Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Koruptor Tak Layak Dapat Remisi

img4f41b9761881aMemang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Namun, bagaimana dengan remisi terhadap koruptor?.


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, meminta pemerintah agar tidak lagi memberikan pengurangan masa hukuman (remisi) kepada narapidana korupsi. Sebab, hal ini tidak akan memberi efek jera, mengingat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangatlah dahsyat. "Koruptor tidak layak dapat remisi," katanya di depan Gedung KPK, Kuningan, Kamis (24/7).

Tolak Undang-Undang yang Pro Korupsi

Penelitian KecilSekitar pukul satu siang pada Rabu (23/7), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Ia tak sendiri. Bersamanya ada dua Anggota DPD, yakni John Pieris dari Provinsi Maluku dan I Wayan Sudirta dari Provinsi Bali. Mereka lantas diterima Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas, guna mendiskusikan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah disahkan pada 9 Juli lalu.

Addie MS: Pemberantasan Korupsi Butuh Ketegasan dan Keteladanan

Pencegahan1Jumat (18/7) sore itu, Addie Muljadi Sumaatmadja, nama lengkapnya atau yang biasa dikenal Addie MS datang ke studio KanalKPK di lantai tiga, Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Addie berbincang dalam program Kanalkustik, program yang memadukan talkshow dan musik. Maka, ketika dia bicara soal musik atau apapun yang berhubungan dengan itu, taka da yang meragukannya. Tapi, bagaimana kalau seorang Addie MS bicara soal korupsi? Ini yang luar biasa.

Uang Panas” di Meja Petugas

sidakDKIberitaRabu (23/7) siang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTPKB) Kedaung, Angke, Jakarta Barat, terasa lebih panas. Tidak hanya sebab matahari bersinar terik di tengah ibadah Ramadhan yang tengah dijalani umat Islam, tetapi juga sebab inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
Tiga lelaki berkemeja putih masuk ditemani sekumpulan lainnya. Tiga lelaki itu antara lain dua Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.
 
Dalam temuannya di lapangan, tim sidak juga mendapati mayoritas peralatan yang digunakan untuk pelayanan uji kir, tidak berfungsi. Sejatinya, pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pertama adalah uji emisi, lalu uji speedometer, uji kebisingan (noise) atau klakson kendaraan, rem kendaraan, berat kendaraan, dan uji bagian bawah kendaraan, seperti lampu dan power steering. Karena banyak alat yang tidak berfungsi, maka pelayanan manual sengaja dilakukan untuk memanipulasi hasil uji.

Berharap pada Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

DanaHaji-kecilBeberapa bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemberitaan tentang kasus korupsi dana haji dengan tersangka mantan menteri agama SDA, masih terus berlangsung. Lukman Hakim Saifuddin yang ditunjuk sebagai menteri agama baru, bergerak cepat membenahi kementeriannya. Ia tak punya banyak waktu, hanya sekira lima bulan saja masa jabatannya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.