Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra

Pohon Mahoni, memiliki pokok kayu yang kuat meski diterpa panas dan hujan. Buahnya pahit. Kayunya antirayap. Mahoni tergolong pohon peneduh dan pelindung di tepi jalan atau di pekarangan. Ia memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sebagai bahan bangunan hingga menjadi bahan pengobatan berbagai macam penyakit.

“Saya membayangkan KPK adalah Pohon Mahoni. Kuat banget dan bermanfaat,” ujar Ratih saat menjadi pembicara dalam seminar “Membangun Kolaborasi dan Tim Kerja yang Solid” di Auditorium KPK, Jakarta, pada Kamis (27/8).

Pohon Mahoni, menurut Ratih, berfungsi sebagai filter udara, menyerap polutan-polutan di sekitarnya. Kondisi Indonesia sudah banyak tercemar ‘polutan’ korupsi. Perjuangannya akan terasa pahit, karena mendapat serangan balik dari para koruptor. Pahit ini menandakan kerja KPK dalam memberantas korupsi tidak mudah. Meski begitu, akan terasa manfaatnya di kemudian hari. Yakni dimana Indonesia akan terbebas dari belenggu korupsi.

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis

Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan, dikenal beberapa sandi yang digunakan dalam ‘bertransaksi”. Misalnya saja penggunaan istilah “Apel Washington” untuk merujuk pada uang dolar atau “Apel Malang” untuk menyebut rupiah.

Namun, tak hanya sandi yang mengalami metamorfosis. Kini, gratifikasi pun juga mengalami perubahan. “Dahulu parsel yang yang berisi makanan ringan, sekarang berlian ataupun jam tangan mewah,” ujar Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi SP saat penandatanganan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kementerian Perdagangan, di Jakarta pada Rabu (26/8).

Dalam kesempatan itu, Johan menceritakan pengalaman KPK dalam penanganan kasus korupsi, termasuk gratifikasi dalam beberapa waktu terakhir. Karenanya, hal ini perlu dicegah untuk memutus mata rantai korupsi, termasuk di sektor pemerintahan.

Sektor Kelautan, Jadi Perhatian

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” demikian ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya, tahun lalu.

Visi untuk memajukan sektor kelautan, juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, KPK menyelenggarakan rapat monitoring Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi. Pada Selasa (25/8) lalu, rapat digelar di Hotel Grand Clarion, Makasar yang dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam, dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi agar dampak positif timbul di masyarakat. “Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014 upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan 294 triliun rupiah,” katanya.

KPK Dorong Cimahi Cegah Korupsi Sektor Pendidikan

Alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara (APBN), seperti dua mata pisau. Ia bisa sangat berguna untuk peningkatan kualitas pendidikan, namun potensi penyimpangan dana di sektor ini juga besar. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian yang besar pada upaya pencegahan korupsi sektor ini.

Salah satunya dengan melakukan deklarasi dan aksi pengelolaan dana pendidikan yang bebas dari korupsi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendandatanganan rencana aksi dilakukan oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi Tata Wikanta, dan Inspektur Kota Cimahi Efi Hanafia, dengan disaksikan oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan KPK Bimo Gunung Abdul Kadir di hadapan para pemangku kepentingan sektor pendidikan setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Simply Volare Cimahi, pada Selasa (25/8) itu merupakan  tindak lanjut dari kegiatan focus group discussion (FGD) sebelumnya untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada pengelolaan dan perumusan rencana aksi.

Bersatu Padu Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin, kalau penanganan korupsi akan lebih efektif bila dilakukan secara bersama dengan penegak hukum lainnya. “Tidak mungkin bisa dilakukan KPK sendirian saja. Mungkin tidak bisa jalan apalagi kepolisian sendiri tidak mungkin bisa jalan termasuk kejaksaan pun akan jungkir balik kalau ini sendirian. Tanpa dukungan auditor pula tidak bisa jalan,” ujar Ketua KPK Sementara Taufiqurachman Ruki, usai memberi kuliah umum pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (25/8).

Ruki mengatakan hal itu bukan tanpa alasan. Kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, harus diberantas dengan cara yang lebih luar biasa. Karena itulah, jika para penegak hukum bersatu akan menjadi kekuatan untuk memberangus korupsi yang mengakar di negeri ini. Tentunya, dibutuhkan pula ‘kekuatan’ dari para auditornya. Penyidik tidak bisa mengetahui seberapa kotornya ulah koruptor merugikan negara, jika tidak ada auditor dari BPK dan BPKP.

“Temuan-temuan auditor tidak bisa ditindaklanjuti kalau penyidiknya tidak kuat (bukti). Karena itu kita lakukan pelatihan seperti ini untuk meningkatkan kapasitas dan untuk meningkatkan koordinasinya,” ujarnya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.