Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

LHKPN untuk Memilih Kepala Daerah yang Jujur

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para bakal calon pasangan gubernur, walikota dan bupati, merupakan salah satu bentuk transparansi dan kejujuran calon penyelenggara negara dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Dengan begitu, diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mencermati kekayaan pasangan calon dan memilih calon pemimpin bagi kemajuan daerahnya.

Menurut Adnan, bersih atau jujur-tidaknya kepala daerah dapat dilihat dari mengisinya laporan harta kekayaan. "Transparansi para bakal calon kepala daerah ini, merupakan salah satu bentuk kejujuran. Dan kejujuran itu bisa kita saksikan sekarang," kata Adnan.
Sejak dibuka pada Rabu (22/7) lalu, Gedung KPK terlihat dipadati para bakal pasangan kepala daerah, maupun para utusan dan tim sukses yang bersangkutan. Salah satu bakal calon yang menyerahkan langsung adalah Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang populer disapa Pasha “Ungu” pada Jumat (24/7).

Untuk mengantisipasi membludaknya para pelapor, Direktorat PP LHKPN telah menambah jumlah petugas agar proses pelayanan bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Sebagaimana diketahui, LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak.

Suka cita Halal Bi Halal Pegawai KPK

Rabu (22/7), Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Halal Bi Halal bagi seluruh pegawai, termasuk pimpinan, pejabat struktural serta fungsional. Acara Halal Bihalal digelar di Auditorium Lantai 1 Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan pegawai KPK. Kelima pimpinan KPK, Pimpinan KPK Sementara Taufiqurahman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain serta Adnan Pandu Praja, berbaris rapi untuk bersalam-salaman dengan pegawai lainnya.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto meramaikan acara tersebut. Sayangnya, juru dakwah Emha Ainun Najib yang dijadwalkan mengisi acara ini batal hadir. Namun demikian, acara Halal Bi Halal tetap berlangsung meriah dan penuh suka cita.

“Acara ini bertujuan untuk memperat tali silaturahmi dan persaudaraan diantara keluarga besar KPK. Para pegawai yang jarang bertemu, khususnya dengan pimpinan akan merasa lebih dekat dan erat antar sesamanya. Hal ini akan menjadi efektif dalam bekerja bersama memberantas korupsi,” ujar Johan.

 


(Humas)

 

KPK Harus Jadi Petarung

periksaperiksaMelihat situasi bangsa Indonesia belakangan ini, dimana kasus korupsi kembali terkuak, Pendiri Maarif Institute sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif, memberikan petuah agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi petarung.

"Indonesia adalah kepingan surga. Maka itu diperlukan petarung-petarung unggulan Indonesia untuk menghalau korupsi. Pemimpin KPK yang akan datang kalau bisa kelima-limanya petarung sejati," tegas Syafii, saat memberikan tausiyah bertema "Membangun Insan KPK yang Religius dan Berintegritas" pada Senin (13/7). Jika tidak, sangat sayang negeri yang kaya raya ini akan habis dikeruk oleh koruptor.

Paket Lebaran untuk 265 Pegawai Alih Daya KPK

Sebanyak 265 pegawai alih daya (outsourcing) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan paket lebaran. Pegawai alih daya itu terdiri dari petugas kebersihan, pengemudi, petugas keamanan, pramubakti, pramusaji, dan dinas kebersihan angkutan sampah.

KPK Dukung Bank Mandiri Canangkan Zona Integritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah PT Bank Mandiri Tbk  untuk menerapkan Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menghadiri penandatanganan pakta integritas berisi komitmen mitra kerja, vendor, swasta dan debitur Bank Mandiri untuk bersama-sama menolak memberikan suap dan gratifikasi ke bank tersebut.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.