Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman Utama / Berita

Waspadai Pegawai KPK Gadungan

Kasus pemerasan dan penipuan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi. KPK bersama tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang warga Depok yang mengaku sebagai Kepala Bagian Analis KPK. Diduga, pegawai KPK gadungan ini telah memeras tiga korban dengan kerugian senilai puluhan juta rupiah.

Korban ditangkap pada Kamis (21/7) di sebuah perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat sekitar pukul 21.00 WIB. Selain sejumlah uang dan barang bukti lainnya, tim gabungan juga berhasil mengamankan pegawai KPK gadungan berinisial HRS dan dua orang lainnya berinisial R dan IBN yang dimintai uang oleh pelaku.

Dalam menjalankan kejahatannya, HRS mengaku bisa membantu menghentikan perkara yang ditangani KPK. Untuk meyakinkan korban, bahkan HRS juga mengaku dekat dengan pimpinan, pejabat struktural dan penyidik KPK.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku bisa mengurus atau menghentikan perkara di KPK. “Sudah pasti orang itu pegawai KPK palsu!” tegasnya.

Gratifikasi, Melawan dengan Menolak

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup popular dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomors 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 30 jenis korupsi yang bisa diekelompokkan ke dalam tujuh jenis, yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Enam jenis pertama, hampir tak ada perbedaan pandangan untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana. Sedangkan yang terakhir, yakni gratifikasi, bisa jadi mengundang pertanyaan, mengapa kemudian menjadi salah satu kejahatan korupsi? Apalagi kalau dikaitkan dengan budaya saling memberi hadiah pada masyarakat dewasa ini, tentu akan menambah pelik.

Namun, dalam Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menjelaskan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan pada Pasal 12 C, mengatur bahwa gratifikasi yang diterima itu wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. (Baca selengkapnya Klinik Gratifikasi di Majalah Integrito) http://acch.kpk.go.id//integrito//-/blogs/?categoryId=10737

Rayakan Lebaran, Eratkan Persaudaraan

Perayaan Hari Raya Idul Fitri atau yang sering disebut lebaran, memiliki makna yang amat luas. Tidak hanya mengharapkan kesucian diri setelah menjalani ibadah Ramadhan sebulan penuh, lebaran juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hamba secara sosial. Maka perhelatan halal bi halal menjadi suatu kegiatan yang kerap dijumpai.

Tak terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Halal Bi Halal di Gedung Dwi Warna, Jakarta pada Senin (18/7). Selain kelima pimpinan KPK, dalam kesempatan itu juga dihadiri mantan pimpinan KPK, antara lain Tumpak Hatorangan Panggabean, Mohammad Jasin, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja dan Taufiequrachman Ruki.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya mengatakan, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan usai Ramadhan, yakni mempererat persaudaraan di antara pegawai, pimpinan dan mantan pimpinan KPK.

Menghapus Merah Tiga Daerah

Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Banten menjadi daerah yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Dengan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, KPK mendampingi agar provinsi ini bisa melepaskan diri dari jerat korupsi.

Jika tingkat korupsi ditandai warna merah, bisa jadi peta ketiga provinsi akan sangat menyala. Sumatera Utara, Riau, dan Banten, saat ini dalam kondisi ‘membara’. Kasus demi kasus korupsi menerpa pejabat di ketiga provinsi. KPK pun mencatatnya sebagai daerah dengan darurat korupsi.

Dalam konteks itulah, KPK melakukan koordinasi dan supervisi. Namun tidak seperti korsup pencegahan tahun-tahun sebelumnya, agar lebih efektif maka kali ini korsup dilakukan terintegrasi antara bidang pencegahan dan penindakan.

“Yang tahu persoalan utama sebuah kasus adalah bidang penindakan. Nah, hasil temuan bidang penindakan tersebut, akhirnya menjadi acuan bidang pencegahan,” kata Ketua Tim Korsup KPK Wilayah Sumut Adlinsyah M. Nasution.

Menyemai Benih Integritas di Sektor Pangan

“Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Pepatah ini mungkin menjadi dorongan bagi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melawan korupsi. Oleh karenanya, KPK mendorong Kementan untuk bersama berantas praktik-praktik kotor yang kerap terjadi di sektor pangan.

Pada Selasa (28/6), Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK menyelenggarakan Workshop Tunas Integritas bagi para pegawai di  Kementerian Pertanian. Workshop yang bertema “Tunas, Sistem dan Komite Integritas Di Lingkungan Kementerian Pertanian” ini diikuti para pejabat eselon I dan II.

“Kementerian Pertanian menjadi fokus kita untuk  pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Kegiatan ini untuk menyelaraskan program-program kerja di Kementan agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Fungsional Dikyanmas Ryan Herviansyah Utama. Dalam kesempatan itu, KPK menyampaikan materi yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai integritas, membangun sistem integritas dan pengendalian strategi risiko KKN.

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.