Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Intensifkan Koordinasi-Supervisi Pencegahan dan Penindakan

img4ffba4555e065img4ffba4555e065Kegiatan koordinasi-supervisi (korsup), baik di bidang pencegahan dan penindakan, memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Di bidang pencegahan, korsup dilakukan demi mendorong tata kelola pemerintahan yang baik diseleuruh Indonesia. Sementara pada bidang penindakan, koordinasi dan supervisi berperan   untuk mendorong para penegak hukum lain dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional dalam penanganan tindak pidana korupsi. KPK pun terus mengintensifkan program tersebut untuk memperluas jangkauan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat acara Diskusi Media dan Buka Puasa Bersama, Jumat (19/7), di auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan dan pejabat struktural KPK serta para jurnalis yang bertugas di KPK.

Pimpinan KPK Buka Puasa Bersama Awak Media

img503c77b416fc9img503c77b416fc9Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan momen puasa Ramadan 1434 Hijriah untuk terus meningkatkan sillaturrahim dengan para awak media yang sehari-hari bertugas di KPK. Sillaturahim tersebut diwujudkan dengan buka puasa bersama yang dirangkai dengan tausiyah dan diskusi media pada pada Jumat (19/7), di ruang Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. Hadir pada acara ini pimpinan KPK Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain, didampingi para pejabat struktural KPK.

Dalam sambutannya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa selain untuk sillaturahim, acara buka puasa bersama ini juga untuk mendekatkan dan membina hubungan antara media dan KPK. “Terutama dalam suasana Ramadhan yang penuh rahmat dan maaf ini", ucapnya.

Johan  mengapresiasi media yang merupakan partner KPK yang selama ini tak kenal lelah membantu pemberantasan korupsi agar berjalan efektif dan efisien. "Media juga menjaga supaya pemberantasan korupsi tidak menyimpang dan mengkritik jika KPK dianggap tidak menjalankan fungsi dan amanahnya secara konsisten", tandasnya.

Bangun Pegawai Bersih dan Profesional, Pemprov Jawa Barat Studi Banding ke KPK

img4bd5094f440e5img4bd5094f440e5Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Tim Perumus Peraturan Gubernur bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk studi banding terkait pengembangan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Rombongan yang terdiri atas 10 orang ini diterima oleh Kepala Biro SDM KPK, Apin Aviyan didampinngi staf, Kamis (20/6), di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. “KPK dipandang relevan dengan pengembangan kebijakan daerah bidang kepegawaian untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional,” papar  Kepala Tim Dedi Mulyadi, yang juga Kasubid Kompetensi dan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.

Secara sistem, menurut Dedi, KPK sudah berjalan baik melalui pengujian kinerja sesuai dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal, baik dari penggunaan balanced score card maupun hubungannya dengan pola karier dan insentif.  “Itu dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja yang jelas,” sambungnya.

Johan Budi Raih Penghargaan “Golden Speaker Award” Rakyat Merdeka

img504d90d4b9818img504d90d4b9818Dalam acara perayaan ulang tahunnya yang ke-14, Rakyat Merdeka Group memberikan anugerah “Golden Speaker Award“ kepada Johan Budi SP atas kiprahnya sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diberikan langsung oleh  pendiri Rakyat Merdeka Group, H. Margiono, disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, tokoh politik, anggota parlemen, serta para insan pers, Rabu (19/6), di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. “Golden Award diberikan kepada tokoh yang dianggap berjasa dan telah memberikan kontribusi di bidangnya masing-masing,” ungkap H. Margono.

Abraham Samad: Diperlukan Sinergitas Penegak Hukum dan Auditor dalam Pemberantasan Korupsi

img4f852f5aa6440img4f852f5aa6440Banyak kalangan yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal tersebut di antaranya karena terdapat kondisi yang tidak seimbang antara penegakan hukum dan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dijarah oleh pelaku korupsi. Karenanya, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya extra ordinary, diperlukan sinergitas di antara penegak hukum dan auditor, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas yang efektif, dan penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.