Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK-Kejaksaan-Polri Bentuk Tim Kecil

img4f5eb4fec74f0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian sepakat membentuk tim kecil guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi untuk menghindari penanganan perkara korupsi yang tumpang tindih.
Tim kecil ini rencananya akan melakukan koordinasi serta memetakan 10 jenis kerawanan tindak pidana korupsi. Demikian salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam rapat koordinasi antara ketiga lembaga penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Senin (12/3) di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

“Artinya kita berbagi melalui koordinasi. Dalam mendalami kasus, mungkin kita harus ekspose bersama, nanti kita lihat mana yang ditangani KPK, mana yang ditangani Kejaksaan atau Kepolisian. KPK sendiri  memfokuskan penanganan perkara korupsi skala besar," ujar Wakil Ketua KPK, Zulkarnain.

Zulkarnain berharap pembentukan tim kecil dapat efektif menguatkan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Dalam rapat ini disepakati bahwa ketiga instansi tersebut akan  saling mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama (MoU) untuk memperkuat fungsi koordinasi antarlembaga penegak hukum sekaligus memperbarui MoU yang pernah dibuat pada 2005.

Rapat yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto dan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Irjen (Pol) Bekto Suprapto, merupakan kelanjutan dari rapat yang digelar di KPK pada Februari lalu. Pada kesempatan tersebut rapat membahas dua materi, yaitu materi umum yang menyangkut kerja sama penanganan tindak pidana korupsi dan materi khusus berupa penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Materi umum yang dibahas meliputi  kerja sama dalam  kloning data elektronik hasil penyitaan, perekaman persidangan, bantuan ahli teknis, pencarian daftar pencarian orang (DPO) perkara  inkracht, peningkatan kemampuan SDM di bidang penanganan perkara tipikor, serta kendala-kendala yang dihadapi terkait hasil perhitungan kerugian negara yang membutuhkan waktu cukup lama” Papar Zulkarnain.

Terkait materi khusus, Zulkarnain menjelaskan bahwa ada  empat perkara tindak pidana korupsi besar yang akan ditangani bersama oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Dua di antaranya adalah perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan laboratorium di beberapa universitas dan perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan vaksin flu burung,  Rencananya, 29 Maret mendatang rapat koordinasi akan ditindaklanjuti di tingkat pusat.

Dalam Pasal 6  UU  KPK No 30/2002   tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPK disebutkan bahwa KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(humas)

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.