Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Ajak Jurnalis Pontianak Melek Modus Korupsi APBD

Untuk kali keempat pada 2012, Komisiimg5086091dc1b2bimg5086091dc1b2b
Pemberantasan Korupsi menggandeng kalangan jurnalis untuk melek
terhadap kasus korupsi yang terjadi di daerahnya, terutama dalam
kasus korupsi pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD). Kali ini KPK menyasar kalangan jurnalis yang bertugas di Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, melalui acara lokakarya jurnalis yang
dilaksanakan pada Kamis (18/19) di Hotel Santika, Pontianak.

Untuk
membedah modus korupsi APBD, pada acara yang diikuti oleh sekitar 40
orang jurnalis media cetak, elektronik, dan online ini, KPK juga
melengkapi dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas para awak
media dengan memberikan materi tentang teknik penulisan investigatif
(investigative reporting) yang dibawakan oleh Arif Zulkifli
(Redaktur Eksekutif Tempo) dan SOP Kegiatan Penindakan di KPK, oleh
Nur Chusniah (Kepala Bagian Litigasi dan Bantuan Hukum pada KPK).
Sementara materi tentang modus korupsi APBD sendiri disampaikan oleh
seorang Jaksa pada KPK, yakni Muhibbudin. Selain itu, para jurnalis
juga memperoleh paparan materi tentang peran pers dalam pemberantasan
korupsi yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Dalam paparannya, Abraham Samad
menyatakan bahwa KPK menyadari memiliki keterbatasan sumber daya
manusia. Karenanya KPK tetap berharap menjalin sinergitas dengan
seluruh elemen masyarakat termasuk peran media. Menurutnya, media
memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Salah satunya dapat menjadi
kontrol bagi penegak hukum. "Misalnya ketika ada kasus yang
tidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditangani oleh kepolisian,
kejaksaan, maupun KPK," ucapnya.

 

Selain itu, tambahnya, media memiliki
fungsi untuk mengungkap kasus melalui penulisan investigasi kasus
korupsi. "Pers juga bisa menilai kinerja dan memberikan kritik
kepada institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK,
pengadilan," ucapnya.

Fungsi lain, lanjutnya, pers
merupakan sumber informasi dan pendidikan. "Kami berharap
informasi yang berikan bersifat akurat dan valid, bukan informasi
yang sifat fitnah. Selain itu, informasi harus bersifat memberikan
pencerahan, pencerdasan, dan pendidikan terhadap masyarakat untuk
mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan
korupsi," paparnya.

Abraham melanjutkan, pers juga bisa
sebagai alat perubahan perilaku karena korupsi di Indonesia terus
berjalan dan masif di tengah masyarakat Indonesia masih permisif,
skpetis, dan apatis terhadap kejahatan korupsi. “Media harus bisa
memberikan pencerdasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi
permisif, skeptis, dan tidak membiarkan lagi korupsi terjadi,”
tegasnya.

 

Sementara itu, berkaitan dengan modus
korupsi APBD, Muhibbudin menjelaskan bahwa APBD merupakan hasil
terjemahan berbagai kebijakan, komitmen politik, dan prioritas kerja
dalam bentuk keputusan untuk memberi gambaran tentang dari mana uang
didapat dan dipergunakan untuk apa uang tersebut. "Hampir
seluruh bagian kehidupan kita bersentuhan dengan kewajiban untuk
membayar pajak maupun retribusi yang merupakan sumber pendapat utama
APBD," paparnya.

Namun kenyataannya, lanjut Muhibbudin,
APBD seringkali dikelola dengan tidak amanah karena perilaku korupsi
oleh para pemangku otoritas keuangan di daerah. Sehingga tujuan
bernegara dalam mewujudkan keadilan sosial jauh dari yang
diharapkan.

Menurutnya, sekurangnya terdapat 18
modus korupsi APBD, di antaranya pengusaha seringkali menggunakan
tangan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervesi
pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan
meninggalkan harga ataupun nilai kontrak. "Panitia pengadaan
yang dibentuk pemda juga seringkali membuat spesifikasi barang yang
mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk
memenangkan rekanan tertentu serta melakukan mark up harga
barang dan nilai kontrak," tambah Muhibbudin.

Selain itu,
lanjutnya, kepala daerah ataupun pejabat daerah menggunakan modus
dengan memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan
dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannnya, kemudian
membuat laporan pertangungjawaban fiktif. "Kepala daerah juga
melakukan modus dengan memerintahkan bawahannya menggunakan dana
untuk kepentingan pribadi si pejabat bersangkutan atau kelompok
tertentu kemudian membuat pertangungjawaban fiktif,"
ucapnya.

Modus lain, tambahnya, kepala daerah menerima
sejumlah uang dari rekanan dengan dijanjikan diberikan proyek
pengadaan. Selain itu, kepala daerah meminta uang jasa dibayar di
muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek. "Korupsi
tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang
dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang
sebagai bagian dari memperoleh sumber daya poltik dan sumber daya
ekonomi," tandas Muhibbudin.

Menurutnya, selama praktik
kolusi dan nepotisme dibarengi dengan suap-menyuap dianggap lumrah,
kontrol pelaksanaan otoritas birokrasi, serta penegakan hukum tidak
berjalan dengan baik, maka kasus korupsi hanya dapat mengungkap
korupsi di permukaan.

(Humas)

Add comment

Security code
Refresh

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.