Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Belajar Antikorupsi dari Pak Openg

AS1AS1

Maisin berdiri dengan rikuh, lalu menyambir microphone dari kawannya. Dari Lampung, ia mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk beraudiensi. Memberanikan diri, ia bertanya kepada Ketua KPK Abraham Samad. “Apakah bapak pernah merasa takut melawan koruptor? Karena mereka bisa melakukan apa saja dengan kekayaan yang luar biasa.”

Abraham yang memiliki nama kecil Openg, pun menjawab. Bahwa manusia juga memiliki rasa takut. “Tapi kalau kita bekerja di jalan kebenaran, maka Tuhan pasti akan melindungi kita,” katanya.

KPK dan 7 K/L Dorong Perusahaan Tambang Jalankan Kewajiban

TambangKecil12TambangKecil12

Tujuh pejabat kementerian dan lembaga pemerintah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bermaksud menghadiri rapat koordinasi untuk membahas upaya percepatan dan langkah strategis dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha KK dan PKP2B. Langkah ini merupakan kelanjutan  dari kegiatan koordinasi dan supervisi KPK atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang telah dilakukan di 12 provinsi.

Capres-Cawapres Teken Komitmen di Buku Putih KPK

BukuPutihDalam12BukuPutihDalam12

 Tak hanya mengumumkan laporan harta kekayaannya masing-masing, tiap calon presiden dan wakil presiden juga membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 Buku Puith KPK, pada Selasa (1/7) di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta.

“Kami berharap, sebagai wujud dukungan kepada KPK, Buku Putih ini bisa ditandatangani, khususnya pada halaman ke-25,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat memberikan sambutan.

Apa saja enam poin yang tertera pada halaman 25 buku itu?

“Para pasangan calon yang terpilih, hendaknya berkomitmen untuk melakukan enam hal, yaitu Satu, menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi; Dua, menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi; Tiga, meningkatkan kepatuhan atas Konvensi International tentang Antikorupsi (UNCAC),” sebut Adnan.

Ketiga poin lainnya, antara lain mewajibkan pendirian Unit Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN di setiap Kementerian dan Lembaga; mewujudkan adanya tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di Kementerian dan Lembaga; serta tidak memberikan ruang kepada keluarganya untuk dapat mengakses dana yang berasal dari APBN.

Pembubuhan tanda tangan ini, dapat dianggap salah satu bentuk komitmen awal para kandidat yang akan menjalankan 8 agenda pemberantasan korupsi jika terpilih kelak. KPK berharap, pemilu presiden kali ini, dapat menghasilkan pemimpin yang sebaik-baiknya dan memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.



(Humas)


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

 

Independensi Media Dorong Pemberantasan Korupsi

BogorKecil2014BogorKecil2014

“Media punya power yang bisa membongkar hal-hal yang ditutup-tutupi. Itulah salah satu peran media dalam pemberantasan korupsi,” kata Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam diskusi media bertajuk Intervensi Politik dalam Media, pada Jumat (13/6) di Bogor, Jawa Barat.

5 Bulan Berjalan, KPK Dorong BPJS Kesehatan Berbenah

pak Zul 1pak Zul 1Jakarta, 5 Juni 2014. Selama lima bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan adanya potensi fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Celah ini, dinilai masih terbuka akibat rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya, belum dijalankan secara optimal.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.