Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Mencegah dengan Integritas

ilustrasi-pendidikan1ilustrasi-pendidikan1Pendidikan antikorupsi, diyakni mampu mencegah korupsi lebih efektif. Karena, prinsip pendidikan adalah penanaman nilai-nilai dan budaya yang akan lebih membekas dan akan menggerakkan kita berperilaku lebih baik. Ini pula yang diyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Tunas Integritas. Program ini diimplementasikan kepada semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Termasuk kepada para pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) Tunas Integritas bagi 26 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, pada Selasa (6/10) lalu.

Mari Bermain Semai!

Ratusan murid Sekolah Dasar Negeri Andir Kidul, Bandung berkumpul di halaman depan ruang kelasnya. Wajah-wajah gembira itu, terlihat antusias saat bermain Sembilan Nilai Antikorupsi (Semai), games yang memperkenalkan 9+1 nilai integritas.

“Games dalam Semai ini didesain dengan soal-soal dan contoh-contoh yang dialami sehari-hari oleh mereka. Dalam permainan tersebut terdapat penanaman nilai-nilai antikorupsi, karakter, dan perilaku 9+1,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin (12/10). Kegiatan ini, akan berlangsung hingga Selasa (13/10).

Nilai-nilai yang disebarkan dalam permainan 9+1 itu yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil + sabar. Salah satu contoh permainannya yakni games arisan. Dalam games ini, setiap anak diminta untuk mengocok satu soal yang tertulis dalam gulungan kertas. Dalam kertas itu tertulis pertanyaan nilai integritas.

Pers Mahasiswa, Partner KPK Cegah Korupsi

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pers adalah patner yang strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tak terkecuali pers yang dikelola mahasiswa yang memiliki segmentasi dan target tersendiri, yakni generasi muda intelektual.

“Kita menganggap bahwa media itu sangat penting, karena media bisa menjadi sebagai sarana edukasi kepada publik, karena itu KPK fokus pada hal ini dan juga pemeliharaan hubungan baik kepada media,” kata Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, pada Jumat (2/10).

Johan mengatakan hal itu di hadapan 60 mahasiswa yang tergabung Forum Pers Mahasiswa Jakarta yang terdiri dari sejumlah kampus, antara lain UIN Syarif Hidayatullah, UPN Veteran Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Prof. DR. Moestopo, Universitas Negeri Jakarta, Akademi Pimpinan Perusahaan, Sekolah Tinggi Manajemen IndustriUniversitas Mercu Buana, Universitas Pancasila, Universitas Mulimedia Nusantara, Universitas Bung Karno, dan Unika Atmajaya.

Menolak KPK Dimuseumkan

Dua koruptor mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tersenyum penuh kemenangan. Salah satunya, menenteng ember berisi bata merah dengan skrup. Lainnya, membawa papan bertuliskan "Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Museum Komisi Pemberantasan Korupsi". Keduanya, bersiap akan menancapkan papan tersebut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (8/10) lalu.

Ini merupakan bagian dari aksi teatrikal Koalisi Pemantau Peradilan. Aksi peletakkan batu pertama sebagai simbol ‘matinya’ KPK jika Rancangan Undang-Undang KPK jadi disahkan oleh DPR.

"Kami mendukung adanya revisi UU KPK, karena kalau KPK lemah kasus kami juga berhenti," sindir demonstran.

Mengawal Dana Sampai Ke Desa

Dilaksanakannya UU Desa menjadi momentum meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Desa harus dikelola dengan akuntabel dan transparan, agar mandiri, maju dan bebas dari korupsi.

Hari Rabu, 18 Desember 2013 Indonesia memiliki sejarah baru. Hari itu menjadi titik balik nasib 74.093 desa di Indonesia. RUU Desa akhirnya disahkan dan masuk dalam lembaran negara No. 6 Tahun 2014 pada 15 Januari 2014.

Ratusan kepala desa dan perangkatnya yang pada hari itu datang Ke Gedung DPR bersorak sorai. Mereka sengaja datang ke Jakarta, untuk menyaksikan secara langsung “ketok palu” RUU Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan itu sangat dinanti sekira tujuh tahun, setelah melalui perdebatan alot antara pemerintah dan DPR. Apalagi, disebut-sebut RUU Desa memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya, tiap desa akan disokong dana pembangunan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah berani mengeluarkan dana kurang lebih Rp 1 miliar untuk tiap desa.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.