Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Bersama Membangun Integritas Bangsa

TTD IntegritasTTD IntegritasJika kita mencermati skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang dilansir Transparency International awal 2016, memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36. Skor tersebut memang hanya naik 2 poin dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

Namun dari sisi peringkat antarnegara terjadi kenaikan cukup signifikan, yaitu 19 peringkat. Meski begitu, jumlah skor itu, masih kalah dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand, yang masing-masing mengantongi skor 50 dan 38.

Tentu saja, untuk meningkatkan skor itu, diperlukan kerja sama semua pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan peran sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism) untuk mendongkrak integritas, dengan melaksanakan penilaian integritas terhadap kementerian, lembaga, instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian integritas bertujuan memetakan tingkat integritas baik di internal maupun eksternal dalam organisasi publik.
“Demi mencapai skor 50, salah satunya mari kita upayakan perbaikan tata kelola pemerintahan kita,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief saat kegiatan sosialisasi Integrity Asessment 2016 di Jakarta, pada Selasa (23/8). Ia melanjutkan, pemberantasan korupsi bukan hanya berapa jumlah orang yang ditetapkan tersangka, ditahan lalu dijebloskan ke penjara, namun juga bagaimana bangsa ini dalam mencegah praktik korupsi dalam kehidupan organisasi dan pemerintahan.

Tiga Lukisan yang Menasihati Koruptor

Seorang bocah dengan seragam sekolah dasarnya yang tercabik, berusaha mempertahankan Sang Merah Putih dari terjangan ular-ular berbisa. Bocah belia itu dipersonifikasikan sebagai simbol dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia harus berusaha keras menyelamatkan Indonesia dari rongrongan koruptor.

“Kami titip Indonesia pada kerja-kerja KPK. Semoga perjuangan KPK akan terus istiqomah karena banyak diharapkan masyarakat,” ujar Ketua Dewan Majelis Adz Dzikro Nuur Qulub Indonesia Heri Subagyo.

Heri menambahkan, aksi ini sebagai momentum untuk mengajak kembali kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga identitas dan karakter bangsa. Menurutnya, bangsa ini sudah kehilangan karakter dan jati diri. Para koruptor sudah melupakan bangsanya dengan memperkaya diri sendiri tidak melihat nasib rakyat.

Majelis dzikir ini dan Komunitas Perupa Kota Tua berkolaborasi dalam mempersembahkan karya lukis untuk KPK. Ada tiga seniman yang Senin (15/8) itu melukis di pelataran Gedung KPK, Jakarta. Selain karya tadi, ada pula lukisan lima hanoman dengan mata melotot seperti siap mau menyerang.  Kelima mewakili kelima pimpinan KPK yang diharapkan memiliki jiwa ksatria dan pemberani dalam melawan kebatilan.

KPK Dorong Transparansi Beneficial Ownership

Persoalan penyalahgunaan perusahaan berbadan hukum (corporate entities) untuk melakukan tindakan kriminal, telah meningkatkan keprihatinan para pembuat kebijakan dan otoritas lainnya. Di satu sisi, harus diakui bahwa perusahaan tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi meningkatnya kesejahteraan di berbagai negara.

“Sayangnya, di sisi lain, terdapat fenomena penyalahgunaan perusahaan berbadan hukum tersebut untuk tujuan melanggar hukum (kriminal), seperti pencucian uang, suap dan korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam diskusi dengan Organization for Economic Co¬operation and Development (OECD), akhir Juli lalu di Jakarta.

Sebelumnya, pada 2015, Transparency International (TI) telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap transparansi beneficial ownership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia baru patuh pada satu prinsip di antara sepuluh prinsip, yakni prinsip mengenai bearer shares dan nominee shareholders dan directors, yang sudah dilarang dalam hukum Indonesia.

Agar Transparansi Tersebar ke Seluruh Negeri

Salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah, khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan.

Diseminasi praktik terbaik ini dilakukan secara bertahap ke seluruh kota di Indonesia, dimulai dari 9 kota yang dilakukan pada Agustus ini, yakni Surabaya, Makassar, Bengkulu, Kupang, Samarinda, Palu, Padang, Ternate dan Banjarmasin. Dari kota ini, diseminasi praktik terbaik akan ditularkan ke kota lain di masing-masing provinsi tersebut.

Dari pengamatan KPK, ketiga sektor yang menjadi bahan pembelajaran tersebut merupakan titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. “Karena itu, perbaikan tatakelola di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Rabu (10/8) di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jalan El-tari No. 52, Kota Kupang.

Lima Komitmen Agar Dunia Usaha Bebas dari Korupsi

Dalam sejumlah perkara korupsi, kerap kali terungkap keterlibatan peran swasta. Sejak 2006, setidaknya ada 71 perkara korupsi yang melibatkan swasta. Mereka biasanya ‘berkolaborasi’ dengan orang yang memiliki kuasa, seperti penyelenggara negara, penegak hukum bahkan perwakilan rakyat.

Peran sebagai penyuap atau ‘penyandang dana’ dalam transaksi gelap, tentu saja tak dapat dibiarkan. Untuk memutus mata rantai kejahatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian ekstra, dengan menyelenggarakan Forum Dialog Multistakholder: Menyusun Rencana Aksi Prioritas Bersama Pencegahan Korupsi Terkait Praktik Bisnis pada Selasa (9/8) di Jakarta.

“Saatnya kita mendorong peran pelaku dunia usaha untuk berkomitmen bersama membangun praktik bisnis yang berintegritas. Karena korupsi lebih banyak dilakukan karena kolaborasi antara penguasa dan pengusaha, hampir 95 persen terjadi,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.