Komisi Pemberantasan Korupsi

Abraham Samad Lantik Direktur Gratifikasi dan Kepala Biro SDM

img506acfdcd155cimg506acfdcd155cPosisi Direktur Gratifikasi dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemberantasan Korupsi yang lowong beberapa lama kini sudah terisi. Giri Suprapdiono  kini dipercaya untuk mengisi posisi Direktur Gratifikasi. Sementara Kepala Biro SDM  ditempati oleh Apin Aviyan. Ketua KPK Abraham Samad melantik dan mengambil sumpah jabatan keduanya pada Selasa (2/10), di Auditorium KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta. Pelantikan dihadiri pejabat struktural dan sebagian pegawai KPK.


Sebelum dilantik sebagai Direktur Gratifikasi, Giri Suprapdiono yang lahir di Ponorogo, 9 Juli 1974, menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Pria yang menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Perencanaan Kota-Institut Teknologi Bandung (1999) dan S-2 pada International Institute to Social Studies-Erasmus University of Roterdam (2001) ini, sebelum bergabung di KPK pada 2007, menjabat sebagai National Management Concultant pada BAPENAS-UNDP.
 

Sementara itu, Apin Aviyan yang lahir di Bandung, 16 Januari 1967, sebelumnya menjabat sebagai pimpinan PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Cabang Semarang. Bapak dari satu orang anak ini menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Psikologi Universitas Padjajajaran (1992) dan menyelesaikan pendidikan S-2 pada Jurusan Psikologi Universitas Indonesia (2002).

Dalam sambutannya, Abraham menjelaskan, Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja. “Pimpinan berharap Kepala Biro SDM yang baru, Saudara Apin Aviyan, harus mengupayakan  pemenuhan kompetensi pegawai KPK sesuai dengan tingkat jabatan dan tingkat kompetensi untuk melaksanakan tugasnya,” paparnya. Bahkan, lanjut Abraham, jika perlu membuat investasi yang lain terhadap pendidikan sumbar daya manusia di KPK sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dalam pengelolaan organisasi di KPK.

Sementara itu, sambungnya, Direktorat  Gratifikasi memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. “Kepada Direktur Gratifikasi yang baru, Saudara Giri Suprapdiono, pimpinan berharap walaupun gratifikasi berada di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan, namun sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah investigasi dan hukum sehingga perlu terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang tersebut,” tandasnya.

Pemberantasan korupsi, menurut Abraham, merupakan tanggung jawab bersama dari semua stakeholders. Pada saat bersamaan, korupsi sudah semakin masif dan sistematik di hampir semua sektor kehidupan bernegara. “Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada sinegritas kementerian dan kelembagaan,” tandasnya. Yang tidak kalah penting adalah  dukungan dari masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

“Dengan demikian, diharapkan KPK menjadi salah satu penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, sehingga masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih cepat kita capai,” tandas Abraham.

(Humas)

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.