Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Usai Magang, CAC Timor Leste Jalin Kerja Sama dengan KPK

Photo : Ketua CAC Timor Leste (kiri) dan Ketua KPK (Kanan)Photo : Ketua CAC Timor Leste (kiri) dan Ketua KPK (Kanan)Usai sudah proses magang yang dilakukan 10 personel Comissão Anti-Corrupção (CAC) atau Lembaga Antikorupsi Timor Leste di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/10). Selama tiga pekan, CAC menimba ilmu di semua unit yang ada di KPK. Kini, kedua lembaga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pencegahan, yakni sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan.

Ketua KPK Abraham Samad menyambut baik langkah ini. Ia mengatakan penandatanganan ini merupakan upaya mempererat kerja sama kedua lembaga. “Kita harus memastikan tidak ada lagi surga bagi koruptor. Kita bekerja sama mencegah di hulu. Karena itu, kerja sama ini penting dilakukan,” katanya.

Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru saja dimulai. Sejumlah “pekerjaan rumah” telah menumpuk untuk diselesaikan. Jokowi, begitu presiden ketujuh ini biasa disapa, menamakan kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”.

Tak terkecuali persoalan di bidang penegakan hukum, khususnya korupsi yang telah lima tahun belakangan ini, menjadi pusat perhatian utama masyarakat. Tentu saja, semua pihak menunggu janji sang presiden saat masa kampanye lalu yang mengatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para Menteri Wajib Serahkan LHKPN

Usai pelantikan 34 menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengimbau para menteri untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Tercatat, sebanyak 12 menteri belum pernah sekalipun melaporkan kekayaannya.

Namun, kewajiban untuk melaporkan kekayaan, tidak hanya berlaku bagi 12 menteri yang belum pernah melapor.  “Bagi para menteri yang sudah pernah, juga tetap harus kembali melaporkan kekayaannya,” katanya.

Transparansi, Mencerahkan Masa Depan Desa

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pengaturan tentang sumber pendapatan dana yang diperoleh oleh sebuah desa. Khususnya pasal 72 ayat 4, yang menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota sesuai APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Besaran dana tersebut akan dibagi ke sekitar 72 ribu desa di Indonesia. Sehingga diperkirakan setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar per tahun.

Pola Modern Desa Pelosok

Foto : Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi AnggorohadiFoto : Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggorohadi

“Selamat sore, bagaimana kabarnya? Adakah masukan bagi pak lurah?” kata Gatot, petugas sampah di Desa Panggungharjo, di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saat menjalankan tugas. Seperti itulah rutinitas Gatot, menyambangi warga dengan gerobak motor, juga menyapa dan bertanya.

Tak hanya Gatot, ke-11 petugas kebersihan lainnya juga melakukan prosedur yang sama. Sang kepala desa, Wahyudi Anggorohadi, telah “menyulap” profesi petugas kebersihan secara profesional.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.