugaan suap pengurusan HGU di Kabupaten Buol.

"Masih pendalaman dan kami tidak berhenti sampai sini saja. Semua masih akan kami dalami," katanya.

Silakan KPK Rekrut Penyidik

kpk usutJAKARTA-Penarikan 20 penyidik di KPK oleh Mabes Polri memang menimbulkan "keguncangan" di tubuh KPK. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bondan menegaskanbahwa KPK bisa dan berhak mengangkat penyidiknya sendiri di KPK untuk menggantikan 20 penyidiknya yang sudah ditarik itu.

Dia menjelaskan, pengangkatan penyidik KPK itu sudah diatur dalam UU No.30 tahun 2002 pasal 45 ayat 1 dan 2 tentang KPK yang menyebutkan Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK dan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Tingkatkan Kapasitas Media, KPK Gelar Lokakarya Jurnalisme Investigatif di NTB

img50597054a79a6Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar acara lokakarya untuk meningkatkan  kapasitas media massa  tentang jurnalisme investigasi kasus korupsi  di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlangsung pada Selasa (18/9), di Kota Mataram, NTB. ”Pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta dan dukungan dari masyarakat, termasuk dari para jurnalis yang bekerja di berbagai media. Karenanya KPK  berupaya untuk selalu membina hubungan baik dengan media terutama untuk memberikan informasi terbaru mengenai KPK dan pengetahuan mengenai kasus-kasus korupsi itu sendiri,”   papar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.