Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Beriman dan Beribadah Sosial

“Badai akan berlalu. Ketika berlalu dan kita kuat, maka Allah akan menggantinya dengan kemuliaan. Jadi yang (di jalan) benar itu sengsara, tapi membawa nikmat, yang jahat itu nikmat membawa sengsara,” ujar Hasyim Muzadi, mantan Ketua PBNU saat memberikan nasihat pada Kamis (2/7) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas di 11 Provinsi

Tanggal 9 Desember 2015 akan menjadi momentum istimewa bagi sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya, akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 308 kabupaten/kota.

Banyak pihak yang mensyinalisasi, pelaksanaan ratusan hajatan demokrasi itu, memiliki tingkat kerawanan masalah yang lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan presiden. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, penyelenggaraan Pilkada sangat rentan tersangkut politik uang. Karenanya, KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas.

Lima Langkah Memulai Program Antikorupsi

Suasana di Perpustakaan lantai dua, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta pada Jumat (19/6) lalu terlihat berbeda. Sejak pukul 14.00 WIB, mini perpustakaan itu ramai dikunjungi para pegawai KPK. Mereka tengah mengikuti diskusi dan bedah buku bulanan yang rutin digelar. Kali ini, acara bedah buku menghadirkan Bertram I. Spector, seorang peneliti sekaligus pengampu pada program antikorupsi dan negosiasi pada organisasi internasional.
“Jangan beranggapan bahwa seluruh perilaku korupsi itu sama. Bagaimana manifestasi korupsi, apakah penyebabnya, dampaknya, apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan korupsi,” ujar Bertram dalam diskusi buku yang ia tulis, berjudul “Practitioners Guide For Anticorruption Programming”.

Terkait Tata Niaga Komoditas Pangan, Empat Kementerian Jalankan Rekomendasi KPK

Sejumlah Menteri dibawah Kementerian Koordinator Perekonomian sepakat menindaklanjuti rekomendasi Hasil Kajian Tata Niaga Impor Komoditas Pangan Strategis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesepakatan itu dituangkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi oleh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang pertama menandatangani kesepakatan rencana aksi tersebut, disusul Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki, kemudian berurutan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Kemenkeu Gandeng KPK Kendalikan Gratifikasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan dan pengendalian praktik gratifikasi. Hal teresebut ditandai dengan penandatanganan komitmen dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang berlangsung pada Rabu (24/6) di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.