Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

7 Universitas Berkomitmen Cegah Korupsi

Ibarat peribahasa, “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.” Seperti itulah filosofi melawan korupsi yang harus diberantas secara gotong-royong. Mewujudkan Indonesia yang bersih bukan hanya tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu adanya kerjasama antalintas instansi, baik dari akademisi maupun masyarakat yang berpartisipasi.

Untuk itu, KPK menggandeng tujuh perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini. KPK melakukan kerjasama dalam pemanfaatan informasi dan publikasi yang secara resmi diwujudkan pada 15 Juni 2016 di Gedung KPK, Kuningan Jakarta.

Ketujuh universitas itu, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Atma Jaya, Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, kerja sama ini merupakan upaya terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuh perguruan tinggi di Jabodetabek ini, lanjut Agus, merupakan mitra strategis yang berperan penting dalam mencetak calon pemimpin bangsa.

"Kampus-kampus ini juga menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melahirkan SDM yang kompeten," katanya.

Tingkatkan Sinergi di Bulan Suci

Meningkatkan sinergi di antara lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi, terus dilakukan. Dengan ragam format kegiatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama yang diselenggarakan pada Kamis (23/6) di Jakarta. Ini merupakan salah satu upaya menjaga kekompakan dan keharmonisan di antara lembaga negara.

Dalam kesempatan tersebut hadir di antaranya Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Kepala BPKP Ardan Adi Permana.

Menyambut para mitra strategis dalam pemberantasan korupsi itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengucapkan terimakasih atas kehadiran mereka. “Kami berharap dalam pertemuan ini dapat mempererat tali silaturahmi KPK dengan lembaga negara.  Sinergitas diwujudkan untuk memerangi korupsi bersama-sama,” ungkap katanya.

Kiat Transparansi Ala Teknologi

Tidak terbayangkan oleh Dominggus, jika saja tak ada aplikasi GRATIs dalam ponsel android-nya, betapa kian pening kepalanya. Dihadapkan pada kondisi geografis yang menantang dan jarak beribu-ribu kilometer dari Ibukota, dia tak tahu kepada siapa harus bertanya.

Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di belahan timur Indonesia, awalnya pria berusia 30 tahun tersebut memang mendapati peliknya persoalan. Bukannya gembira ketika sang kekasih memberi hadiah ulang tahun, sebaliknya tanda sayang itu justru berbuah tanya, “Ini gratifikasi atau bukan? Apa yang harus dilakukan dengan pemberian ini?” Maklum, kado yang diberikan bernilai rupiah cukup tinggi.

Tetapi berbekal aplikasi GRATifikasi: Informasi dan Sosialisasi (GRATIs) yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dominggus bisa melepaskan diri dari tanda tanya besar itu. Hanya menekan berbagai perintah dalam aplikasi, dalam hitungan menit dia sudah mendapatkan jawaban yang sangat dibutuhkan.  

Temu Komunitas, Agar Korupsi Mudah Diberantas

Bersinergi dan berjejaring adalah dua hal yang niscaya dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Ini yang menjadi keyakinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi sebagai musuh utama bangsa.

Sebagaimana yang terus ditekankan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam setiap kesempatan, bahwa KPK tak bisa bekerja sendiri memberantas korupsi. Sinergi dilakukan baik pada upaya penindakan, maupun pencegahan korupsi dengan menggandeng aparat penegak hukum dan instansi pemerintahan lainnya.

Selain itu, KPK juga telah merangkul komunitas dengan berbagai latar belakang untuk meningkatkan kesadaran dan memantik partisipasi publik bersama KPK. “Tentu saja KPK membutuhkan para pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat. Kalau korupsi dipandang sebagai persoalan besar kita, masyarakat juga harus terlibat,” katanya.

Karena itu, momentum bulan suci Ramadhan, juga digunakan untuk berkonsolidasi antara KPK dengan sejumlah komunitas guna meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Dalam kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Jumat (18/6) di Gedung KPK, sejumlah komunitas hadir, yakni Komunitas Future Leader For Anti Corruption (FLAC) Jakarta, Komunitas Mahasiswa Antikorupsi (KOSMIK) Universitas Indonesia, Spesialisasi Mahasiswa Antikorupsi (SIMAK) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) dan Spesialisasi Antikorupsi (SPEAK) PKN STAN.

KPK Bekali 80 Protokol Nilai Antikorupsi

Jabatan protokol dipandang sangat strategis. Ia merupakan salah satu pihak yang dekat dan terlibat dalam tugas keseharian pimpinan. Tak hanya itu, karena kedekatannya itu, peran protokol juga bisa memberikan masukan terhadap suatu persoalan.

Namun, bagaimana kalau seorang protokol mendapatkan perintah yang bertentangan dengan hukum?
Pertanyaan ini mengemuka dalam Acara Protocol Networking Forum yang diselenggarakan Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Dwi Warna, Jakarta pada Jumat (17/6). Dalam kegiatan yang tema “Gratifikasi, Halalkah?”, sebanyak 80 protokol dari kementerian dan lembaga negara membekali diri dengan nilai antikorupsi.

Bahkan menurut Sekretaris Jenderal KPK R Bimo Gunung Abdul Kadir, saking strategisnya peran protokol, ia diibaratkan mata dan telinga sang pimpinan. "Sebagai orang dekat pimpinan, protokol menjadi garda terdepan yang diharapkan dapat menjadi mata dan telinga pimpinan dalam berhubungan dengan banyak pihak, yang tidak jarang pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan terselubung dengan pimpinan,” ujar katanya.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.