Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Bahas Kemandirian dan Ketahanan Migas Nasional

img4b26fb2f9879fKomisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan sektor migas untuk membahas kemandirian dan ketahanan migas nasional. Acara yang berlangsung pada Senin (26/11), di Auditorium KPK, JL. HR. Rasuna Said, Jakarta ini, digagas untuk memantapkan komitmen pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk memperkuat peran perusahaan migas negara sebagai garda utama negara dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan migas nasional.

"Selain itu, acara ini untuk memperkuat basis pengambilan kebijakan dan operasional pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk mewujudkan komitmen tersebut melalui penyusunan regulasi, sistem dan mekanisme, dan kemudian dilaksanakan secara konsisten," papar Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Acara bertema "“Mewujudkan Visi Pendiri Negara Republik Indonesia atas Pendirian Perusahaan Migas Negara dalam Rangka Mencapai Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Migas Nasional” ini, dihadiri Wakil Menteri Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih , dan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein. Selain itu, hadir pula Rovicki Dwi Putrohari (Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Sri Edi Swasono (Guru Besar FEUI), dan pemimpin redaksi media yang akan dimintakan pandangan pendapat tentang ketahanan migas nasional.

Zulkarnain mengatakan, migas merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar negara-negara di dunia karena nilai strategisnya bukan hanya dari aspek ekonomi, melainkan juga secara geopolitik. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang akan sangat menentukan kemandirian dan ketahanan energi, yakni akses (accessibility), ketersediaan (availability), dan keterjangkauan (affordability).

Dari ketiga aspek tersebut, lanjut Zulkarnain, elemen accessibility adalah yang paling krusial karena dapat menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, baik dari segi jumlah, waktu, dan harga. Di beberapa negara, misalkan Arab Saudi, Malaysia, Norwegia, perusahaan migas negara menjadi instrumen negara dalam menjaga ketiga pilar tersebut.

“Kontrak-kontrak migas yang akan habis masa berlakunya dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa perusahaan migas negara telah siap untuk mengambil alih operasional eksploitasi migas dan akan dilanjutkan kepada kontrak-kontrak lainnya yang akan habis masanya di masa depan,” papar Zulkarnain.

Melalui acara ini, Zulkarnain berharap dapat dihasilkan rumusan pemikiran dan aksi yang dapat dijewantahkan dalam regulasi negara sampai dengan kebijakan operasional (strategis, taktis, dan teknis) yang mendukung peran dan posisi perusahaan migas negara untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan migas nasional.

(Humas)

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.