Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

100 Hari Bermalam di Gedung KPK

Thu, 19 Nov 2009 08:30:00 +0700

BRUUKK...! Bunyi kasur lipat kumal yang sudah belong di sana-sini, jatuh dari pagar halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isi perat kasur beterbangan dihempas angin yang berembus menyatu dengan terik mentari. Dua mahasiswa yang mengenakan kaus oblong dan celana pendek keluar dari tenda, berusaha mengembalikan alas tidur mereka itu ke posisi semula.

"Diangkat saja, entar juga hujan," ujar salah satu mahasiswa, Alwi Asagaf, kemarin. Kemudian, mereka berdua menggotong kasur ke dalam tenda. Setelah itu keduanya keluar lagi, mengamankan kain sarung, baju kaus dan poster, serta lukisan yang bertebaran di halaman gedung. Aku'vitas angkut-mengangkut jemuran hampir dilakukan setiap hari karena belakangan ini hujan sering mengguyur Jakarta.

Mantan Bupati Aceh Tenggara Dituntut Empat Tahun Penjara

Thu, 19 Nov 2009 08:20:00 +0700

Mantan Bupati Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Armen Desky dituntut empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi APBD Aceh Tenggara. Akibat perbuatan Armen, negara dirugikan Rp 21,2 miliar. “Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa telah melakukan pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Salim saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/11).

Tumpak: Tak Ada Markus di KPK

Thu, 19 Nov 2009 08:00:00 +0700

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan tidak ada makelar kasus (markus) yang beroperasi di KPK. "Di lingkungan KPK sampai saat ini belum pernah dengar ada mafia hukum atau makelar kasus," kata Tumpak dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Menurut Tumpak, yang sering ditemui adalah orang luar KPK yang mengaku sebagai karyawan KPK. Oknum tersebut mengaku bisa menyelesaikan kasus dan melakukan pemerasan di luar gedung KPK.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Meningkat

Wed, 18 Nov 2009 08:30:00 +0700

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009 ini naik menjadi 2,8 dari 2,6 pada tahun 2008. Dengan skor ini, peringkat Indonesia terdongkrak cukup signifikan, yakni berada di urutan 111 dari 180 negara (naik 15 posisi dari tahun lalu) yang disurvei IPK-nya oleh Transparancey International (TI).

Data ini dilansir TI Indonesia di Jakarta, Selasa (17/11). "Upaya pemberantasan korupsi harus terus digalakkan untuk meningkatkan IPK Indonesia," kata Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (17/11).

Abdullah Hehamahua : Koruptor Lawan Penegak Hukum

Tue, 17 Nov 2009 08:30:00 +0700

Masyarakat bingung,geram, bahkan ada yang frustrasi ketika mendengar rekaman yang diputar di MK.Keadaan semakin galau ketika mereka menyaksikan dialog di antara Komisi III DPR,Kapolri,dan Jaksa Agung.

Kapolri mengatakan, tersangkanya dua Wakil Ketua KPK karena pencekalan Anggoro dan pencabutan pencekalan Joko Chandra tanpa melalui putusan lima pimpinan KPK. Beberapa jam setelah penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, pejabat-pejabat struktural KPK mengancam pimpinan KPK untuk mengundurkan diri jika proses kriminalisasi KPK tidak dihentikan. Alasannya, apa yang dilakukan selama ini, termasuk Bibit dan Chandra berdasarkan kewenangan yang diberikan undangundang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan standard operation procedure(SOP) KPK.

Lenggak-lenggok di Teras Gedung...

Mon, 16 Nov 2009 08:30:00 +0700

Sabtu (14/11) malam mendung tebal bergelayut di gedung-gedung tinggi yang angkuh di tepian sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dari antara gedung-gedung yang angkuh itu, terdengar suara alunan musik regae dan jenis musik lainnya.

Seorang mahasiswi aktivis cantik, Tavina, melenggak-lenggokkan pinggulnya mengikuti alunan musik regae yang mengiringi Ras Muhamad melantunkan lagu Siempre dan Leaving Babylon.

KPK Periksa Dirut PLN

Fri, 13 Nov 2009 08:50:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraeriksa Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar terkait penyelidikan sistem informasi di perusahaan tersebut "Pak Fahmi dimintai keterangan dalam proses penyelidikan Rencana Induk Sistem Informasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Kamis (12/11).

Johan menjelaskan, proyek itu terjadi pada 2003-2005, saat Fahmi menjabat general manager PT PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Johan tidak bersedia menjelaskan kasus itu iebih rinci karena masih dalam tahap penyelidikan.

Petisi Peduli KPK dari SMA

Fri, 13 Nov 2009 08:30:00 +0700

Jam belajar belum usai, tapi kemarin siang itu ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta menghambur keluar dari ruang kelas. Langkah mereka berderap penuh antusiasme menuju panggung mini di tengah lapangan sekolah.

Mula-mula mereka menyanyikan lagu mars sekolah. Perwakilan kelas kemudian membacakan deklarasi pernyataan prihatin atas perseteruan antarlembaga penegak hukum dan maraknya praktek makelar kasus. Mereka mendesak Presiden mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Ada dua spanduk di situ. Mereka kemudian membubuhkan tanda tangan di spanduk tersebut. "Semua anak didik kami izinkan mengikuti kegiatan gelar 1.000 tanda tangan pro-pemberantasan korupsi," ujar Retno, guru pendidikan kewarganegaraan sekolah itu.

KPK Perkuat Jaringan Internasional

Thu, 12 Nov 2009 09:00:00 +0700

Delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang berlangsung 9-13 November 2009 di Doha, Qatar. Konferensi ini mengagendakan pembahasan tiga isu pokok, yaitu mekanisme review, pengembalian aset negara, dan bantuan teknis.

Dipimpin oleh Plt Wakil Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, disela-sela konferensi ini, KPK juga mengagendakan pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga antikorupsi dari negara-negara lain. Menurut dia, pertemuan bilateral telah dilakukan dengan National Anti Corruption Commission dari Thailand, Anti Corruption and Civil Right Commission (Korea), Ombudsman and Anti Corruption Commission (Filipina), dan National Bureau of Corruption Prevention of China.

Gerakan Sosial untuk KPK

Thu, 12 Nov 2009 08:30:00 +0700

Partisipasi publik yang kian kuat itu, dan meluasnya dukungan masyarakat serta para tokoh dan elite terhadap dua komisioner KPK berikut masalah yang menimpa institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini tersebut, tak pelak melahirkan suatu kesimpulan mengenai terbangunnya gerakan sosial yang berhasil di masyarakat.

Suatu fenomena sosial-politik yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun, baik dalam konteks pematangan demokrasi maupun penguatan kesadaran tentang bahaya laten korupsi dan kejahatan-kejahatan sejenisnya di negeri ini. Gerakan sosial merupakan aliansi sosial yang luas dari orang-orang yang tergabung dalam usaha untuk menimbulkan pengaruh atau menandai sebuah aspek dalam perubahan sosial dalam masyarakat.