Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

KPK Bekali Istri Pegawai Nilai Antikorupsi

Tak hanya aktif mengadakan sosialisasi antikorupsi ke berbagai pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membekali para istri pegawai. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 23 istri pegawai mengikuti acara yang berlangsung dari Kamis hingga Sabtu (23-25/4) ini.

“Perempuan itu adalah penjaga bandul integritas, karena saat anak baru lahir ia pun langsung berkomunikasi dengan ibunya. Karena itulah perempuan menjadi penting dalam penanaman sikap anti korupsi kepada masyarakat dan keluarga,” ujar Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP saat membuka “Pelatihan Perempuan Antikorupsi” pada Kamis (23/4) di Jakarta.

Tiga Pemerintah Daerah Ikut Pelatihan LHKPN

“Kalau saya menikah lagi, apakah istri kedua saya wajib melaporkan hartanya?” pertanyaan Andi Rahman itu sontak membuat peserta lainnya tertawa. Suasana lantas berubah kian hangat. Fungsional Direktorat Pelaporan LHKPN Ben Hardy Saragih lantas menjawab. “Istri baru tetap harus melaporkan hartanya. Tetapi harus izin dulu ke istri pertama ya,” jawab Ben setengah bercanda, yang diikuti gelak tawa peserta lainnya.

Ia menambahkan bahwa harta istri kedua dilaporkan pada saat memperbarui laporan. Ada kondisi dimana istri baru tersebut tidak perlu melaporkan hartanya. “Yaitu jika ada perjanjian pisah harta, maka harta istri kedua itu tidak perlu dilaporkan,” katanya.

KPK Apresiasi Lima Siswa Jujur Asal Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada lima siswa asal SMA 3 Yogyakarta atas keberaniannya melaporkan dugaan terjadinya kebocoran soal Ujian Nasional. Bentuk apresiasi KPK diberikan dalam bentuk penyematan pin “Berani Juju Hebat” oleh Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Pauline Arifin pada Rabu (22/4) kepada Zar Bela Hanifa, Khalid Umar, Daffa Abhista, Inria Astari Zahra dan Tsaqif Wismadi.

Sebelum pelaksanaan UN, Tsaqif dan teman-temannya mendapatkan tautan di sebuah situs berbagi yang berisi soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada awalnya, mereka mengira itu merupakan soal latihan. Ada sebagian yang mengunduh untuk latihan, ada yang tidak.

Cegah Korupsi, Dispenda Se-Jawa Timur Berkoordinasi dengan KPK

Dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang kuat, bersih dan akuntabel untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten/kota se-Jawa Timur menggelar koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya pada Rabu (22/4).

Kegiatan ini, menurut Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK Sujanarko merupakan salah satu upaya dalam memperkuat upaya KPK di bidang pencegahan. sebab, kata dia pemberantasan korupsi tidak hanya bisa melalui penindakan. “Prinsip pencegahan harus diutamakan agar korupsi dapat dikurangi secara signifikan,” katanya.

Perempuan “Kuat” Bisa Menginspirasi Perubahan

Korupsi merupakan gabungan dari penyakit sosial dan fenomena dekadensi moral yang melanda masyarakat. “Karenanya, pencegahannya, harus dilakukan secara masif dan sedini mungkin sehingga kejujuran menjadi gaya hidup anak hingga mereka dewasa.”

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain dalam seminar bertajuk “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” yang digelar Auditorium Gedung KPK pada Selasa (21/4).

Zulkarnain menambahkan, untuk menjadikan sikap jujur sebagai gaya hidup, diperlukan peran aktif kaum perempuan kepada keluarganya. “Ibu merupakan pendidik utama kepada anak-anaknya, juga partner bagi suaminya untuk melahirkan keteladanan,” katanya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.