Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Berantas Korupsi, Swasta Harus Berpartisipasi

Gratifikasi, memang kerap menjadi persoalan. Apalagi bila pemberian itu didasari hubungan jabatan dan berlawanan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang. “Ini yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, karena termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi,” kata Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki pada acara “Peran Serta Swasta dalam Pencegahan Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam” pada Rabu (25/3) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Bentuk Satgas Antikorupsi, Bangladesh Belajar ke KPK

Sejumlah delegasi dari Kementerian Hukum Bangladesh mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/3) di Jakarta. Rombongan yang terdiri enam perwakilan, bertujuan untuk menimba pengalaman dan keahlian KPK dalam penanganan perkara korupsi, termasuk strategi KPK dalam membangun kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Pencegahan Korupsi Terintegrasi, BNP2TKI Gandeng KPK Teken MoU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meneken nota kesepakatan bersama (MoU) mengenai pengendalian gratifikasi dan potensi korupsi dengan program terintegrasi yang dilakukan pada Kamis (19/3/) di Kantor BNP2TKI, Jakarta. Salah satu tujuan MoU ini adalah menutup celah korupsi di bidang pengelolaan TKI.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap BNP2TKI bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI. Yang tak kalah penting, “Lembaga ini dapat berperan secara signifikan dalam pencegahan korupsi,” katanya.

Gandeng 8 Kementerian, KPK Perbaiki Tata Niaga Gula

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kordinasi perdana tentang Kajian Komoditas Pangan Strategis Gula pada Kamis (19/3) di Gedung KPK, Jakarta. Kegiatan tersebut, melibatkan 8 kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian BUMN, Kementrian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berbagi Pengalaman dengan NACC Thailand

Komisi Antikorupsi Thailand atau The National Anti-Corruption Commission of Thailand (NACC) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/2). Sebanyak 13 orang perwakilan yang dipimpin oleh Komisioner Prof. Vicha Mahakun, mendengarkan pengalaman KPK selama 12 tahun terakhir dalam mengemban tugas pemberantasan korupsi.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.