Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Dua Hari, Kuwait Belajar Memberantas Korupsi di KPK

KuwaitkecilKuwaitkecil

Kuwait Anti-Corruption Authority (KANCOR) atau Otoritas Antikorupsi Kuwait berkunjung ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta selama dua hari, 24-25 Februari. KANCOR yang baru berdiri pada Juli 2013, merasa perlu belajar dari KPK.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain dua pimpinan KPK, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, Direktur PJKAKI Sujanarko, Kepala Biro SDM Apin Aviyan, Kepala Biro Humas Johan Budi SP, Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, H.E. Nasser Bareh Al Enezi, Presiden KANCOR, Abdulrahman Alnemash dan anggota komisioner KANCOR, Mr Dawoud Aljarrah.

Apa saja yang dipelajari KANCOR?

KANCOR menggali banyak hal seputar penanganan perkara, upaya pencegahan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan sumberdaya manusia, strategi komunikasi hingga upaya pencegahan melalui pendidikan dan Pelayanan masyarakat.

4 Saran KPK untuk Presiden dan DPR

KonRUKUHAPKecilKonRUKUHAPKecil

KPK akhirnya menyatakan sikap resmi atas RUU KUHP dan KUHAP. Rabu (19/2) sore ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Zulkarnain menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Dalam pernyataannya, Abraham meminta pemerintah menarik draf dan DPR agar menangguhkan pembahasan. “Posisi KPK tidak sedang menolak dengan serta-merta,” tegas Abraham.

Alasannya, KPK melihat ada sejumlah hal yang krusial, dan kalau pembahasan ini membuahkan pengesahan, maka akan menghambat pemberantasan korupsi yang tengah giat-giatnya. Sejumlah itu antara lain, dimasukkannya kejahatan korupsi ke dalam draf ini. Dampaknya, “Sifat kejahatan korupsi yang luar biasa, menjadi tereliminir. Ini juga berlaku untuk kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, terorisme dan kejahatan HAM,” kata Abraham.

Konsekuensi ini juga berdampak bagi institusi lain, jika kedua RUU ini disahkan maka eksistensi dan kewenangan beberapa lembaga antara lain KPK, Pengadilan Tipikor, Kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan korupsi , PPATK dan BNN menjadi hilang dengan alasan adanya ketentuan peralihan dalam pasal 757, 761 dan 763. RUU KUHP.

Kacamata dan Obat Pemberantas Koruptor

SDKecil2SDKecil2

“Inilah kaca mata untuk menangkap koruptor,” ujar Rina ketika mempresentasikan sebuah gambar. Rina dan kawan-kawannya membayangkan teknologi yang bisa membedakan antara koruptor dengan yang bukan. “Jadi KPK mudah menangkap koruptor,” katanya.

Selain kaca mata, ada pula Tio dan kelompoknya yang ingin menjadi dokter. Dengan sebuah obat besar “antikorupsi” yang akan memberantas korupsi. Apa khasiat obat ini? “Obat ini bisa membuat koruptor insyaf,” kata Tio.

Rina, Tio dan 96 siswa kelas V dari SD Global Mandiri Cibubur lainnya tengah mempresentasikan cara agar anak-anak bisa berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Mereka diminta menggambarkan dalam sebuah karton putih dengan waktu terbatas. Hasilnya, banyak sekali ide-ide yang tak terduga orang dewasa.

Kikan “Serukan Keadilan” Lewat Musik

KikanKecilKikanKecil

Semangat ini takkan pernah padam
Yakinlah gelap kan berganti terang
Jangan takut kita kan menghadang
Jangan ragu serukan keadilan

Inilah single terbaru dari Kikan, mantan vokalis grup Band Cokelat. Ia mengaku, menggarapnya sendiri lagu ini hanya dalam waktu dua pekan. “Aku bener-bener bikinnya dari nol. Mulai lirik, musik, notasi sampai aransemen, sampai recording dan mastering,” katanya bangga.

Lagu yang ia beri judul Serukan Keadilan dibuat Kikan sebagai ajakan untuk berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. “Tujuannya bukan untuk menyindir para koruptor, tapi bagaimana bisa membangkitkan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini. Kamu berani berdiri untuk menyuarakan apa yang kamu tahu benar, itu enggak gampang,” katanya.

KPK Dukung Zona Integritas di BNN & BPS

BPS Kecil1BPS Kecil1

Membangun Indonesia bebas korupsi, merupakan optimisme dalam membangun Indonesia. Island of Integrity merupakan salah satu agenda gerakan antikorupsi yang terus dikumandangkan KPK ke setiap pemerintah daerah maupun pusat. Zona integritas menjadi satuan wilayah dari Island of Integrity itu.
 
Badan Pusat Statistik (BPS) berupaya menjadi salah satu lokus itu. Pencanangan Zona Integritas merupakan penegasan komitmen lembaga yang dipimpin Suryamin itu, dalam mewujudkan reformasi birokrasi. “Bahwa seluruh jajaran BPS berkomitmen mencegah korupsi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi,” kata Suryamin saat penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (10/2) di kantor pusat BPS, Jakarta.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.