Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Jangan Nodai Pilkada

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengimbau setiap elemen untuk tidak menodai perhelatan demokrasi yang akan segera digelar di daerah. Adnan mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan momentum penting bagi masa depan suatu daerah. Untuk itu, KPK tidak ingin pemilihan tersebut  ternodai oleh politik uang dan KKN.

“Jangan nodai. Kami akan siaga dalam memantau Pilkada serentak pada Desember nanti,” ujar Adnan saat bincang-bincang saat peluncuran Program Pilkada Berintegritas di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (31/9).

Dalam acara tersebut, turut hadir Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko.

Roni kemudian memaparkan Survei Persepsi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. KPK menyebar kuisioner kepada 1.200 responden di 8 kota yakni Padang, Bengkulu, Tanjung pinang, Jambi, Tanjung Selor, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Manado. Kota-kota tersebut yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak di Tahun 2015 nanti.

KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra

Pohon Mahoni, memiliki pokok kayu yang kuat meski diterpa panas dan hujan. Buahnya pahit. Kayunya antirayap. Mahoni tergolong pohon peneduh dan pelindung di tepi jalan atau di pekarangan. Ia memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sebagai bahan bangunan hingga menjadi bahan pengobatan berbagai macam penyakit.

“Saya membayangkan KPK adalah Pohon Mahoni. Kuat banget dan bermanfaat,” ujar Ratih saat menjadi pembicara dalam seminar “Membangun Kolaborasi dan Tim Kerja yang Solid” di Auditorium KPK, Jakarta, pada Kamis (27/8).

Pohon Mahoni, menurut Ratih, berfungsi sebagai filter udara, menyerap polutan-polutan di sekitarnya. Kondisi Indonesia sudah banyak tercemar ‘polutan’ korupsi. Perjuangannya akan terasa pahit, karena mendapat serangan balik dari para koruptor. Pahit ini menandakan kerja KPK dalam memberantas korupsi tidak mudah. Meski begitu, akan terasa manfaatnya di kemudian hari. Yakni dimana Indonesia akan terbebas dari belenggu korupsi.

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis

Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan, dikenal beberapa sandi yang digunakan dalam ‘bertransaksi”. Misalnya saja penggunaan istilah “Apel Washington” untuk merujuk pada uang dolar atau “Apel Malang” untuk menyebut rupiah.

Namun, tak hanya sandi yang mengalami metamorfosis. Kini, gratifikasi pun juga mengalami perubahan. “Dahulu parsel yang yang berisi makanan ringan, sekarang berlian ataupun jam tangan mewah,” ujar Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi SP saat penandatanganan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kementerian Perdagangan, di Jakarta pada Rabu (26/8).

Dalam kesempatan itu, Johan menceritakan pengalaman KPK dalam penanganan kasus korupsi, termasuk gratifikasi dalam beberapa waktu terakhir. Karenanya, hal ini perlu dicegah untuk memutus mata rantai korupsi, termasuk di sektor pemerintahan.

Sektor Kelautan, Jadi Perhatian

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” demikian ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya, tahun lalu.

Visi untuk memajukan sektor kelautan, juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, KPK menyelenggarakan rapat monitoring Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 provinsi. Pada Selasa (25/8) lalu, rapat digelar di Hotel Grand Clarion, Makasar yang dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam, dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi agar dampak positif timbul di masyarakat. “Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014 upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan 294 triliun rupiah,” katanya.

KPK Dorong Cimahi Cegah Korupsi Sektor Pendidikan

Alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara (APBN), seperti dua mata pisau. Ia bisa sangat berguna untuk peningkatan kualitas pendidikan, namun potensi penyimpangan dana di sektor ini juga besar. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian yang besar pada upaya pencegahan korupsi sektor ini.

Salah satunya dengan melakukan deklarasi dan aksi pengelolaan dana pendidikan yang bebas dari korupsi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendandatanganan rencana aksi dilakukan oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi Tata Wikanta, dan Inspektur Kota Cimahi Efi Hanafia, dengan disaksikan oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan KPK Bimo Gunung Abdul Kadir di hadapan para pemangku kepentingan sektor pendidikan setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Simply Volare Cimahi, pada Selasa (25/8) itu merupakan  tindak lanjut dari kegiatan focus group discussion (FGD) sebelumnya untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada pengelolaan dan perumusan rencana aksi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.