Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

KPK Bantah Periksa Wali Kota Bima

Mon, 08 Mar 2010 16:40:00 +0700

Jakarta, 8 Maret 2010. Sehubungan dengan tersebar-luasnya pemberitaan di media massa terkait dengan meninggalnya Walikota Bima, Drs. H. M. Nur A. Latif yang dihubung-hubungkan dengan agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada yang bersangkutan; agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi di masyarakat, KPK merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi sebagai berikut: </font><ul><li><font size=" src="http://www.kpk.go.id/uploads/img4b4d2feda2daf.jpg" alt="" />Jakarta, 8 Maret 2010. Sehubungan dengan tersebar-luasnya pemberitaan di media massa terkait dengan meninggalnya Wali Kota Bima, Drs. H. M. Nur A. Latif, yang dihubung-hubungkan dengan agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada yang bersangkutan; agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, KPK merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

KPK bakal Netral Usut Kasus Century

Mon, 08 Mar 2010 12:00:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan terpengaruh hasil Rapat Paripurna DPR soal Hak Angket Bank Century maupun pendapat Presiden. Lembaga ini tetap berpegang pada temuan bukti dalam mengusut kasus baiÂlout Bank Century.

Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan, banyak pihak meragukan netralitas KPK dalam kasus ini. Soalnya, ada perbedaan pendapat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan DPR

LAPOR KEKAYAAN KE KPK ; Harta SBY dan Boediono Meningkat

Mon, 08 Mar 2010 10:50:00 +0700

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono Jumat (5/3) melaporkan tentang harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harta kedua orang tersebut meningkat bila dibandingkan saat mengikuti Pilpres 2009 lalu.

Â Dalam jangka waktu 6 bulan, kekayaan SBY meningkat sebanyak Rp 768 juta dan US$ 23.341. Sedangkan Boediono naik sebanyak Rp 6 miliar dan US$ 1.000. âSecara total harta kekayaan saya per 23 November 2009 berjumlah Rp 7.616.270.204 dan US$ 269.730 sedangkan pada laporan sebelumnya per 14 Mei 2009 berjumlah Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389,â ungkap Presiden SBY saat menggelar jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Jumat (5/3) seusai menerima pimpinan KPK.

KPK Periksa Sofyan terkait Bank Century

Wed, 03 Mar 2010 09:40:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Ad InÂterim Sofyan Djalil kemarin. Sofyan dimintai keterangan terkait kasus Bank Century selama dia menggantikan Sri Mulyani yang, menghadiri pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat pada 2008.

Sofyan yang merupakan manÂtan Menteri Negara BUMN ini tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 10.00 WIB dan rnenjalani pemeriksaan hingga pukul 15.00WIB. "Saya ditanya peran Menkeu Ad Interim. Pada rapat tanggal 13 (November 2008), Gubernur BI melaporkan tentang perkembarigan Century kepada saya sebagai Menkeu Ad Interim," ujar Sofyan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta kemarin.

KPK Tahan Tersangka IK

Wed, 03 Mar 2010 08:00:00 +0700

Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan tanah untuk pembangunan pasar pada pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2003, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama : IK (Bupati Kabupaten Brebes periode tahun 2002 â 2007).

Bupati Boven Digoel Resmi Jadi Tersangka

Tue, 02 Mar 2010 09:50:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), resmi menetapkan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua, Yusak Yaluwo sebagai tersangka. Yusak diduga rnelakukan koÂrupsi dana otonomi khusus (otsus) pada APBD Boven Digoel tahun 2005-2007, Demikian diungkapkan jubir KPK Johan Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. "Ya, kasusnya terkait dugaan korupsi dana Otsus di APBD Boven Digoel. Proses penyelidikannya telah dinaikkan ke penyidikan sejak sepekan lalu deÂngan tersangkanya YY (Yusak Yaluwo)," ujar Johan.

SBY Minta Pertegas Aturan Honor

Tue, 02 Mar 2010 09:30:00 +0700

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh menteri terkait untuk segera merumuskan aturan tentangfee atau honor bagi pejabat di daerah. Presiden mengatakan, diperlukan ketegasan dan kepastian hukum terkait penerimaan fee oleh pejabat di daerah.

âTidak boleh tidak ada kepastian. Kalau memang akan diatur kembali, mana honor yang boleh mana yang tidak,maka aturlah. Ini berlaku bagi semua,â tegas Presiden SBY saat bertemu para bankir di Istana Merdeka Jakarta kemarin.

KPK Fokus pada 4 Sektor Rawan Korupsi

Tue, 02 Mar 2010 09:20:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memfokuskan penyelidikan potensi korupsi pada empat sektor selama 2010, yaitu kesehatan, pendidikan, kehutanan, dan pertambangan.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keempat sektor tersebut menjadi fokus perhatian karena pada tahun lalu banyak ditemukan potensi tindak pidana korupsi. âAda beberapa sektor yang akan didalami, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, kehutanan, dan pertambangan. Itu adalah fokus garapan KPK pada 2010,âÂ tegas Johan di Jakarta kemarin.

KPK Akan Gelar Perkara Century

Tue, 02 Mar 2010 09:20:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dana talangan (bailout) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Gelar perkara itu menentukan apakah KPK akan menindaklanjuti proses hukum kasus itu atau tidak.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP di kantornya, kemarin. Namun, Johan tidak menyebutkan waktu gelar perkara tersebut dilangsungkan. "Besar kemungkinan dilakukan dalam pekan ini," kata Johan.

KPK Tindak Pejabat Penerima Imbalan

Thu, 25 Feb 2010 08:10:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil sikap tegas terkait pejabat yang menerima imbalan atau fee dari bank. Praktik pemberian imbalan ini telah ditemukan tak hanya dilakukan oleh pejabat di daerah, tetapi juga oleh pejabat pusat dan pejabat di badan usaha milik negara.

âTim gratifikasi akan menyampaikan keseluruhan data kepada pimpinan. Rencananya besok disampaikan. Kami akan ambil sikap,â kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar di Jakarta, Rabu (24/2).